Kalteng Today – Sampit,– Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H Abdul Kadir menyebutkan sudah saatnya pemerintah harus berpihak kepada masyarakat dalam permasalahan yang selama ini sudah sering muncul antara masyarakat dan investor, khususnya permasalahan sengketa lahan.
“Saya pikir, sudah saatnya pemerintah berpihak untuk membela hak masyarakat, karena permasalahan itu muncul tidak sedikit masyarakat juga yang merasa dirugikan,” katanya, Kamis (27/4/2021) di Sampit.
Menurutnya, permasalahan sengketa lahan ini sudah berbicara tentang data dan bukti. Bahkan tidak jarang masyarakat memiliki bukti lebih akurat dengan masa kepemilikan yang lebih dahulu dibandingkan perusahaan.
Dari itu ia mengajak semua pihak serta perusahaan jangan sampai bertengkar gara-gara kebijakan dari pemerintah pusat.
“Jangan sampai hal ini memberatkan tugas-tugas semua pihak. Mari kita buat sejarah baru, jangan ganti rugi kepada masyarakat namun ganti untung, itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : Cegah Penyebaran Covid-19, Polres Kotim Hadirkan ATM Masker
Pasalnya, jika ganti rugi artinya masyarakat dirugikan. Namun kalau ganti untung, artinya perusahaan dan masyarakat serta pemerintah bisa bersinergi dengan baik hingga saling menguntungkan dan masyarakat bisa sejahtera.
“Jangan banyak mencari alasan, karena kalau sudah ada data dan buktinya artinya sudah jelas mana yang harus dibela atau didahulukan kepentingannya,” tegasnya.
DPRD kata dia mengundang investor memang bertujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat, tapi kalau masyarakat sekitar perusahaan saja tidak sejahtera sehingga apa gunanya hadir investor.[Red]
Discussion about this post