Baca juga : LLDIKTI XI Lakukan Monev STIH Habaring Hurung Sampit

Menurut dr Frenky Sumarlyn yang juga mahasiswa STIH Habaring Hurung Sampit mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini rangka menjalankan program Praktek Kerja Keahlian Hukum dan Kuliah Kerja Nyata (PKKH-KKN Tahun 2023-2024) dan ini bertujuan memberikan pengetahuan hukum kepada generasi muda. Jelasnya, Kamis 16 Februari 2023.

Dikatakannya pula, penyuluhan hukum yang dilakukan ini sebagai perwujudan Program Kemendikbud Kampus Merdeka, dengan tujuan agar mahasiswa/i mendapatkan pengalaman mengajar sekaligus pengalaman mengabdikan diri diluar lingkungan kampus serta menyebarluaskan pengetahuan tentang hukum. Tambahnya.

Baca juga : Mahasiswa Baru STIH Adakan Kegiatan Pengenalan Kampus di Desa Terantang

Kata dia lagi, dengan adanya kegiatan yang dilakukan tersebut, diharapkan pendidikan sadar hukum dapat diterapkan sejak dini sehingga dapat berhati-hati dalam bertindak. “Semoga saja dengan kegiatan penyuluhan hukum ini bisa memberikan pemahaman kepada siswa agar taat dan sadar dengan hukum. Baik itu masalah lalu lintas dan masih banyak lagi lainnya,”tutupnya. [Red]

The post 150 Siswa SMKN 1 Cempaga Ikuti Penyuluhan Hukum oleh STIH Sampit appeared first on Kalteng Today.

Dimaksudkan terkait persoalan integritas, yang didalamnya terdapat kejujuran. Pasalnya pintar saja tidak cukup, kemudian soal narkoba. Sehingga dapat memahami serta efek serta dampaknya.

Baca juga : Jaksa Masuk Sekolah Dilaksanakan SMPN 1 Jabiren Raya

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gumas Nixon M Nikolaus Nilla SH MH mengatakan, pihaknya telah mengundang beberapa sekolah dalam rangka memberikan pahaman terkait kejujuran dan untuk tidak menggunakan narkoba oleh masyarakat, secara khusus untuk para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah.

“Tujuan dari JMS ini untuk memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya para siswa SMA, SMK sederajat, agar mereka tau apa itu integritas terkandung didalam ada kejujuran, sebab pintas saja tidak cukup,”ucap Nixon Nikolaus Nilla SH MH dibincangi, Kamis (11/8).

Baca juga : Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan IAD Berbagi Berkah di Ponpes Ahlul Quran

Selain itu, katanya, maksud dilakukannya kegiatan JMS tersebut supaya para pelajar ini nanti tidak melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi atau ITE serta berbuat terkait tindak pidana narkoba. Sehingga ini, kedepannya dapat mencegah perilaku generasi muda dan jangan sampai melakukan hal yang demikian.

“Ini semua diberikan mereka pemahaman agar mereka tidak mengunakan narkoba, kemudian jangan sampai melanggar UU ITE dengan menyebar konten pornografi dan lain sebagainya,” tandas dia.[Red]

The post Jaksa Masuk Sekolah Dua Poin Ditekankan appeared first on Kalteng Today.

Kegiatan penyuluhan hukum oleh Divkum Polri dengan tema peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Polri dalam penggunaan kekuatan dan etika dalam penggunaan media sosial

Dalam Penyuluhan ini hadir sebagai pemateri Kombes Pol Hambali yang membawakan materi tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Selanjutnya AKBP Susanto yang memberikan materi etika bermedia sosial pada anggota Polri.

Dalam paparannya, penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian. Selanjutnya pengertian dari tindakan kepolisian itu sendiri adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab.

Menurut hukum yang berlaku yakni untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat. Jelas Hambali, Kamis 11 November 2021.

Lebih lanjut lagi, dirinya menekankan bahwa anggota Polri harus memberikan lerlindungan lengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam situasi tertentu harus mengambil tindakan kepolisian. “Dimana kepolisian diberikan kewenangan oleh undang-undang, namun tetap pada koridor harus profesional, prosedural dan tidak berlebihan,”pintanya.

Tentu, dengan menganut prinsip legalitas (menurut hukum berlaku), Nesesitas (sesuai sikon yang memerlukan tindakan polisi), Proporsional (seimbang antara ancaman dan kekuatan). Ungkapnya.

Baca juga : Kapolres Kotim : Tiada Hari Tanpa Sedekah

Terpisah, AKBP Susanto juga menjelaskan tentang etika Polri dalam bermedia sosial. Kata dia, bahwa anggota Polri sebagai Aparatur Negara harus bijaksana dan berhati-hati dalam menggunakan medsos karena anggota Polri membawa nama Negara serta harus menjadi contoh kepada Masyarakat. Ucapnya.

Baca juga : Kapolres Kotim Pimpin Pelantikan Kabag Log, Sertijab Kasat dan Kapolsek

Anggota Polri harus memiliki etika yang baik dan benar dalam melakukan kegiatan di Medsos dengan mencerminkan Aparatur Negara yang dapat meningkatkan Kinerja dan Kehormatan Polri terutama dalam menjalankan kegiatan di kesatuan masing-masing, yang menjadi tolok ukur masyarakat terhadap nilai keseluruhan bagi Anggota Polri, Tutupnya. [Red]

The post Personel Polres Kotim Ikuti Penyuluhan Hukum Dari Divkum Polri appeared first on Kalteng Today.