Kalteng Today – Buntok, – Panitia khusus (Pansus) pengawasan penanganan Covid-19 DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) turun langsung ke pemerintahan desa guna mencocokkan data penerima bantuan sosial (Bansos) antara laporan sekretariat bersama penanganan dampak sosial pandemi Covid-19 dan desa-desa penerima bansos.
Disampaikan salah satu anggota pansus Nurul Hikmah, dirinya yang ditemani Rusinah Andelen wakil ketua pansus melakukan kegiatan pencocokan dan penelusuran data tersebut ke salah satu desa di Barsel yaitu desa Teteilanan, jum’at (5/6/2020).
Dari hasil penelusuran di desa Teteilanan, terdapat 113 kepala keluarga dan sekitar 354 jiwa jumlah penduduknya. Kemudian dari 113 KK tersebut terdapat 57 KK yang berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari anggaran dana desa (DD).
“Dari 113 KK terdapat 57 KK yang berhak menerima BLT dari dana desa, namun mereka belum menerima BLT tersebut karena Kepala Desa beralasan pihaknya terkendala aturan yang selalu berubah,” Ucap Nurul Hikmah kepada kaltengtoday via telepon, sabtu (6/6/2020).
Ia menambahkan, selain BLT dari dana desa terdapat juga 3 KK yang berhak menerima BLT dari pusat (Kementerian Sosial) dan 1 KK prigran PKH (Pusat) serta terdapat 5 KK yang berhak menerima bantuan pangan non tunai (BPNT) berupa sembako.
Baca Juga:Â Legislator PKB Kotim Sebut Data Penerima Bansos Belum Valid
“Untuk 3 KK BLT dari pusat dan 5 KK penerima BPNT itu semuanya sudah dapat dan diserahkan kepada yang bersangkutan, hanya saja untuk BLT dari anggaran dana desa itu mereka belum dapat,” Tuturnya.
Politisi serta ketua DPC PPP Barsel tersebut berharap, pemerintah daerah melalui Kepala Desa agar segera menyalurkan bantuan di desa-desa yang hingga saat ini belum disalurkan untuk masyarakat yang memang berhak menerima dikarenakan alasan terkendala aturan dan verifikasi data yang belum valid. [Shan-KT]
Discussion about this post