Baca Juga :  Usut Dugaan Pungli Retribusi Parkir Anak Pejabat

“Kami di dewan sudah ada melakukan koordinasi dengan pemerintah kota terkait ramainya isu dugaan pungli tersebut,” kata Sigit usai mengikuti rapat paripurna, Rabu (18/10/2023).

Bersamaan dengan itu juga, Sigit berharap ada tindaklanjut dari Inspektorat untuk mengusut dugaan pungli tersebut. Setidaknya dengan adanya investigasi maka persoalan tersebut akan menjadi terang benderang.

Baca Juga :  Pj Wali Kota Janji Usut Dugaan Pungli Oknum Anak Pejabat

“Harus dilakukan pengusutan untuk membuktikan benar atau tidaknya pengakuan dari jukir tersebut,” tegas Sigit.

Sigit menambahkan, Inspektorat selaku pembina dan pengawas di lingkungan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan keterlibatan oknum anak pejabat dalam dugaan pungli yang katanya sudah berlangsung selama tiga tahun.  [Red]

The post Inspektorat Harus Bertindak Usut Dugaan Pungli Anak Pejabat appeared first on Kalteng Today.

“Pemerintah memang harus segera bertindak untuk mencari kebenaran atas dugaan pungli oleh oknum anak pejabat tersebut,” kata Khemal, Senin (16/10/2023).

Menurut Khemal, mencuatnya dugaan pungli yang bermula dari beredarnya video pengakuan juru parkir (jukir) itu dapat menjadi petunjuk awal bagi pemerintah. Artinya tidak sulit bagi pemerintah untuk melakukan investigasi.

Baca Juga :  Catat! Ini Tarif Retribusi Parkir di Kota Sampit

“Jika benar terjadi pungli, jelas sudah menyalahi aturan. Pemerintah tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.

Khemal juga mendorong Pj Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu untuk segera melakukan evaluasi mendalam. Pihak Insperktorat juga diharapkan dapat melakukan pengusutan agar secepatnya terang benderang.

Sementara itu sebelumnya, Pj Wali Kota Hera telah berjanji akan mengusut dugaan pungli tersebut. Bahkan dia telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pengusutan.

Baca Juga :  Pj Wali Kota Janji Usut Dugaan Pungli Oknum Anak Pejabat

Hera menegaskan jika tidak ada kompromi terhadap berbagai prakti-praktik pungli. Sanksi atau tindakan tegas akan diberlakukan kepada siapa saja yang melakukan pungli karena sudah menyalahi aturan dan harus diberantas.

“Akan kita tindak tegas jika ada pihak yang terbukti melakukan pungli. Apalagi kita saat ini sedang menata Kota Palangka Raya,” tegas Hera.  [Red]

The post Usut Dugaan Pungli Retribusi Parkir Anak Pejabat appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga :  Digandeng Pengacara, Michel Pakpahan Angkat Bicara Soal Tudingan Pungli Kepada Dirinya

Dugaan pungli oleh anak pejabat ini sebelumnya viral melalui sebuah video berisi percakapan juru parkir (jukir) yang mengaku rutin menyetor uang Rp 60 ribu sampai Rp 80 ribu setiap harinya kepada oknum anak pejabat di Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.
“Akan kami telusuri terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran dari video tersebut,” kata Hera, Sabtu (15/10/2023).

Baca Juga :  Parkir Di Sembarang Tempat, Truk Diperiksa

Hera menegaskan jika tidak ada kompromi terhadap berbagai praktik-praktik pungli. Sanksi atau tindakan tegas akan diberlakukan kepada siapa saja yang melakukan pungli karena sudah menyalahi aturan dan harus diberantas.
“Akan kita tindak tegas jika ada pihak yang terbukti melakukan pungli. Apalagi kita saat ini sedang menata Kota Palangka Raya,” tegas Hera.  [Red]

The post Pj Wali Kota Janji Usut Dugaan Pungli Oknum Anak Pejabat appeared first on Kalteng Today.

“Kita sangat optimis sekali dalam merealisasi PAD kita ini, memang nilai targetnya cukup besar mencapai Rp 676 juta, itu semua ada dari tujuh jenis yang bisa kita gali di DLHKP kita ini,” ucap Kepala DLHKP Gumas Rodi Aristo Robinson, mewakili Bupati Jaya S Monong di ruangannya, Senin (10/4).

Baca Juga :Pemanfaatan Lahan Parkir dapat Menambah Pendapatan Asli Daerah

Yang digali itu, kata dia, ada lima item pertama di retribusi pelayanan persampahan, lalu ke dua di retribusi pelayan parkir di jalan umum, ketiga kendaraan bermotor, ke empatnya sewa BUS yang dimiliki bidang perhubungan, kelima retribusi pelayanan parkir retribusi khusus atau jasa parkir, pelayan objek wisata di tahura dan keenam feri penyeberangan.

“Untuk persampahan ditargetkan Rp 320 juta, pelayanan parkir di tepi jalan umum Rp 30 juta, lalu untuk KIR ada Rp200 juta, sewa BUS ada Rp 1,5 juta tapi ini masih belum kita menerima dan masih nihil,” ujarnya.

Baca Juga :Disperindag Melaksanakan Penertiban Aset Guna Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah

Sedangkan untuk yang lain, sambung dia, untuk jasa parkir ada Rp 15 juta, dari tahura ini ada sekitar Rp 100 juta, lalu untuk feri penyeberangan ditargetkan mencapai Rp 10 juta saja. Sehingga, realisasi di catur wulan pertama ini masih dibawah 20 persen realisasinya.

“Saya yakin dan optimis realisasi PAD kita ini bisa kita laksanakan, dan memang yang menjadi keluhan di bidang wisatanya terutama di tahura pengunjungnya agak berkurang, karena mungkin adanya lalu lalang kendaraan pengangkut hasil dari perusahan yang menjadi pengunjung berkurang,” tandas dia. [Red]

The post DLHKP Optimis Merealisasi untuk PAD appeared first on Kalteng Today.

Menurutnya, hasil tersebut merupakan bukti ketegasan Dishub Kota Palangka Raya dalam melakukan penataan parkir.

“Kinerja Dishub sudah bagus, tegas terukur konsisten dan juga hasilnya untuk daerah cukup besar dari sektor parkir tepi jalan umum,” katanya, Kamis (23/6/2022).

Baca Juga :  Ketua DPRD Palangka Raya : Perpanjangan Penerapan PPKM Level 4 Untuk Kebaikan Bersama

Dijelaskannya, sebagai mitra pemerintah, pihaknya akan terus mendorong instansi terkait untuk memetakan mana saja lokasi-lokasi yang berpotensi dapat dijadikan lahan parkir tepi jalan umum.

Pasalnya, jika lokasi tersebut dikelola dengan baik, maka target realisasi parkir di tahun ini akan segera terselesaikan dengan baik.

“Untuk mendapatkan penambahan PAD, tentunya instansi terkait juga wajib menertibkan lokasi parkir liar yang masih menjamur di wilayah kota ini,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Politikus Partai Golkar ini mengatakan, tingginya capaian retribusi parkir tersebut juga tidak lepas dari peran masyarakat yang berani menolak membayar parkir kepada juru parkir ilegal.

Sehingga, dengan membayar parkir kepada juru parkir yang telah terdaftar di pemerintah, retribusi parkir tidak mengalami kebocoran.

Baca Juga :  DPRD Palangka Raya Minta Syarat PCR Bagi Penumpang Pesawat Ditinjau Ulang

“Ini juga ada keterlibatan masyarakat juga. Karena kan kalau membayar parkir dengan juru parkir yang ilegal, uang itu tidak akan masuk ke PAD. Maka dari itu, kita berharap masyarakat terus membantu pemerintah dengan membayar parkir kepada juru parkir yang telah terdaftar di pemerintah,” pungkasnya. [Red]

The post Dewan Apresiasi Capaian Realisasi Retribusi Parkir Capai Rp 726 Juta appeared first on Kalteng Today.