Tim TPID dan Dishanpang Kalteng Sidak Pasar

Kaltengtoday.com, Sampit – Dinas Ketahanan Prov. Kalteng bersama Tim TPID melakukan sidak pasar untuk memantau harga dan kebutuhan bahan pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Rabu (30/10/2024). Kegiatan ini dilaksanakan pada beberapa lokasi, yaitu di Pasar Keramat, Pasar samping Kodim, Pusat Perbelanjaan Mentaya, dan Gudang Bulog di Sampit.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko mengatakan bahwa dari hasil pemantauan Tim TPID harga masih wajar dan stabil, masih terjangkau oleh masyarakat serta stok bahan pangan masih cukup untuk tiga bulan,” ujarnya.

Baca Juga :  Tim Satgas Ketahanan Pangan dan TPID Kalteng Pemantauan Harga Pangan

Berdasarkan informasi dari pedagang, harga pangan seperti beras, minyak goreng, gula serta bahan pokok lainnya masih stabil. Diharapkan keadaaan saat ini tetap terkendali karena stok bahan pangan masih tersedia.

Yuas juga menyampaikan, sesuai arahan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran,  pihaknya terus melakukan pemantauan secara berkala dengan turun langsung ke Kabupaten atau Kota. Salah satunya adalah Kabupaten Kotim yang menjadi perhatian, karena menjadi lokasi pengambilan sampel dalam penghitungan inflasi selain Kota Palangka Raya.

“Saya mengapresiasi kinerja dan kekompakan Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terus melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan inflasi,” ungkapnya.

Baca Juga :  Tanggapi Inflasi di Juli Lalu, Pemprov Kalteng Adakan Rapat Evaluasi TPID

Pada kesempatan terpisah, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalteng A. Elpiansyah menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, karena memiliki peran yang penting untuk mengetahui perkembangan harga bahan pokok, sehingga bisa dipastikan harga di pasar tetap stabil serta ketersediaan stok tetap masih ada.

“Diharapkan Tim TPID serta Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalteng terus memantau perkembangan harga termasuk menjelang hari-hari besar keagamaan, Tim TPID Prov. Kalteng terus bersinergi dengan pedagang, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah tidak merugikan para pedagang dan konsumen,” tutupnya. [Red]