Teras Himpun Aspirasi Masyarakat Kecamatan Timpah

kaltengtoday.com, – Palangka Raya – Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas untuk mcatatan permintaan masyarakat pada pemerintah.

Mantan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) ini mengungkapkan secara umum selain pendidikan dan akses kelistrikan, isu penataan ruang menjadi salah satu isu besar seperti yang terjadi di wilayah lain.

Pihaknya turut mendengarkan penyampaian dari Sekretaris Kecamatan, tentang ada banyaknya masyarakat lokal yang sudah tinggal sejak zaman pra kemerdekaan, namun belum mendapat kepastian hukum atas lahan yang ditempati.

“Secara administratif, banyak desa dan masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan dan status yang mestinya perlu dimutakhirkan sesuai kondisi di tapak,” katanya kepada awak media melalui pesan WhatsApp, Rabu (23/2).

Dirinya menerangkan, isu penataan ruang, pertanahan, dan wilayah negara menjadi satu persoalan yang memiliki dimensi kerumitan tinggi. Terlebih bila melihat bagaimana masyarakat lokal kehilangan hak untuk mendapatkan kesejahteraan karena tidak ada kepastian atas kepemilikan lahan.

“Saya berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk selekasnya menuntaskan persoalan ini. Memberikan hak pada masyarakat lokal untuk melestarikan kearifan budaya mereka di tanah mereka sendiri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan jangan sampai masyarakat mengalami kecemburuan sosial terhadap transmigran maupun pelaku investasi yang banyak difasilitasi pemerintah pusat, sementara warga lokal kesulitan mengakses program TORA yang digagas pemerintahan ini.

“Saya paham benar bahwa kita 80 persen lebih adalah kawasan hutan. Sering ada perbedaan antara Kementerian LHK dan Kementerian ATR yang mengorbankan daerah. Akibatnya banyak kawasan jadi hutan yang tidak bisa dioptimalkan,” terangnya.

Pihaknya berkomitmen untuk mendorong agar Kepala Daerah dapat berjuang untuk penyelesaian tata ruang yang mencerminkan kepentingan rakyat. Bukan sekadar untuk menang dan dapat jabatan. Tapi juga harus berusaha tak hanya di daerah tapi juga pusat.

“Saya bersyukur saat itu Presiden SBY, terus terang saja beliau banyak mendukung. Mudahan pemimpin berikut juga bisa jadi jembatan yang baik. Kalau kepala daerah tidak mendapatkan dukungan, tidak bisa berkembang wilayahnya,” bebernya.

Terasnya juga menuturkan, tidak akan mampu membangun jembatan apabila tidak ada dukungan dari pusat. Sebab, diakui jika tidak ada dukungan APBN, semua cukup sulit tercapai.

“Kalau saya bisa membangun, itu bukan karena hebatnya saya tapi karena hubungan baik pemimpin daerah dan pusat. Jadi kalau memilih pemimpin bukan sekadar dikenal di daerah, tapi juga diupayakan dikenal di pusat sehingga pemimpin bisa menindaklanjuti bukan sekadar berjanji,” tukasnya.[Red]