Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang menyebutkan Pemerintah Pusat diharapkan sungguh cermat dan fokus menyiapkan strategi pengendalian dampak tekanan geopolitk pada ketahanan nasional, khususnya terkait ketahanan energi yang punya efek luas pada arah pembangunan daerah maupun nasional.
“Seluruh elemen pemerintah dari pusat hingga daerah, juga hendaknya seiring sejalan membangun langkah antisipasi perlindungan masyarakat terhadap kemungkinan tekanan fiskal yang makin kuat imbas perang Amerika-Israel versus Iran,” katanya, Rabu (22/4/2026)
Teras menyampaikan, jelang agenda konsinyering untuk terkait keimigrasian dan pemasyarakatan, ia telah membaca laporan media terkait dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi yang mulai terasa di Kalteng.
“Juga kerisauan para supir kendaraan logistik hingga pedagang pasar terkait kenaikan harga beberapa komoditas. Mulai dari material pasir dan batu untuk konstruksi, hingga sembako,” ucapnya.
Dirinya berpandangan bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia yang berdampak pada harga BBM di dalam negeri bukan sekadar persoalan teknis energi, melainkan persoalan strategis yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.
“Ketika harga BBM naik, efek berantainya terasa pada biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Pada titik ini, negara diharapkan siap menghadapinya dengan kebijakan penyeimbang serta komunikasi yang tepat,” ungkapnya
Baca Juga : Geopolitik Daerah Menentukan Arah Koalisi Partai-Partai di Kalteng
Lebih dari itu, menurutnya juga, keteladanan dalam menunjukkan sikap lebih sensitif pada situasi masyarakat dalam kondisi kenaikan harga BBM.
“Saya memahami, kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex mengikuti dinamika harga minyak dunia serta nilai tukar,” ujarnya.
Namun, ia juga melihat bahwa dampaknya paling besar justru dirasakan oleh sektor logistik dan usaha kecil menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, sehingga perlu disiapkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendukung mereka.
“Terlebih bila konstelasi ‘perang energi’ ini, makin sulit diprediksi,” ucapnya.
Teras Narang menekankan, akan harus adanya upaya agar jangan sampai biaya distribusi turut meningkat tanpa kendali.
“Kalau ini terjadi, maka inflasi akan sulit dikendalikan dan daya beli masyarakat akan terus tergerus. Begitu pun kepercayaan publik atas pemerintah dapat turut tergerus,” tegasnya.
Hal ini dinilai dapat menjadi momen penting dalam pemerintah mendorong akselerasi riset-riset inovatif untuk pengembangan energi alternatif yang lebih masif untuk jangka panjang.
“Diversifikasi energi ini bagaimana pun mendesak untuk diakselerasi, subsidi BBM perlu reformulasi agar lebih tepat sasaran, investasi penguatan kapasitas buffer stok minyak nasional secara serius, hingga kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi masalah nilai tukar yang menambah berat masalah,” jelasnya.
Untuk itu, menurutnya, pengelolaan APBN yang adaptif dan responsif terhadap tekanan fiskal akibat gejolak energi global sangat diperlukan.
Ruang fiskal harus dijaga dengan disiplin, namun tetap fleksibel untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi.
Baca Juga : Geopolitik Nasional Pengaruhi Raihan Suara PDI Perjuangan Kalteng
Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja negara difokuskan pada sektor-sektor prioritas dan mendesak sesuai konteks kekinian, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal agar tidak menimbulkan beban jangka panjang yang lebih berat.
Pemerintah jangan ragu melakukan efisiensi dan realokasi anggaran sebagai langkah rasionalisasi kebijakan.
Discussion about this post