Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (RKPD Provinsi Kalteng) menurut Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang mestilah diselenggarakan dengan efektif tak saja efisien.
“Ini menjadi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkualitas selain perlunya fokus pada pembangunan sumber daya manusia lewat pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan infrastruktur,” katanya kepada awak media, Jumat (11/4/2025).
Dirinya mengapresiasi atas undangan dari Pemerintah Daerah Kalteng, hari ini Kamis (10/4/2025), dan ia diminta membagikan pandangan serta masukan sebagai anggota DPD RI dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Daerah RKPD Kalteng 2026 yang juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Baca Juga :Â Ribka Haluk Ingatkan Forum Musrembang RKPD 2025 Kalteng Selaras dengan RPJMPN
“Tentu selain itu, sebagai Gubernur Kalteng periode 2005 hingga 2015, apa yang menjadi pengalaman saya juga dibagikan kepada seluruh birokrat yang hadir,” ungkapnya.
Dalam RKPD yang disusun, ia menerangkan, Pemerintah Daerah Kalteng dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merencanakan total pendapatan sebesar Rp9,3 triliun dengan dukungan transfer pemerintah pusat sebesar Rp4,29 triliun atau setara 46,12 persen serta sumber lain-lain yang sah sebesar Rp339,9 miliar.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp4,68 triliun atau setara 50,23 persen dari pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, maupun lain-lain,” tuturnya.
Sementara itu, ia mengungkapkan bahwa untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp10,22 triliun yang dialokasikan 53,17 persen atau Rp5,43 triliun untuk belanja operasi, Rp3,13 triliun atau 30,64 persen untuk belanja modal, serta Rp1,5 triliun atau 14,9 persen untuk belanja transfer, dan Rp131,6 miliar untuk belanja tak terduga.
“Seluruh angka dalam postur APBD ini pada akhirnya membutuhkan tenaga terampil untuk menjalankannya dengan baik serta berdampak pada masyarakat. Maka penting bagi para birokrat dan para pengguna anggaran, memberikan dukungan terbaik mereka untuk RKPD Kalteng, dengan menjalankan pekerjaan secara optimal dan profesional,” terangnya lagi.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa, dari sisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mencapai 27 badan usaha, tercatat memiliki total aset sekitar RP19,5 triliun dengan modal Rp2,7 triliun dan laba bersih Rp262,2 miliar.
“Seluruh BUMD ini menurut hemat saya mesti dievaluasi kembali secara menyeluruh dan dioptimalkan kinerjanya untuk mendorong produktivitas yang lebih baik, agar ada dampak lebih besar yang bisa dihasilkan bagi daerah dan rakyat,” tegasnya.
Baca Juga :Â Penyusunan RKPD Tahun 2026 Kalteng Gunakan Pendekatan Partisipatif
Terkait rencana tata ruang wilayah, saat ini semua kabupaten dan kota belum melahirkan Peraturan Daerah terbaru, mengingat ada peninjauan kembali atas usulan rancangan dari 2 kabupaten/kota dan revisi untuk rancangan 12 kabupaten kota lainnya.
“Bersama pendampingan dari provinsi dan pemerintah pusat, saya harap soal kabupaten/kota bisa segera menuntaskannya demi kepentingan kita bersama,” imbuhnya.
“Pada seluruh masyarakat juga diajak untuk terlibat mengawal RKPD Kalteng ke depannya. Tanpa pengawalan, maka tujuan besar dari pembangunan daerah yang juga untuk meningkatkan kesejahteraan warga, akan sulit berjalan,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post