“Dengan adanya DD dan ADD ke desa-desa di Gumas, maka itu dapat mengurangi angka kemiskinan serta  pengangguran, maka desa harus ada terobosan baru, artinya harus menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya,” ucap Anggota DPRD Gumas Tuah, belum lama ini.

Selain itu lanjut politisi dari Golkar ini meminta, kepada Pemdes agar jangan terpaku dengan infrastruktur saja untuk pembangunan di desa. Maka dengan membuka lapangan pekerjaan lebih meningkatkan kesejahteraan dalam mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran terutama di pedesaan.

Baca Juga : Kades dan BPD Kalau Bisa Sejalan Harap Dewan

“Seharusnya, dalam penggunaan DD atau ADD itu, itu bisa saja membentuk suatu badan usaha milik desa contohnya BUMDes, itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” akuinya

Selain itu, menurut legislator dari dapil III ini menerangkan, tidak ada salahnya kalau infrastruktur yang ada di desa masih kurang bisa ditingkatkan. Akan tetapi, sebagian desa sudah tercapai semua pembangunan jalan dan perkantoran.

“Sebagian desa, sudah memenuhi pembangunan di segi jalan dan bangunan, namun alangkah baiknya, kalau bisa  berdayakan kesejahteraan masyarakat misalnya mengadakan latihan keterampilan untuk peningkatan SDM,” pungkasnya. [Red]

The post Desa Hendaknya Ciptakan Lapangan Pekerjaan appeared first on Kalteng Today.

Anggota DPRD Kabupaten Gumas Yulius Agau menjelaskan, dalam penyelenggaraan (Pemdes) pemerintahan desa , (Kades) kepala desa  dan (BPD) Badan Permusyawaratan Desa ada mempunyai visi dan misi yang sama.

“Kami berharap dengan BPD sebagai pengawas dan bagi penyelenggara pemerintahan desa harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang dan Perda yang berlaku. Maka program desa dan BPD bisa sejalan,” ucap Yuliuas, belum lama ini.

Selain itu, jelas politisi dari dapil-I ini menjelaskan, karena tupoksi dari BPD tersebut yang melekat ialah mempunyai tiga fungsi,  yakni menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran dan mengawasi pemerintahan desa. Begitu juga,  pemdes sebagai mitra sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah.

Baca Juga : Kades dan BPD Kalau Bisa Sejalan Harap Dewan

“Karena desa memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Dia menyebutkan, BPD sebagai unsur pemerintahan desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang undang. Agar kedepan, kata dia, kepala desa tidak terjebak dalam jeratan hukum.

“Dalam menyatakan pendapat atau ketidaksetujuan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD tidak memaksakan kehendak,” terang dia. [Red]

The post Kades dan BPD Kalau Bisa Sejalan Harap Dewan appeared first on Kalteng Today.

Ketua DPRD Gumas Binartha menjelaskan, dalam penyelenggaraan (Pemdes) pemerintahan desa , (Kades) kepala desa  dan (BPD) Badan Permusyawaratan Desa ada mempunyai visi dan misi yang sama.

Baca Juga : Setelah Tiga Hari, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kades se-Bartim Resmi Ditutup Pj Sekda

“Kami berharap dengan BPD sebagai pengawas dan bagi penyelenggara pemerintahan desa harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang dan Perda yang berlaku. Maka program desa dan BPD bisa sejalan,” ucap Binartha, belum lama ini.

Selain itu, jelas politisi dari dapil-II ini menjelaskan, karena tupoksi dari BPD tersebut yang melekat ialah mempunyai tiga fungsi,  yakni menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran dan mengawasi pemerintahan desa. Begitu juga,  pemdes sebagai mitra sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah.

“Karena desa memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Obin sapaannya ini menyebutkan, BPD sebagai unsur pemerintahan desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang undang. Agar kedepan, kata dia, kepala desa tidak terjebak dalam jeratan hukum.

Baca Juga : Kades di Gunung Mas Harus Memiliki Terobosan

“Dalam menyatakan pendapat atau ketidaksetujuan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD tidak memaksakan kehendak,” terang dia.

Obin menambahkan,  jika ada keterangan yang tidak masuk akal mengenai penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pihak BPD bisa melaporkannya kepada Inspektorat.  [Red]

The post Kades dan BPD Kalau Bisa Sejalan Harap Dewan appeared first on Kalteng Today.

“Kami DPRD Gunung Mas sangat prihatin sekali, kalau aparat desa yang terjerat korupsi terkait pengelolaan dana desa yang bersumber dari pemerintah, maka kami menghimbau kepada para kades agar mengelola dana itu sebaik mungkin,” ucap Anggota DPRD Gumas Hermanto, belum lama ini.

Baca Juga : Setelah Tiga Hari, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kades se-Bartim Resmi Ditutup Pj Sekda

Selain itu, menurut politisi Nasdem dan juga berasal dari daerah pemilihan I, Kecamatan Kurun, Mihing Raya, dan Sepang menilai, dana desa menjadi sumber dana yang acapkali menjadi fokus perhatian, setelah terealisasi melalui Udang-undang desa yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut dia, Dana Desa tersebut bergulir dari pusat ke kas desa tentu harus dikelola sebaik mungkin. yang memang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten atau kota.

“Sesuai PP Nomor 60 tahun 2014, dinyatakan bahwa DD harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta utamakan kepentingan masyarakat untuk kemakmuran desa,” ujar dia.

Baca Juga : Kades di Gunung Mas Harus Memiliki Terobosan

Dia kembali menambahkan,  dana desa yang ada tentunya dapat leluasa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas DD, di lain sisi, harus pastikan bahwa perangkat desa atau aparatur desa masing-masing memiliki rasa tanggung jawab juga untuk mengamankan penerimaan negara.

“Sering kali permasalahan di desa yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, utamanya Kades sebagai kuasa pengguna anggaran di sini, maka oknum kades harus menyadari bahwa kepala desa memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan tingkat desa, maka harus dengan RKPDes,” pungkas dia.  [Red]

The post Dana Desa Harus Bisa Dikelola Sebaik Mungkin appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Kades di Gunung Mas Harus Memiliki Terobosan

Pada momen terakhir yang masih berlokasi di Aula Hotel Ade dan Aula Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur itu, Misno menyampaikan terima kasih dan apresiasinya pada para kades yang sudah meluangkan waktu dari awal hingga selesai pelatihan.

Kegiatan ini sendiri, diadakan oleh Bidang IPDKP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMDSos) Bartim, untuk menguatkan kemampuan para kades, dalam tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, manajemen administrasi, dan pengelolaan keuangan plus aset desa.

Baca Juga : Empat Kades dan Lurah Wakili Kalteng di PJA 2025, Gubernur Beri Dukungan

Sebagai pemateri, adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Dua dari Balai Pemerintahan Desa, Yogyakarta, dan dua orang dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Jakarta. Namun di samping mereka, ada pula pemateri lokal, yaitu Pj Sekda Misnohartaku dan Plt Kepala DPMDSos.

“Mantap materinya. Maklum, yang jadi narasumber langsung adalah dari Kemendagri,” komentar Kurniawan, Kepala Desa Ampari Bura, Kecamatan Patangkep Tutui, salah satu peserta.  [Red]

The post Setelah Tiga Hari, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kades se-Bartim Resmi Ditutup Pj Sekda appeared first on Kalteng Today.

“Kami DPRD Gunung Mas sangat prihatin sekali, kalau aparat desa yang terjerat korupsi terkait pengelolaan dana desa yang bersumber dari pemerintah, maka kami mengimbau kepada para kades agar mengelola dana itu sebaik mungkin,” ucap Anggota DPRD Gumas Gumas Dawinson Concon, Minggu (16/11/2025).

Baca Juga : Ingatkan Kelola Dana Desa Sesuai Aturan

Selain itu, menurut politisi Perindo yang berasal dari daerah pemilihan I, Kecamatan Kurun, Mihing Raya, dan Sepang menilai, dana desa menjadi sumber dana yang acapkali menjadi fokus perhatian, setelah terealisasi melalui Udang-undang desa yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut dia, Dana Desa tersebut bergulir dari pusat ke kas desa tentu harus dikelola sebaik mungkin. yang memang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten atau kota.

“Sesuai PP Nomor 60 tahun 2014, dinyatakan bahwa DD harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta utamakan kepentingan masyarakat untuk kemakmuran desa,” ujar Concon sapaannya akrabnya ini.

Baca Juga : Dana Desa Harus Bisa Dikelola Sebaik Mungkin

Concon menambahkan,  dana desa yang ada tentunya dapat leluasa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas DD, di lain sisi, harus pastikan bahwa perangkat desa atau aparatur desa masing-masing memiliki rasa tanggung jawab juga untuk mengamankan penerimaan negara.

“Sering kali permasalahan di desa yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, utamanya Kades sebagai kuasa pengguna anggaran di sini, maka oknum kades harus menyadari bahwa kepala desa memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan tingkat desa, maka harus dengan RKPDes,” pungkas dia.  [Red]

The post Dana Desa Harus Bisa Dikelola Sebaik Mungkin appeared first on Kalteng Today.

“Menurut kita dalam membangun ekonomi desa menuju desa maju,mandiri dan sejahtera itu semua kades harus memiliki terobosan baru atau inovasinya,” ungkap Ketua DPRD Gunung Mas Binartha, Jumat (14/11/2025).

Karena menurut dia, Obin menyebut, pembangunan di Gumas harus mampu menggerakkan dan memberdayakan warga desanya untuk bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal setempat melalui terobosan untuk bisa menghasilkan produk unggulan berkualitas yang memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga :  Empat Kades dan Lurah Wakili Kalteng di PJA 2025, Gubernur Beri Dukungan

“Produk unggulan itu bisa dikembangkan khusus di desa sesuai dengan SDA yang tersedia,seperti di sektor pertanian, perikanan, peternakan,kerajinan dan lainnya,” terang dia.

Dia mencontohkan lagi, misalnya seperti souvenir unik dan  oleh-oleh makanan khas maupun produk unggulan lain diiklankan melalui media sosial maupun media digital untuk pemasaran seperti e-commerce.

“Untuk membantu produksi dan pemasaran, kepala desa dapat melibatkan koperasi maupun Bumdes yang ada dengan kemasan produk yang menarik dan berkualitas,” tandas Binartha. [Red]

The post Kades di Gunung Mas Harus Memiliki Terobosan appeared first on Kalteng Today.

“Kami DPRD Gunung Mas sangat prihatin sekali, kalau aparat desa yang terjerat korupsi terkait pengelolaan dana desa yang bersumber dari pemerintah, maka kami mengimbau kepada para kades agar mengelola dana itu sebaik mungkin,” ucap Anggota DPRD Gumas Gumas Neni Yuliani, Jumat (31/10/2025).

Baca Juga :  Gunakan Dana Desa Sesuai Peruntukan

Selain itu, menurut politisi Demokrat yang berasal dari daerah pemilihan I, Kecamatan Kurun, Mihing Raya, dan Sepang menilai, dana desa menjadi sumber dana yang acapkali menjadi fokus perhatian, setelah terealisasi melalui Udang-undang desa yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut dia, Dana Desa tersebut bergulir dari pusat ke kas desa tentu harus dikelola sebaik mungkin. yang memang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten atau kota.

“Sesuai PP Nomor 60 tahun 2014, dinyatakan bahwa DD harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta utamakan kepentingan masyarakat untuk kemakmuran desa,” ujar Neni.

Baca Juga : Dana Desa Harus Bisa Dikelola Sebaik Mungkin

Ia menambahkan,  dana desa yang ada tentunya dapat leluasa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas DD, di lain sisi, harus pastikan bahwa perangkat desa atau aparatur desa masing-masing memiliki rasa tanggung jawab juga untuk mengamankan penerimaan negara.

“Sering kali permasalahan di desa yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, utamanya Kades sebagai kuasa pengguna anggaran di sini, maka oknum kades harus menyadari bahwa kepala desa memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan tingkat desa, maka harus dengan RKPDes,” pungkas Neni.  [Red]

The post Dana Desa Harus Bisa Dikelola Sebaik Mungkin appeared first on Kalteng Today.

Ketua DPRD Gumas Binartha menjelaskan, dalam penyelenggaraan (Pemdes) pemerintahan desa , (Kades) kepala desa  dan (BPD) Badan Permusyawaratan Desa ada mempunyai visi dan misi yang sama.

Baca Juga : Kades Turan Amis Ucapkan Syukur, Lomba Karaoke tingkat Desa Berjalan Sukses

“Kami berharap dengan BPD sebagai pengawas dan bagi penyelenggara pemerintahan desa harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang dan Perda yang berlaku. Maka program desa dan BPD bisa sejalan,” ucap Binartha, Rabu (29/10/2025).

Selain itu, jelas politisi dari dapil-II ini menjelaskan, karena tupoksi dari BPD tersebut yang melekat ialah mempunyai tiga fungsi,  yakni menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran dan mengawasi pemerintahan desa. Begitu juga,  pemdes sebagai mitra sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah.

“Karena desa memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Obin sapaannya ini menyebutkan, BPD sebagai unsur pemerintahan desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang undang. Agar kedepan, kata dia, kepala desa tidak terjebak dalam jeratan hukum.

Baca Juga : Alwi Resmi Jabat Kades PAW Desa Banyu Landas

“Dalam menyatakan pendapat atau ketidaksetujuan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD tidak memaksakan kehendak,” terang dia.

Obin menambahkan,  jika ada keterangan yang tidak masuk akal mengenai penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pihak BPD bisa melaporkannya kepada Inspektorat. [Red]Kuala Kurun

The post Kades dan BPD Kalau Bisa Sejalan Harap Dewan appeared first on Kalteng Today.

“Kita berharap kepada seluruh kades agar memperhatikan pelayanan kepada masyarakat.  Karena Kades lah, yang harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah.  Memang bagi setiap warga dan mereka berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik,” ucap Wakil Ketua DPRD Gumas Nomi Aprilia, Jumat (11/07/2025).

Baca Juga :  Agustiar Sabran Pastikan Pelayanan Aparatur di DPTSP Kalteng Berjalan Sesuai Aturan

Ia kembali menekankan, kepada ratusan Kades agar  menjadi pemimpin yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Lalu,bangunlah kebersamaan dan gotong royong harus menjadi dasar dalam setiap langkah yang diambil.

“Saya percaya, dengan dedikasi dan kerja keras dari semua  Kades yang berkolaborasi dengan BPD, mereka pasti  bisa mewujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

Baca Juga : Butuh Strategi Pencegahan Korupsi Pelaksanaan Pelayanan Publik

Politisi dari Dapil I ini menambahkan,  diharapkan semua kades dapat bekerja sama, bergotong royong, dan terus menjaga semangat kebersamaan dalam membangun desa. Karena menurut dia, Tantangan yang dihadapi mungkin tidak mudah, tetapi dengan kerja keras dan kerja sama yang baik, dia meyakini desa dapat mengatasinya.

“Harapan kami kepada semua Kades dan BPD agar bisa memberikan yang terbaik bagi desa yang dipimpin mereka, dan perlu diketahui juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis, perlu kolaborasi,” tandas ibu dua anak ini.  [Red]

The post Kades Harus Berikan Pelayanan Cepat, Tepat, dan Ramah appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga :  Pj Bupati Lantik 4 Pj Kades dan Tiga Anggota BPD di Gumas

” Pelantikan ini berlangsung di Gedung Salawah Kasongan. Saya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan daerah,” Katanya, Kamis (2/1/2024)

Menurutnya, kepala desa memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas dan kemajuan desa. Dengan dilantiknya kepala desa yang baru, saya berharap pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal, dan perlu dingat jangan ingin dilayani melainkan menjadi Pelayan untuk masyarakat.

Ia juga berpesan kepada kepala desa yang baru agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Selain pelantikan kepala desa, perpanjangan masa jabatan BPD juga menjadi bagian penting dalam tugas pemerintahan desa.

“ BPD memiliki fungsi strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga :  Kades dan BPD Sebagai Pelayan ke Masyarakat Diharuskan Terbaik

Menurutnya, pelantikan dan pengukuhan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya penggantian dan perpanjangan masa jabatan ini, diharapkan desa-desa di Kabupaten Katingan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.  [Red]

The post Pemerintah Desa Harus Pegang Janji appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga :  Pj Bupati Pimpin Pengambilan Sumpah Janji PAW BPD Pulang Pisau

“Pelantikan Pj. Kades dan Peresmian anggota BPD PAW ini merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ungkap Herson B. Aden di kantor bupati setempat, Senin (2/12/2024).

Menurut dia, momentum ini tidak hanya menandai awal tugas bagi para pejabat yang baru dilantik, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa, menjaga stabilitas pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Adapun Pj Kades yang di lantik yakni Panjung di Desa Parempei, Suhadi Tawar di Luwuk Langkuas, Rawan di Fajar Harapan, dan Agus Salim di Desa Kuayan dan Anggota BPD Badie di Desa Batu Puter, Wahyudi di Desa Batu Tangkoi, dan Wader di Desa Korik,” tutur dia.

Untuk itu Herson mengajak, agar  menjadikan momen ini sebagai pijakan untuk mewujudkan desa yang lebih maju, transparan, dan akuntabel dalam segala aspek pemerintahan. Sehingga, mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, diperlukan sinergi yang kuat antara kepala desa, BPD, dan seluruh elemen masyarakat.

Baca Juga :  Kades dan BPD Sebagai Pelayan ke Masyarakat Diharuskan Terbaik

Herson menambahkan, tata kelola yang baik adalah kunci untuk menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan secara efektif. Terlebih lagi, jalankan tugas dengan integritas tinggi, senantiasa berorientasi pada pelayanan publik, dan patuhi aturan yang berlaku.

“Disini saya mengingatkan kembali peran dan fungsi strategis yang saudara emban. Dan saudara adalah motor penggerak pembangunan di desa, pelayan masyarakat, serta penentu arah kebijakan desa yang berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas dia.  [Red]

The post Pj Bupati Lantik 4 Pj Kades dan Tiga Anggota BPD di Gumas appeared first on Kalteng Today.

Saat ditemui di rumahnya, Kurniawan membenarkan hal tersebut. Semula memang ada lahan, tapi karena faktor jarak, maka pihaknya mencari alternatif lain yang lebih memungkinkan.

Baca Juga : DPRD Seruyan Dukung Pembangunan Mal Pelayanan Publik

“Kami memang berencana membangun SMP Satu Atap, khususnya untuk penambahan ruangan. Namun belum ada lahan yang dekat dengan bangunan yang sudah ada,” ujarnya tadi (Rabu, 20/11/2024)

Menurut Kurniawan, dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, beberapa saat yang lalu sudah meminta bantuan padanya untuk ketersediaan lahan tersebut.

“Dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas, Pak Sabai SPd, untuk membicarakan hal ini. Sementara dari pihak aparat desa dan warga, tentunya mendukung rencana pihak pemerintah daerah melalui dinas,” imbuhnya.

Baca Juga : Konferensi Cendekiawan dan akademisi Katolik Kalteng Hasilkan Rekomendasi Kesinambungan Pembangunan

Sekadar catatan, Ampari Bura dulunya merupakan dusun, yang kemudian dikeluarkan menjadi desa. Jika dulu dikenal sebagai salah satu lokasi yang jauh dan sunyi, kini tidak ada lagi keterisoliasian di sana, karena telah dibukanya semua akses.

Bahkan, bangunan Kantor Kepala Desa Ampari Bura pun, boleh dibilang sebagai bangunan terkeren se-Kecamatan Patangkep Tutui. Maka tidak salah, jika dalam bidang pendidikan, sang kepala desa juga memikirkan sarana prasarana yang lebih meningkat lagi. [Red]

The post Kades Ampari Bura Perjuangkan Lahan Untuk Penambahan Ruangan SMP Satu Atap appeared first on Kalteng Today.

“Kami sangat prihatin sekali dengan aparat desa yang terjerat korupsi terkait pengelolaan dana desa yang bersumber dari pemerintah, maka kami mengimbau kepada para kades agar mengelola dana itu sebaik mungkin,” ucap Anggota DPRD Gumas Darwinson Concon,Minggu (17/11/2024).

Baca Juga : Kades Diingatkan untuk Tidak Gunakan Kewenangan

Selain itu, menurut politisi berasal dari daerah pemilihan I, Kecamatan Kurun, Mihing Raya, dan Sepang menilai, dana desa menjadi sumber dana yang acapkali menjadi fokus perhatian, setelah terealisasi melalui Udang-undang desa yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut dia, Dana Desa tersebut bergulir dari pusat ke kas desa tentu harus dikelola sebaik mungkin. yang memang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten atau kota.

“Sesuai PP Nomor 60 tahun 2014, dinyatakan bahwa DD harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta utamakan kepentingan masyarakat untuk kemakmuran desa,” ujar Concon.

Baca Juga : Kades Simpang Bangkuang Support Generasi Muda Desanya Membuat Terobosan

Ia menambahkan, dana desa yang ada tentunya dapat leluasa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas DD, di lain sisi, harus pastikan bahwa perangkat desa atau aparatur desa masing-masing memiliki rasa tanggung jawab juga untuk mengamankan penerimaan negara.

“Sering kali permasalahan di desa yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, utamanya Kades sebagai kuasa pengguna anggaran di sini, maka oknum kades harus menyadari bahwa kepala desa memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan tingkat desa, maka harus dengan RKPDes,” pungkas Concon. [Red]

The post Dana Desa Harus Bisa Dikelola Sebaik Mungkin appeared first on Kalteng Today.

“Kami mengimbau semua Kades yang ada di tempat kita ini, agar menggunakan dana dari DD maupun ADD. Harus sesuai peruntukannya, sehingga tidak terjadi kesalahan yang muncul seperti adanya korupsi,” ucap Anggota DPRD Gunung Mas Darwinson Concon, Kamis (14/11/2024).

Baca Juga :  ADD dan DD untuk Pembangunan dan Kebutuhan Desa

Menurut dia, rata-rata dari Kades tersebut banyak yang tidak mengetahui tata cara pemanfaatan dari dana desa yang dikucurkan tersebut. Maka, kata dia, mumpung belum berakhir di tahun 2022 ini, dirinya mengingatkan para kades agar selalu tertib dalam mengatur APBdes mereka.

Lalu, jelasnya, bagi para kades baik yang baru ataupun yang sudah lama menjadi kades agar mempedomani Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Sehingga, hal itu sebagai pedoman untuk mencegah pelanggaran dari ketentuan yang berlaku.

Baca Juga :  Dinas Hanpang Tandatangani Addendum Jual Beli Beras dengan Perum Bulog Kanwil Kalteng

“Didalam Permendagri itu semuanya telah diatur dan tidak boleh lagi seenaknya dalam menggunakan dana desa, dan itu da harus sesuai dengan juknis dan peruntukanya,” ujarnya.

Concon menambahkan, dalam membuat surat pertanggungjawaban harus sesuai, dan tidak boleh asal-asalan. Maka harus diperhatikan betul diawal tahun untuk perencanaanya. Sehingga, kedepan harus sesuai dengan proposal pengajuan dan petunjuk teknisnya. [Red]

The post Gunakan Dana Desa Sesuai Peruntukan appeared first on Kalteng Today.

“Kami DPRD, mengingatkan dengan semua kades, jangan sampai menyalahgunakan kewenangan anda dalam mengelola keuangan desa, artinya itu tidak akan terbentur dengan aparat penegak hukum,” kata Ketua DPRD Gumas Binartha, Jumat (1/11/2024).

Baca Juga :  ADD dan DD untuk Pembangunan dan Kebutuhan Desa

Selain itu, jelas dia, adanya kebijakan dari Pemkab Gumas melalui alokasi dana desa (ADD) serta adanya kebijakan pusat melalui dana desa (DD). Hal itulah, jelas dia, harus diikuti sesuai dengan prosedur serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam pemahaman kami, kedudukan tugas, fungsi, hak dan kewajiban saudara sebagai Kades, juga ikuti mekanisme yang ada agar pelaksanaan roda Pemdes, dapat berjalan efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik serta benar,” jelas dia.

Baca Juga :  Dinas Hanpang Tandatangani Addendum Jual Beli Beras dengan Perum Bulog Kanwil Kalteng

Untuk itulah, sambung Obin menambahkan, teruslah belajar dan lakukan koordinasi, mengingat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan desa selalu berubah-ubah. Hal itu sebenarnya, merupakan untuk arah yang lebih baik.

“Kami selalu mengingatkan bagi semua kades agar tetap memiliki hati melayani. Lalu, kalau bisa satukan kembali perbedaan di masyarakat, sebab saudara sudah bagian dari pelayan masyarakat,” pungkas dia.  [Red]

The post Kades Diingatkan untuk Tidak Gunakan Kewenangan appeared first on Kalteng Today.

Meski begitu, gebrakannya dalam memimpin desa cukup mengundang salut. Belum lama menjabat, Seno sudah membuat gebrakan dengan merayakan ulang tahun desa secara meriah dan cukup “wah”, dengan menggelar pula Turnamen Terbuka Bola Voli Kades Simpang Bangkuang Cup 2024, yang diikuti banyak desa di berbagai kecamatan.

Baca Juga :

“Untuk peserta putra, ada 14 tim. Dan putri ada 20 tim. Biaya kita gabungkan dari hasil pendaftaran peserta, kas desa, serta sponsorship. Ya, ini memang yang pertama kalinya terselenggara di Simpang Bangkuang. Dan kita lihat antusiasme masyarakat sangat luar biasa,” kata Seno kepada Kaltengtoday.com, Kamis, (17/10/2024).

Masih menurut Seno, event tersebut dimaksudkannya untuk memacu semangat generasi muda di desanya dalam berkarya.

Baca Juga :

“Khususnya dalam bidang olahraga. Namun tak hanya sebatas itu, saya akan tetap support bidang-bidang lainnya. Karena SDM generasi muda harus ditunjang. Kaum muda, harus berani membuat terobosan,” ujar Seno lagi.  [Red]

The post Kades Simpang Bangkuang Support Generasi Muda Desanya Membuat Terobosan appeared first on Kalteng Today.

“Karena mereka Kades ini sebelumnya sudah mengadakan ikrar bersama dan itu dihadiri dan dibuka langsung oleh Bapak Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran. Hal inilah mereka supaya selalu mengutamakan netralitas mereka di Pilkada tahun ini,” ucap Pj Bupati Herson B Aden, Rabu (9/10/2024).

Baca Juga :  Dewan Dorong ASN Tatap Netral di Pilkada

Menurut dia, netralitas mereka ini beda dengan ASN ada batasan-batasan yang harus dilakukan oleh mereka. Sehingga kata pria berkumis tebal ini menegaskan, kades ini memang ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan kepada mereka tanggungjawab.

“Kades ini sebenarnya beda dengan ASN, mereka ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan seperti netral di Pilkada ini, kalau ASN semua tidak diperbolehkan,” tegas Herson.

Baca Juga :  Dewan Dorong ASN Tatap Netral di Pilkada

Selain itu, dirinya mengakui bangga karena didalam kegiatan ikrar bagi ratusan  Kades dan lurah itu dibuka langsung oleh Gubernur Kalteng. Sehingga, sangat baik dilaksanakan oleh kepala desa yang ada di Gunung Mas.

“Disitulah Gubernur kita langsung menjelaskan bagaimana pembangunan di Kalteng, bagaimana keterlibatan Kades, dan bagaimana keterlibatan lurah di Pilkada dan memang setiap orang punya hak menentukan pilihan mereka,” tandas dia. [Red]

The post Pj Bupati Ingatkan Kades Harus Netral di Pilkada appeared first on Kalteng Today.

” Satu hal penting yang perlu saya ingatkan, ketika menyongsong momentum demokrasi ini menjadi suatu harapan dari seluruh masyarakat agar pemilihan serentak bisa menjadi wahana pemenuhan hak-hak politik masyarakat secara langsung, inklusif dan demokratis, ” Katanya, Sabtu (28/9/2024).

Menurutnya, pemilihan serentak harus dilaksanakan sesuai asas pemilu yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karena itu, peran kepala desa dan lurah sangatlah penting dalam memastikan penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Baca Juga :  Hero Imbau Tokoh Agama Bisa Menjaga Netralitas

Untuk dapat mewujudkan itu, semua kepala desa dan lurah haruslah dibekali pengetahuan yang cukup tentang kepemiluan, termasuk larangan- larangan yang tidak boleh dilakukan sehingga dalam menjalankan tugasnya, dapat bekerja secara profesional dan sesuai aturan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Yosafat Erictovia Kawung mengatakan, terkait dengan netralitas dirinya ingin mengajak kepala desa dan kelurahan agar jangan salah kaprah terkait aturan netralitas.

Baca Juga :  Pemkab Gumas Gelar Ikrar Bersama Mengenai Netralitas ASN di Pilkada

” Tidak ada sedikitpun untuk mengekang hak politiknya kepala desa dan lurah dalam menentukan sikap dan pilihan. Hak pilih itu masih ada, hanya saja dalam kita melaksanakan hak ini sudah diberikan melalui ketentuan Undang-Undang tetapi tentu harus ada rambu-rambu yang harus kita patuhi, ” Pungkasnya. [Red]

The post Pj Bupati katingan : Kepala Desa dan Lurah Wajib Menjaga Netralitas di Pilkada 2024 appeared first on Kalteng Today.

Tapi tak jarang, ada beberapa tipe pimpinan yang suka melakukan sendiri tugas di lapangan, di saat waktu memungkinkan. Seperti yang dilakukan kepala desa satu ini.

Baca Juga : DKPP Seruyan Diminta Tepat Sasaran dalam Penyaluran Bantuan Bibit Ternak

Tanpa risih atau jengah lantaran jabatannya, Kepala Desa Rodok, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Jaro Lelong Tuah, turun langsung membagikan bibit sayur-mayur ke warganya yang terbagi di 5 rukun tetangga (RT).

“Dari jam 3 pagi tadi, malah. Kami angkut dan bagikan langsung ke warga,” celetuknya sambil tertawa, tadi, Minggu, (22/9/2024).

Dalam pendistribusian bibit tersebut, Jari bahkan menyetir sendiri mobil pick up-nya, dibantu Ketua RT 1, Syaiful, yang bertugas menurunkan bibit-bibit tersebut.

Baca Juga : Bibit Unggul Olahraga di Palangka Perlu Keseriusan Pembinaan

Menurut Jaro, ini adalah agenda desa untuk membantu program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. Di samping bibit sayuran, Pemdes Rodok juga membagikan tambahan bibit tanaman apotik hidup berupa lengkuas dan jahe.

“Kami menyediakan 500 bibit, terdiri dari tiga varian, yaitu cabai, seledri atau yang di sini lebih dikenal dengan istilah “daun sop”, serta tomat. Ditambah bibit jahe dan lengkuas. Dan ini kita edarkan dengan sistem door to door. Artinya, langsung antar ke rumah-rumah warga,” imbuhnya lagi. [Red]

The post Bagikan Bibit Sayuran, Kades Rodok Turun Langsung ke Lapangan appeared first on Kalteng Today.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan membantu penanggulangan kemiskinan.

“Kita berharap pemdes bisa meningkatkan program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di desanya masing-masing,” kata Zuli Eko, Jumat (6/9/2024)

Ia menjelaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat desa dapat berkontribusi secara signifikan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Baca Juga : Laksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), PT TKS Bagikan Obat Abate di Desa Kalamus

Dengan adanya berbagai inisiatif pemberdayaan, masyarakat desa dapat memperoleh akses ke peluang ekonomi yang lebih luas, sehingga kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan.

“Program pemberdayaan masyarakat desa bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat,” jelas Zuli Eko.

Lebih lanjut, ia berharap kepala desa dapat berperan aktif dalam menggerakkan potensi masyarakat dan sumber daya yang ada di desa untuk menciptakan program-program yang berkelanjutan dan bermanfaat.[Red]

The post Ketua Sementara DPRD Seruyan Minta Perbanyak Program Pemberdayaan Masyarakat Desa appeared first on Kalteng Today.

Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas meminta kepada mereka Kades dan BPD agar harus memberikan pelayanan cepat, tepat, dan ramah. Sehingga, setiap warga mendapatkan pelayanan terbaik.

Baca Juga : Kades Harus Gunakan Dana Desa Sesuai Peruntukan

“Dengan dilakukannya perpanjangan masa jabatan Kades dan BPD ini, kita berharap agar pentingnya pelayanan kepada masyarakat. Saudara sebagai kades dan BPD harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Setiap warga berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik,” ucap Wakil Ketua DPRD Gumas Nomi Aprilia, Jumat (6/9/2024).

Kembali Nomi menekankan kepada Kades , agar menjadi pemimpin yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan siap melayani dengan sepenuh hati. Selain itu, ada kebersamaan dan gotong royong harus menjadi dasar dalam setiap langkah yang diambil.

“Saya percaya, dengan dedikasi dan kerja keras dari semua pihak, kita akan dapat mewujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera,” tutur srikandi PDIP ini.

Baca Juga : 99 Kades di Bartim Mendapat Perpanjangan Jabatan

Terpisah Pj Bupati Gumas Herson B Aden kembali mengingatkan, supaya pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban desa. Begitu juga, menjelang pesta demokrasi rakyat saat ini, dirinya ingin mengajak semua untuk jaga persatuan dan kesatuan di desa.

“Perbedaan adalah hal yang wajar, namun jangan biarkan perbedaan memecah belah kita. Pemdes, harus mampu menjadi pemersatu yang menjembatani berbagai kepentingan, dan menciptakan suasana harmonis di tengah masyarakat,” pungkas mantan dosen di UPR ini. [Red]

The post Kades dan BPD Sebagai Pelayan ke Masyarakat Diharuskan Terbaik appeared first on Kalteng Today.

Anggota DPRD Gumas Sahriah mengatakan sebagai contoh yang sering terjadi, ketika diperiksa oleh pihak berwajib, kebanyakan sebagian perkara yang ditemukan manfaatnya, banyak yang tidak sesuai. Sehingga sering terjadi kesalahan dan muncul tindakan korupsi.

Baca Juga :  Polres Barsel Serahkan Terduga Tersangka Tipikor Pengadaan Alkes ke Kejari

“Ternyata kalau dari hasil pemeriksaan Kejaksaan, ataupun penyidikan Polisi, pemanfaatan atas APBDes sebagian desa itu amburadul, dan sampai bisa disalahgunakan,” ucap Sahriah, Kamis (5/9/2024).

Karena menurut dia, rata-rata dari Kades tersebut banyak yang tidak mengetahui tata cara pemanfaatan dari dana desa yang dikucurkan tersebut. Maka, kata dia, mumpung di pertengahan tahun ini, dirinya mengingatkan para kades agar selalu tertib dalam mengatur APBdes mereka.

Baca Juga :  Kejari Kapuas Tetapkan 2 Tersangka Tipikor Perencanaan RS Pratama Pujon

Kemudian, ujar srikandi Politisi dari Gerindra ini menyebutkan, bagi para kades baik yang baru ataupun yang sudah lama menjadi kades agar mempedomani Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

“Disitu diatur dan tidak boleh lagi seenaknya dalam menggunakan dana desa itu, harus sesuai dengan peruntukannya,” sarannya. [Red]

The post Kades Harus Gunakan Dana Desa Sesuai Peruntukan appeared first on Kalteng Today.

Anggota DPRD Gumas Sahriah mengatakan sebagai contoh yang sering terjadi, ketika diperiksa oleh pihak berwajib, kebanyakan sebagian perkara yang ditemukan manfaatnya, banyak yang tidak sesuai. Sehingga sering terjadi kesalahan dan muncul tindakan korupsi.

Baca Juga :  Kejaksaan Negeri Kapuas Tetapkan 4 Tersangka Tipikor

“Ternyata kalau dari hasil pemeriksaan Kejaksaan, ataupun penyidikan Polisi, pemanfaatan atas APBDes sebagian desa itu amburadul, dan sampai bisa disalahgunakan,” ucap Sahriah, Kamis (5/9/2024).

Karena menurut dia, rata-rata dari Kades tersebut banyak yang tidak mengetahui tata cara pemanfaatan dari dana desa yang dikucurkan tersebut. Maka, kata dia, mumpung di pertengahan tahun  ini, dirinya mengingatkan para kades agar selalu tetib dalam mengatur APBdes mereka.

Kemudian, ujar srikandi Politisi dari Gerindra ini menyebutkan, bagi para kades baik yang baru ataupun yang sudah lama menjadi kades agar mempedomani Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

“Disitu diatur dan tidak boleh lagi seenaknya dalam menggunakan dana desa itu, harus sesuai dengan peruntukannya,” sarannya.

Baca Juga :  Kejari Kapuas Tetapkan 2 Tersangka Tipikor Perencanaan RS Pratama Pujon

Selanjutnya, jelas dia, dalam membuat surat pertanggungjawaban harus sesuai, dan tidak boleh abal-abal. Maka harus diperhatikan betul diawal tahun untuk perencanaanya. Sehingga, harus sesuai dengan proposal pengajuan dan petunjuk teknisnya.

“Dari kasus yang kita tangani senjata Kades, mengandalkan staf di desa. Padahal mereka itu tidak terima gaji, ini yang harus diperhatikan betul-betul. Maka kalau diperiksa oleh aparat misalnya ada temuan maka yang terdampak yaitu desa itu sendiri,” pungkasnya. [Red]

The post Kades Harus Gunakan DD dan ADD Sesuai Peruntukan appeared first on Kalteng Today.

Menurutnya Bumdes sendiri merupakan sarana untuk Meningkatkan kreativitas masyarakat setempat. Membuka peluang usaha ekonomi produktif bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Serta melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif.

“Termasuk juga untuk menyediakan beragam usaha untuk menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa itu sendiri, nah selama ini kita di Kotim ini masih belum terlihat Bumdes ini bisa menjadi tumpuan bagi masyarakat kedepannya, sehingga perlu kita dorong,” ungkapnya, Rabu, (21//2024).

Baca Juga :  Perlu Peningkatan PADesa dengan ada Bumdes

Ia juga menekankan, selama ini Bumdes di desa yang ada di daerah ini terkesan mati suri, dan belum mampu memberikan kontribusi yang besar bagi desa maupun masyarakat di desanya masing-masing. Untuk itu dia berharap agar Bumdes kedepannya lebih dimaksimalkan segala bentuk progresnya sesuai potensi yang ada di desa tersebut.

“Sebenarnya bukan masalah potensial atau tidaknya, tetapi mau atau tidaknya berkembang melalui Bumdes itu sendiri, hal ini yang harusnya menjadi persoalan yang harus di evaluasi baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah kita kedepannya,” tandasnya.

Baca Juga :  Desa Teluk Betung Wakili Barsel Ikuti Lomba BUMDes Tingkat Provinsi

Disisi lain dia juga berharap agar DPMdes Kotim terus bergerak membantu desa-desa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas Bumdes di Kotim ini kedepannya.

“Bumdes ini sulit maju kalau tidak di gerakkan melalui kabupaten, artinya di berikan dukungan dan falsiltas, karena usaha atau potensi usaha erat kaitannya dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, disitu benang merah yang harus di perhatikan,” tutupnya. [Red]

The post Legislatif Dorong Bumdes Dimaksimalkan Untuk Mendongkrak Ekonomi Desa appeared first on Kalteng Today.

Kepala Kejaksaan Negeri Katingan, Subari Kurniawan melalui Kasi Pidsus Hadiarto mengatakan, kepala desa Sabaung resmi ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, atau subsider pasal 3 dengan hukuman minimal 1 tahun.

” JAR diduga melakukan sejumlah modus korupsi, termasuk kegiatan pembangunan fiktif, penyelewengan dana bantuan dan operasional, serta perjalanan dinas fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” Katanya, Minggu (18/7/2024).

Baca Juga :  Kejari Kapuas Tetapkan 2 Tersangka Tipikor Perencanaan RS Pratama Pujon

Menurutnya, proses penanganan kasus perkara ini memakan waktu cukup lama. Lantaran, disebabkan oleh proses audit investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan, guna mengembalikan kerugian negara dan melengkapi administrasi yang belum tuntas.

“ Selama lebih dari 60 hari sejak rekomendasi Inspektorat dikeluarkan, tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Desa Sabaung. Akhirnya, kami meminta Inspektorat untuk menghitung kerugian keuangan negara, yang mencapai sekitar Rp 950 juta untuk tiga tahun anggaran, yaitu 2020, 2021, dan 2022,” bebernya.

Mengacu pada pemeriksaan dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Katingan, kepada desa ini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) anggaran desa.

Baca Juga :  Erlin Hardi Pimpin Rapat Koordinasi Fakta Integritas Pencegahan Tipikor

” Sebelumnya, pada Juli 2023 lalu puluhan warga Desa Sabaung sempat melakukan aksi demo di halaman kantor Kejaksaan Negeri Katingan. Massa juga melaporkan kepala desa terkait Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) anggaran dana desa, ” Sebutnya.

Akibat perbuatan itu, JAR kini harus mendekam di balik jeruji besi. Usai penetapan status tersangka, tersangka langsung dibawa ke RSUD Mas Amsyar Kasongan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya ditahan di Rutan Palangka Raya.  [Red]

The post Diduga Korupsi Anggaran Desa, Kades Sabaung Ditetapkan Tersangka appeared first on Kalteng Today.

“Oleh sebab itu, saya berharap Kepala Desa (Kades) mampu menggunakan anggaran tersebut untuk pembangunan bisa berjalan maksimal sesuai ketentuan,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Murung Raya (Mura), H Mariyanto, Kamis (15/8/2024).

Dia mengatakan, sejumlah desa yang mengalami penambahan ADD juga harus bisa dimanfaatkan pemerintah desa dalam mewujudkan perekonomian desa yang kuat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, semua kades harus menggunakan ADD, dalam percepatan pembangunan desa dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Baca Juga : ADD dan DD untuk Pembangunan dan Kebutuhan Desa

“Kami ingin kades mengelola ADD itu dengan jujur dan transparan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan desa, serta hindari penyalahgunaan ADD. Itu harus dilakukan dengan integritas yang baik,” jelas Politisi PPP itu.

H Mariyanto mengimbau kades untuk tidak malu bertanya terkait administrasi ADD kepada kecamatan dan dinas terkait, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan desa.

“Kalau kades mampu memahami dan mematuhi administrasi dalam pengelolaan ADD, maka potensi pelanggaran bisa ditekan dan tidak ada kades yang masuk penjara karena menyalahgunakan keuangan desa,” terangnya. [Red]

The post Kades Diminta Gunakan ADD untuk Perkuat Ekonomi Desa Melalui Pembangunan appeared first on Kalteng Today.

” Semoga pengukuhan ini dapat menjadikan suntikan semangat bagi kepala desa dalam memajukan desa masing-masing yang pada muaranya dapat mendukung kemajuan kabupaten Katingan. Perpanjangan masa jabatan ini harus dimaknai sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri kearah perubahan yang lebih baik,” Katanya, Rabu (7/8/2024)

Baca Juga : Tingkatkan ILP Untuk Kebutuhan Pelayanan

Ia meminta, isilah kesempatan dua tahun ke depan sebaik mungkin dalam melayani kepentingan masyarakat di wilayah desanya masing-masing dengan program- program yang tentunya sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pelaksanaan tugas kepala desa dan badan permusyawaratan desa harus diiringi dengan integritas dan profesionalisme agar pembangunan desa dapat optimal

Dengan demikian, kepala desa harus mampu memahami aturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, partisipatif, efektif dan efisien serta menjaga etika di lingkungan masyarakat serta menghindari permasalahan hukum, sebagai modal penting suksesnya pembangunan desa.

Baca Juga : Legislator ini Ingatkan Pj Bupati Baru Optimalkan Pelayanan Masyarakat dan Turut Sukseskan Pilkada

Menurutnya, pengukuhan ini dilakukan dengan orientasi pembangunan yang berjenjang dan selaras, dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa seluruh perencanaan pembangunan desa dan penganggarannya harus selaras dan bersinergi dengan kabupaten.

” Kiranya perencanaan tersebut agar dapat di review dengan baik dan mengacu pada RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Katingan. Saya harap seluruh pemerintah desa harus mampu menghindari kesalahan sekecil apapun dalam pengelolaan keuangan dengan etika pengelolaan keuangan pemerintah yang baik serta transparan dan akuntabel, ” Pungkasnya. [Red]

The post Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Harus Mampu Berikan Pelayanan appeared first on Kalteng Today.

Pj Bupati Bartim Indra Gunawan SE MPA mengatakan bahwa pengukuhan ini merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-undang terkait desa.

Baca Juga : Dampak Covid-19, DPMD Masih Menunggu Arahan Pimpinan Terkait Pelantikan Kades Kotim

“Semua kades di Bartim, kecuali Kades Pinang Tunggal di Kecamatan Pematang Karau, dikukuhkan secara resmi hari ini. Saya harap 99 kades yang masa jabatannya diperpanjang, dari 6 tahun jadi 8 tahun, bisa bekerja lebih maksimal dan optimal,” papar Indra Gunawan.

Pria yang masih merupakan salah satu pejabat di Kemendagri ini, juga mengungkapkan keinginannya agar pembangunan di Bartim bisa lebih ditingkatkan lagi. [Red]

The post 99 Kades di Bartim Mendapat Perpanjangan Jabatan appeared first on Kalteng Today.

“Begitu juga menjelang pesta demokrasi rakyat saat ini, saya ingin mengajak kita untuk jaga persatuan dan kesatuan di desa,” ucap Penjabat (Pj) Bupati Gumas Herson Bartel Aden, Minggu (30/06/2024).

Baca Juga :  Gubernur Kalteng Lakukan Pemantapan Tugas Fungsi Bidang Kesbangpol Dalam Hadapi Pilkada

Menurut dia, dalam pemilihan pasti ada perbedaan dan hal tersebut merupakan hal yang sangat wajar, namun jangan biarkan perbedaan memecah belah persatuan yang sudah terbangun sejak dan sebelum Negara ini merdeka.

“Maka oleh sebab itu, Pemerintah Desa harus mampu menjadi pemersatu yang menjembatani berbagai kepentingan, dan menciptakan suasana harmonis di tengah masyarakat kita,” pesan dia.

Selain itu, dia mengajak masyarakat agar bisa menyukseskan, pada pilkada yang dilakukan pencoblosan pada Rabu 27 November 2024 itu. Selain itu ujarnya, memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani masyarakat, dan kades tetap jaga integritas serta netralitas, sehingga marwah  desa tetap terjaga.

Baca Juga :  Pastikan Pilkada Berjalan Lancar, Nenie Lambung Minta Inspektorat Awasi Netralitas ASN

“Saya mengajak mari kita tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi ini, agar kita dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani rakyat. Tetaplah ingat, selalu menjaga integritas, netralitas dan marwah pemerintahan desa,” pungkas suami dari Shella Herson.  [Red]

The post Jelang Pilkada, Herson : Mari kita Jaga Persatuan dan Kesatuan di Desa appeared first on Kalteng Today.