Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, mengatakan peringatan hari jadi kota hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial, tetapi juga menjadi refleksi atas berbagai capaian pembangunan sekaligus penyemangat untuk menghadapi tantangan ke depan.

“Usia ke-69 Kota Palangka Raya harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun daerah yang lebih maju,” ujarnya, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga: Ketua DPRD Palangka Raya Harap Natal Jadi Momentum Tingkatkan Pembangunan dan Kualitas Masyarakat

Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah. Menurutnya, diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata.

“Kemajuan kota merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh elemen harus bersinergi agar setiap program pembangunan berjalan efektif dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Ridha menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara maksimal guna memastikan setiap kebijakan daerah berpihak kepada kepentingan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Baca Juga: Empat Raperda Dievaluasi, DPRD Palangka Raya Perkuat Substansi Regulasi

Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk menjaga semangat persatuan dan kebersamaan sebagai modal penting dalam mendukung pembangunan Kota Palangka Raya. Menurutnya, partisipasi masyarakat memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih, dan tertib.

“Mari kita jadikan Hari Jadi ke-69 Kota Palangka Raya sebagai momentum memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan demi mewujudkan kota yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tuturnya.

Ia berharap semangat kolaborasi yang terus terjalin dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang sekaligus mempercepat terwujudnya Kota Palangka Raya yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

[Red]

The post Hari Jadi ke-69 Kota Palangka Raya Jadi Momentum Perkuat Kolaborasi Pembangunan appeared first on Kalteng Today.

Menurut Nurul Anwar, evaluasi terhadap OPD dengan realisasi anggaran rendah perlu dilakukan agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami keterlambatan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Kami di DPRD mendukung evaluasi terhadap perangkat daerah yang serapan anggarannya masih rendah. Program yang sudah direncanakan harus segera dijalankan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Nurul Anwar di Muara Teweh, Senin (18/5/2026).

Ia mengatakan, percepatan penyerapan anggaran menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan jalannya pembangunan daerah serta perputaran ekonomi masyarakat.

Menurut dia, lambatnya realisasi anggaran dapat berdampak terhadap berbagai sektor, termasuk pelaksanaan proyek pembangunan dan aktivitas usaha masyarakat kecil yang bergantung pada pergerakan ekonomi daerah.

“Kalau penyerapan anggaran lambat, maka pembangunan juga ikut terlambat. Ini tentu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk sektor usaha masyarakat kecil,” katanya.

Baca Juga: Pastikan Pembangunan Tepat Sasaran, DPRD Barito Utara Perjuangkan Usulan Prioritas RKPD 2027

Nurul Anwar juga mengingatkan seluruh OPD agar lebih aktif mempercepat proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan sehingga target realisasi anggaran dapat tercapai sesuai rencana.

Sebelumnya, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin dalam apel gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara memberikan perhatian serius terhadap sejumlah perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih rendah dan memiliki deviasi minus cukup tinggi. Pemerintah daerah pun mendorong percepatan pelaksanaan program agar target APBD tahun 2026 dapat berjalan optimal. [Red]

The post DPRD Soroti Serapan Anggaran OPD Rendah, Minta Percepatan Program Pembangunan appeared first on Kalteng Today.

Selain itu, ia sekaligus menghadiri Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (5/5/2026).

Baca Juga : Transformasi Digital Jadi Bagian Pemerataan Pembangunan Hingga Pelosok Desa

Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi.

Namun, ia mengakui bahwa upaya tersebut melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah serta perangkat daerah terkait.

“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena stabilitas harga berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” kata Yuas.

Baca Juga : APBD Tertekan, Pembangunan Infrastruktur Katingan Hadapi Tantangan Berat

Berdasarkan data terbaru, Yuas menyebutkan bahwa, inflasi Kalteng tercatat sebesar 3,66 persen dan menempati urutan ketujuh tertinggi secara nasional.

“Inflasi Kalteng yang masih berada di atas rata-rata nasional menjadi perhatian serius bagi Pemprov Kalteng untuk terus melakukan langkah pengendalian secara terukur dan berkelanjutan,” tutupnya. [Red]

The post Pemprov Kalteng Waspadai Inflasi 3,66 Persen, Sinergi Jadi Kunci appeared first on Kalteng Today.

“Upaya ini kami nilai krusial untuk mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah,” katanya, Senin (4/5/2026)

Baca Juga : DPRD Dukung Transformasi Digital Kesehatan lewat SI-SDMK 2025

Menurutnya, digitalisasi tidak boleh hanya terfokus di kawasan perkotaan yang relatif sudah memiliki infrastruktur memadai.

Pemerintah, kata dia, perlu memastikan bahwa desa-desa di pelosok juga mendapatkan akses teknologi yang setara, sehingga dapat memberikan dampak kemajuan bagi daerah.

“Transformasi digital tidak boleh berhenti di kota saja. Seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, harus merasakan manfaatnya agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerataan akses digital akan membuka peluang besar bagi masyarakat desa, mulai dari peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan hingga pengembangan ekonomi berbasis teknologi.

“Dengan akses digital yang memadai, masyarakat di pelosok bisa lebih mudah mendapatkan informasi, layanan publik, hingga peluang usaha yang sebelumnya terbatas,” tuturnya.

Baca Juga : Momentum Hardiknas 2026, Kalteng Genjot Digitalisasi dan Revitalisasi Sekolah

Okki juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet dan literasi digital masyarakat, agar transformasi yang dilakukan benar-benar efektif dan berkelanjutan.

“Pemerintah perlu hadir memastikan jaringan merata sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal,” tutupnya. [Red]

The post Transformasi Digital Jadi Bagian Pemerataan Pembangunan Hingga Pelosok Desa appeared first on Kalteng Today.

“Selain itu konektivitas antar wilayah masih menjadi tantangan tersendiri yang diharapkan mendapat atensi bersama,” katanya, Senin (4/5/2026).

Teras Narang mengungkapkan. bahwa ini merupakan catatan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang disampaikan dalam pertemuan pihaknya bersama unsur pimpinan daerah, Rabu (29/4/2026) lalu.

Lebih lanjut, pihaknya juga berkesempatan membincangkan tantangan dan peluang pembangunan di Katingan.

Baca Juga : KMHDI Kalteng Silaturahmi dengan Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang

“Wakil rakyat lainnya dari Katingan menyampaikan kebijakan efisiensi menambah berat kondisi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami tekanan,” ungkapnya.

Terlebih, menurutnya bahwa hal tersebut diakui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan yang menyebut APBD selama 4 bulan terakhir hanya sekitar Rp200 miliar yang dipakai untuk berbagai kebutuhan pemerintahan termasuk pembangunan wilayah.

“Terbatasnya anggaran menjadi kendala dalam menjalankan banyak pembangunan termasuk infrastruktur yang disorot oleh para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Katingan,” tuturnya.

Mantan Gubernur Kalteng ini mengungkapkan, Kabupaten Katingan juga mengalami tantangan dalam menyelaraskan mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mewajibkan Belanja Pegawai maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027 mendatang.

“Ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri karena belanja pegawai di Kabupaten Katingan sudah mencapai 40 persen, plus PPPK menjadi sekitar 52 persen,” jelasnya.

Pada sisi lain, Kabupaten Katingan sebagaimana juga Kalteng, memiliki luas wilayah yang terbilang menantang dengan masalah tata ruang yang belum juga tuntas untuk dioptimalkan mendukung pembangunan daerah.

“Untuk itu saya mendorong agar semua pihak berkolaborasi dan bersinergi. Sebagaimana Gubernur Kalteng beberapa waktu lalu menyebut akan mendorong kolaborasi antar pemerintah daerah dan tokoh-tokoh Kalteng untuk menghadapi situasi sulit belakangan ini,” terangnya.

Terkait Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teras menyebutkan bahwa memang telah menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan APBD.

Baca Juga : Agustin Teras Narang Soroti RUU Tentang Provinsi Kalteng

Selain ada kewajiban memenuhi Undang-Undang, daerah juga menghadapi situasi geopolitik global dan arah pemerintahan nasional yang makin menantang.

“Secara jujur saya katakan, bahwa negara saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kondisi defisit anggaran juga akan memicu terjadinya kesenjangan dan mengakibatkan munculnya banyak tantangan di lapangan,” imbuhnya.

Untuk itu, ia menekankan agar semua jajaran pemerintahan, wakil rakyat dari berbagai tingkatan, wakil daerah, akademisi, aktivis, serta tokoh-tokoh masyarakat mesti berpadu untuk menghadapinya.

The post APBD Tertekan, Pembangunan Infrastruktur Katingan Hadapi Tantangan Berat appeared first on Kalteng Today.

Ia menyebutkan anggaran pembangunan mengalami penurunan signifikan dibanding periode sebelumnya, sehingga diperlukan sinergi semua pihak dalam menghadapi tantangan pembangunan.

“Kami ingin melihat masyarakat bahagia, itu kebahagiaan kami. Tapi dengan kondisi anggaran yang terbatas, semua harus kita hadapi bersama,” katanya, Senin (4/5/2026).

Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menurutnya akan tetap berkomitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh.

Baca Juga : Rakorda 2026, Aisyah Sabran Tekankan Pentingnya Peran Keluarga dalam Pembangunan SDM

Salah satu kebijakan yang ditekankan adalah kewajiban perusahaan untuk memprioritaskan dan memenuhi hak setiap tenaga kerja lokal.

“Kalau ada investasi masuk, tenaga lokal harus diutamakan. Wajib menerima tenaga kerja lokal, itu komitmen kami,” tuturnya.

Ia juga menegaskan komitmennya dalam sektor pendidikan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.

Terlebih, Pemprov Kalteng telah menggagas program kuliah gratis serta berbagai intervensi sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu, termasuk keluarga buruh.

Baca Juga : Kemiskinan Tinggi, DPRD Tumpul Siapa Sebenarnya yang Gagal di Kotawaringin Timur?

“Kami tidak ingin melihat anak-anak Kalimantan tidak bisa sekolah. Pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan,” tuturnya.

Pemprov Kalteng berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog konstruktif bersama seluruh elemen masyarakat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. [Red]

The post Gubernur Kalteng Beberkan Kondisi Fiskal, Tekankan Pembangunan Inklusif appeared first on Kalteng Today.

Dalam sambutannya, Agustiar Sabran menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini menjadi momentum penting mengenang perjuangan R.A. Kartini sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Baca Juga : Peringati Hari Kartini, Besok Selasa Semua ASN Bartim Akan Berpakaian Batik Khas Daerah

“Hari Kartini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan R.A Kartini dalam mendobrak dinding keterbatasan kaum perempuan,” tutur Gubernur.

Gubernur menambahkan, perempuan saat ini memiliki peran strategis dalam berbagai sektor kehidupan.

“Perempuan adalah pilar penting dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang inklusif,” tegas Gubernur.

Gubernur juga mengapresiasi kontribusi perempuan di Kalteng yang terus berperan aktif dalam pembangunan.

Baca Juga : 6 Inspirasi Kebaya untuk Hari Kartini yang Modern dan Kekinian

“Saya melihat perempuan di Kalteng tetap menjadi pilar keluarga sekaligus penggerak ekonomi daerah,” tukasnya.

Untuk diketahui, peringatan Hari Kartini di Bumi Tambun Bungai kali ini di dirangkai dengan Lomba Fashion Show. [Red]

The post Hari Kartini, Agustiar: Perempuan Pilar perencanaan dan pengawasan Pembangunan Daerah appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Silaturahmi Dua Gubernur, Kalteng dan Kalsel Sepakat Perkuat Kerja Sama Regional

Ia menekankan bahwa kepemimpinannya ditujukan untuk seluruh masyarakat Kalteng, baik yang memiliki pandangan sejalan maupun berbeda.

“Kami bukan gubernur untuk kelompok atau agama tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Kalteng. Semua adalah tanggung jawab kami,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan daerah harus dilandasi kebersamaan dan komunikasi yang terbuka agar dapat berjalan secara adil dan merata.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya memperkuat rasa memiliki terhadap daerah, khususnya bagi masyarakat lokal.

Agustiar menyebut, pihaknya ingin memastikan masyarakat Kalteng dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, seiring dengan upaya mendorong pembangunan yang inklusif.

Baca Juga : Setahun Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Menjabat, Purdiono: Kami Dukung Program Lewat RPJMD

Di sisi lain, ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan.

Selain itu, pemberantasan narkoba juga menjadi prioritas guna melindungi generasi muda.

“Pendidikan menjadi kunci untuk masa depan, dan pemberantasan narkoba adalah bagian penting dalam menyelamatkan generasi penerus,” tukasnya. [Red]

The post Gubernur Kalteng Tegaskan Komitmen Bangun Daerah Tanpa Sekat appeared first on Kalteng Today.

Pertemuan tersebut sebagai upaya memperkuat sinergi dan keterbukaan informasi publik sekaligus membahas perkembangan pembangunan daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, menyampaikan, pertemuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga komunikasi dengan awak media.

Baca Juga : Agar Jangan Sampai Menjadi, Konflik Masyarakat Dengan Perusahaan pun Dimediasi

“Pertemuan hari ini merupakan yang kelima kalinya, yang menunjukkan komitmen kuat Pemprov Kalteng dalam menjaga komunikasi yang terbuka dengan insan pers,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi pembangunan secara objektif, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk media sebagai mitra strategis.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa forum tersebut dimanfaatkan gubernur untuk mendengar langsung masukan dari insan pers di lapangan.

“Hari ini Bapak Gubernur ingin sharing dan mendengarkan langsung dari rekan-rekan sekalian, karena kami memahami bahwa insan pers merupakan mata dan telinga dalam mengawal kebijakan di lapangan,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran, program prioritas pemerintah tetap berjalan dan difokuskan agar lebih tepat sasaran, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga : Viral di Media Sosial ‘Tren Nonchalant’, Simbol Gaya Hidup Santai Cuek Ala Gen Z, Apa Maknanya?

Terkait program Kartu Huma Betang Sejahtera, Rangga mengungkapkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.

“Dari hasil verifikasi dan validasi, ditemukan sekitar 40 persen penerima dinyatakan tidak layak. Ini menjadi momentum untuk memastikan program ini ke depan benar-benar tepat sasaran,” tutupnya. [Red]

The post Pemprov Kalteng Akui Peran Media Dibutuhkan Dalam Pembangunan appeared first on Kalteng Today.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan pihaknya masih terus memantau pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Meski demikian, DPRD tetap memberikan dukungan terhadap program-program yang telah dirumuskan dalam visi dan misi kepala daerah.

“Kita tidak bisa mengukur sekarang, kita masih dalam proses. Tapi pemerintah dan DPRD, khususnya kami, sangat mendukung program sesuai visi Pak Gubernur yang sudah dituangkan dalam RPJMD,” ujarnya, Senin (6/4).

Menurut Purdiono, sebagian besar program pembangunan saat ini masih berada pada tahap implementasi. Program-program tersebut sebelumnya telah dirancang melalui dokumen perencanaan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian diturunkan setiap tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Baca Juga : Subandi: Perda PJU Jadi Landasan Pembangunan Jalan yang Aman dan Terang

Ia menjelaskan, berbagai program tersebut juga telah diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dalam menjalankan agenda pembangunan.

Lebih lanjut, Purdiono menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah provinsi, tetapi juga dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Pasalnya, struktur pendapatan daerah masih cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Pemerintahan daerah ini kan tergantung dengan pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap belanja yang bersumber dari sana,” jelasnya.

Ia menambahkan, setiap perubahan kebijakan transfer anggaran dari pusat akan berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran pembangunan.

Meski demikian, menurutnya situasi tersebut juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.

“Nah, makanya kita berharap momentum ini bisa meningkatkan sumber-sumber yang menjadi potensi pemerintah daerah, yaitu melalui peningkatan PAD,” tegasnya.

Purdiono berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menggali dan mengembangkan potensi ekonomi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat berangsur berkurang. [Red]

The post Keberhasilan Pembangunan Kalteng Dinilai Bergantung pada Sinergi Daerah dan Pusat appeared first on Kalteng Today.

Musrenbang tersebut menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun mendatang. Pada tahun 2027, Pemerintah Kota Palangka Raya mengusung tema Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Kota Palangka Raya.

Pihaknya menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal seluruh proses perencanaan pembangunan agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan daerah.

“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap perencanaan pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan warga demi kemajuan Kota Cantik yang kita cintai,” ujarnya.

Baca Juga : Bukan Sekadar Seremonial, Ketua DPRD Barut Minta Musrenbang Jawab Kebutuhan Riil Masyarakat

Subandi menambahkan, Musrenbang menjadi momentum penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program pembangunan pemerintah daerah.

“Melalui Musrenbang ini, kita berharap program yang dirumuskan benar-benar menjadi prioritas pembangunan yang tepat sasaran, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat infrastruktur di Kota Palangka Raya,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Sinergi semua pihak sangat diperlukan agar setiap rencana pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tukasnya. [Red]

The post Subandi Tekankan Pembangunan Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat appeared first on Kalteng Today.

Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menyampaikan bahwa lembaga legislatif memiliki peran penting dalam memastikan berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang konkret.

Baca Juga: Legislator Arahkan Pembangunan 2026 untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kabupaten Barito Utara yang digelar di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Kamis (5/3/2026) lalu.

Menurutnya, Musrenbang menjadi salah satu tahapan krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan usulan pembangunan.

“Musrengbang ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan berbagai aspirasi masyarakat dengan program pemerintah daerah. DPRD tentu akan terus mengawal hasil perencanaan ini hingga tahap penganggaran, agar program yang disusun benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat Barito Utara,” ujar Mery Rukaini.

Ia menambahkan, DPRD juga berkomitmen memastikan program pembangunan yang dirancang pemerintah daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Barito Utara.

Kegiatan Musrenbang RKPD 2027 tersebut turut dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix, Sekretaris Daerah Barito Utara, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga: Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Barito Utara

Dari unsur legislatif, hadir Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini, Wakil Ketua II DPRD Hj. Henny Rosgiaty Rusli, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Melalui forum Musrenbang ini, diharapkan berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara. [Red]

The post Kawal Hasil Musrenbang, DPRD Barut Pastikan Usulan Warga Masuk Program Pembangunan appeared first on Kalteng Today.

Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan pembangunan daerah telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan kualitas yang diterapkan.

Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon menjelaskan, fokus peninjauan diarahkan pada rencana peningkatan jalan sepanjang Tujug (7) Kilo meter dan dengan alokasi anggaran Rp.10 miliar.

Baca Juga : Pemprov Kalteng Tetapkan Delapan Prioritas Pembangunan dalam RKPD 2027

“Kunjungan ini terkait dengan pembangunan tahun 2026. Karena anggaran yang sudah disahkan, harus dipastikan berjalan dengan baik,” katanya kepada awak media, Kamis (26/2/2026).

Ia menambahkan, anggaran yang sudah disahkan ternyata belum mencukupi untuk kebutuhan peningkatan jalan sepanjang tujuh kilometer yang mengalami kerusak parah.

“Anggaran Rp10 miliar tetapi tidak cukup untuk jalan tujuh kilometer,” ungkap legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan  Kalteng I yang meliputi Kabupaten Gunung Mas, Katingan, dan Kota Palangka Raya tersebut.

Lebih lanjuy, Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid menambahkan, kebutuhan untuk pembangunan jalan merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dilaksanakan.

“Karena anggaran belum mencukupi sementara jalan merupakan kebutuhan mendesak maka akan diupayakan untuk dianggarkan kembali di perubahan nanti,” jelasnya.

Baca Juga : Musrenbangcam Paju Epat Jadi Tempat Yang Tepat Rumuskan Kebutuhan Pembangunan Sesuai Kondisi Wilayah

Selain itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUPR Provinsi Kalteng, Hamidan menyebut bahwa penanganan jalan ini harus segera dilakukan karena cukup mengkhawatirkan, oleh karena itu pihaknya akan berupaya segera melaksanakannya sesuai dengan perencanaan.

“Secepat mungkin, kalaupun nanti sudah melalui proses pelelangan dan pemenang siapa yang dapatnya kita segera melakukan kontrak dan segera melaksanakan sesuai dengan perencanaan,” tutupnya. [Red]

The post Pastikan Pembangunan Berjalan Lancar, Komisi IV DPRD Kalteng Tinjau Ruas Jalan Sampit-Samuda appeared first on Kalteng Today.

Proses pembangunan ulang konstruksi gereja yang sebelumnya mendapat musibah kebakaran pada Selasa (25/9/2024) lalu bawah pengelolaan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Palangka Raya mendapat peninjauan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).

Baca Juga : Sengketa Lahan Antara PT Bhadra Cemerlang Dengan Ahli Waris Bawoi Udong Diharapkan Dapat Terselesaikan Dengan Baik

Anggota DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan progres pembangunan ulang gedung gereja tersebut beberapa waktu lalu.

“Kami sudah melakukan peninjauan dan sekaligus mengadakan pertemuan dengan pengelola pembangunan,” katanya kepada awak media, Sabtu (14/2/2026).

Ia mengungkapkan, kalangan legislator sangat mengapresiasi setiap progres pembangunan yang hingga saat ini masih berlangsung, sebab tetap memperhatikan kualitas.

“Kami melihat langsung desain, konstruksi, hingga kualitas bangunan yang digunakan, dan kami yakini semua menggunakan yang terbaik,” ujarnya.

Baca Juga : Bukan Baru Satu Dua Tahun — Sengketa Lahan Sebabi Sudah 28 Tahun, Enam Desa Tagih Realisasi Plasma PT BAS

Pihaknya berharap, penyelesaian pembangunan gedung gereja dapat selesai sesuai dengan rencana awal yang telah ditentukan.

“Sekali lagi, kita semua berharap pembangunan ini dapat menjadi ikon bagi kota Cantik Palangka Raya dan umumnya Kalteng di masa-masa yang akan datang,” tutupnya. [Red]

The post Dibangun Ulang dengan Kualitas Terbaik, Gereja Marantha Diharap Jadi Simbol Kalteng appeared first on Kalteng Today.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, belum lama ini. Menurutnya, dokumen RTRWK yang saat ini berlaku sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi faktual perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Barito Utara

Ia menegaskan, tanpa penyesuaian tata ruang yang jelas dan mutakhir, berbagai persoalan berpotensi muncul, mulai dari tumpang tindih peruntukan lahan hingga konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.

“RTRWK yang tidak diperbarui akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini tentu berdampak pada terhambatnya pembangunan dan masuknya investasi ke Barito Utara,” ujar Taufik.

Fraksi PDI Perjuangan, lanjutnya, mendorong agar pihak eksekutif dan legislatif segera duduk bersama melakukan revisi RTRWK secara komprehensif, dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, kebutuhan pemukiman, pengembangan ekonomi daerah, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: DPRD Barut Tekankan Loyalitas sebagai Kunci Pembangunan Daerah

Ia juga menilai, RTRWK yang adaptif dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan akan menjadi fondasi penting bagi perencanaan pembangunan jangka panjang yang lebih terarah.

“Penataan ruang yang jelas bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga perlindungan kepentingan masyarakat dan daya saing daerah. Karena itu, revisi RTRWK harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya. [Red]

The post DPRD Barito Utara Desak Revisi RTRWK untuk Ciptakan Fondasi Pembangunan Jangka Panjang appeared first on Kalteng Today.

“Misalnya Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 7,5 persen, tingkat kemiskinan menurun menjadi 4,7 persen,  tingkat Pengangguran terbuka menurun menjadi 2,75 persen,  Indeks Gini menurun menjadi 0,252 dan PDRB per Kapita minimal menjadi 72 Juta/Kapita/Tahun,” ungkap  Anggota DPRD Gumas Hermanto, belum lama ini.

Baca Juga : Capaian Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gumas Harus Sesuai

Selain itu, ujarnya, dalam Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 74,5 persen, maka dalam Forum Perangkat Daerah ini harus juga mendukung dari program strategis nasional, yang salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maka, terang dia, adanya dukungan yang dapat dilakukan adalah menyediakan lahan, sosialisasi dan edukasi, mendukung ketersediaan bahan makanan lokal.

“Misalnya melalui pengembangan pertanian, lalu lainnya dengan meningkatkan kualitas gizi anak melalui Dinas Kesehatan dan memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai untuk anak-anak, termasuk pengobatan penyakit akibat kekurangan gizi,” katanya.

Baca Juga : Capaian Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gumas Harus Sesuai

Lalu, sambung dia, agar terus mengembangkan dan memanfaatkan komoditas unggulan secara bertanggung jawab dan bijaksana, sehingga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

“Pembangunan yang kita harapkan akan menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa mendatang,” tandas dia. [Red]

The post Capaian Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gumas Harus Sesuai appeared first on Kalteng Today.

Hal tersebut disampaikan Bina Husada di Muara Teweh, Senin (19/1/2026). Ia menilai fokus pemerintah daerah pada pelayanan publik dan kehadiran langsung di tengah masyarakat merupakan langkah strategis yang selaras dengan kondisi riil di lapangan.

Baca Juga: Legislator Arahkan Pembangunan 2026 untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

“Kami di DPRD melihat seratus hari pertama ini diisi dengan kerja nyata. Pendekatan Bupati yang turun langsung ke masyarakat serta penguatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa patut diapresiasi,” ujar Bina Husada.

Menurutnya, pembangunan yang dimulai dari desa menjadi kunci pemerataan kesejahteraan masyarakat Barito Utara. Ia menegaskan DPRD siap bersinergi dan mengawal setiap program pemerintah daerah agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pengawasan dan dukungan DPRD akan terus kami lakukan agar program pembangunan berkelanjutan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan bahwa seratus hari pertama kepemimpinannya bukan sekadar hitungan waktu, melainkan langkah awal penuh tanggung jawab dalam membangun daerah. Ia menyampaikan komitmen tersebut saat berada di Muara Teweh, Senin (19/1/2026).

“Seratus hari ini adalah permulaan yang jujur. Kepemimpinan tidak dimulai dari janji, tetapi dari kerja nyata, menyapa rakyat, dan mendengar suara mereka,” ujarnya.

Baca Juga: Sinergi 16 SOPD Diharapkan Jadi Kunci Keberhasilan Peningkatan PAD Barito Utara pada 2025

Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Pemerintah harus hadir sampai ke tiang desa, terutama dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan,” tegasnya. [Red]

The post Apresiasi Kepemimpinan Bupati, Arah Pembangunan Dinilai Berpihak pada Rakyat appeared first on Kalteng Today.

PW dan PC IKA PMII Kalteng dilantik langsung oleh Ketua (Pengurus Besar) PB IKA PMII Fathan Subchi, bertempat  di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Sabtu (17/1/2026).

Baca Juga : Gubernur Kalteng: Kehadiran Jamwas Jadi Bekal Berharga bagi Mahasiswa UPR

Fathan Subchi dalam sambutannya menyampaikan, selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan menekankan pentingnya sinergi dalam menjalankan roda organisasi.

“Saya mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Dengan sinergi yang kuat, saya mengapresiasi persatuan kita semua untuk membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Fathan yang juga merupakan Anggota BPK RI itu.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, yang turut hadir dan sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas peran strategis alumni PMII yang telah berkontribusi di berbagai sektor pembangunan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus IKA PMII yang baru dilantik. Alumni PMII tersebar di berbagai bidang, mulai dari akademisi, politisi hingga pengusaha,” ungkapnya.

Keberadaan IKA PMII, menurut Edy Pratowo diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai moderasi beragama serta berkontribusi positif dalam menjaga keharmonisan sosial di Kalteng.

“Saya percaya PMII dan para alumninya akan terus berperan aktif dalam memperkuat moderasi keagamaan dan mendukung pembangunan daerah,” tuturnya.

Baca Juga : Lewat Dialog Huma Betang, Pemprov Kalteng Ajak Mahasiswa Perkuat Kebersamaan

Lalu, Ketua PW IKA PMII Kalteng, Wiwin Susanto turut menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan momentum penting yang telah lama dinantikan oleh para alumni PMII di daerah itu.

“Pelantikan IKA PMII Kalteng ini adalah momen yang sangat dinanti-nantikan. Pelantikan ini sangat luar biasa dan menjadi harapan bersama, termasuk Gubernur Kalteng. Kami akan berusaha menjadikan Kalimantan Tengah semakin berkah,” tutupnya. [Red]

The post IKA PMII Kalteng Siap Perkuat Moderasi dan Pembangunan Daerah appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Ketua DPRD Kalteng: Regulasi Harus Lahir dari Ilmu, Nurani, dan Integritas

Menurut Ketua DPRD Bartim Nursulistyo, hal tersebut dimaksudkan guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikannya tadi (Selasa, 12/1/2026) ketika memimpin rapat kerja DPRD bersama Pemkab Bartim yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Barito Timur.

Lelaki berpenampilan ramah itu juga menyatakan bahwa rapat kerja menjadi momentum penting, agar langkah antara legislatif dan eksekutif berjalan selaras.

“Kita harapkan arah pembangunan daerah dapat berjalan lebih terukur, berkesinambungan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, ” ucapnya.

Baca Juga : Rumiadi Dukung Langkah Pemkab Mura Perkuat Regulasi Pencegahan Narkoba

Bupati Barito Timur M Yamin, Wakil Bupati Adi Muka Nakalelu, Sekretaris Daerah Misnohartaku, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, pejabat eselon III se-Kabupaten Barito Timur dan lain-lain nampak menghadiri rapat tersebut.

Agenda rapat meliputi evaluasi program kerja kepala daerah tahun 2025, pembahasan progres Tim Percepatan 20 Program Unggulan Kabupaten Barito Timur, pengisian jabatan struktural, serta berbagai isu aktual dan strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. [Red]

The post DPRD Bartim Komitmen Perkuat Fungsi Untuk Ikut Percepat Pembangunan appeared first on Kalteng Today.

Pipit menyampaikan, aspirasi masyarakat desa didominasi permintaan peningkatan jalan, irigasi, serta sarana pendukung pertanian guna menunjang aktivitas ekonomi warga, khususnya para petani.

Baca Juga : Legislator Serap Aspirasi Warga Desa Rawa Sari dan Babirah

“Masyarakat menyampaikan langsung kebutuhan mereka, mulai dari perbaikan jalan desa, jalan usaha tani, saluran irigasi, hingga bantuan alat pertanian. Ini menjadi catatan penting yang akan kami perjuangkan,” ujar Pipit Setyorini, Senin (12/1/2026).

Di Desa Eka Bahurui, warga mengharapkan perbaikan dan peningkatan sejumlah ruas jalan lingkungan, jalan poros desa, serta jalan usaha tani agar memudahkan mobilitas dan distribusi hasil pertanian. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan rehabilitasi saluran irigasi yang selama ini menjadi penopang utama lahan pertanian.

Tak hanya infrastruktur, aspirasi masyarakat juga menyentuh kebutuhan sarana keagamaan dan fasilitas umum, seperti dukungan pembangunan masjid, gereja, serta semenisasi jalan lingkungan yang digunakan sehari-hari oleh warga.

Sementara itu, masyarakat Desa Bapeang menyampaikan harapan besar terhadap dukungan alat dan sarana pertanian, seperti traktor, cultivator, pupuk, hingga alat panen padi. Menurut warga, bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja petani.
Aspirasi lain yang turut disampaikan adalah peningkatan jalan usaha tani di sejumlah hamparan lahan pertanian, yang selama ini menjadi kendala utama saat musim panen dan distribusi hasil pertanian.

Selain sektor pertanian, warga Desa Bapeang juga mengusulkan pembangunan SMK Maritim sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lahan seluas tiga hektare telah disiapkan oleh pemerintah desa sebagai bentuk dukungan terhadap rencana tersebut.

Baca Juga : Legislator Tampung Aspirasi Warga Gunung Mas, Fokus Peternakan, UMKM, dan Layanan Dasar

Menanggapi berbagai aspirasi itu, Pipit menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat desa agar dapat direalisasikan melalui program pemerintah daerah maupun provinsi.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan dan perjuangkan sesuai kewenangan DPRD. Harapannya, pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga desa,” pungkasnya. [Red]

The post Serap Aspirasi Masyarakat Desa, Pipit Setyorini Fokuskan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Warga appeared first on Kalteng Today.

Pemprov Kalteng memusatkan perhatian hanya pada sektor-sektor yang dinilai paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat, seiring terbatasnya kemampuan fiskal daerah.

Baca Juga : Ikuti Arahan Mendagri, Wagub Kalteng Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Penurunan APBD

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), nilai APBD Kalteng tahun 2026 turun sebesar 34,71 persen.

Dan, jika pada 2025 anggaran daerah mencapai Rp 8,3 triliun, maka pada 2026 anggaran tersebut menyusut menjadi sekitar Rp 5,4 triliun.

Penurunan signifikan ini menyebabkan ruang gerak keuangan pemerintah daerah semakin terbatas dan menuntut pengelolaan anggaran yang lebih selektif serta terukur.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Kalteng, Leonard S Ampung menjelaskan, situasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas secara lebih ketat dalam pemanfaatan anggaran.

“Jadi pembangunan betul-betul harus dilakukan di atas prioritas-prioritas lain, ada yang lebih prioritas, sehingga perlu dipilah belanja-belanja yang betul-betul bermanfaat di masyarakat,” katanya, Senin (12/1/2026).

Agar roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan, menurutnya, Pemprov Kalteng menerapkan kebijakan penghematan serta penetapan skala prioritas yang jelas.

“Pengalokasian anggaran difokuskan pada sektor-sektor wajib dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur vital yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaborasi, ia menegaskan bahwa Pemprov Kalteng ingin menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan anggaran.

“Penurunan APBD memberikan pengaruh terhadap tiga aspek utama. Salah satunya adalah perlunya penyesuaian program pembangunan dengan mengedepankan prioritas yang telah melalui pertimbangan matang,” tuturnya.

“Otomatis belanja rutin dan non prioritas dikurangi, kemudian berfokus pada pelayanan publik dan proyek strategis,” imbuhnya

Baca Juga : DPRD Gumas Harap APBD Perubahan Pengunaan Mesti Tepat Sasaran

Dari kondisi ini, pihaknya mengungkapkan bahwa arah pembangunan Kalteng pada tahun 2026 dipusatkan pada tiga sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Sementara itu, pengeluaran yang tidak bersifat mendesak ditekan seminimal mungkin.

“Kami juga berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan peran badan usaha milik daerah (BUMD),” tutupnya. [Red]

The post Penurunan Tajam APBD 2026, Pemprov Kalteng Tekankan Efisiensi dan Prioritas Pembangunan appeared first on Kalteng Today.

Aspirasi tersebut disampaikan kepada Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Pipit Setyorini, untuk diperjuangkan di tingkat provinsi.

Pipit Setyorini menyampaikan bahwa usulan masyarakat Desa Terantang sangat beragam dan menyentuh kebutuhan dasar warga, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, hingga sarana penunjang ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Baca Juga : Pemotongan TKD Rp253 Miliar Jadi Tantangan Besar Pembangunan Palangka Raya

“Sebagian besar aspirasi yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan peningkatan infrastruktur dasar dan fasilitas umum. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut akses, kenyamanan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Pipit, Jumat (9/1/2026).

Di antaranya, masyarakat mengusulkan peningkatan jalan pemukiman desa sepanjang kurang lebih 1,8 kilometer, rehabilitasi plafon dan atap SDN 1 Terantang, serta pembangunan pelabuhan penyeberangan dari wilayah Tinduk ke Terantang.

Selain itu, warga juga mengusulkan pembangunan sarana olahraga atau gedung serbaguna, peningkatan dan penimbunan halaman serta pagar TPQ Nurul Taqwa, hingga pembersihan aliran irigasi guna mendukung usaha tani.

Tak hanya itu, pengadaan lampu penerangan jalan desa, pembangunan ruang semi outdoor multifungsi untuk kegiatan belajar mengajar dan ibadah, bantuan program BSPS dan SANIMAS, serta bantuan alat musik untuk Karang Taruna turut menjadi bagian dari aspirasi masyarakat.

Sementara itu, warga RT 02 Desa Terantang Hilir juga menyampaikan sejumlah usulan di bidang fisik dan prasarana, antara lain semenisasi jalan desa sepanjang sekitar 2,5 kilometer, pengadaan angkutan operasional sampah, peningkatan jalan provinsi serta pembangunan box culvert, hingga pengaktifan kembali layanan PDAM.

“Usulan lainnya seperti peningkatan jalan usaha tani, pembangunan sarana olahraga sepak bola dan voli, bantuan lampu penerangan jalan umum panel surya, serta pengadaan TOA untuk Mushola Mujaddid juga akan kami catat dan perjuangkan,” jelasnya.

Baca Juga : Peringati Hari Desa Nasional, Pemprov Kalteng Perkuat Sinergi Pembangunan Desa

Pipit menegaskan, seluruh aspirasi tersebut akan dikawal dan disinkronkan dengan program pemerintah provinsi agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran.

“Kami akan membawa dan memperjuangkan aspirasi ini melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran di DPRD Kalteng. Harapannya, pembangunan di Desa Terantang dapat berjalan merata dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. [Red]

The post Warga Desa Terantang Sampaikan Beragam Usulan Pembangunan appeared first on Kalteng Today.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Palangka Raya Komisi II, Khemal Nasery kepada awak media, Jumat (9/1/2026).

Baca Juga : DPRD Kotim Kritik DBH Sawit Rp16 Miliar: Tidak Wajar, Harus Ada Penjelasan dari Pusat

Pemotongan TKD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai sekitar Rp253 miliar, dan akibatnya menjadi tantangan besar bagi Pemko Palangka Raya.

“Meski tekanannya sangat luar biasa, kita harus tetap optimis. Mudah-mudahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota memiliki terobosan-terobosan untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pemotongan dari pusat,” ucapnya.

Ia menegaskan, langkah Pemko Palangka Raya yang saat ini gencar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan strategi yang tepat.

Hal tersebut diyakini dapat menopang pembiayaan pembangunan, baik di sektor infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai karena pemotongan anggaran, pelayanan kepada masyarakat justru berkurang. Justru harus terus meningkat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi Pemko Palangka Raya, sebab tidak melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, meskipun terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Baca Juga : DPRD Kotim Kritik Keras: DBH Sawit Rp16 Miliar Dinilai Tidak Wajar

“Ini terobosan yang sangat luar biasa. Pemko memikirkan nasib ASN-nya. Berbeda dengan di tingkat provinsi yang memotong TPP ASN hingga 30 persen,” tegasnya.

Akan tetapi, Khemal tetap mengingatkan agar kebijakan tersebut diimbangi dengan peningkatan kinerja ASN. Dan, para ASN di lingkungan Pemkot Palangka Raya untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab. [Red]

The post Pemotongan TKD Rp253 Miliar Jadi Tantangan Besar Pembangunan Palangka Raya appeared first on Kalteng Today.

“Momen Hari Jadi ini semakin melecut semangat untuk bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih kompak lagi, bersama-sama mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Leonard dalam sambutannya di Gedung Futsal Kompleks Stadion 29 November Sampit, Rabu (7/1/2026).

Baca Juga : KORPRI Kalteng Tekankan Profesionalisme dan Kekompakan ASN di Momentum HUT ke-54

Beberapa hal penting disampaikannya dalam kegiatan tersebut yaitu untuk terus.melakukan evaluasi dan langkah perbaikan dan inovasi baru. Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat serta menyelaraskan kebijakan dengan Asta Cita dan Visi Misi Kalteng Berkah, Kalteng Maju.

“Kalau semuanya selaras, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke desa / kelurahan, maka pembangunan akan berjalan optimal dan mampu membawa manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dia menambahkan untuk menjaga dan merawat kerukunan, keharmonisan, dan persatuan masyarakat sesuai falsafah Huma Betang dan Belom Bahadat.

“Mari bekerja bersama, merangkul semua, untuk membangun Kabupaten Kotim dan Provinsi Kalteng yang semakin berkah, maju, sejahtera, untuk Indonesia Emas 2045,” tandasnya.

Baca Juga : Dina Maulidah Ajak Masyarakat Jadikan HKN Momentum Menjaga Kesehatan Bersama

Dalam event tersebut, Plt Sekda yang didampingi Bupati Halikinnor dan jajaran OPD Kotim membuka Pameran Dekranasda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026.

“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menggali berbagai potensi yang dimiliki, untuk memperkuat kemandirian daerah,” tutupnya. [Red]

The post Plt Sekda Kalteng: Momentum Hari Jadi Kotim Perkuat Semangat Percepatan Pembangunan appeared first on Kalteng Today.

“DPRD telah menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan pendekatan kolaboratif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” kata Arton dalam penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 dan rapat paripurna ke-1 atau pembukaan masa persidangan ii tahun sidang 2026, Senin (5/1/2026).

Baca Juga : Arton S Dohong Tekankan Pentingnya Sinergi Lintas Sektor Jaga Keamanan Pangan

Ia menyebutkan, konteks pembangunan saat ini bergerak dalam dinamika yan semakin cepat. Sebagai wilayah yang menjadi bagian penting dan ekoregion Kalimantan serta penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalteng dihadapkan pada isu-isu strategis yar menuntut respons kebijakan yang adaptif.

“Perubahan iklim dan degradasi lingkungan tetap menjadi tantangan utama, mengingatkan Kalteng yang menyimpan salah satu kawasan gambut terbesar di dunia yang secara ilmiah diakui sebagai ‘carbon reservoir of global significance’,” ungkapnya.

Kondisi ini menurutnya, menuntut tata kelola lingkungan yang lebih ketat, penguatan mitigasi kebakaran hutan dan lahan, serta pengembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Selain itu, transformasi ekonomi lokal tidak dapat lagi bertumpu pada sektor primer semata.

“Kita perlu mengembangkan ekonomi bernilai tambah, digitalisasi layanan publik, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan literasi digital menjadi pilar penting dalam mendorong daya saing daerah di era revolusi industri 4.0. (Four point Zerro),” tuturnya.

Baca Juga : Arton S Dohong: Kita Bangga, DPRD Kalteng itu Cermati Perlindungan Petani dan Nelayan

Sebagai representasi rakyat Kalteng, DPRD ditegaskannya, berkomitmen terus memperkuat landasan regulasi daerah. Hal ini tercermin melalui pembahasan 15 Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Propemperda Tahun 2025.

“Perumusan regulasi tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan aktual masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menyiapkan pondasi pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029,” tutupnya. [Red]

The post Pidato Perdana 2026, Arton S Dohong Dorong Kolaborasi dan Pembangunan Berkelanjutan Kalteng appeared first on Kalteng Today.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menyampaikan bahwa Musyawarah Nasional adalah momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta menentukan arah perjuangan Perpedayak ke depan.

“Munas ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi momentum kebersamaan untuk memperteguh jati diri serta memperkuat peran Perpedayak sebagai wadah pemersatu masyarakat Dayak dan mitra konstruktif pemerintah dalam pembangunan daerah dan nasional,” ujar Leonard.

Baca Juga : Pemprov Kalteng Dorong Penguatan SDM Dayak pada Munas DPP Perpedayak 2025

Leonard juga menegaskan pentingnya nilai-nilai luhur budaya Dayak sebagai landasan dalam setiap aktivitas organisasi.

“Nilai kebersamaan, kejujuran, dan musyawarah harus menjadi ruh dalam setiap pengambilan keputusan. Filosofi Huma Betang mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekuatan dan persatuan fondasi kemajuan bersama,” tutur Leoanard.

Sementara itu, Plt. Ketua Umum DPP Perpedayak Wawan Nopardo menegaskan pentingnya peran strategis Perpedayak dalam menyiapkan sumber daya manusia Dayak yang unggul dan berdaya saing.

“Munas ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi momentum kebersamaan untuk memperteguh jati diri serta memperkuat peran Perpedayak sebagai wadah pemersatu masyarakat Dayak dan mitra konstruktif pemerintah dalam pembangunan daerah dan nasional,” ujar Leonard.

Leonard juga menegaskan pentingnya nilai-nilai luhur budaya Dayak sebagai landasan dalam setiap aktivitas organisasi.

“Nilai kebersamaan, kejujuran, dan musyawarah harus menjadi ruh dalam setiap pengambilan keputusan. Filosofi Huma Betang mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekuatan dan persatuan fondasi kemajuan bersama,” tutur Leoanard.

Sementara itu, Plt. Ketua Umum DPP Perpedayak Wawan Nopardo menegaskan pentingnya peran strategis Perpedayak dalam menyiapkan sumber daya manusia Dayak yang unggul dan berdaya saing.

Baca Juga : Perkuat Sinergi Pusat-Daerah, DPRD Kalteng Ikuti Munas ADPSI dan ASDPSI

“Perpedayak tidak hanya menonjolkan kekuatan adat dan budaya, tetapi harus fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengisi berbagai bidang pembangunan, baik di sektor pemerintahan, politik, maupun ekonomi,” tegas Wawan.

Wawan menekankan pentingnya persatuan dan kesamaan visi di antara organisasi masyarakat Dayak.

“Masyarakat Dayak harus bersatu dan memiliki visi yang sama agar tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri, tetapi mampu berdiri sejajar dan berperan aktif dalam pembangunan,” tandasnya. [Red]

The post Agustiar Sabran: Perpedayak Harus Jadi Mitra Strategis Pembangunan appeared first on Kalteng Today.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Pusat, Ingrid Kansil, serta menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, sebagai narasumber.

Baca Juga : Buka Raker IPEMI se-Kalteng, Pemprov Dorong Penguatan Ekonomi Pengusaha Muslimah

Dalam paparannya, Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa pemberdayaan kewirausahaan perempuan merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan pemberdayaan kewirausahaan perempuan di Kalimantan Tengah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2023, yang menitikberatkan pada empat pilar utama, yaitu peningkatan kapasitas dan literasi perempuan, fasilitasi akses permodalan, penguatan jejaring kemitraan usaha, serta pendampingan berkelanjutan agar usaha perempuan dapat tumbuh dan naik kelas.

“Melalui kewirausahaan, perempuan tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi keluarga, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam perlindungan anak, pencegahan stunting, serta penguatan ketahanan keluarga,” tutupnya.

Baca Juga : Apresiasi Pelantikan Pengurus IPEMI

Sementara itu, Ketua Umum IPEMI Pusat Ingrid Kansil mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang secara konsisten mendukung pengusaha perempuan. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan sangat penting dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kuat, khususnya bagi pelaku UMKM dan industri rumahan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan perempuan semakin berdaya dan mandiri secara ekonomi, mampu memperluas jejaring usaha, serta berkontribusi dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. [Red]

The post Rakerwil IPEMI se-Kalteng Jadi Momentum Penguatan Ekonomi Perempuan appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Capaian Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gumas Harus Sesuai

“Kita mengharapkan dengan adanya pembangunan jembatan penghubung antara Kecamatan Sepang dan Desa Sepang Kota akan dilaksanakan pada tahun ini, untuk itu kita harapkan bisa terlaksana dengan baik,” ucap Anggota DPRD Gumas Rusmila, belum lama ini.

Sedangkan menurut politisi dari partai PDIP ini mengatakan, dalam pelaksanaannya jembatan tersebut menggunakan pile slab. Bahkan untuk tahun ini dalam progress pekerjaan, sampai saat ini sudah pada tahapan pengadaan dari bahan jembatan itu.

“Tahun lalu untuk pengadaan dari bahan jembatan, baik itu tiang pancang hingga lainnya saja, dan yang tersisa penghubung antara Sepang kota dan Simin maka kita mengharapkan dengan masyarakat supaya bisa bersabar,” ujarnya.

Baca Juga : UPR Mantapkan Arah Pembangunan Kampus pada Puncak Dies Natalis ke-62

Sebelumnya, Kepala DPU Gumas Baryen mengatakan, mengenai bahan dari jembatan penghubung tersebut, misalnya untuk tiang pancang dari pile slab tersebut yang ada di Kecamatan Sepang, sebagian sudah ada hasil pengadaan tahun sebelumnya.

“Sedangkan pengadaan tiang pancang (spun pile) yang menjadi satu kesatuan dalam kontrak tahun jamak saat ini untuk melengkapi kekurangan dari pengadaan sebelumnya. dan  kita berharap di tahun depan 2025 bisa di tahapan pelaksanaan,” tukas dia. [Red]

The post Bangunan Jembatan Sepang Bisa Terlaksana di Tahun 2025 appeared first on Kalteng Today.

“Misalnya Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 7,5 persen, tingkat kemiskinan menurun menjadi 4,7 persen,  tingkat Pengangguran terbuka menurun menjadi 2,75 persen,  Indeks Gizi menurun menjadi 0,252 dan PDRB per Kapita minimal menjadi 72 Juta/Kapita/Tahun,” ungkap  Anggota DPRD Gumas Hermanto,Kamis (28/11/2025).

Baca Juga : DPRD Kalteng: Hulu MBG Belum Siap, Risiko Penimbunan dan Kenaikan Harga Mengintai

Selain itu, ujarnya, dalam Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 74,5 persen, maka dalam Forum Perangkat Daerah ini harus juga mendukung dari program strategis nasional, yang salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maka, terang dia, adanya dukungan yang dapat dilakukan adalah menyediakan lahan, sosialisasi dan edukasi, mendukung ketersediaan bahan makanan lokal.

“Misalnya melalui pengembangan pertanian, lalu lainnya dengan meningkatkan kualitas gizi anak melalui Dinas Kesehatan dan memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai untuk anak-anak, termasuk pengobatan penyakit akibat kekurangan gizi,” katanya.

Baca Juga : DPRD Kalteng Desak Pemprov Tunjuk Koordinator Teknis untuk Kawal Program MBG

Lalu, sambung dia, agar terus mengembangkan dan memanfaatkan komoditas unggulan secara bertanggung jawab dan bijaksana, sehingga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

“Pembangunan yang kita harapkan akan menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa mendatang,” tandas dia.  [Red]

The post Capaian Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gumas Harus Sesuai appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Ketua DPRD Katingan Dorong Sinergi Pemerintah-TNI-Masyarakat untuk Percepatan Pembangunan Desa

“Sebagai bahan masukkan pada rapat ini, kami memberikan masukkan dan agar dapat diperhatikan secara khusus terhadap program ataupun pembangunan yang berjalan nantinya,” ucap Anggota DPRD Gumas Carles Prenky, belum lama ini.

Carles Prenky berharap program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Ia juga meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus terhadap daerah kota saja, namun diharapkan bisa memperhatikan kebutuhan di kecamatan dan desa juga.

“Pemda juga memperhatikan keadaan maupun kebutuhan tiap-tiap desa yang ada di kabupaten ini agar tiap desa ikut merasakan perhatian yang adil dan merata baik terhadap keadaaan jalan-jalan, gedung- gedung sekolah, maupun fasilitas yang ada di sekolah,” terang dia.

Baca Juga : Anggaran 2025 Segera Berakhir, DPRD Katingan Desak SOPD dan Kontraktor Genjot Penyelesaian Pembangunan

Selain itu, Carles Prenky juga meminta pemerintah daerah memperhatikan perumahan-perumahan dinas, khususnya perumahan guru yang sudah lama kondisinya dan banyak kondisi yang tidak layak huni, maupun rumah dinas tenaga kesehatan yang ada di desa-desa.

“Dalam hal ini dengan turun secara nyata ke masyarakat bukan berdasarkan dari laporan masyarakat ataupun dari aduan masyarakat saja. Maka, dengan adanya APBD Murni 2025 ini diharapkan segala apa yang direncanakan pemerintah terlaksana dan terselesaikan dengan maksimal,” pungkas dia. [Red]

The post DPRD Gumas Minta Pemda Perhatikan Program Pembangunan di Daerah appeared first on Kalteng Today.