kaltengtoday.com – Ketua Komite 1 DPD RI Agustin Teras Narang mengapresiasi langkah pemerintah pusat, yang menghentikan semua pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan fisik untuk tahun 2020 sebagai upaya menyikapi penyebaran virus corona atau COVID-19.
Kebijakan menurut mantan Gubernur Kalteng dua periode itu harus segera ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah agar anggaran pemerintah dari pusat hingga daerah bisa fokus pada penanggulangan COVID-19, katanya Jumat (3/4/2020)
“Kepala daerah diharapkan segera menindaklanjuti. Saatnya Pemda fokus pada perlindungan warga dari dampak pandemi COVID-19,” ucapnya.
Meski begitu, senator asal Kalimantan Tengah itu tetap mengingatkan agar penghentian proses pengadaan tidak termasuk untuk Bidang Kesehatan dan Pendidikan. Khusus bidang pendidikan, kecuali Subbidang Gedung Olah Raga dan Subbidang Perpustakaan Daerah pada DAK Fisik Bidang Pendidikan yang turut dihentikan prosesnya.
Teras Narang mengatakan langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk tetap fokus pada bidang prioritas dan menjaga kepentingan pendidikan, terlebih kesehatan dalam situasi saat ini.
“Pemda perlu menyisir kembali berbagai anggaran yang ada pada APBD untuk direalokasi pada sektor prioritas, khususnya yang terkait pada upaya penanggulangan Covid-19,” kata dia.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan, postur anggaran didorong agar dapat merepresentasikan kepedulian daerah pada kesehatan masyarakat, termasuk perlindungan ekonomi mereka yang rentan terhadap dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo.
Selain itu, Komite 1 DPD RI juga pun mendorong pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Desa PDTT, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri agar segera mencairkan dana desa bagi yang belum mendapatkan transfer dari 40% alokasi dana desa tahap pertama.
Baca juga
Teras Narang : Tiga Desa Di Gunung Mas Ingin Jadi Desa Adat Harus Diwujudkan
Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan lewat bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid – 19 sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor: 1 tahun 2020, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang baru dikeluarkan.
“Kami melihat hal ini dipandang mendesak, karena demi kepentingan perlindungan ekonomi masyarakat tingkat desa,” kata Teras Narang. [Red]
Discussion about this post