Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Biaya politik dalam gelaran demokrasi kita di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menurut Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang sungguh sangat mahal dan konsekuensinya tak kalah mahal.
“Meski terlihat berjalan lancar secara umum, pada dasarnya Pilkada 2024 sejatinya tidak baik-baik saja dan menyimpan banyak masalah besar,” kata Teras kepada awak media, Selasa (3/12/2024).
Mantan Gubernur Kalteng ini menegaskan, sudah waktunya proses Pilkada dievaluasi secara menyeluruh seturut amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
Baca Juga : Teras Narang Apresiasi Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Subsidi
“Di mana amanah konstitusi kita bahwa pemilihan untuk kepala daerah prinsipnya mesti demokratis, namun tak harus digelar secara langsung sebagaimana amanah atas pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,” tegasnya.
Jadi, ia mengungkapkan bahwa saat ini momen baik untuk mempertimbangkan kembali Pilkada dikembalikan dan dipercayakan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota.
“Mereka yang dipilih dan dipercayakan oleh rakyat setempat untuk mewakilinya,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan terkait dengan catatan evaluasinya dalam rapat Komite I DPD RI bersama Pimpinan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada, Senin (2/12/2024) lalu di Jakarta.
Dalam rapat tersebut, secara normatif KPU dan Bawaslu juga telah menyampaikan kondisi Pilkada yang baik-baik saja.
“Sebaliknya dari DKPP menyampaikan catatan menarik terkait pelanggaran kode etik oleh penyelenggaraan pemilu dan Pilkada sepanjang 2024 yang makin banyak muncul,” ucapnya.
Sebelumnya juga, menurut Teras Narang, DKPP menyebut tahun ini ada 634 pengaduan yang diterima DKPP dan teregistrasi mencapai 274 perkara, menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat atas proses demokrasi yang berintegritas.
“Sekaligus pertanda bahwa semakin besar permasalahan yang tersimpan dalam demokrasi kita,” tuturnya.
Hal yang juga patut di cermati menurutnya yakni sikap dari Partai Kebangkitan Bangsa baru-baru ini yang mendorong Pemilihan Gubernur sebaiknya dilakukan oleh DPRD.
“Adanya perkembangan usulan ini menunjukkan bahwa kita mulai berpikir kritis untuk menimbang format demokrasi yang lebih ideal dan mengurangi potensi konflik hingga pemborosan biaya. Sebuah wacana yang layak diuji dan didalami bagi perbaikan kualitas demokrasi dan penguatan ketatanegaraan kita,” terangnya.
Baca Juga : Ini Kata Teras Narang Menyambut Terpilihnya Ketum PGI di Sidang ke-18
Dirinya juga menyampaikan bahwa patut diingat bahwa sejatinya berdemokrasi untuk kepentingan rakyat. Untuk itu, desain Pemilu hingga Pilkada mestilah berdampak besar pada rakyat.
“Jangan sampai biaya Pemilu dan Pilkada sudah menguras besar anggaran negara, hasilnya pun tidak menghasilkan kepemimpinan terbaik yang meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post