“Warga di sana memang sebagian besar ada yang bekerja sebagai petani, nelayan, serta ada yang melakukan pertambangan rakyat,” katanya, Kamis (21/8/2025).

Baca Juga : Pemkab Diminta Fasilitasi Penambang Tradisional Peroleh Legalitas

Setiap warga yang bekerja di pertambangan rakyat saat ini menurut fakta yang didapatnya di lapangan hendak beralih profesi sebagai petani, namun terkendala dengan modal dalam membuka lahan.

“Lahan mereka di sana lumayan besar, ada yang dua hektare dan sebagainya. Namun memang mereka itu terkendala modal awal dalam membuka lahan,” tuturnya.

Politikus Partai Demokrat ini membeberkan bahwa, telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kota Palangka Raya, khususnya untuk memberikan bantuan peminjaman alat berat ke Kelurahan Marang dan Pager.

“Di sana itu komoditas yang banyak kelapa sawit. Jadi sembari menunggu bisa dipanen itu, warga kan bisa menanam komoditas lainnya, seperti sayur dan buah untuk menghidupi keluarganya,” terangnya.

Baca Juga : Fraksi PDI Perjuangan Soroti Minimnya Perhatian Pemerintah Terhadap Peladang dan Penambang Emas Tradisional

Pihaknya juga mengatakan, dukungan dari pemerintah kota sangat berarti bagi kesejahteraan warga di Kota Palangka Raya, sehingga warga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

“Ini kan aspirasi yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah kota. Karena kan ini menyangkut mata pencaharian warga. Kami harap bisa direalisasikan,” tutupnya. [Red]

The post Penambang Tradisional di Marang dan Pager Ingin Alih Profesi Jadi Petani, Butuh Bantuan Eksekutif appeared first on Kalteng Today.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Palangka Raya, HM Khemal Nasery, pada saat pihaknya melaksanakan reses di Kecamatan Jekan Raya, beberapa waktu lalu.

Baca juga : Ketua DPRD Palangka Raya : Perpanjangan Penerapan PPKM Level 4 Untuk Kebaikan Bersama

Adanya usulan tersebut, usai warga mendapat sosialisasi terkait aktivitas penambangan yang dinilai dapat merusak lingkungan. “Warga di sana, mengusulkan agar ada pekerjaan yang lebih ramah lingkungan. Seperti beternak atau usaha yang produktif dan ramah lingkungan,” katanya, Kamis (18/8/2022).

Untuk itu, dirinya mendorong Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, agar dapat meneliti komoditas apa yang cocok di wilayah Petuk Katimpun. Dengan begitu, masyarakat dapat memiliki pekerjaan yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.

“Kalau boleh kami usulkan agar warga di wilayah Petuk Katimpun, agar melakukan budidaya ikan yang bersifat bioplok. Jadi warga bisa membentuk kelompok-kelompok dalam pembudidayaan ikan,” ucapnya.

Baca juga : DPRD Palangka Raya Minta Kelurahan Zona Merah Tekan Sebaran Covid-19

Selain itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya ini juga mengingatkan warga setempat, agar dapat tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Pasalnya, pajak yang dibayar akan digunakan untuk kemajuan pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya.

“Selain itu, warga juga memiliki kewajiban untuk menjaga infrastruktur yang sudah terbangun. Seperti drainase dan jalan. Jadi lupa, bukan hanya tugas dan tanggung jawab jangan pemerintah saja,” pungkasnya.[Red]

The post Masyarakat Penambang Minta Pekerjaan Ramah Lingkungan appeared first on Kalteng Today.

“Saya sejak lama menyuarakan ini. Pemerintah daerah harus serius membantu penambang tradisional kita agar mereka bisa bekerja secara legal. Bantu perizinannya supaya mereka bisa bekerja dengan tenang,” kata Parimus, Senin 15 November 2021 di Sampit.

Pemerintah daerah diharapkan berperan besar dalam mengatasi masalah ini. Penambang emas tradisional perlu difasilitasi agar bisa beraktivitas secara legal, misalnya melalui wilayah pertambangan rakyat (WPR) sehingga pemerintah daerah juga lebih mudah dalam membina dan mengawasi.

Parimus menegaskan, penambangan secara legal akan memudahkan pemerintah daerah untuk mengingatkan agar aktivitas para penambang mengutamakan keselamatan sehingga risiko kecelakaan kerja bisa ditekan sekecil mungkin.

Saat ini diperkirakan masih ada masyarakat yang menambang emas secara tradisional. Mereka diduga memang tidak mengantongi izin seperti yang diharuskan sehingga harus “kucing-kucingan” dengan petugas.

Baca Juga :  Perubahan Perda Parkir Dibahas di DPRD Kotim

Akibatnya ketika terjadi musibah ungkap Parimus, terkait tewasnya enam penambang emas tradisional di Desa Tumbang Torung Kecamatan Bukit Santuai tertimbun longsor pada Kamis (28/10) lalu, sangat memprihatinkan. Musibah ini diharapkan jangan sampai terulang lagi.

Baca Juga :  Bapemperda DPRD Kotim Optimalkan Waktu Pembahasan Raperda

Karena itu Parimus yakin masyarakat juga ingat bekerja secara legal. Hanya, mereka masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan pengetahuan dan kemampuan sehingga kesulitan mengurus perizinannya. [Red]

The post Pemkab Diminta Fasilitasi Penambang Tradisional Peroleh Legalitas appeared first on Kalteng Today.