Seperti yang dilansir dari data di laman MMC Jajaka Bartim tadi (Rabu, 15/1/2025), hal terkait lainnya, pada bidang pelayanan publik juga, transformasi digital menjadi prioritas, termasuk integrasi aplikasi perizinan online seperti OSS dan SIMBG. Hingga Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Barito Timur, telah menerbitkan sebanyak 375 perijinan secara digital.

Baca Juga :  Ombudsman RI Lakukan Evaluasi ke MPP Huma Betang, Pj Sekda Sampaikan Ini

Penjabat (Pj) Bupati Bartim Indra Gunawan SE MPA, memaparkan capaian tersebut pada evaluasi kinerja Triwulan I periode Oktober-Desember 2024 di Jakarta, hari Selasa, 14 Januari 2024 lalu. Di Kementerian Dalam Negeri, Indra juga menyampaikan bahwa beberapa program unggulan juga telah dilaksanakan dengan hasil yang cukup memuaskan. Seperti pengendalian inflasi, penanganan stunting, pengurangan kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya.

Untuk penurunan kasus stunting, mencapai angka yang signifikan, yaitu dari 417 kasus (pada bulan Juli 2024), menjadi 324 kasus (di bulan Desember 2024). Angka prevalensinya, juga turun dari 21,7% jadi 16,05%. Sedangkan kemiskinan ekstrem, yang semula tercatat 3.247 jiwa, turun jadi 2.863 jiwa. Dijelaskan oleh Indra, bahwa bantuan sosial (bansos), dan pelatihan ketrampilan yang dibiayai APBN/APBD/Dana Desa, menjadi kunci keberhasilan mengatasi kemiskinan ekstrem ini.

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Tandatangani Nota Kesepakatan Bersama Ombudsman RI

“Untuk itu, penting sekali kolaborasi antara pemerintah, masyarakat serta stakeholder terkait, dalam mencapai hasil yang kita inginkan. Dan kami, bertekad akan terus bekerja keras menjaga keberlanjutan program-program ini demi kesejahteraan masyarakat Bartim,” ucap Indra Gunawan dalam penyampaiannya. [Red]

The post Nilai Evaluasi Ombudsman Pada Bartim, Meningkat di Tahun 2024 appeared first on Kalteng Today.

“Artinya kan selama ini masyarakat itu tidak mengetahui air minum yang dikonsumsinya itu benar-benar bersih atau tidak? Karena kan kalau tidak ada izin, bagaimana bisa kita menjamin kualitas air minum yang dijual selama ini,” katanya kepada awak media, Senin (18/11/2024).

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil komunikasi pemerintah kota bersama perwakilan Ombudsman Republik Indonesia beberapa waktu lalu, hal ini disebabkan belum adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur secara spesifik tentang perizinan depot air minum isi ulang.

Baca Juga :  Depot Air Isi Ulang Wajib Penuhi Standarisasi

Dan, dengan ketiadaannya peraturan daerah tersebut, Arif menegaskan bahwa menjadi faktor utama dalam melakukan uji klinis terhadap usaha depot air minum isi ulang, sehingga hal tersebut dikhawatirkan berdampak pada kesehatan masyarakat.

“Kesehatannya kan menjadi tidak jelas, apakah bisa dan sehat dikonsumsi. Artinya masyarakat Kota Palangka Raya harus waspada, karena kan kalau ini ada izinnya kan otomatis ada pendukung lainnya,” tuturnya.

Arif juga mengungkapkan, ketiadaan izin berdampak langsung pada kualitas air minum yang dijual oleh depot-depot tersebut, tanpa adanya uji klinis dan sertifikasi kesehatan, masyarakat dihadapkan pada risiko mengonsumsi air yang belum tentu aman.

Politisi PAN ini menyoroti perubahan sumber air yang digunakan oleh beberapa depot, dari yang sebelumnya masyarakat mengandalkan air suling dari wilayah Tangkiling, kini ada depot yang bisa mengambil air tanah dan menyulingnya sendiri.

“Kalau dulu kan jadi mencari air suling dari tangkiling, sekarang air tanah ini bisa diambil, disuling dulu sama mereka oleh bebas tadi, belum ada izinnya tadi,” ucapnya.
Maka dari itu, ia meng masyarakat Kota Palangka Raya agar lebih berhati-hati dalam memilih depot air minum isi ulang.

Baca Juga :  Kinerja BUMD Air Minum, PDAM Pulang Pisau Raih Predikat Sehat

Dia juga mengimbau agar warga untuk waspada terhadap kemungkinan risiko kesehatan akibat mengonsumsi air minum yang belum teruji kualitasnya dan mendorong pemko untuk segera merumuskan regulasi yang mengatur perizinan depot air minum isi ulang.

“Keberadaan peraturan daerah sangat penting untuk menjamin bahwa air yang dikonsumsi masyarakat sudah melalui proses uji klinis dan layak diminum. Tanpa regulasi, sulit untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan air,” tutupnya. [Red]

The post Arif M Norkim Minta Pemko Palangka Raya Buat Aturan Soal Kualitas Depot Air Minum appeared first on Kalteng Today.

Arbert menuturkan, kunjungan Ombudsman RI bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat terkait layanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

“Kehadiran pihak Ombudsman untuk memastikan bahwa layanan publik di Kota Palangka Raya benar-benar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Arbert kepada awak media, Kamis (7/11/2024).

Arbert, di dalam evaluasi Sekjen Ombudsman mengusulkan agar MPP Huma Betang memperluas lingkup layanan dengan melibatkan lebih banyak instansi.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kapuas Dukung Rencana Pembangunan Mall Pelayanan Publik Terpadu

Selama ini, koordinasi layanan hanya melibatkan kejaksaan, kodim, dan kepolisian, namun ke depan, diharapkan ada keterlibatan instansi lain seperti Balai POM dan perwakilan pemerintah pusat yang berada di daerah.

Dan, hal tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan yang dibutuhkan masyarakat setempat.

“Beliau ada memberikan beberapa catatan kepada kita. Terutama untuk Forkompimda mungkin diperluas, yang selama ini hanya terbatas pada Kajari, Dandim, Polresta tapi ditambah lagi dengan balai POM,” jelasnya

Ia memastikan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi dari Ombudsman RI, untuk memperbaiki dan menambah jenis layanan di MPP Huma Betang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga :  SOPD Harus Menempatkan Petugas di Mall Pelayanan Publik

“Kami akan berusaha memenuhi permintaan dari masyarakat terkait layanan apa saja yang diperlukan, dan menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan perizinan dari masyarakat,” ucapnya.

Pihaknya mengharapkan, dengan adanya evaluasi ini, MPP Huma Betang Kota Palangka Raya dapat terus meningkatkan pelayanannya agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan publik yang berkualitas dan terintegrasi. [Red]

The post Ombudsman RI Lakukan Evaluasi ke MPP Huma Betang, Pj Sekda Sampaikan Ini appeared first on Kalteng Today.

Usulan tersebut di sampaikan saat menerima kunjungan dari perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI), terkait pengawasan perizinan depot air minum isi ulang, di ruang rapat Peteng Karuhei I kantor Wali Kota Palangka Raya, Rabu (6/11/2024).

Baca Juga :  Arif M Norkim Minta Pemko Palangka Raya Buat Aturan Soal Kualitas Depot Air Minum

Hera mengatakan, agenda utama dalam kunjungan perwakilan Ombudsman tersebut adalah membahas tentang perizinan berbasis risiko.

Berkenaan dengan itu kata Pj Wali Kota, pentingnya respons cepat dari pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. Terutama apabila ada ditemukan usaha depot minum yang memiliki risiko menengah tinggi.

“Tentu pemerintah kota akan segera melaksanakan tindakan lebih lanjut. Termasuk melakukan pembahasan teknis yang melibatkan jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya,” katanya.

Hera menekankan akan perlunya pembentukan peraturan kepala daerah yang secara khusus mengatur pengawasan depot air minum isi ulang.

Baca Juga :  Depot Air Isi Ulang Wajib Penuhi Standarisasi

“Karena pengawasan yang ketat diperlukan agar setiap depot air minum isi ulang di Kota Palangka Raya dapat tetap memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan bagi konsumen,” jelasnya.

Lebih lanjut, itu dalam kunjungan tersebut pihak Ombudsman memberikan rekomendasi tentang pentingnya pemantauan rutin, terhadap depot-depot air minum di Kota Palangka Raya.

“Langkah ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan kesehatan, dan memberikan kepastian bagi warga Palangka Raya untuk memperoleh air minum yang aman,” tutupnya. [Red]

The post Pj Wali Kota Usulkan Perlunya Peraturan Kepala Daerah Terkait Pengawasan Depot Air Minum appeared first on Kalteng Today.

Herson B Aden mengatakan, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah mampu menyediakan layanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses. Untuk mewujudkan hal tersebut, semua, sebagai pelayan masyarakat, dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang kita berikan.

Baca Juga : Kurang Maksimalnya Pelayanan Menjadi Pandangan Negatif Publik

“Namun, kita juga harus sadar bahwa dalam proses pemberian pelayanan, seringkali muncul tantangan berupa praktek-praktek maladministrasi. Maladministrasi, yang dapat berupa penyalahgunaan wewenang, kurangnya profesionalisme, dan pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur, dapat merugikan masyarakat serta merusak citra pemerintah,” tegasnya, Selasa (22/10/2024).

Menurut dia, melalui acara pendampingan dan sosialisasi ini, semua akan mendapatkan pendampingan dan bimbingan untuk memahami pentingnya menerapkan perilaku anti maladministrasi dalam setiap lini pelayanan publik.

“Pendampingan ini diharapkan dapat membangun kesadaran kita semua tentang pentingnya bekerja dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas,” terang dia.

Baca Juga : Legislator Dorong Pemkab Kotim Tingkatkan Pelayanan Administrasi Publik

Herson menambahkan, semua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu dia mengajak agar bersama-sama membangun budaya pelayanan yang bebas dari maladministrasi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan keadilan dalam melaksanakan tugas.

“Dengan adanya keterbukaan publik, kita tidak hanya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga turut berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” pungkas dia. [Red]

The post PJ Bupati : Pelayanan Publik Cerminan Utama Kualitas Tata Kelola Pemerintahan appeared first on Kalteng Today.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalteng, Raden Biroum Bernardianto menyerahkan secara langsung penghargaan tersebut, yang diterima oleh Wakapolresta Palangka Raya, AKBP Andiyatna.

“Kita tentunya sangat bangga atas penghargaan yang diserahkan oleh Bapak Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalteng kepada Polresta Palangka Raya, yang menjadi salah satu polres terbaik terkait predikat kepatuhan standar pelayanan,” kata AKBP Andiyatna, Kamis 4 Mei 2023.

Selain Polresta Palangka Raya, penghargaan tersebut juga diserahkan kepada beberapa polres jajaran Polda Kalteng lainnya, yakni Polres Barsel, Polres Bartim, Polres Barut, Polres Katingan, Polres Kotawaringin Timur, Polres Murung Raya dan Polres Pulang Pisau.

Baca Juga :  Ombudsman RI Kalteng Sambangi Polres Bartim

Terkait penghargaan tersebut, AKBP Andiyatna menegaskan akan terus berjuang untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dioperasikan oleh Polresta Palangka Raya dan polsek-polsek jajaran.

“Penghargaan ini akan menjadi pemicu bagi Polresta Palangka Raya bersama polsek jajaran untuk terus berjuang guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, diantaranya seperti unit pelayanan SIM, SKCK dan SPKT,” pungkasnya.[Red]

The post Dinilai Terbaik dalam Standar Pelayanan Polresta Palangka Raya Terima Penghargaan Ombudsman Kalteng appeared first on Kalteng Today.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Kotim Irawati dalam kegiatannya saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kotim tahun 2022 dalam rapat paripurna 7 masa persidangan pertama di gedung DPRD.

Baca Juga :  Dewan Apresiasi Capaian Pelayanan Publik Pemko Palangka Raya

Dikatakan Irawati, jangan sampai pada 2023 ini penilaian tersebut mengalami penurunan. Hal ini pula yang menjadi pemicu bagi kita untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Apalagi saat ini Kotim sudah memiliki Mall Pelayanan Publik atau MPP di Jalan MT Haryono,”Jelasnya, Senin 27 Maret 2023.

MPP itu saat ini sangat memudahkan masyarakat dalam hal mengurus berbagai layanan hanya dengan satu lokasi. “Diharapkan keberadaan MPP ini bisa menjadikan pelayanan lebih baik, lebij maju dan lebih mudah lagi untuk masyarakat kita dalam berbagai hal ke depannya,”katanya.

Baca Juga :  Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Kemudian, lanjut Irawati lagi bahwa seluruh Perangkat Daerah (PD) saat ini diingatkan untuk bisa memberikan layanan terbaik dan prima agar wilayah kita ini tidak mengalami penurunan standar kepatuhan pelayanan publik, apalagi zona kuning bahkan sampai zona merah. Tambahnya.

“Kita juga patut bersyukur dan bangga, Kotim satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah mendapat zona hijau pelayanan publik. Ini sebagai motivasi dan tanggungjawab kita bersama untuk bisa mempertahankannya,” tutupnya.  [Red]

The post Pelayanan Publik Harus Tetap Semakin Membaik appeared first on Kalteng Today.

Secara standar dan persepsi masyarakat sudah memiliki nilai positif.  Secara umum pelayanan publik di Kotim sudah masuk kategori zona hijau, dengan nilai kisaran 80. Penghargaan ini diraih untuk 2022.

Baca Juga :  Kabupaten Barsel Meraih Penghargaan Bebas Penyakit Frambusia dari Kemenkes RI

Kepala Perwakilan Ombudsman Kalteng Raden Biroum mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur atas raihan ini. “Saya optimis optimis Kotim mampu meraih nilai pelayanan publik lebih baik lagi tahun 2023,”jelasnya, Selasa 21 Februari 2023.

“Selamat kepada Kotim pada 2022 mendapatkan nilai pelayanan publik tertinggi di Kalteng. Jika dilihat dari raport hasilnya saya optimis Kotim bisa mendapatkan lebih baik. Tentu hal ini hasil kerja keras seluruh pihak, tak terkecuali pemerintah setempat,”ucapnya.

Baca Juga :  Pemkab Seruyan Terima Penghargaan dari PLN

Tentu hasil ini diharapkan menjadi pemicu untuk lebih baik lagi pada 2023 ini. “Saya yakin dan percaya dengan kepemimpinan Bupati Kotim Halikinnor dan Wakilnya Irawati ini. Semoga saja raihan prestasi terus diraih oleh Pemkab Kotim,”tutupnya. [Red]

The post Selamat, Pemkab Kotim Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik Se-Kalteng appeared first on Kalteng Today.

” Kepada seluruh ASN mari tingkatkan dan pertahankan kinerja di organisasi perangkat daerah (OPD), ” Ucapnya, Kamis (2/12/2021).

Ia menekankan, pemerintah mengapresiasi semua dukungan dan kinerja dari para ASN selama bekerja. Ditambah Lagi, karena kabupaten katingan telah banyak menerima penghargaan tingkat nasional. Yakni Tingkat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Pusat dan Anti DBD.

Dengan demikian, kedepan para ASN dituntut bisa menjalin kerjasama antara mitra kerja dan perangkat daerah lainnya. Kondusifitas kerja juga didukung dengan memperhatikan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor.

” Jangan bangunannya megah tetapi lingkungannya kotor, ” Jelasnya.

Sakariyas meyakini, melalui koordinasi dari semua jajaran pemerintahan daerah tentu memberikan pengaruh terhadap roda pemerintahan. Disamping itu, di tahun depan pemda menargetkan, Katingan mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng.

Baca Juga :  Pemkab Katingan Fokus Penggunaan Anggaran Untuk Pemulihan Ekonomi

“Semoga nanti bisa mempertahankan predikat WTP. Semua itu merupakan tugas kita bersama” Jelasnya.

Baca Juga :  Pemkab Katingan Prioritaskan Empat Program Dasar

Dalam kesempatan upacara gabungan ASN ini, orang nomor satu di bumi Penyang Hinje Simpei ini juga mengungkapkan terima kasih kepada rekan-rekan media. Pasalnya, kemitraan media telah menjadi corong informasi bagi masyarakat selama ini. [Red]

The post Ingatkan Kinerja ASN appeared first on Kalteng Today.

“Praktik tersebut bertentangan dengan kebijakan Presiden untuk tidak menyelenggarakan acara yang dapat memicu  berkumpulnya orang dalam jumlah banyak sehingga meningkatkan resiko penularan Covid-19,” Dr. R. Biroum Bernardianto, M.Si, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalteng dalam pers liris diterima Rabu(1/4/2020).

Ombudsman Kalteng mengingatkan untuk sementara waktu tidak mengadakan acara atau seremoni yang menyebabkan keramaian, karena beresiko tinggi menyebarkan Covid-19 serta membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat luas.

Apabila ada kegiatan yang sangat penting untuk dipublikasikan, Ombudsman Kalteng menyarankan agar memanfaatkan teknologi informasi yaitu melalui Live Streaming tanpa mengundang awak media untuk hadir guna meliput.

Terkait kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara di Provinsi Kalimantan Tengah, Ombudsman Kalteng mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dalam rangka menghambat dan menghentikan sebaran wabah virus Covid-19.

“Namun kami menghimbau agar kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan tidak mengumpulkan orang dalam jumlah banyak dan tetap mengacu pada ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” tegas Biroum. [Red]

The post Ombudsman Kalteng: Jangan Ada Kegiatan Seremonial Dan Undang Media Untuk Meliput appeared first on Kalteng Today.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalteng R. Biroum Bernardianto.

Dia mengatakan bahwa dengan kehadiran Ombudsman di Kalteng terkait dengan memberikan layanan khususnya dalam mengantisipasi bahaya penyebaran virus corona tersebut dalam rangka memberikan masukan ke Ombudsman pusat.

“Artinya bukan dalam rangka mencari kelemahan pemerintah daerah, tidak. Kami bahkan apresiasi terhadap gerak cepat yang dilakukan pemerintah daerah,” ucap Biroum di Palangka Raya pada Kamis (19/3/2020).

Pihaknya juga yakin pihak pemerintah daerah sudah bekerja dengan sangat berat dan pihaknya juga tidak ingin pada akhirnya nanti kehadiran mereka dianggap sebagai beban.

Dia juga berharap nantinya hasil dari pemantauan tersebut akan menjadi salah satu suara dari daerah yang akan menjadi masukan bagi Ombudsman pusat.

Secara internal pihaknya juga mendapat instruksi dari Ombudsman pusat dan secara eksternal pihaknya tentu menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan protokol yang sudah dijalankan sehingga masyarakat juga tentunya mengikuti apa yang diterapkan oleh pemerintah.

“Intinya begini, ketika ada sebuah kejadian yang kita lihat adalah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” ucap Biroum.

Adapun ketika Ombudsman memiliki pemikiran-pemikiran positif yang ada sebagai saran tidak dalam artian menjustifikasi baik atau benar dan dia menilai bahwa respon tersebut sudah ada di Indonesia termasuk Kalteng dan pihaknya tinggal mengawasi.

Sehingga tidak ada alasan Ombudsman untuk mengkritisi hal tersebut justru untuk melihat kekurangan-kekurangan yang nantinya akan disuarakan ke pusat dan bisa juga memberikan saran kepada pemerintah daerah.

Apri-KT

The post Ombudsman Kalteng Pantau Aktivitas Pelayanan Publik appeared first on Kalteng Today.