Kalteng Today – Palangka Raya, – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Anggaran Pandemi Covid-19 Kalteng dan Pengawasan Penyaluran Bansos Pemerintah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), kembali melakukan pemantauan ke Gudang Farmasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalteng.
Menurut Ketua Pansus-Bansos DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke Gudang Farmasi Dinkes, dengan tujuan untuk memantau ketersedian Alat Pelindung Diri (APD), Masker dan peralatan penunjang medis lainnya, yang tersimpan di Gudang Farmasi.
“Kita ingin mengecek sejauh mana kesediaan peralatan medis kita, untuk penanganan Covis- 19 di wilayah Kalteng, persediaannya hingga saat ini sejauh mana dan sampai kapan?,” katanya Senin (4/5).
Dirinya sempat menanyakan kepada eksekutif yang berwenang, apakah saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sudah ada melakukan pembelian sejumlah kebutuhan medis dan melakukan pembayaran insentif tenaga medis, serta beberapa kebutuhan lainnya.
Terutama yang bersumber dari realisasi anggaran yang ada di mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kalteng. Pansus ini juga ingin memastikan realisasi penggunaan anggaran tersebut.
“Kita sekedar ingin mengetahui dan melihat sejauh mana dan apa saja yang sudah dan akan direalisasikan oleh Pemprov Kalteng untuk memenuhi kebutuhan penanganan medis, selama masa pandemi,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Dinkes Provinsi Kalteng, dr. Suyuti Syamsul menyampaikan, sampai dengan saat ini, persediaan APD, masker dan kebutuhan medis lainnya, dapat dikatakan masih cukup, sampai dengan beberapa waktu mendatang.
“Peralatan medis, berupa APD, Masker dan beberapa item lainnya ini berasal dari bantuan BNPB Pusat, serta ada pula yang memang harus kita belanjakan sendiri,” terangnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Kalteng Ferry Khaidir Berikan Bantuan Untuk Posko Covid-19 Kotim
Dirinya menambahkan, seperti pembelian makan minum untuk tenaga medis, pembayaran honor tenaga medis, akomodasi tenaga medis serta beberapa kebutuhan medis lainnya yang tidak ada atau yang masih dianggap kurang, mengingat suplai dari pemerintah pusat pun juga terbatas.
Suyuti menegaskan, sekaligus menjawab pertanyaan Pansus, pihaknya juga telah mengajukan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tahap pertama, yakni sebesar Rp. 13,5 Miliar, akan tetapi itu masih belum dapat digunakan secara menyeluruh. [Red]
Discussion about this post