Mantan Gubernur Kalteng ini menegaskan, begitu juga dengan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dengan alokasi pada Makan Bergizi Gratis mencapai Rp335 triliun atau sekitar 42 persen dari anggaran pendidikan nasional.
“Angka yang bila dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur pendidikan, peningkatan mutu serta kesejahteraan guru, akan lebih memberi dampak akselerasi pada pembangunan sumber daya manusia kita,” tuturnya.
Teras Narang menyebutkan, postur RAPBN 2026 ini perlu dijelaskan dengan lebih gamblang dan disertai penjelasan maupun arahan yang jelas pada daerah.
Baca Juga : Menkeu paparkan postur APBN tahun 2024
“Agar pemerintahan daerah dan pemerintah pusat, benar-benar dapat mencapai tujuan dari politik anggaran transfer ke daerah, yang harusnya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah,” sebutnya.
Lebih lanjut, disampaikannya, DPD RI memiliki semangat perjuangan dari daerah untuk Indonesia. Dari segi pemasukan atau sumber pendapatan negara, daerah telah memberikan seluruh kekayaan sumber daya alamnya untuk menopang APBN.
“Tentu, sudah sewajarnya, negara juga menunjukkan semangat pembangunan berkeadilan dari APBN, dengan menyalurkan postur transfer ke daerah yang terbaik pula, demi pembangunan yang bisa langsung dirasakan masyarakat daerah,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post