kaltengtoday.com, Sampit – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mendatangi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meminta penjelasan terkait Surat Keputusan pencabutan izin konsesi di kawasan hutan yang diumumkan Presiden RI belum lama ini.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, H. Hairis Salamad mengatakan pihaknya sengaja datang langsung menemui KLHK guna memperjelas informasi mengenai SK tersebut. Pasalnya SK hingga saat ini masih belum jelas pertanggungjawabannya di tingkat daerah.
Apalagi kata dia Kotim termasuk salah satu daerah yang disebutkan dalam SK tersebut dan ada sejumlah izin usaha perusahaan di Kotim yang dicabut. “Karena itu kami rasa perlu meminta penjelasan terkait hal ini,” kata Hairis Salamad, Kamis 3 Febuari 2022 dihubungi via Whatsapp.
“Nanti hasil dari pertemuan ini akan kita bahas lagi di daerah setelah pulang. Selain untuk meminta penjelasan terkait daerah-daerah yang masuk ke dalam kawasan hutan, kita juga akan mencari solusi terhadap perusahaan yang dicabut izinnya ini,” ucapnya.
Dijelaskannya, SK tersebut tentang Pencabutan Konsesi Pemanfaatan Kawasan Hutan Yang Belum Sah. Bahkan SK tersebut juga sudah ditindaklanjuti oleh Bupati Kotim dengan mengeluarkan surat izin pencabutan penggunaan kawasan hutan yang ditujukan kepada camat dan Kepala Desa se- Kotim.
Terlebih dalam surat edaran Bupati Kotim menyebutkan SK yang beredar tersebut bukan mencabut izin lokasi, HGU atau IUP yang sudah dimiliki pihak investor, namun yang dicabut adalah pemanfaatan kawasan hutannya (pelepasan/pinjam pakai/tukar menukar kawasan hutan).
Baca Juga : Tindak Lanjuti Keluhan Masyarakat Terkait Jalan Rusak, Anggota DPRD Kotim Turun Kelapangan
Hal itu juga yang nantinya akan mereka pertanyakan, karena Bupati Kotim juga mengatakan dalam edarannya bahwa SK yang beredar belum bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya sesuai norma yang berlaku, sehingga masih menunggu keputusan yang sesuai dengan tata naskah dinas sesuai ketentuan yang ada.
Baca Juga : Komisi IV DPRD Kotim Sambut Baik Rencana Pemerintah Bangun Badan Usaha Pelabuhan (BUP)
Karena dikhawatirkan jika informasi itu benar adanya masyarakat bisa melakukan aksi di wilayah investasi yang dapat mengganggu aktivitas investasi di daerah.”Kita akan informasikan kejelasannya nanti setelah kami pulang,” Demikian Hairis. [Red]
Discussion about this post