“Selain itu konektivitas antar wilayah masih menjadi tantangan tersendiri yang diharapkan mendapat atensi bersama,” katanya, Senin (4/5/2026).

Teras Narang mengungkapkan. bahwa ini merupakan catatan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang disampaikan dalam pertemuan pihaknya bersama unsur pimpinan daerah, Rabu (29/4/2026) lalu.

Lebih lanjut, pihaknya juga berkesempatan membincangkan tantangan dan peluang pembangunan di Katingan.

Baca Juga : KMHDI Kalteng Silaturahmi dengan Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang

“Wakil rakyat lainnya dari Katingan menyampaikan kebijakan efisiensi menambah berat kondisi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami tekanan,” ungkapnya.

Terlebih, menurutnya bahwa hal tersebut diakui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan yang menyebut APBD selama 4 bulan terakhir hanya sekitar Rp200 miliar yang dipakai untuk berbagai kebutuhan pemerintahan termasuk pembangunan wilayah.

“Terbatasnya anggaran menjadi kendala dalam menjalankan banyak pembangunan termasuk infrastruktur yang disorot oleh para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Katingan,” tuturnya.

Mantan Gubernur Kalteng ini mengungkapkan, Kabupaten Katingan juga mengalami tantangan dalam menyelaraskan mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mewajibkan Belanja Pegawai maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027 mendatang.

“Ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri karena belanja pegawai di Kabupaten Katingan sudah mencapai 40 persen, plus PPPK menjadi sekitar 52 persen,” jelasnya.

Pada sisi lain, Kabupaten Katingan sebagaimana juga Kalteng, memiliki luas wilayah yang terbilang menantang dengan masalah tata ruang yang belum juga tuntas untuk dioptimalkan mendukung pembangunan daerah.

“Untuk itu saya mendorong agar semua pihak berkolaborasi dan bersinergi. Sebagaimana Gubernur Kalteng beberapa waktu lalu menyebut akan mendorong kolaborasi antar pemerintah daerah dan tokoh-tokoh Kalteng untuk menghadapi situasi sulit belakangan ini,” terangnya.

Terkait Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teras menyebutkan bahwa memang telah menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan APBD.

Baca Juga : Agustin Teras Narang Soroti RUU Tentang Provinsi Kalteng

Selain ada kewajiban memenuhi Undang-Undang, daerah juga menghadapi situasi geopolitik global dan arah pemerintahan nasional yang makin menantang.

“Secara jujur saya katakan, bahwa negara saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kondisi defisit anggaran juga akan memicu terjadinya kesenjangan dan mengakibatkan munculnya banyak tantangan di lapangan,” imbuhnya.

Untuk itu, ia menekankan agar semua jajaran pemerintahan, wakil rakyat dari berbagai tingkatan, wakil daerah, akademisi, aktivis, serta tokoh-tokoh masyarakat mesti berpadu untuk menghadapinya.

The post APBD Tertekan, Pembangunan Infrastruktur Katingan Hadapi Tantangan Berat appeared first on Kalteng Today.

Akademisi Universitas Palangka Raya (UPR), Yunus Praja Panjika menilai bahwa narasi mengenai pegawai MBG atau lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) mendapatkan “karpet merah” tanpa tes dianggap kurang tepat.

“Sebenarnya pemerintah sudah melakukan reformasi birokrasi untuk menyerap ASN berkualitas. Sistem rekrutmen saat ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Jadi, P3K pun tidak serta-merta langsung diangkat, tetap ada jalur tesnya,” katanya kepada awak media, Senin (26/1/26).

Baca Juga : Wagub Edy Pratowo: Program MBG Harus Sehat, Higienis, dan Akuntabel

Berdasarkan pengamatannya, para calon pegawai yang diproyeksikan menjadi Kepala Satuan Pelayanan di program MBG pun telah melalui serangkaian seleksi dengan skor kompetensi yang tinggi.

Dan berdasarkan hal tersebut, ia menampik anggapan, posisi di Badan Gizi Nasional (BGN) didapatkan dengan mudah atau “kenyamanan” semata.

“Kalau seorang guru honorer bilang itu (pegawai MBG) keenakan, rasanya tidak mungkin. Karena ini program prioritas pemerintah yang memang memerlukan tenaga besar. Namun, mereka tidak langsung diangkat begitu saja, ada mekanisme tes yang harus dilalui,” ungkapnya.

Akan tetapi, ia turut mengakui bahwa adanya celah regulasi yang memicu perbandingan ini, sehingga menurutnya letak permasalahan bukan pada kompetensi personal, melainkan pada jenis formasi yang diberikan.

Guru honorer umumnya telah mengabdi bertahun-tahun, sehingga wajar jika diarahkan ke PPPK yang mensyaratkan pengalaman kerja.

Sedangkan, pegawai MBG yang jika mayoritas adalah lulusan baru (fresh graduate) dinilai kurang pas jika langsung masuk keranjang PPPK yang mensyaratkan pengalaman minimal dua tahun sesuai UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.

“Malah kalau saya lihat, jika mereka (pegawai MBG) tidak punya pengalaman dua tahun, semestinya diangkat jadi PNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), bukan PPPK. Karena jalur fresh graduate dalam ASN itu adalah PNS,” terangnya.

Dirinya menyarankan agar pihak eksekutif meluruskan mekanisme ini agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Baca Juga : DPRD Kalteng Tuntut Perbaikan Standar Higienitas SPPG Pasca Insiden di MTsN 1

Apabila pegawai MBG diarahkan ke jalur CPNS bahkan melalui jalur khusus prioritas pemerintah, hal tersebut justru lebih sesuai dengan regulasi dan meminimalisir rasa ketidakadilan bagi honorer yang memang jatahnya di jalur PPPK.

“Pemerintah bisa menggunakan hak prerogatif untuk perekrutan jalur khusus karena ini program prioritas, tapi jalurnya harus benar. Jangan sampai fresh graduate dipaksakan masuk kriteria berpengalaman,” tutupnya. [Red]

The post Akademisi Soroti Skema PPPK untuk Pegawai MBG, Dinilai Tak Sesuai Regulasi appeared first on Kalteng Today.

Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, menjelaskan bahwa perhatian DPRD muncul setelah mendengar keluhan para PPPK Paruh Waktu, terutama petugas kebersihan yang bekerja mulai pukul 03.00 WIB.

Baca Juga: Ketua DPRD Barito Utara Tegaskan Komitmen Kawal Pemerataan Tenaga Kesehatan Usai Pembekalan 102 PPPK

“Kita harus memastikan tidak ada ketimpangan antara PPPK yang bekerja di kantor dan mereka yang bekerja di lapangan. Mereka berhak mendapatkan upah yang adil,” ujarnya.

Diketahui, 25 dari 38 PPPK Paruh Waktu yang pindah dari Bidang Tata Kota Dinas PUPR ke DLH mengalami penurunan penghasilan. Contohnya, pengawas teknis lapangan lulusan D-III turun dari Rp3.000.000 menjadi Rp2.050.000, lulusan S-1 dari Rp3.000.000 menjadi Rp2.750.000, dan lulusan SMA dari Rp3.000.000 menjadi Rp1.680.000. Penurunan juga terjadi pada petugas penyapu jalan, sopir angkutan sampah, pembantu sopir, hingga penjaga TPA.

Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menekankan perlunya koordinasi lintas perangkat daerah. “Dengan mengacu pada SK Menpan RB, upah mereka bisa kembali seperti semula. DPRD akan mengawal proses ini agar tidak merugikan petugas kebersihan yang menjadi garda terdepan menjaga kebersihan kota,” tegasnya.

Baca Juga: BRI Dapat Apresiasi DPRD Barito Utara

Sementara itu, Plt Kepala Dinas LH Barito Utara, drg. Dwi Agus Setijowati, menegaskan bahwa skema PPPK Paruh Waktu tidak sepenuhnya mengacu pada jenjang pendidikan. Pihaknya siap menindaklanjuti hasil RDP sesuai peraturan perundang-undangan.

RDP menghasilkan dua kesimpulan utama:

Baca Juga: Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Barito Utara

1. Penyesuaian gaji PPPK Paruh Waktu Dinas LH mengacu pada gaji sebelumnya sesuai Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025.

2. Perjanjian kinerja PPPK Paruh Waktu akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan keputusan ini, DPRD menegaskan komitmen untuk memastikan keadilan dan kepastian bagi para petugas kebersihan, sekaligus menutup celah ketimpangan pengupahan di lingkungan DLH Barito Utara. [Red]

The post Kabar Baik! DPRD Barito Utara Sepakati Penyesuaian Gaji 25 PPPK Paruh Waktu di DLH appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Hari Pahlawan, UPR Teguhkan Semangat Pengabdian dan Lantik 291 PPPK

” Semua itu agar dapat diseleksi tenaga guru atau tenaga pendidik yang benar-benar memiliki tanggung jawab,  integritas pengabdian yang mampu menjawab tantangan dunia pendidikan dimasa yang akan datang, ” Katanya, Rabu (19/11/2025) .

Menurutnya, bagi yang memiliki putra dan putri lulusan perguruan tinggi pada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan agar mengikuti pendidikan profesi guru karena merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang pendidik dimasa yang akan datang.

” Saya menghimbau kepada pengawas dan kepala sekolah yang akan memberikan penilaian bagi tenaga non ASN yang ada di tempat wilayah kerja masing-masing jika ada tersedia formasi dapat melakukan penilaian secara objektif sesuai dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan, sebagaimana kriteria penilaian yang ditentukan, ” Bebernya.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan ini menitipkan pesan, supaya meningkatkan kompetensi masing-masing. Guru harus mampu beradaptasi terhadap kemajuan teknologi digitalisasi termasuk adaptasi kurikulum merdeka.

” Belajar yang berpusat pada hasil belajar peserta didik untuk menuju profil  pelajar pancasila. Dengan membentuk dan mengaktifkan komunitas belajar, saling berkolaborasi agar kualitas pendidikan merata, meningkatkan disiplin kerja guna memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Katingan, ” Jelasnya.

Baca Juga : Ketua DPRD Barito Utara Tegaskan Komitmen Kawal Pemerataan Tenaga Kesehatan Usai Pembekalan 102 PPPK

Ia mengharapkan, agar seleksi PPPK pada formasi guru dapat dilaksanakan dengan baik. Diharapkan terseleksi guru yang berkualitas sehingga membawa dampak dan manfaat yang besar untuk kemajuan pendidikan di Katingan.

” Semoga para calon peserta yang ikut nantinya dapat sungguh-sungguh. Sehingga, mendapatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mengikuti tes dan menerima penilaian di satuan pendidikan masing-masing, ” Tandasnya.  [Red]

The post Guru Dari Formasi PPPK Harus Profesional appeared first on Kalteng Today.

” Wilayah hulu Katingan, tenaga guru masih kekurangan dan sangat dibutuhkan untuk mengajar,” Katanya, Rabu (19/11/2025).

Baca Juga : Legislator Sebut Tenaga Guru di Seruyan Lebih Dari Cukup

Ia melihat, pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap kekurangan guru tersebut. Dengan demikian, kekurangan guru ini harus dicarikan jalan keluar yang baik.

” Guru di bagian hulu Katingan masih minim. Terutama pada bidang sains seperti Matematika, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), ” Jelasnya.

Dengan demikian,  di tahun anggaran selanjutnya ini supaya ada formasi CPNS yang ditempatkan wilayah hulu Katingan. Sebab, jika berkaca pada tahun sebelumnya formasi guru memang ada tetapi banyak yang tidak lulus seleksi.

Baca Juga : Pemkab Seruyan Diminta Carikan Solusi Kurangnya Tenaga Guru Agama Non Muslim

” Saya akui, semua kecamatan yang ada di utara Katingan hampir merata kekurangan  tenaga pengajar. Ironisnya, jumlah guru masih banyak menumpuk di ibu kota kecamatan tidak sebanding dengan guru yang ada di desa, ” sebutnya.

Politisi dari Partai PKB ini mendorong pemerintah  untuk memaksimalkan penempatan tenaga guru di wilayah pedalaman. Baik itu melalui seleksi CPNS maupun PPPK.  [Red]

The post Tenaga Guru di Katingan Masih Minim appeared first on Kalteng Today.

Kegiatan ini berlangsung khidmat dan diikuti oleh pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, serta perwakilan mahasiswa.

Dalam Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia yang disampaikan Rektor UPR, Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S., IPU, selaku Inspektur Upacara menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kecintaan tanah air, semangat perjuangan, dan komitmen pengabdian bagi kemajuan bangsa.

Baca Juga : Gubernur Kalteng Sambut Kedatangan Supratman Andi Agtas

“Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing,melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Ia menambahkan, semangatnya tetap sama, membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan.

“Inilah semangat yang terus dihidupkan melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya,” katanya.

Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Rangkaian upacara juga dirangkai dengan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan UPR.

Para pegawai yang dilantik sebanyak 291 orang yang merupakan formasi tahun 2025 dan telah dinyatakan lulus seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pelantikan dipimpin langsung oleh Rektor UPR.

Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan selamat kepada para pegawai yang baru dilantik, serta menegaskan bahwa amanah tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

“Pelantikan ini bukan hanya seremonial, tetapi awal dari komitmen saudara untuk memberikan layanan terbaik. UPR membutuhkan SDM yang berintegritas, profesional, dan siap mendukung transformasi universitas menuju institusi yang unggul dan berdaya saing,” tuturnya.

Ia menekankan pentingnya profesionalitas dan integritas para pegawai yang baru bergabung untuk meningkatkan kualitas layanan akademik maupun nonakademik di UPR.

“Sebagai pimpinan kami berharap para PPPK yang dilantik hari ini mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjadi bagian yang memperkuat budaya kerja di Universitas Palangka Raya,” terangnya.

Baca Juga : Faperta UPR Gelar Seminar Nasional Pengelolaan SDA 2025 dan Lomba Kreatif Mahasiswa

Pihaknya juga mengingatkan bahwa PPPK memiliki peran strategis dalam mendukung layanan akademik, administrasi, serta pengembangan program-program prioritas universitas.

Kehadiran pegawai baru diharapkan memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada civitas akademika dan masyarakat.

Acara pelantikan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kerja, penyerahan SK secara simbolis, serta ucapan selamat kepada para pegawai yang telah sah bertugas di lingkungan UPR.

The post Hari Pahlawan, UPR Teguhkan Semangat Pengabdian dan Lantik 291 PPPK appeared first on Kalteng Today.

Dalam keterangannya, Rejikinoor menilai kebijakan pengangkatan 1.313 PPPK Paruh Waktu tersebut merupakan langkah progresif Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam menjawab aspirasi tenaga honorer sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan.

Baca Juga: DPRD Kotim Dorong Percepatan Dana Koperasi Merah Putih: Jangan Hanya Jadi Program Seremonial

“Pengangkatan ini menjadi bentuk perhatian nyata pemerintah daerah terhadap tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi dengan tulus. Kami di DPRD mendukung penuh langkah ini karena berdampak langsung pada peningkatan motivasi dan profesionalitas aparatur,” ujar Rejikinoor.

Politisi yang dikenal aktif dalam isu-isu kepegawaian ini juga menegaskan bahwa status baru sebagai PPPK harus diiringi dengan peningkatan kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas dalam bekerja. Menurutnya, aparatur pemerintah memiliki peran vital sebagai garda terdepan pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“PPPK adalah wajah pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, mereka harus menunjukkan sikap teladan, bekerja dengan semangat pengabdian, serta menjaga etika birokrasi agar pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rejikinoor juga mendukung pesan Bupati Heriyus yang menekankan pentingnya etos kerja 5K — Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Keras, Kerja Tuntas, dan Kerja Berkualitas. Ia menilai prinsip tersebut harus dijadikan pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas agar kinerja aparatur semakin maksimal.

“Etos kerja yang kuat dan mental pengabdian yang tulus akan menjadi fondasi bagi terbentuknya birokrasi yang bersih, efisien, dan melayani. Kami berharap seluruh PPPK Paruh Waktu dapat mengimplementasikan hal ini di lapangan,” ucapnya.

Baca Juga: DPRD Kotim Kawal Ketat APBD Perubahan 2025: Fokus pada Efisiensi dan Prioritas Layanan Publik

Sebagai Ketua Komisi I DPRD Murung Raya Rejikinoor juga berkomitmen untuk terus melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur, termasuk memastikan agar hak-hak PPPK terpenuhi dengan baik dan sesuai regulasi.

“DPRD akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan pengangkatan PPPK tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur,” pungkasnya. [Red]

The post Rejikinoor: PPPK Paruh Waktu Harus Jadi Aparatur Teladan dan Berintegritas appeared first on Kalteng Today.

Menurut Bebie, pengangkatan ribuan PPPK paruh waktu ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan kepastian status bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Baca Juga: Narkoba Menyasar ke Pedesaan, Dewan Dorong Polisi untuk Diberantas

“DPRD Murung Raya menyambut baik langkah pemerintah daerah ini. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu bukan hanya soal penempatan tenaga kerja, tetapi juga bagian dari upaya reformasi birokrasi agar pelayanan publik di daerah semakin profesional dan berkualitas,” ujar Bebie usai kegiatan.

Politisi muda ini juga menegaskan bahwa tenaga PPPK Paruh Waktu harus mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah dengan bekerja sungguh-sungguh, disiplin, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Jabatan sebagai abdi negara adalah amanah, bukan sekadar status. Karena itu, setiap PPPK harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan menjadikan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bebie mengapresiasi arahan Bupati Murung Raya, Heriyus, yang menekankan pentingnya etos kerja berbasis 5K (Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Keras, Kerja Tuntas, dan Kerja Berkualitas). Ia menilai prinsip tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam membangun birokrasi yang tangguh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami di DPRD akan terus mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat kinerja aparatur, termasuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga PPPK agar mereka dapat bekerja dengan lebih optimal,” tambahnya.

Baca Juga: DPRD Kotim Kawal Ketat APBD Perubahan 2025: Fokus pada Efisiensi dan Prioritas Layanan Publik

Bebie juga berharap agar para PPPK paruh waktu dapat menjadi contoh di lingkungan kerja masing-masing, menjaga integritas, serta turut menciptakan budaya kerja yang positif dan harmonis.

“Selamat kepada seluruh PPPK yang baru saja dilantik. Semoga amanah ini menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan ikut mendorong Murung Raya menjadi daerah yang hebat, maju, dan sejahtera,” tutup Bebie. [Red]

The post Bebie Apresiasi Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Dorong Profesionalisme dan Etos Kerja Tinggi appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Ketua DPRD Barito Utara Tegaskan Komitmen Kawal Pemerataan Tenaga Kesehatan Usai Pembekalan 102 PPPK

Ke-446 CPPPK  Bartim itu, merupakan mereka yang masuk di formasi 1 tahun 2024. Mereka melakukan penandatanganan dalam delapan sesi, dimulai pukul 08.30 WIN dan berakhir pukul 15.00 WIB, di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Timur.

Penandatanganan tersebut adalah momen penting bagi para CPPPK yang telah lulus seleksi, dan merupakan langkah awal bagi para CPPPK sebelum secara resmi mulai menjalankan tugas di tempat bekerja masing-masing.

Pihak BKPSDM sendiri mengatur semua proses supaya dapat berjalan tertib dan efisien. Serta memastikan agar seluruh calon PPPK mendapatkan pelayanan terbaik.

Baca Juga : 1.528 PPPK dan 213 CPNS di Bartim Resmi Terima SK

Sementara menurut Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Timur, Jhon Wahyudi SAP MSi, pihaknya menekankan pentingnya Disiplin, Integritas, Profesionalitas, dan Dedikasi dalam menjalankan tugas kepada para CPPPK.

“Kita semua berharap PPPK yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”, ujarnya.

Adanya para CPPPK yang menandatangani perjanjian kerja ini, terdiri dari formasi tenaga pendidik (guru), tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Kehadiran mereka adalah untuk semakin memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Barito Timur  [Red]

The post 446 CPPK Bartim Akan Terima SK Paska Penandatanganan Perjanjian Kerja appeared first on Kalteng Today.

Sebanyak 4 orang PNS lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2024, serta 8 orang PPPK tenaga teknis dan guru dari formasi tahun anggaran 2024 diambil sumpah dan janjinya.

Dalam sambutannya, Achmad Zaini menyampaikan ucapan selamat bergabung kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru diangkat.

Baca Juga : Ketua DPRD Barito Utara Tegaskan Komitmen Kawal Pemerataan Tenaga Kesehatan Usai Pembekalan 102 PPPK

“Pengangkatan ini sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kinerja birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya,” katanya dalam acara yang dilaksanakan bertempat di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (8/9/2025

“Saya, atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada ASN yang baru dilantik,” tuturnya.

Ia berharap, kehadiran setiap mereka yang dilantik tetsebut semakin memperkuat kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja birokrasi di lingkungan Pemko Palangka Raya.

“Kami mengingatkan bahwa, ASN memiliki peran strategis sebagai wajah pemerintah di masyarakat,” ucapnya.

Oleh karena itu, ditegaskannya, setiap ASN dituntut untuk memahami fungsi dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat yang profesional, berintegritas, dan mengedepankan kepentingan publik.

Baca Juga : 1.528 PPPK dan 213 CPNS di Bartim Resmi Terima SK

“Untuk para lulusan IPDN maupun PPPK yang baru diangkat dapat langsung berkontribusi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing,” tegasnya.

Menurutnya, dedikasi dan kinerja yang diberikan akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Palangka Raya.

“Kami berharap seluruh ASN yang hari ini resmi bergabung dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjadi motor penggerak dalam membangun Kota Palangka Raya yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan,” tutupnya. [Red]

The post Puluhan Pegawai Baru Pemko Palangka Raya Diharapkan Segera Berkontribusi Nyata appeared first on Kalteng Today.

Imbauan tersebut disampaikan, Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini saat memberikan sambutan pada kegiatan pengambilan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Zaini berpesan kepada seluruh ASN agar menjadikan disiplin sebagai budaya kerja. Hal ini dinilai penting karena kedisiplinan merupakan kunci terciptanya birokrasi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

“Perlu saya ingatkan kembali, ASN adalah wajah pemerintah di mata masyarakat,” katanya, di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (8/9/2025).

Baca Juga : Ketua DPRD Barito Utara Tegaskan Komitmen Kawal Pemerataan Tenaga Kesehatan Usai Pembekalan 102 PPPK

Karena itu, ia mengungkapkan agar dapat menjaga nama baik Pemko Palangka Raya dengan menjunjung tinggi kode etik ASN, menjaga integritas, bersikap jujur, disiplin, serta terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi.

Zaini juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya tidak akan segan-segan memberikan sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar aturan dan tidak disiplin.

Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen penuh dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, birokrasi harus berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

“Komitmen kita adalah menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mari kita jadikan disiplin, integritas, dan profesionalitas sebagai dasar dalam bekerja,” tutupnya. [Red]

The post Ahcmad Zaini Pesankan Ini ke ASN di Lingkup Pemko Palangka Raya appeared first on Kalteng Today.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, BKPSDM Kota Palangka Raya bekerja sama dengan PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen, tepatnya pada  di Hotel Altrue Kota Palangka Raya, Rabu (6/8/2025).

Baca Juga : Ketua DPRD Barito Utara Tegaskan Komitmen Kawal Pemerataan Tenaga Kesehatan Usai Pembekalan 102 PPPK

Kepala BKPSDM Kota Palangka Raya melalui Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Novitarya menyampaikan, sebagai perangkat daerah yang menangani administrasi kepegawaian, BKPSDM Kota Palangka Raya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik.

Hal ini diwujudkan melalui proses pengurusan surat keputusan pensiun yang cepat, optimal, dan tepat waktu, sesuai dengan arahan Badan Kepegawaian Negara.

“Kami berusaha menghadirkan layanan yang prima bagi para aparatur sipil negara, khususnya dalam proses administrasi purna tugas. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kami dalam memastikan seluruh hak-hak ketaspenan bagi para PNS dan PPPK tersampaikan dengan baik,” katanya.

Novitarya menegaskan, sosialisasi ini tidak hanya memberikan pemahaman terkait hak-hak ketaspenan seperti manfaat pensiun, jaminan hari tua, dan layanan klaim.

Namun, membuka wawasan baru bagi para peserta mengenai peluang aktivitas kewirausahaan setelah masa purna tugas.

“Kegiatan ini mempunyai tujuan membekali pengetahuan dan memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi para aparatur yang memasuki masa pensiun,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut Novitarya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para ASN yang telah menerima SK Pensiun.

Baca Juga : 1.528 PPPK dan 213 CPNS di Bartim Resmi Terima SK

“Atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, kami ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang memasuki masa purna tugas. Terima kasih atas seluruh dedikasi dan pengabdiannya dalam membangun Kota Palangka Raya,” imbuhnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Palangka Raya, Branch Manager PT Taspen, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. [Red]

The post Sambut Purna Tugas, Pemko Palangka Raya Bekali ASN dengan Pengetahuan Pensiun dan Wirausaha appeared first on Kalteng Today.

Leonard dalam amanatnya menegaskan, apel tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan momen penting untuk membekali para ASN, CPNS, dan PPPK sebelum menjalankan tugas di tempat masing-masing.

Baca Juga : 1.528 PPPK dan 213 CPNS di Bartim Resmi Terima SK

“Dari 2,8 juta jiwa masyarakat Kalteng, anda yang terpilih. Ini adalah sebuah kebanggaan dan kebahagiaan itu harus dibuktikan lewat kinerja nyata,” katanya, Senin (26/5/2025).

Memasuki dunia birokrasi, menurutnya, berarti siap menghadapi dinamika, tekanan, dan aturan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Suka atau tidak, sebagai ASN kita terikat pada aturan. Namun lebih dari itu, kita adalah pelayan masyarakat, sosok yang harus menjadi contoh baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun di tengah kehidupan bermasyarakat,” jelasnya.

Ia mengingatkan, jari-jari di dunia maya adalah sebuah tuntutan yang harus membawa kebaikan. Seorang ASN wajib bijak dalam menggunakan media sosialnya.

Baca Juga : 1.528 Calon PPPK Bartim Tandatangani Perjanjian Kerja

“Saya juga mendorong agar setiap ASN memiliki akun media sosial pribadi sebagai sarana untuk mensosialisasikan dan menyebarkan visi serta misi Gubernur,” ujarnya.

Salah satu fokus utama yang perlu dukung bersama menurutnya program prioritas Gubernur, Kartu Huma Betang.

“Manfaatkan media sosialmu sebagai wadah positif untuk menyebarkan informasi dan mendukung program tersebut,” tuturnya.

Selain itu, ujung tombak keberhasilan lahir dari ketajaman berpikir, keberanian menembus tantangan, serta kerja yang dilandasi ketelitian dan keteguhan hati.

“Karakter yang kuat dan semangat pantang menyerah menjadi fondasi, karena dalam kamusnya, tak ada kata sulit,” sebutnya.

Di tengah berada dalam era perubahan yang berlangsung dinamis dan tak terelakkan. Laksana pohon yang menjulang tinggi, kekuatan suatu pribadi maupun institusi terletak pada akar yang menghujam dalam, yaitu pola pikir yang terbuka, karakter yang kokoh, dan terlebih lagi etika yang luhur.

Keterampilan dapat diasah, peraturan dapat disesuaikan, namun etika merupakan pilar utama yang menopang integritas serta menjadi penentu keberhasilan dalam setiap langkah pengabdian.

Menutup sambutannya, Sekda menegaskan betapa pentingnya disiplin waktu sebagai landasan terbentuknya kebiasaan yang baik. Sikap rendah hati, kepercayaan, kerja sama, dan semangat kolaborasi hendaknya senantiasa diperkuat dalam setiap langkah.

Baca Juga : CPNS dan PPPK Diminta Ditempatkan di Katingan Hulu

Lebih lanjut, menjaga pola hidup sehat tidak hanya meliputi asupan makanan bergizi, tetapi juga menjaga kejernihan pikiran dan ketenangan jiwa sebagai modal utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Mari kita jaga dan kokohkan persatuan dengan mengedepankan semangat tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Bersama, kita wujudkan Kalimantan Tengah yang harmonis, berkelanjutan, dan penuh harapan untuk masa depan yang lebih gemilang,” tutupnya. [Red]

The post Terpilih Sebagai ASN, Leonard: Harus Bangga dan dibuktikan appeared first on Kalteng Today.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pulang Pisau ini mengatakan bahwa, ASN dan PPPK sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat dituntut untuk terus meningkatkan etos kerja dan menciptakan inovasi guna membawa kemajuan daerah sehingga dapat membawa kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Baca Juga : Pj Sekda Kota Palangka Raya Minta ASN Pahami Manajemen Resiko Keamanan Informasi

” Tentunya harapan masyarakat di Bumi Handep Hapakat, para ASN dan PPPK terus bekerja maksimal dan berinovasi guna mengisi pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Pulang Pisau maju, jaya dan berkeadilan, ” ungkapnya

Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau dari Dapil II Kecamatan Maliku dan Pandih Batu itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau agar berjalan maksimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga : Seniriaty Ingatkan ASN BerAKHLAK Harus Jadi Pondasi Kerja

” Begitu juga dengan hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah, juga harus kita jaga dan kita rawat bersama-sama. Seperti infrastruktur jalan yang sudah dibangun oleh pemerintahan daerah ini, mesti kita jaga bersama. Jangan sampai para pengemudi truk yang melintas membawa barang muatan melebihi tonase yang telah ditentukan, ” tukasnya

Hakim berharap infrastruktur jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah itu bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga diharapkan keberadaannya bisa membantu dan mendorong roda perekonomian agar semakin dan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat.[Red]

The post Ajak ASN Tingkatkan Disiplin dan Etos Kerja appeared first on Kalteng Today.

Kegiatan ini melibatkan 27 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2025, yang diperkenalkan langsung dengan lingkungan kerja dan tugas-tugas bidang perikanan melalui praktik lapangan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Trinsing. Di saat bersamaan, dilakukan pula penebaran benih ikan di Dam Trinsing dan Trahean.

Baca Juga: Legislator Arahkan Pembangunan 2026 untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

“Kami sangat mengapresiasi langkah DKPP. Kegiatan ini memperkuat pemahaman PPPK baru tentang peran mereka di sektor pangan dan perikanan, sekaligus mengajak mereka terlibat langsung dalam pelestarian ekosistem perairan,” ujar Ardianto, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya, pendekatan langsung ke lapangan tidak hanya penting untuk pemahaman teknis, tetapi juga untuk menanamkan rasa tanggung jawab sebagai pelayan publik. Penebaran benih ikan seperti gurami, papuyu, dan grasscarp juga dianggap sebagai bentuk nyata dukungan terhadap keberlanjutan sumber daya ikan di Barito Utara.

Ardianto juga menekankan bahwa program semacam ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sektor pangan dan perikanan berbasis edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga: DPRD Barut Pererat Kerjasama dengan Kapolres Baru, Fokus Ketahanan Pangan dan Keamanan

“Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi program berkelanjutan, bahkan dikembangkan lebih luas dengan melibatkan masyarakat dan lembaga pendidikan,” tambahnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu contoh praktik kolaboratif antara pengembangan SDM aparatur negara dan upaya pelestarian lingkungan yang saling menguatkan, menuju sistem ketahanan pangan dan perikanan yang lebih tangguh di daerah. [Red]

The post Dorong Regenerasi SDM dan Pelestarian Lingkungan, DPRD Barito Utara Apresiasi Langkah DKPP appeared first on Kalteng Today.

Sebanyak 102 PPPK yang telah menerima SK akan ditempatkan di 17 Puskesmas, termasuk UPT, laboratorium, dan gudang farmasi di berbagai wilayah Kabupaten Barito Utara. Pembekalan ini dinilai sebagai langkah awal penting untuk memastikan tenaga baru siap melayani masyarakat secara profesional.

Baca Juga: Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Barito Utara

“DPRD mendukung penuh langkah ini. Tapi kami juga melihat tantangan yang lebih besar, yakni bagaimana memastikan tenaga kesehatan tidak hanya menumpuk di pusat, tapi juga menjangkau wilayah-wilayah terpencil seperti Lahei,” tegas Mery, Rabu (7/5/2025).

Menurutnya, DPRD akan terus bersinergi dengan eksekutif untuk menyelesaikan persoalan kekosongan formasi di daerah yang selama ini kurang diminati pelamar. Salah satu fokus DPRD adalah mendorong solusi regulatif, termasuk skema penggajian, agar distribusi tenaga menjadi lebih adil dan merata.

Baca Juga: Legislator Arahkan Pembangunan 2026 untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Mery juga menyampaikan harapan agar para PPPK yang telah resmi bertugas dapat menunjukkan dedikasi tinggi, tidak hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai pelayan publik yang mengedepankan disiplin dan profesionalisme.

“Tenaga kesehatan bukan hanya profesi, tapi panggilan pengabdian. Kami ingin memastikan bahwa di mana pun warga berada, mereka berhak mendapat layanan kesehatan yang layak,” tutupnya. [Red]

The post Ketua DPRD Barito Utara Tegaskan Komitmen Kawal Pemerataan Tenaga Kesehatan Usai Pembekalan 102 PPPK appeared first on Kalteng Today.

“Tidak hanya disiplin terhadap waktu, namun harus juga mematuhi seluruh peraturan dan undang-undang yang berlaku,” kata Agustiar Sabran saat memimpin Apel sekaligus memberikan pengarahan kepada para Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (6/5/2025).

Ia meminta agar dapat menghindari tindakan yang dapat merusak nama baik instansi, dan mentaati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dalam lingkungan kerja.

Baca Juga : 1.528 PPPK dan 213 CPNS di Bartim Resmi Terima SK

Seluruh Tenaga Kontrak juga diminta untuk menjalankan tugas dengan profesional, serta memahami tugas dan tanggung jawab jabatan yang diduduki dalam organisasi.

“Saya minta jalankan tugas dengan baik, efektif, dan efisien, juga menjunjung tinggi sikap profesionalisme untuk menjaga kredibilitas dan integritas secara personal maupun organisasi,” tegasnya.

Seluruh Tenaga Kontrak juga diharapkan untuk bisa menjaga integritas dan etika baik secara personal dalam menjalankan tugas maupun organisasi, menghindari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mematuhi kode etik yang berlaku baik itu di instansi maupun organisasi.

“Seluruh Tenaga Kontrak harus memaksimalkan kinerja, baik individu maupun organisasi berdasarkan perjanjian kerja yang sudah disepakati antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan pegawai yang bersangkutan,” ucapnya.

Selain itu, harus mengingat terkait dengan perubahan status dari Tenaga Kontrak menjadi P3K, sehingga tidak hanya penghasilan yang akan meningkat, namun juga harus diiringi juga dengan peningkatan kemampuan.

Para P3K juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan dalam jabatan yang diduduki untuk meningkatkan kompetensi kerja, seperti menanamkan karakter yang adaptif dalam menjalani tugas jabatan sehingga mampu menyesuaikan diri lebih cepat dan mau bekerja sama dengan rekan- rekan kerja lainnya.

Baca Juga : 1.528 Calon PPPK Bartim Tandatangani Perjanjian Kerja

Serta juga mematuhi dan menjalankan perintah atasan serta mengerjakan semua tugas- tugas yang diberikan sesuai tugas jabatan yang diduduki.

“Tenaga Kontrak yang sebentar lagi diangkat menjadi P3K adalah ujung tombak pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, utamanya dalam mendukung visi dan misi saya selaku Gubernur Kalteng, yaitu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak khususnya, dan Kalteng umumnya, dengan manggatang utus dan spirit kearifan lokal dalam bingkai NKRI, menuju Kalteng berkah, Kalteng maju, dan Kalteng sejahtera, menyambut Indonesia Emas 2045,” tukasnya . [Red]

The post Ini Arahan Gubernur ke Para P3K di Lingkungan Pemprov Kalteng appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : 1.528 Calon PPPK Bartim Tandatangani Perjanjian Kerja

Maklum, hari ini mereka mencatat sebuah momen bersejarah besar dalam hidup mereka, yaitu menerima surat keputusan (SK) langsung yang ditandatangani Bupati Bartim Drs M Yamin MBA. Dan pada kesempatan ini, Bupati juga hadir didampingi Wakil Bupati Bartim Adi Mula Nakalelu, Pj Sekda Bartim Misnohartaku dan Kepala BKPSDM Bartim Jhon Wahyudi.

“Selamat kepada saudara-saudara sebanyak 1.528 PPPK Periode I dan 213 CPNS Formasi Tahun 2024 di lingkup Pemkab Bartim. Mulai hari ini, Anda resmi menjadi bagian dari sistem birokrasi negara,” ucap Yamin pada sambutannya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengangkatan ini justru awal sebuah tanggung jawab besar pada negara. Oleh sebab itu dia berharap para CPNS dan PPPK mampu profesional dalam bertugas, adaptif dan responsif.

Baca Juga : DPRD Barito Utara Kaji Kebijakan PPPK Paruh Waktu

Menurut data dari BKPSDM Bartim, PPPK yang dilantik terdiri atas 1.286 tenaga teknis, 149 tenaga kesehatan (nakes) dan 93 tenaga guru. Dan 213 CPNS berasal dari berbagai formasi yang tersebar di lingkungan Pemkab Bartim. [Red]

The post 1.528 PPPK dan 213 CPNS di Bartim Resmi Terima SK appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : 1.528 Calon PPPK Bartim Tandatangani Perjanjian Kerja

Menurut Eli, warga Tamiang Layang tadi (Rabu,23/4/2025), ada dua toko photocopy yang didatanginya, setelah kantor pos setempat menyatakan kosong stok. Kedua toko tersebut pun menyatakan hal yang sama.

“Akhirnya saya dapat di toko fotokopi yang agak jauh tempatnya. Ya dari yang biasa dijual Rp12.000 (harga di luar kantor pos), naik jadi Rp13.000. Tidak masalah, yang penting pemandanganan berkas administrasi saya bisa dilakukan hari ini,” ujarnya.

Menu beberapa pencari materai yang ditemui di Kantor PT Pos Unit Tamiang Layang, mengatakan bahwa berdasarkan info dari pegawai, stok materai sedang dalam pengiriman dari Banjarmasin setelah mereka pesan kemarin.

Baca Juga : DPRD Barito Utara Kaji Kebijakan PPPK Paruh Waktu

“Memang momennya sedang bertepatan para calon PPPK menandatangani surat perjanjian. Bayangkan, mereka jumlahnya seribu lebih dan persyaratannya adalah menyertakan satu lembar materai. Bisa kita pahami, berapa banyak materai yang akhirnya jadi rebutan di Tamiang Layang ini,” tutur Rizal, seorang warga Kecamatan Dusun Timur, yang.mengaku sudah memberikan untuk adiknya dua hari yang lalu, begitu mendengar informasi, seraya terkekeh. [Red]

The post Pasokan Materai di Tamiang Layang Langka, Warga Kebingungan appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : DPRD Barito Utara Kaji Kebijakan PPPK Paruh Waktu

Penandatanganan itu, rencana akan dilakukan besok (Selasa, 22/4/2025) di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Timur.

Adapun jumlah calon PPPK Bartim yang akan menandatangani surat perjanjian itu adalah 1.528 orang, yang diumumkan melalui pengumuman resmi, Nomor 15/Panselda.Bartim/PPPK/IV/2025 tentang Pengarahan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.

Menurut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Barito Timur,.Misnohartaku, kegiatan tersebut adalah tahapan akhir dari proses seleksi PPPK, usia diterbitkannya Nomor Induk PPPK bagi para calon.

Baca Juga : CPNS dan PPPK Diminta Ditempatkan di Katingan Hulu

“Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi sebelum melakukan penandatanganan, seperti memakai setelan pakaian hitam putih, sepatu hitam, membawa materai @Rp10.000 dua lembar dan lain-lain. Selain itu juga hasil print/cetak berita acara (BA) Masa Hubungan Perjanjian Kerja yang sudah didownload melalui laman resmi BKPSDM Bartim, menggunakan kertas A4,” papar Misno.

Ia juga menekankan seluruh informasi dalam pengumuman dibaca DNA dipahami dengan baik. Kegiatan itu akan menjadi penanda penting dalam proses pengangkatan resmi PPPK di lingkup Pemkab Bartim.  [Red]

The post 1.528 Calon PPPK Bartim Tandatangani Perjanjian Kerja appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : 1.528 Calon PPPK Bartim Tandatangani Perjanjian Kerja

Penegasan tersebut disampaikan Anggota DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Hj Enung Irawati, usai mengikuti Rapat Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) di ruang rapat gabungan komisi DPRD setempat, Rabu (9/4/2025).

“Seorang ASN harus mampu memahami arah dan tujuan pekerjaannya, merawat serta menjaga lembaganya. ASN juga harus memiliki inisiatif, berani mengambil risiko, dan mampu memberikan solusi kepada rekan kerja maupun masyarakat,” tegas legislatif dari Fraksi PKB tersebut.

Menurut Hj Enung, ASN juga dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Baca Juga : Ketua DPRD Barito Utara Tegaskan Komitmen Kawal Pemerataan Tenaga Kesehatan Usai Pembekalan 102 PPPK

“ASN memiliki tanggung jawab besar sebagai pelayan publik. Sudah semestinya mereka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya,” ujarnya.

Politisi dari Daerah Pemilihan Barsel | ini juga mengingatkan seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten agar senantiasa menjaga kualitas kerja dan komitmen pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya kemakmuran Barsel yang lebih baik.  [Red]

The post Legislator Barsel Ingatkan ASN dan PPPK Optimalkan Kinerja appeared first on Kalteng Today.