“Saat ini paket pekerjaan atau proyek yang telah kontrak mencapai 87,50 atau Rp 99,035 miliar dari total pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 113,185 miliar,” ucap Kabid Bina Marga, M. Taufik, Kamis (14/9/2023).

Ia mengatakan, sementara untuk paket lagi tayang atau masuk pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE sebesar Rp 11,100 miliar atau baru 9,81 persen.

Baca Juga : DPUPR Pulang Pisau Sampaikan Progres Pembangunan Kantor Kecamatan Pandih Batu

Kemudian, sambung dia, paket proyek yang belum tayang Rp 3,050 miliar atau baru 2,69 persen.

Ia menyampaikan selain itu program-program yang dilaksanakan pada 2023 ini terdiri dari pembangunan jalan dan jembatan, peningkatannya, rehabilitasi serta pemeliharaan.

Untuk program lainnya yang dikerjakan pada tahun anggaran 2023 yakni pembangunan dan peningkatan jalan strategis desa, pemeliharaan rutin, serta pergantian jembatan.

“Untuk perencanaan memang dilaksanakan pada 2022 lalu, sedangkan 2023 ini kita menyelesaikan kembali desain dan harga satuannya terutama terkait dengan harga galian C berupa pasir,” katanya.

Baca Juga : DPUPR dan Disperkimtan Pulpis Sepakati Pembagian Tugas dan Wilayah Kewenangan

Ia berharap, semua pekerjaan pada Bina Marga dapat dilaksanakan dengan lancar dan didukung cuaca bagus, sehingga proyek dikerjakan sesuai dengan jangka waktu pada kontraknya.

“Karena, pada dua tahun yang lalu banyak pekerjaan yang putus kontrak disebabkan kondisi cuaca sering hujan yang menyebabkan terjadi banjir, dan akibatnya pekerjaan proyek tidak bisa dikerjakan,” tandasnya. [Red]

The post Kontrak Paket Proyek di Barsel Mencapai 87,50 Persen appeared first on Kalteng Today.

Baca juga : Pemprov. Kalteng Laksanakan Rapat Koordinasi Tim Penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam sambutannya Leo mengatakan rakor ini sangat penting dalam mendukung peningkatan profesionalitas SDM Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang berAKHLAK, dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan transparan dan efisien serta mewujudkan infrastruktur LPSE yang handal dan mandiri dalam rangka mewujudkan Kalteng Makin BERKAH.

“Dalam rangka memperkuat peran serta dan peningkatan kompetensi pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka diperlukan organisasi yang menaungi para Pejabat Fungsional yaitu Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) yang merupakan Organisasi Profesi untuk Jabatan Fungsional Pengelola PBJ di Indonesia,” ucapnya.

Lebih lanjut Leo menambahkan, salah satu tujuan yang diemban IFPI sebagai organisasi profesi adalah mencetak dan membentuk kader-kader Fungsional sebagai lokomotif pengadaan barang/jasa di Indonesia menuju pengadaan barang/jasa yang profesional, berintegritas, dan transparan.

“Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah,” sambungnya.

Leo mengungkapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah menetapkan 17 standar LPSE, dalam rangka tercapainya target tingkat kematangan UKPBJ pada level proaktif. Saat ini hanya enam daerah dari 14 kabupaten/kota di Kalteng yang sudah mendapatkan standarisasi penuh yaitu LPSE Provinsi Kalteng; Kabupaten Barito Selatan; Kabupaten Barito Timur; Kabupaten Gunung Mas; Kota Palangka Raya; dan Kabupaten Katingan.

Baca juga : Sekda Nuryakin Hadiri Rakor Persiapan Upah Minimum 2023 secara Virtual

“Untuk itu, diharapkan bagi daerah lainnya yang belum mendapatkan standarisasi secara penuh, pada tahun 2023 segera dapat memenuhi 17 standar tersebut. Saya juga berharap, semoga dengan adanya rapat koordinasi ini, selain menjadi wadah komunikasi antar Fungsional Pengelola PBJ juga sekaligus dapat mengembangkan organisasi UKPBJ, sehingga proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan sebagaimana yang sudah diamanatkan di dalam Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” pungkasnya. [Red]

The post Asisten Ekbang Buka Rakor Pembinaan SDM LPSE Se- Kalteng. appeared first on Kalteng Today.

Dan saat ini hanya enam daerah dari 14 kabupaten/kota di Kalteng yang sudah mendapatkan standarisasi penuh, yaitu LPSE Provinsi Kalteng; Kabupaten Barito Selatan; Kabupaten Barito Timur; Kabupaten Gunung Mas; Kota Palangka Raya; dan Kabupaten Katingan.

Baca juga : Sahli Gubernur Kalteng Hadiri Pertemuan Pembahasan Progres Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Percepatan P3DN

“Untuk itu, diharapkan bagi daerah lainnya yang belum mendapatkan standarisasi secara penuh, pada tahun 2023 segera dapat memenuhi 17 standar tersebut,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung mewakili Sekretaris Daerah Kalteng saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) se-Kalteng, di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Senin (14/11/2022).

Disebutkan Leonard, dengan adanya rapat koordinasi ini, selain menjadi wadah komunikasi antar Fungsional Pengelola PBJ juga sekaligus dapat mengembangkan organisasi UKPBJ, sehingga proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan sebagaimana yang sudah diamanatkan di dalam Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Leo menegaskan, rakor tersebut sangat penting dalam mendukung peningkatan profesionalitas SDM Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang berAKHLAK, dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan transparan dan efisien serta mewujudkan infrastruktur LPSE yang handal dan mandiri dalam rangka mewujudkan Kalteng Makin BERKAH.

Baca juga : Pengadaan Barang dan Jasa Harus Tepat Waktu dan Tepat Mutu

“Dalam rangka memperkuat peran serta dan peningkatan kompetensi pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka diperlukan organisasi yang menaungi para Pejabat Fungsional yaitu Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) yang merupakan Organisasi Profesi untuk Jabatan Fungsional Pengelola PBJ di Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Suharno menyampaikan rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas serta kesamaan pemahaman SDM UKPBJ di Provinsi Kalteng, serta untuk mewujudkan infrastruktur LPSE yang handal dan mandiri untuk menyukseskan pelaksanaan Kalteng Makin BERKAH. [Red]

The post 2023, Semua LPSE Se Kalteng Diharap Penuhi Standarisasi Penuh LKPP appeared first on Kalteng Today.