Kaltengtoday.com, Sampit – Di tengah ambisi besar pemerintah mendorong swasembada pangan dan memperkuat ketahanan nasional, satu pertanyaan lama kembali mengemuka sejauh mana program pertanian benar-benar sampai ke petani, dan bukan berhenti di meja rapat, dokumen, atau seremoni organisasi?
Pertanyaan itu tampaknya ingin dijawab oleh Dewan Pimpinan Wilayah Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kalimantan Tengah. Organisasi ini menyatakan siap mengambil peran lebih jauh: bukan hanya menjadi simpul organisasi petani, tetapi juga mengawal pelaksanaan berbagai program strategis Kementerian Pertanian agar benar-benar menyentuh masyarakat hingga ke desa-desa.
Komitmen itu mengemuka setelah jajaran pengurus DPW TMI Kalteng mengikuti pendidikan dan pembekalan organisasi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung pada 14–17 Mei 2026 tersebut diikuti pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia dari berbagai provinsi di Indonesia sebagai bagian dari konsolidasi nasional organisasi.
Di atas kertas, agenda itu tampak sebagai rutinitas penguatan organisasi. Namun bagi TMI Kalteng, pembekalan tersebut disebut menjadi momentum membaca ulang arah kebijakan pertanian nasional sekaligus mempertegas posisi organisasi dalam peta besar agenda pangan nasional.
Baca Juga : Masyarakat Desa di Kobar Harapkan Peningkatan Infrastruktur dan Dukungan Pertanian
Ketua DPW TMI Kalimantan Tengah, Sumiasih, bersama jajaran pengurus menilai pembekalan itu membuka perspektif yang lebih luas mengenai tantangan sektor pertanian nasional. Bukan hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan negara diterjemahkan hingga tingkat bawah.
Mereka menempatkan Tani Merdeka Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan program pertanian tidak berhenti pada level konsep, tetapi berjalan sampai ke tingkat implementasi.
Untuk Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur, optimisme itu mulai dibangun. DPD TMI Kotim menyatakan siap mengawal pelaksanaan berbagai program agar tidak sekadar hadir dalam bentuk nama dan anggaran, tetapi benar-benar terasa manfaatnya bagi petani.
Dalam waktu dekat, sejumlah desa di Kabupaten Kotawaringin Timur disebut akan mulai menerima manfaat dari program Kementerian Pertanian yang dijembatani melalui jaringan organisasi tersebut.
Di saat yang sama, TMI Kalteng juga sedang memperluas jejaring organisasinya. Langkah itu dipandang penting agar jangkauan pendampingan tidak berhenti di pusat kabupaten, tetapi masuk hingga wilayah-wilayah pedesaan yang selama ini kerap berada di pinggir arus kebijakan.
Penguatan struktur organisasi itu melibatkan sejumlah pengurus, mulai dari Ketua DPW Sumiasih, Bidang Organisasi dan Kaderisasi Petrus, Sekretaris Jenderal Kentung, hingga Bidang Usaha dan Koperasi Chindy Maulidtika Yunifa.
Bagi Chindy, organisasi petani tidak boleh sekadar menjadi ruang berkumpul atau simbol administratif. Di atas semua itu, organisasi harus mampu menghadirkan dampak yang konkret.
“TMI bukan hanya wadah berkumpul. Saya yakin dan optimistis petani, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur, akan semakin sejahtera. Program-program Kementerian Pertanian akan kami bawa ke wilayah Kotim. DPD TMI Kotim tidak boleh tertinggal dalam urusan pangan,” ujarnya, kepada kaltengtoday.com, selasa 19 Mei 2026 di Sampit.
Pernyataan itu sekaligus menyiratkan satu tantangan yang tidak ringan: bagaimana memastikan program pusat benar-benar menjangkau daerah tanpa tersendat pada rantai birokrasi.
Karena itu, TMI juga mendorong kolaborasi lebih kuat dengan pemerintah daerah, terutama Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebab tanpa sinergi, percepatan akses terhadap program pertanian nasional hanya akan menjadi target yang berulang disebut namun sulit dicapai.
Baca Juga : Pemprov Kalteng Perkuat SDM Pertanian untuk Dukung Swasembada Pangan Nasional
Menariknya, TMI juga menyerukan keterlibatan publik dalam pengawasan. Organisasi itu meminta masyarakat dan petani aktif memantau pelaksanaan program di lapangan. Jika ditemukan penyimpangan atau dugaan pelanggaran, laporan diminta segera disampaikan untuk dievaluasi, bahkan bila perlu diteruskan ke Kementerian Pertanian.
Pesannya cukup jelas program pertanian bukan semata urusan negara dan organisasi, melainkan juga soal kontrol publik.
Sebab dalam banyak kasus, persoalan pertanian bukan selalu tentang minimnya program. Yang lebih sering dipersoalkan justru bagaimana program itu berjalan, siapa yang menikmati, dan apakah petani benar-benar menjadi pihak pertama yang merasakan manfaatnya. [Red]
Discussion about this post