Kaltengtoday.com, Sampit – Di wilayah perkebunan sawit, konflik sering kali lahir perlahan. Bermula dari janji plasma yang tak kunjung jelas, batas tanah yang kabur, hingga masyarakat yang merasa hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri.
Tetapi di Kecamatan, konflik itu kini memasuki fase berbeda. Bukan lagi sekadar sengketa antara warga dan perusahaan. Gugatan perdata bernilai lebih dari Rp100 miliar terhadap damang adat, kepala desa, dan anggota DPRD membuat persoalan ini mulai menyentuh ruang yang lebih sensitif apakah mendampingi masyarakat kini juga bisa berujung gugatan hukum di pengadilan?
Melalui perkara perdata nomor 28/Pdt.G/2026/PN Spt, PT Binasawit Abadipratama (BAP) menuntut Kepala Desa Sebabi, Dematius, bersama Damang Kepala Adat Telawang, Yustinus Saling Kupang, serta anggota DPRD Kotim, Parimus, dengan nilai ganti rugi yang melampaui angka Rp100 miliar.
Pernyataan dua kepala desa dari wilayah sekitar Kecamatan Telawang memperlihatkan bagaimana perkara ini mulai dibaca sebagai sesuatu yang lebih besar dari sekadar perkara perdata biasa.
Baca Juga : PT. BAP Buka Suara soal Gugatan Rp100 Miliar terhadap Damang, Kades, dan Anggota DPRD Kotim
Kepala Desa Pondok Damar, Kenos, secara tegas menilai perusahaan tidak layak menuntut kerugian fantastis kepada damang adat, kepala desa, maupun anggota DPRD yang dianggap hanya menjalankan fungsi sosial di tengah konflik masyarakat.
“Pihak perusahaan tidak berhak menuntut Rp100 miliar terhadap lembaga-lembaga tersebut,” ujarnya, Minggu 10 Mei 2026.
Bagi Kenos, gugatan bernilai besar justru berpotensi memperuncing hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Alih-alih meredam konflik, langkah hukum semacam itu dinilai dapat memancing ketegangan baru di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa kepala desa memang memiliki kewajiban moral menjaga situasi masyarakat agar konflik antara warga dan perusahaan tidak membesar.
Pernyataan itu menjadi amat penting, sebab dalam banyak konflik agraria di daerah perkebunan, kepala desa sering kali berada di posisi paling rumit. Di satu sisi harus menjaga hubungan dengan perusahaan sebagai bagian dari investasi daerah. Di sisi lain mereka juga menghadapi tekanan masyarakat yang meminta perlindungan atas hak tanah, plasma, hingga akses ekonomi.
Ketika tokoh-tokoh lokal yang mendampingi masyarakat mulai ikut digugat, muncul pertanyaan yang lebih dalam sampai sejauh mana ruang keberpihakan terhadap warga masih dianggap sah ?
Nada serupa juga datang dari Kepala Desa Tanah Putih, Yanto. Ia menilai Damang Adat Telawang, Kepala Desa Sebabi, dan anggota DPRD Kotim sesungguhnya hanya menjalankan tanggung jawab sosial dan moral sebagai pemimpin dan perwakilan masyarakat.
Menurut Yanto, para tokoh itu hadir bukan untuk menciptakan konflik, tetapi karena masyarakat meminta pendampingan dalam memperjuangkan hak yang selama ini dianggap belum selesai.
“Sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat, tentu mereka menginginkan yang terbaik untuk warga, dan itu hal itu sangat wajar,” katanya.
Di balik seluruh polemik hukum ini, ada satu isu lama yang terus kembali muncul kepermukaan yakni tentang kewajiban Plasma 20 persen yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan besar swasta (PBS).
Bagi masyarakat desa di sekitar perkebunan, plasma bukan sekadar program perusahaan. Ia adalah janji kesejahteraan yang selama puluhan tahun terus disebut, tetapi di banyak tempat tak pernah benar-benar terasa utuh.
Baca Juga : DPRD Kalteng Tunggu Hasil Fasilitasi Raperda Pertambangan dari Kemendagri
Yanto mengatakan masyarakat selama ini antusias menyambut wacana plasma. Namun kenyataan di lapangan sering berbeda. Banyak warga merasa menunggu terlalu lama tanpa kepastian.
Di titik itulah konflik ini mulai bermutasi dalam bentuk lain, Ia tidak lagi semata soal portal, demonstrasi, atau tuduhan menghalangi aktivitas perusahaan. Tetapi soal akumulasi rasa kecewa yang bertahun-tahun tidak terselesaikan.
Dan ketika rasa kecewa itu dibawa ke ruang hukum dengan nilai gugatan ratusan miliar, masyarakat tentu membaca pesan lain di baliknya. Apakah ini sekadar gugatan perdata biasa? Atau menjadi salah satu upaya menanamkan efek psikologis yang ikut bekerja?
Kenos menyebut penyelesaian terbaik seharusnya tetap melalui dialog dan mediasi. Yanto juga menekankan hal yang sama duduk satu meja, bermusyawarah, dan mencari jalan keluar tanpa memperlebar konflik sosial.
Baca Juga : DPRD Kalteng Tegaskan Perlindungan Status ASN di Tengah Kebijakan Efisiensi
Barangkali di situlah inti persoalan Telawang hari ini, bahwa masyarakat sebenarnya tidak sedang meminta kemenangan besar. Mereka hanya ingin didengar.
Karena ketika kepala desa, damang adat, hingga wakil rakyat mulai terseret ke meja gugatan saat mendampingi warga, maka konflik sawit tidak lagi hanya berbicara tentang lahan.
Ia mulai menyentuh pertanyaan yang jauh lebih mendasar lantas siapa yang masih boleh berdiri bersama masyarakat tanpa rasa takut?. [Red]
Discussion about this post