Tekan Inflasi Pemerintah Daerah Diminta Berdayakan

kaltengtoday.com,- Sampit,- Dalam menekan inflasi yang selama ini masih menjadi momok di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), pemerintah daerah setempat dinilai perlu melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya dengan menyiapkan beberapa opsi untuk pencegahan dini dan jangka panjang.

Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Komisi II DPRD Kotim Syahbana SP, yang mana menurutnya langkah strategis tersebut harus melalui dasar kajian yang diambil dari berbagai referensi di daerah lainnya.

“Kan setiap tahun kita sudah tahu apa yang menyebabkan mudah terjadinya inflasi ini, misalnya Daging, Telor, Ayam Potong, termasuk Cabai, yang harganya bisa selangit dan terus mengalami kenaikan, itu artinya harus ada upaya pencegahan dini misalnya mengurangi pasokan dari luar dan memberdayakan petani kita,” ungkapnya, Jum’at 8 April 2022.

Disisi lain Ketua Fraksi Partai Nasdem ini menjelaskan, dalam halnya menekan kenaikan harga sekaligus memenuhi kuota di Kotim ini, tentunya harus memiliki potensi lahan yang cukup, misalnya lahan untuk peternakan Sapi dan ayam, bahkan ayam petelor, dan menyiapkan lahan pertanian cabai secara khusus melalui BUMD nantinya sehingga SDM bisa diberdayakan dari petani lokal memberdayakan petani lokal.

“Perlu kita ketahui bersama bahwa Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya, nah hal ini yang terjadi di daerah kita, selain kebutuhan akan kuotanya meningkat, harga juga semakin naik, sementara daerah tidak punya opsi untuk menekan hal ini,” Timpalnya.

Menurutnya selain gas alam, Inflasi juga terjadi akibat dititik beratkan kepada kebutuhan pokok yang terus menerus meningkat jumlah kuotanya. Patalnya kuota tersebut dibarengi dengan kenaikan harga akibat menerima impor dari daerah lain.

“Kita inikan selalu mengharapkan impor dari daerah lain, untuk memenuhi kuota masyarakat atau konsumen di daerah, sementara langkah memberdayakannya masih lemah, untuk itu kami mendorong pemerintah kita untuk lebih serius lagi mengatasi hal ini,” tutupnya.[Red]