Tarik Diri Dari Gugus Tugas Covid-19 Kotim, Ini Alasan Partai Golkar

kaltengtoday.com – Sampit – Ada sejumlah alasan yang melandasi sehingga Fraksi Partai Golkar Kabupaten Kotim menarik diri dari gugus tugas Covid-19.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotim H.Supriadi menyampaikan  sejumlah alasan sehingga partai berlambang beringin ini mundur.

Alasan itu yakni  dikarenakan lambatnya penangan Covid-19 dikabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sehingga  mengakibatkan keresahan masyarakat di 185 Desa dan Kelurahan.

Padahal saat ini sudah memasuki minggu ke 6 untuk penanganan dan pencegahan covid-19 belum juga menunjukan perhatian serius kepada masyarakat terbukti belum maksimal.

“Kami fraksi Golkar menarik diri dari gugus tugas kerena kami melihat hingga saat ini belum ada perhatian serius pemerintah daerah kepada masyarakat yang terdampak,”ujarnya.

Padahal masyarakat kata Supriadi,  mereka ini  butuh perhatian akan kebutuhan dasar seperti barang makanan bukan disuguhkan edaran, pemberitahuan dan pengumumaan atas berbagai kebijakan yang sifatnya membatasi ruang gerak mereka  tetapi solusi yang mereka tunggu adalah cepatnya pemberian sembako, jelasnya  Senin (4/5/2020).

Supriadi  juga mengatakan selain itu dirinya juga lihat pengadaan alat pelindung diri (APD), alat kesehatan hingga obat-obatan yang di butuhkan tenaga edis di Rumah Sakit, Puskesmas yang ada di Kabupaten Kotim, dan belum dilakukanya Ravid Test secara keseluruhan terhadap tenaga medis yang bertugas, belum menuhi standart WHO dalam penggunaan APD oleh Tenaga Medis kareta Keterbatasan barangnnya.

Dan belum memperhatikan insentif serta Keamanan para tenaga medis yang bertugas hingga perhatian sosial kepada Masyarakat terdampak di 17 Kecamatan dan 185 Desa dan Kelurahan se Kabupaten Kotim.

“Pemerintah daerah harus segera melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut karena mereka sangat membutuhkan apalagi terhadap para medis kita yang saat ini bertugas,” ujarnya.

Ketua DPD Partai Golkar kabupaten Kotim ini juga meminta secepatnya merealisasikan bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak   untuk meringankan beban mereka yg membutuhkan, karena bantuan tersebut gunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maka itu harus segera disalurkan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terdampak Covid-19.

“Lemahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap kebijakan anggaran dan penggunaan anggaran juga menjadi momok persoalan hingga terpangkasnya DAU olah Pemerintah Pusat ini menunjukan ketidak mampuan Kepala Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara benar dan baik,” ujarnya

Dirinya juga meminta baik DPRD maupun pihak Eksekutif untuk meninggalkan ego masing-masing agar secepatnya realisasikan sembako rakyat terdampak 50.000-75.000 Paket Sembako untuk meringankan beban mereka yang  membutuhkan,gunakan APBD kapan Perlu lakukan Penundaan Pembayaran Proyek-proyek Multiyears,Utamakan Penanganan dan Pencegahan serta Terdampak Covid secara Maximal.Kita Berharap di akhir Jabatan Kepala Daerah Memberikan Kesan yang Terbaik kepada Masyarakat Kotim.

Baca Juga:

Fraksi Golkar Mundur Dari Gugus Tim Covid-19 Kotim

“Masyarakat merasa di lindungi Oleh Pemimpinannya rakyat muak atas berbagai pernyataan yang terkesan tidak harmonisnya hubungan kelembagaan yang semestinya menjadi tugas dan fungsi masing-masing,tidak perlu adanya Intervensi,Perlawanan bahkan terkesan saling menjatuhkan.Penomena ini membuat tidak nyaman lagi bagi Masyarakat,kita ingi Daerah ini aman,Damai,Tentram dan Masyarakatnya sejahtera bukan sebaliknya,”tutupnya. [Red]