“Kondisi hutan saat ini sudah sangat minim, dan jika tidak ada tindakan pencegahan dan penanggulangan yang tepat, situasi ini dapat semakin memburuk. Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengembalikan fungsi hutan di daerah hulu,” Ujarnya Jumat, 19 Mei 2023.

Baca juga : Anggota DPRD Kotim Minta Dukungan Perusahaan Swasta dalam Memperbaiki Jalan Poros Desa Terantang

Abadi juga mengungkapkan bahwa area hutan yang mengalami kondisi kritis harus segera menjalani penghijauan dan penanaman kembali oleh pemerintah. Tindakan ini penting untuk memulihkan fungsi hutan dan juga sebagai upaya dalam menangani bencana alam yang sering terjadi akibat kerusakan hutan.

Menurutnya, keberlanjutan hutan di wilayah Kotim terancam jika tidak dilakukan pemeliharaan dan pengawasan yang ketat. Ancaman terbesar yang dapat mengakibatkan penurunan luas hutan di Kabupaten Kotim adalah ulah manusia, seperti pembukaan lahan yang tidak terkendali, serta bencana alam seperti kebakaran.

“Bencana alam seperti kebakaran juga menjadi ancaman serius bagi luas hutan di Kabupaten Kotim. Oleh sebab itu, pentingnya adanya upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya.

Baca juga : DPRD Kotim Mendorong Pilkades Serentak Berjalan Aman dan Sportif

Abadi berharap agar pemerintah setempat dapat segera mengambil langkah-langkah konkret dalam pemeliharaan hutan dan menjaga keberlanjutannya. Penghijauan dan penanaman kembali di area yang kritis dianggap sebagai langkah yang efektif untuk memulihkan fungsi hutan.

“Kami berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk bekerja sama dalam melindungi hutan di wilayah tersebut agar dapat dilestarikan untuk generasi mendatang,” tutupnya.[Red]

The post DPRD Kotim: Pemerintah Harus Bertindak Tegas untuk Lindungi Hutan appeared first on Kalteng Today.

Anggota Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, mengingatkan agar pihak sekolah memperhatikan kondisi peserta didik terlebih dahulu sebelum melaksanakan penilaian.

Baca juga : Komisi III DPRD Kotim Akan Melakukan Kunjungan ke Disdik Guna Meningkatkan Kinerja Pendidikan

“Kami berharap agar pihak sekolah dapat memperhatikan kondisi peserta didiknya dan memberikan penilaian yang adil,” ujarnya Senin, 8 Mei 2023.

Ia juga menekankan pentingnya sarana prasarana penunjang bagi peserta didik yang melakukan penilaian secara online.

Ia mengatakan bahwa penilaian tersebut tidak boleh menjadi beban bagi peserta didik yang tidak memiliki sarana prasarana seperti handphone atau laptop.

Menurutnya, penilaian secara online dapat dilakukan di sekolah dengan menggunakan komputer yang telah difasilitasi. Hal ini dapat memudahkan peserta didik yang tidak memiliki akses ke sarana prasarana penunjang untuk mengikuti penilaian tanpa perlu repot mencari atau meminjamnya.

“Dalam melaksanakan penilaian, sekolah dapat mengambil inisiatif untuk memberikan solusi bagi peserta didik yang tidak memiliki akses ke sarana prasarana penunjang,” tegasnya.

Baca juga : Ketua DPRD Kotim Dorong Pemerintah dan Provider Internet Pasang Jaringan di Daerah Pelosok

Riskon berharap agar penilaian di Kotim dapat berjalan lancar dan adil. Ia juga mengajak seluruh pihak termasuk orang tua peserta didik untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

“Kami berharap agar semua pihak dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kotim, orang tua peserta didik juga dapat memberikan masukan kepada sekolah jika ada kendala dalam melaksanakan penilaian,” tutupnya.[Red]

The post Komisi III DPRD Kotim: Perhatikan Kondisi Peserta Didik dalam Penilaian Sumatif appeared first on Kalteng Today.

Rudianur menekankan bahwa masalah kekurangan air bersih selalu menjadi siklus tahunan di wilayah tersebut, terutama pada saat musim kemarau.

Baca juga : DPRD Kotim Ingatkan Pentingnya Kebersihan di Tempat Wisata Kotim

“Oleh karena itu, perlu adanya tindakan antisipatif dari pemerintah, seperti menyediakan sumber air untuk warga,” ujarnya Senin, 8 Mei 2023.

Menurutnya, kekeringan selalu melanda wilayah dari Kecamatan Pulau Hanaut hingga Kecamatan Teluk Sampit dan sekitarnya setiap tahunnya. Wilayah tersebut selalu bergantung pada suplai air bersih dari Kota Sampit karena kesulitan mengakses sumber air yang memadai.

“Meski ada sumber air di PDAM setempat, namun sumber air tersebut seringkali tidak mampu menyediakan air bersih kepada seluruh warga,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kekurangan air bersih berdampak langsung pada kesehatan dan kehidupan warga.

Baca juga : Warga Desa Samuda Kecil Sampaikan Aspirasi ke Anggota DPRD Kalteng

Rudianur meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan masalah ini dan segera mengambil tindakan untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi seluruh warga, terutama pada saat musim kemarau.

“Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia, tanpa air bersih warga akan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari dan bisa berdampak pada kesehatan,” tuturnya.[Red]

The post DPRD Kotim Dorong Pemerintah Daerah Perhatikan Masalah Kekurangan Air Bersih appeared first on Kalteng Today.

“Karenanya kami mengharapkan kepada Disdukcapil Kotim untuk bisa memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa pembuatan KTP itu gratis dan tidak memakan waktu yang lama, One Day Service, cukup satu hari jadi,” ujarnya, (3/5/2023).

Baca Juga : Tips Membedakan KTP Asli dan Palsu

Menurut Dadang, selama ini, Disdukcapil Kotim menemukan bahwa KTP palsu dibuat melalui perantara tidak resmi yang disebut calo KTP. Calo KTP tersebut biasanya meminta uang kepada warga untuk membantu pembuatan KTP. Mereka yang terkena kasus ini mungkin tidak menyadari bahwa KTP tersebut palsu. Dadang menyarankan agar Disdukcapil Kotim juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kejadian seperti ini kepada pihak berwajib.

Dadang mengkhawatirkan bahwa modus penyebaran KTP palsu ini dapat digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti membuat identitas palsu. Oleh karena itu, ia berharap bahwa pelaporan terhadap calo KTP dapat menghentikan tindakan pemalsuan kartu identitas.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Kotim, Agus Tripurna Tangkasiang, mengatakan bahwa pada tahun 2022 pihaknya telah memusnahkan 15 keping KTP palsu. Menurutnya, kebanyakan dari warga yang terkena kasus ini tidak menyadari bahwa KTP mereka palsu sebelum membawa ke Disdukcapil.

Baca Juga : KTP Hilang Akibat Banjir, Warga Diminta Segera Lapor Disdukcapil

Dadang menambahkan bahwa masyarakat perlu menyadari bahwa pembuatan KTP gratis dan cepat dapat membantu mereka memiliki identitas resmi dan dapat diakui secara hukum. Oleh karena itu, ia meminta Disdukcapil Kotim untuk mengintensifkan sosialisasi dan edukasi tentang pembuatan KTP agar masyarakat tidak lagi terjerumus dalam kasus KTP palsu.[Red]

The post Cegah Peredaran KTP Palsu DPRD Kotim Sarankan Hal Ini Pemda appeared first on Kalteng Today.

Baca juga : DPRD Kotim Minta Pemerintah Daerah Manfaatkan Pariwisata sebagai Sumber Pendapatan

“Kami merasa perlu adanya dukungan dan dorongan supaya desa yang ada di daerah kita saat ini lebih maksimal lagi dalam mengelola Badan usaha desanya, kembangkan potensi yang ada melalui BUMDes tersebut, karena dari situ ada anggaran yang di khususkan untuk mengembangkan potensi di desa, termasuk UMKM kita,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD, Syahbana pada Rabu, 3 Mei 2023.

Menurutnya, pemerintah pusat sudah menjamin kesejahteraan masyarakat desa dengan mengembangkan potensi yang ada di desa seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah meluncurkan program-program melalui penyaluran anggaran yang cukup besar, salah satunya adalah BUMDes sebagai langkah awal dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di desa.

Namun, Syahbana menyayangkan bahwa perkembangan BUMDes di Kotim belum mencapai target, sehingga banyak usaha di tingkat desa belum bisa dimaksimalkan dengan baik.

“Sejauh ini perkembangan BUMDes di Kotim ini belum mencapai target, sehingga banyak usaha di tingkat desa belum bisa dimaksimalkan dengan baik,” tuturnya.

Baca juga : Fraksi PAN DPRD Kotim Tekankan Pentingnya Pengawasan Takjil Saat Ramadhan

Dalam hal ini, Syahbana berharap agar Pemdes dapat bekerja lebih keras lagi dalam mengoptimalkan peran BUMDes. Pemdes harus memastikan bahwa dana desa yang diterima desa digunakan dengan baik dan tepat sasaran, terutama untuk mendukung perkembangan UMKM di desa.

“Kami berharap Pemdes bisa lebih aktif dalam mengelola BUMDes sehingga potensi yang ada di desa bisa lebih berkembang lagi dan masyarakat desa bisa merasakan manfaatnya,” ujar Syahbana.[Red]

The post Pemdes Diminta Maksimalkan Penggunaan Dana Desa Melalui BUMDes untuk Dukung UMKM appeared first on Kalteng Today.

Dadang Siswanto mengungkapkan bahwa isu utama terkait Jalan Ki Hajar Dewantara telah dibahas oleh DPRD, dan Bupati setuju untuk segera memperbaikinya.

Baca Juga : Legislator : Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

“Jalan ini selalu ramai terutama pada jam masuk dan pulang sekolah. Meskipun belum ada kecelakaan yang terjadi karena kondisi jalan yang buruk ini, namun pembangunan jalan baru sangat penting untuk keamanan dan kenyamanan pengendara, terutama pelajar,” kata Dadang, 2/5/2023,

Ia menjelaskan jalan Ki Hajar Dewantara merupakan akses jalan bagi ke empat lembaga pendidikan, yaitu SMAN 3 Sampit, SMKN 1 Sampit, SMK PGRI Sampit, dan STKIP Muhammadiyah Sampit. Kondisi jalan yang bergelombang dan berlubang sangat memprihatinkan, terutama ketika hujan, genangan air menutupi lubang di jalan tersebut.

Sementara itu, Bupati Kotim Halikinoor memberitahukan bahwa pembangunan Jalan Ki Hajar Dewantara paling lambat akan dimulai pada bulan Februari. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 9,8 miliar untuk merekonstruksi jalan ini yang memiliki panjang 8,9 kilometer.

Baca Juga : IKIP Budi Utomo Malang Buka Akses Pendidikan Seluas-luasnya Pada PMB 2023

Bupati menyatakan bahwa Jalan Ki Hajar Dewantara dan Jalan Gunung Kerinci akan segera diperbaiki pada bulan Februari. Selama proses pembangunan, dia meminta semua pihak untuk bersabar.

Jadi, perbaikan Jalan Ki Hajar Dewantara sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama bagi pelajar yang harus melintasi jalan tersebut setiap hari untuk ke sekolah. Pembangunan jalan yang baru akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengendara dan pelajar yang sering melewati jalan tersebut.[Red]

The post DPRD Sambut Baik Pembangunan Jalan Ki Hajar Dewantara appeared first on Kalteng Today.

Menurut Anggota DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, pengawasan yang rutin harus dilakukan oleh dinas teknis yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset daerah tetap aman dan tidak jatuh ke tangan pihak lain.

Baca juga : Wakil Ketua I DPRD Kotim Kritik Pasar yang Tak Berfungsi Meski Sudah Selesai Dibangun

“Dinas teknis yang membidanginya memang harus bekerja ekstra untuk tetap memastikan aset daerah ini tetap ada dan tidak dibawah penguasaan pihak lain,” ujarnya pada Selasa 2 Mei 2023.

Ia juga mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu memperbaiki sistem pengawasan aset milik pemerintah kabupaten untuk mencegah adanya oknum yang menjual aset tersebut ke pihak tertentu.

Baca juga : DPRD Kotim Minta Pemerintah Daerah Manfaatkan Pariwisata sebagai Sumber Pendapatan

Menurutnya, aset daerah seperti tanah sangat rawan mengalami masalah seperti tumpang tindih klaim pihak lain. Untuk mencegah masalah ini, pengamanan harus dilakukan dengan memastikan legalitas kepemilikan tanah sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat.

“Aset daerah berupa barang bergerak kendaraan maupun tidak bergerak tanah dan bangunan, wajib diinventarisasi. Selain untuk memudahkan pengawasan, hal itu juga agar optimalisasi bisa dilakukan terhadap aset tersebut,” tegasnya.[Red]

The post DPRD Kotim Dorong Pengelolaan Aset Daerah yang Teratur untuk Hindari Penyimpangan appeared first on Kalteng Today.

Ketua DPRD Kotim, Rinie Anderson, menyatakan bahwa pemerintah harus memerhatikan apakah upah yang diberikan para buruh sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka saat ini.

Baca juga : Ketua DPRD Kotim Apresiasi Keberhasilan Pengamanan Arus Mudik dan Balik

“Terutama agar memperhatikan kelayakan upah para buruh selama ini, apakah sudah mencukupi di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Karena faktanya masih banyak penyedia kerja yang memberikan upah di bawah ketentuan upah minimum,” ujarnya Senin 1 Mei 2023.

Sebagai momentum penting, Rinie menekankan bahwa Hari Buruh Sedunia harus diperhatikan dengan serius oleh pemerintah, tidak hanya bersifat seremonial belaka. Hal ini juga harus mencakup para honorer, baik guru honorer maupun pegawai honorer di instansi pemerintah, yang juga berhak menerima hak-hak mereka.

Menurutnya, para honorer kerap kali mengalami keterlambatan pembayaran gaji hingga THR. Oleh karena itu, Rinie berharap kesejahteraan para honorer juga diperhatikan dengan serius.

“Para honorer ini kita ketahui kerap kali mengalami keterlambatan pembayaran gaji hingga THR, kita harapkan kesejahteraan mereka ini juga diperhatikan dengan serius karena mereka turut menyumbang dalam pembangunan daerah bahkan kerap kali lebih banyak dibandingkan PNS/ASN sendiri,” tuturnya.

Baca juga : Ketua DPRD Kotim Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Bahaya Kebakaran

Ia juga mengatakan bahwa para honorer yang bekerja di instansi pemerintah harus memperoleh perlakuan yang sama dengan PNS/ASN, karena mereka juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun daerah.

Rinie berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan yang memadai untuk para honorer, termasuk memastikan bahwa mereka menerima upah yang layak dan tepat waktu.[Red]

The post DPRD Kotim Ingatkan Pemerintah Evaluasi Kinerja dan Perhatikan Kelayakan Upah Buruh pada Hari Buruh Sedunia appeared first on Kalteng Today.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim, Handoyo J Wibowo, mengatakan bahwa pemerintah setempat perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk meninjau kinerja Perda yang ada saat ini.

Baca juga : Ketua DPRD Kotim Apresiasi Keberhasilan Pengamanan Arus Mudik dan Balik

“Banyak Perda yang sudah disahkan dengan harapan memberikan banyak manfaat, namun setelah disahkan, ternyata tidak dijalankan maksimal,” ujarnya pada Senin, 1 Mei 2023.

Menurutnya, pemerintah harus mencari tahu alasan mengapa sejumlah Perda tersebut tidak dijalankan. Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan ranperda tentang retribusi terbaru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perlu ada koordinasi yang lebih baik antara DPRD dan pemerintah dalam merumuskan Perda.

“Harus dicari tahu alasan apa dan kenapa Perda tersebut tidak jalan, apalagi baru ini kita sudah menerima ranperda tentang retribusi mungkin ini adalah terobosan untuk peningkatan PAD dan ini wajib dilaksanakan,” tegasnya.

Baca juga : DPRD Kotim Berkomitmen Selesaikan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Tepat Waktu

Handoyo mengungkapkan bahwa pembuatan peraturan daerah (Perda) membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya lain yang tidak sedikit. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjalankan Perda dengan baik agar tidak terkesan sia-sia dan membuang-buang anggaran.

“Kami selaku DPRD juga berperan penting dalam memastikan agar pembuatan perda berjalan dengan baik. Kami mengharapkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan saran untuk perbaikan dalam proses pembuatan perda yang lebih baik ke depannya,” tutupnya.[Red]

The post Pemda Kotim, Diminta Cari Tahu Perda Yang Tidak Berjalan Seharusnya appeared first on Kalteng Today.

“Sejak lama hal itu sudah merupakan salah satu kendala di bidang pertanian kita sulit berkembang, namun hal ini juga sudah dijawab oleh pemerintah daerah dengan menyediakan bantuan alat berat di setiap kecamatan,” katanya Jum’at, 14 April 2023.

Baca juga : DPRD Kotim Apreasiasi Kegiatan Pasar Murah di Bulan Ramadan

Ia berharap bahwa alat berat yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam bidang pertanian serta untuk pembuatan jalan dan perawatan lingkungan.

Ia menegaskan bahwa program bantuan alat berat ini sangat didukung oleh DPRD Kotim karena merupakan kebutuhan riil masyarakat dan pasti bermanfaat.

“Tidak hanya untuk urusan pertanian namun juga untuk pembuatan jalan maupun perawatan lingkungan,” ujarnya.

Baca juga : DPRD Kotim Berharap Pasar Rakyat Dapat Beroperasi Dalam Waktu Dekat

Juliansyah menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan DPRD Kotim untuk memastikan program bantuan alat berat ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan DPRD Kotim untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” tutupnya.[Red]

The post Bantuan Alat Berat Dari Pemda Diharapkan Jadi Solusi Pembukaan Lahan Pertanian appeared first on Kalteng Today.

“Inflasi ini memang merupakan fenomena ekonomi yang sering terjadi di semua daerah, namun jika ini terjadi terus menerus maka dampaknya untuk daerah tidak akan bagus begitu juga untuk masyarakat,” ungkapnya, Selasa 4 April 2023.

Baca juga : DPRD Kotim Lakukan Kaji Banding untuk Meningkatkan Kinerja Tenaga Ahli

Selain operasi pasar murah, ia menyatakan bahwa cara lain perlu dilakukan untuk mengatasi inflasi, karena harga kebutuhan pokok di pasar murah belum tentu terjangkau di pasaran. Syahbana juga menekankan bahwa beras dan telur adalah dua komoditas yang paling sering dan banyak mengalami kenaikan harga.

Syahbana mengatakan bahwa penyebab inflasi di Kotim harus segera dicari. Ia mempertanyakan apakah ada unsur kesengajaan dari pedagang untuk memperoleh keuntungan lebih banyak atau ada faktor lain yang mempengaruhi.

“Terutamanya sebentar lagi idul fitri, dan kita ketahui akan ada banyak permintaan beras dari masyarakat untuk kebutuhan zakat fitrah. Jangan sampai momen ini dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk kembali menaikkan harga beras,” ujarnya.

Syahbana juga menyarankan agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengatasi inflasi. Ia berharap agar pemerintah daerah dapat menemukan solusi yang tepat dan efektif dalam mengatasi inflasi.

“Kita berharap pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam mengatasi inflasi ini. Kita juga berharap ada solusi yang tepat dan efektif agar inflasi dapat dikendalikan,” katanya.

Baca juga : Ketua DPRD Kotim Pastikan Pembangunan Jalan dan Jembatan Jadi Prioritas Utama

Ia menambahkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi harus berpihak pada masyarakat. Ia berharap bahwa kebijakan yang diambil dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.

“Kita harus memikirkan kepentingan masyarakat dalam mengatasi inflasi ini. Kebijakan yang diambil harus berpihak pada masyarakat dan dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka,” tutupnya.[Red]

The post Anggota DPRD Kotim Dorong Pemerintah Temukan Cara Efektif Tangani Inflasi appeared first on Kalteng Today.

“Karena telah terjadinya kasus diduga keracunan yang menimpa masyarakat Sampit, hal ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kotim karena sangat berbahaya,” ujar Dadang, 1 April 2023.

Baca juga : DPRD Kotim Lakukan Kaji Banding untuk Meningkatkan Kinerja Tenaga Ahli

Dadang, yang juga anggota Komisi III, menegaskan bahwa kewenangan pengawasan ada di tangan BBPOM. Oleh karena itu, ia mendorong BBPOM untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan sidak terkait bahan obat, makanan, dan minuman yang beredar, terutama selama bulan Ramadhan.

Ia berharap agar kasus keracunan yang telah terjadi dapat menjadi pelajaran untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap makanan yang tidak layak jual dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

“Jika ditemukan ada unsur kesengajaan dan pelanggaran undang-undang terkait penggunaan bahan kimia berbahaya, maka bisa saja ditindak lebih lanjut ke proses hukum,” tegas Dadang.

Dalam kesempatan itu, Dadang juga menyampaikan keprihatinannya atas kasus keracunan yang menimpa masyarakat Sampit. Ia mengimbau agar masyarakat lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, terutama selama bulan Ramadhan.

Ia juga, menekankan pentingnya pengawasan dan pengecekan terhadap makanan yang kadaluarsa, guna melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat.

Baca juga : DPRD Kotim Ajukan Solusi Terkait Mahalnya Tiket Pesawat

“Pengawasan dan pengecekan makanan yang dikonsumsi masyarakat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa makanan itu aman dan sehat,” katanya.

Dalam hal ini, Dadang berharap agar pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam mengawasi dan mengecek makanan yang beredar di masyarakat. Ia juga meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan makanan atau minuman yang mencurigakan agar masyarakat dapat terlindungi dengan baik dari risiko keracunan

“Kita semua harus berperan aktif dalam menjaga kesehatan dan keamanan makanan yang dikonsumsi,” tegasnya.[Red]

The post Fraksi PAN DPRD Kotim Tekankan Pentingnya Pengawasan Takjil Saat Ramadhan appeared first on Kalteng Today.

Hal tersebut diungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hj. Darmawati, ia mengingatkan para pelajar untuk tidak mengikuti tren pergaulan bebas yang negatif.

Baca juga : DPRD Kotim Usulkan Perubahan pada Perda Terkait Perizinan Minimarket

“Hal ini penting untuk anak-anak didik kita yang masih menempuh pendidikan, jangan hancurkan masa depan sendiri lantaran mengikuti tren negatif pergaulan bebas, zaman sekarang,” kata Darmawati, Selasa 14 Maret 2023.

Politisi Partai Golkar ini menekankan pentingnya fokus pada pendidikan agar cita-cita yang diinginkan tercapai dan menjadi kebanggaan keluarga dan daerah serta untuk melanjutkan tongkat estafet pembangunan yang lebih baik lagi.

Menurut Darmawati, pergaulan bebas bukan hanya dilarang oleh agama, namun juga bertentangan dengan adat dan budaya bangsa, khususnya di Kotim. “Sebab pergaulan bebas itu adalah budaya barat, bukan budaya bangsa kita,” ungkapnya.

Anggota Komisi II DPRD Kotim ini juga mengatakan bahwasannya pendekatan agama juga dapat menjadi benteng agar pelajar terhindar dari budaya pergaulan bebas.

Darmawati juga mengapreasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang telah melakukan Dialog Interaktif Pencegahan Pergaulan Bebas dengan Pelajar tingkat SMA/Sederajat yang di isi langsung oleh Bupati Kotim Halikinoor sebagai pembicara dalam rangka memberikan edukasi kepada para pelajar.

“Kegiatan positif seperti itu sangat baik disuport pemerintah kabupaten kotawaringin timur, yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lentera Kartini dalam rangka mencegah terjadinya pergaulan bebas di kalangan pelajar,” ungkap Darmawati.

Baca juga : DPRD Kotim Ajukan Solusi Terkait Mahalnya Tiket Pesawat

Namun ia juga mengingatkan dukungan dari orangtua juga sangat perlu untuk memberikan pengarahan dan pendidikan kepada pelajar tentang pentingnya menghindari pergaulan bebas dan memprioritaskan pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

“Pemahaman yang benar dan nilai-nilai kebudayaan bangsa dapat membantu pelajar untuk lebih memahami bahwa pergaulan yang sehat adalah penting untuk masa depan mereka dan masa depan bangsa secara keseluruhan,” pungkas Darmawati.

Ditambahkannya, kedepan sangat juga sangat penting pemerintah daerah perlu membuka lebih banyak program dan kegiatan positif yang dapat memperkuat nilai-nilai kebudayaan bangsa dan menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar.[Red]

The post Pergaulan Bebas Berdampak Negatif pada Masa Depan Pelajar appeared first on Kalteng Today.

Dalam beberapa hari terakhir, Kota Sampit terus diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sehingga masyarakat harus waspada terhadap dampak musim hujan, yang sering menyebabkan penyakit DBD muncul.

Baca juga : Ketua DPRD Kotim Dukung Penggunaan Eksavator untuk Pemeliharaan Jalan di Kecamatan

“Agar terbebas dari penularan dan penyebaran penyakit DBD, maka perlu adanya upaya pencegahan dengan berbagai cara, menjaga kebersihan lingkungan baik di rumah sendiri maupun komplek pemukiman warga itu sangat penting, untuk mencegah munculnya wabah DBD yang dapat membahayakan kesehatan manusia,” ungkap, Mariani, Selasa 14 Maret 2023.

Untuk informasi Dalam rentang Januari – Februari 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur telah mencatat ada tujuh kasus DBD yang sudah ditangani. “Bulan Januari ada empat kasus, Februari ada tiga kasus.

Mariani meyakini bahwa Pemkab Kotim telah memiliki program untuk mencegah DBD, namun kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit ini.Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan memastikan tidak ada genangan air di lingkungan sekitar rumah akibat hujan yang turun, serta membudayakan sikap gotong royong untuk membersihkan lingkungan.

Baca juga : DPRD Kotim Usulkan Perubahan pada Perda Terkait Perizinan Minimarket

Ia menambahkan bahwa setiap warga juga dapat melakukan upaya pencegahan dengan menjalankan 3M yaitu menguras bak mandi, menutup wadah atau penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas yang terdapat di lingkungan tempat tinggal.

“Penting untuk diketahui bersama bahwa efek DBD sangat kompleks karena menyangkut semua aspek, sehingga memerlukan penanganan multi-sektor serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan,” Demikian Mariani.[Red]

The post Curah Hujan Tinggi, Warga Dihimbau Waspada DBD appeared first on Kalteng Today.

“Protes warga terhadap menjamurnya ritel modern (Indomaret), diwilayah Kecamatan Parenggean Kotim sudah banyak disampaikan, bahkan yang baru-baru ini muncul dari para persatuan pedagang mereka menuntut agar pemerintah daerah menutup ritel modern karena dianggap membuat ekonomi pedagang terpuruk,” kata Hendra Sia, Selasa 14 Maret 2023.

Baca juga : Keberadaan Ritel Modern Tidak Menyengsarakan Usaha Lain

Politisi Partai Perindo ini mengungkapkan, para pedagang bahkan sudah meminta kepada camat selaku perwakilan pemerintah di daerah untuk mencabut izin Indomaret yang sudah dibuka dan menghentikan rekomendasi penambahan izin yang baru.

Hendra sia menegaskan, dari hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pedagang, pihak ritel modern dan juga pemerintah daerah beberapa waktu lalu telah disepakati pembangunan ritel modern sebelumnya harus ada persetujuan dari warga dan pedagang sekitar.

“Persoalan ini harus diluruskan karena sudah ada kesepakatan dalam forum rapat RDP beberapa waktu lalu bahwasannya pendirian ritel modern harus ada persetuan dari warga dan pedagang sekitar, sebab itu pemerintah daerah harus segera merespon persolan ini dengan serius,” jelas Hendra Sia.

Baca juga : Pemko Palangka Raya Diminta Perhatikan Pelaku UMKM

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) V, ini juga menuturkan berdasarkan pengakuan warga dan para pedangang sekitar kecamatan parenggean selama ini tidak pernah dimintai persetujuan terkait dengan pendirian ritel modern diwilayah mereka, sebab itu mereka para warga dan pedagang sekitar protes.

“Kalau tidak adanya respon dari pemerintah maka Persatuan Pedagang Kecamatan Parenggean akan melakukan aksi, sebab itu kami minta Pemkab Kotim segera bertindak untuk memperjelas persoalan ini agar warga dan pedagang tidak merasa dirugikan,”jelasnya.

Hendra Sia menambahkan, agar pemerintah daerah mengevaluasi kembali mengapa ada berdiri ritel modern diwilayah Kecamatan Parenggean sedangkan kesaksian semua pedagang sekitar mengatakan tidak pernah ada dimintai persetujuan.[Red]

The post Legislator Minta Pemkab Kotim Respon, Protes Warga Terhadap Ritel Modern appeared first on Kalteng Today.

Baca juga : Polisi Pastikan Isu Penculikan Anak di Parenggean Adalah Hoax

Hal ini mendapat perhatian serius oleh jajaran anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) khususnya Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi I Ardiansyah, Senin (06/03/2023). Dia berharap agar informasi yang rentan menimbulkan berita hoax tersebut segera dapat teratasi.

“Kami berharap semua pihak dan aparat kepolisian segera menetralisir hal ini, karena rentan sekali menimbulkan kegaduhan dan kecemasan di kalangan masyarakat kita, khususnya di Kotawaringin Timur, memang sejak beberapa pekan terakhir ini semakin ramai saja di bahas di grup-grup WhatsApp dan medsos lainnya,” ungkapnya.

Disisi lain legislator PAN ini juga menilai meskipun belum ada informasi akurat terkait kebenaran informasi pelaku dan korban penculikan terhadap anak itu, berita yang bertajuk informasi bergambar wajah para oknum pelaku itu masih berseliweran di medsos khususnya antar pengguna ponsel android.

Baca juga : Anak Dibawah Umur Heboh Jadi Korban Dugaan Percobaan Penculikan

“Tentunya hal ini menimbulkan kecemasan untuk masyarakat, terutama kaum ibu-ibu, kami harap agar ada kejelasan, dan kalau memang itu ada pelaku yang sengaja menebar informasi hoax kami minta untuk ditindak tegas agar ada efek jera,” tutupnya.[Red]

The post Isu Penculikan Anak Jadi Perhatian, Ini Saran DPRD Untuk Kepolisian appeared first on Kalteng Today.

“Kami mendesak pemerintah sesegera mungkin membantu mereka minimal ada tempat untuk mereka berteduh,” kata wakil ketua komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto, Minggu, 5 Maret 2023.

Baca juga : DPRD Kotim Sarankan Pemda Maksimalkan Perusda Untuk Pengelolaan SDA

Dadang menyebutkan, korban kebakaran memerlukan sejumlah bantuan bahan bangunan untuk mendirikan kembali rumah yang telah habis terbakar. Dengan demikian, korban dapat segera memulihkan kondisi psikologisnya dan memulai aktivitas seperti biasa lagi.

Seperti yang diketahui Kebakaran yang menimpa 5 rumah warga di Kelurahan Baamang Hulu, Minggu, 26 Februari 2023, sekitar pukul 02.30 dini hari. Yang menimpa rumah Baharudin, Oman, Anang Hamdani, Sikal dan Ital tersebut diduga adanya korsleting listrik.

Hingga saat ini, bantuan sembako terus berdatangan dari berbagai pihak. Bahkan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotim melalui Dinas Sosial telah membangun tenda posko dan memberikan bantuan sembako.

Baca juga : Kuota Kursi Dapil Untuk DPRD Kotim Berubah, Ini Rinciannya

Bupati Kotim, Halikinnor sempat meminta pemerintah setempat meminta bantuan perusahaan sekitar berupa kayu untuk mendirikan kembali rumah korban. Namun hingga kini permintaan tersebut belum mendapatkan respon.

“Kami berharap pemerintah segera memberi bantuan untuk membangun kembali tempat tinggal kami agar dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala,” kata Baharudin, salah satu korban kebakaran.[Red]

The post DPRD Dorong Pemkab Kotim Untuk Segera Bantu Pembangunan Rumah Korban Kebakaran Di Baamang Hulu appeared first on Kalteng Today.

“Pemkab Kotim kami dorong bisa menuntaskan untuk urusan jalan dan gang di dalam kota upaya pemkab juga kami apresiasi selama ini yang sudah berusaha menuntaskan pembangunan infrakstruktur,“ kata Gultom, Selasa 24 Mei 2022.

Baca juga : Komisi I DPRD Kotim Ingatkan TPAD Pemkab Kotim Harus Cermat Mengatur Anggaran Pilkada

Menurutnya di dalam Kota Sampit ini saja ada puluhan gang dan sejumlah jalan poros yang harus diselesaikan pemerintah.

Bahkan kata dia ada jalan yang masih timbunan, saat hujan, jalan berubah jadi kubangan bahkan tidak jarang menyebabkan masyarakat harus jadi korban saat melewatinya.

Melihat kondisi demikian dirinya menekankan kepada Dinas PUPR Kotim untuk menuntaskannya, agar tahun depan sudah bisa dituntaskan.

Politisi Partai Nasional Demokrat ini mengingatkan jangan sampai kebijakan pemerintah yang selalu memprioritaskan pekerjaan infrastruktur skala besar, dan mengabaikan dalam skala kecil.

Baca juga : Komisi II DPRD Kotim Ingatkan PBS Aktif Laporkan Kegiatan CSR

Bahkan tahun ini sekitar Rp3 miliar dialokasikan untuk pemeliharaan jalan dalam kota yang alami kerusakan dan perlu penanganan segera, serta puluhan miliar digelontorkan untuk kegiatan itu.[Red]

The post Legislator : Upaya Pemerintah Daerah Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur Patut Diapresiasi appeared first on Kalteng Today.

Baca juga : Komisi II DPRD Kotim Ingatkan PBS Aktif Laporkan Kegiatan CSR

Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mitigasi sangat penting sebagai awal pencegahan terjadinya bencana, maka itu peran dinas teknis sangat dibutuhkan dalam koordinasi untuk mengantisipasi bencana alam yang akan dan telah terjadi.

“Paling tidak dengan mitigasi bencana kita memiliki upaya dan langkah awal dalam pencegahan serta meminimalisir resikonya,” katanya, Rabu 18 Mei 2022.

Kemudian, juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan misalnya mengantisipasi banjir dengan mencegah kedangkalan sungai, drainase agar bisa berfungsi dengan baik dan lainnya.”Ini penting menjadi perhatian bagi instansi teknis ke depannya, karena banyak saluran drainase di perkotaan tidak berfungsi dengan baik akibat jarang dibersihkan,” ucap Ardiansyah.

Baca juga : Komisi IV DPRD Kotim Datangi Perusahaan Sawit Yang Gunakan Jalan Umum

Namun perlu dicacat bahwa selain mitigasi bahwa yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi rehabilitasi yang juga harus dilaksanakan pasca akibat kerusakan dari bencana yang sudah terjadi.

“Saya sampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan tetap bersih, jangan buang sampah sembarang bahkan jangan sampai ke sungai dan drainase, karena apabila dibiasakan maka sungai, saluran drainase menjadi dangkal akibatnya sudah tidak berfungs dengan baik,” Demikian Ardiansyah.[Red]

The post Mitigasi Bencana Sangat Penting Sebagai Langkah Pencegahan appeared first on Kalteng Today.

“Kami baru saja menerima laporan masyarakat petani kelapa sawit bahwa saat ini harga TBS sudah terjun bebas, informasi ini kami terima langsung dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),” kata Juliansyah, Rabu 18 Mei 2022.

Baca juga : Komisi II DPRD Kotim Ingatkan PBS Aktif Laporkan Kegiatan CSR

Menurutnya, saat ini, seharusnya sudah ada diterbitkan dasar hukum untuk penentuan harga TBS masyarakat yakni keputusan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan semua pihak bisa mengikuti instruksi tersebut sehingga ada kepastian untuk para petani mendapatkan harga yang stabil.

“Sekarang tinggal mau atau tidak mengikuti ketentuan itu, dan memang selayaknya suka tidak suka itu ada konsekuensinya sendiri jika melanggar dari ketentuan harga TBS yang sudah ditentukan pemerintah,” jelas Juliansyah.

Baca juga : DPRD Kotim Minta PLN Jamin Ketersediaan Listrik Saat Bulan Puasa

Ia menegaskan bahwa aspirasi yang sudah disampaikan masyarakat melalui Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) akan secepatnya mereka tindaklanjuti kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

“Apa saja yang menjadi keluhan dan persoalan rendahnya harga TBS saat ini akan segera kami sampaikan ke pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten hingga di tingkat provinsi kalteng karena ini persoalan nasib orang banyak,” Demikian Juliansyah.[Red]

The post Harga TBS di Kotim Terjun Bebas, Legislator : Harusnya Sudah Ada Dasar Hukum Untuk Penentuan Harga appeared first on Kalteng Today.

Menurut Hairis, peredaran narkotika di Kotim semakin hari semakin mengkhawatirkan dari sejumlah kasus yang terjadi dan ditangani oleh aparat penegak hukum. Tentu, hal tersebut jangan dianggap remeh dan harus menjadi perhatian bersama.

Baca juga : DPRD Kotim Kawal Insiden Kapal BBM Pertamina Seruduk Lanting dan Kelotok

Untuk itu, lanjut, Hairis diharapkan kepada pihak yang berwajib, baik itu melalui kepolisian maupun BNN serta masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur untuk bersama – sama perangi narkoba.

“Kalau dampak pandemi Covid-19 ini kemungkinan sekitar 2 – 3 tahun kedepan masih bisa dipulihkan perlahan, tetapi kalau pandemi narkoba bisa merusak generasi kita selama-lamanya dan akan menghancurkan karakter dan pikiran generasi muda kita,” ungkapnya.

Diketahui bersama, bahwa dampak dari narkoba ini akan merusak generasi bangsa, melalui karakter atau akhlak dan budi pekerti generasi, sehingga sumberdaya manusia atau pemuda ini tidak produktif lagi.

Baca juga : Komisi II DPRD Kotim Ingatkan PBS Aktif Laporkan Kegiatan CSR

Hairis menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian dan BNN Kotim yang sudah berupaya memberantas narkoba di Kobar. Namun, upaya para APH ini tentu tidak akan berarti tanpa dukungan dari masyarakat.

“Mari sama – sama kita perangi masalah narkoba. Bagaimana kita bisa memberantas peredaran dari hulu dan hilirnya. Jadi kita harus peka dan peduli dengan lingkungan sekitar, untuk aktif melaporkan jika ada yang mencurigakan,” Demikian Hairis. [Red]

The post Jadi Ancaman Serius Peredaran Narkoba di Kotim appeared first on Kalteng Today.

“Salah satunya sektor pajak dan restribusi, ini merupakan potensi yang perlu dioptimalkan. Belum lagi sektor-sektor lainnya, itu merupakan peluang untuk PAD,” kata Ardiansyah, 11 Mei 2022.

Baca juga : DPRD Kotim Minta PLN Jamin Ketersediaan Listrik Saat Bulan Puasa

Ia menjelaskan, potensi PAD lainnya seperti pada sektor perpajakan hingga saat ini ada yang masih belum optimal digali oleh daerah salah satunya pajak air permukaan. Menurutnya, pajak dari air permukaan ini berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pasalnya, di Kotim sendiri ada begitu banyak perusahaan besar swasta (PBS) yang menggunakan air permukaan dan jika hal tersebut dimanfaatkan dengan baik maka dapat menguntungkan bagi daerah.

Baca juga : Harga Minyak Goreng Meroket Komisi II DPRD Kotim Sidak Keswalayan dan Pasar

Ia menyebut, apabila PAD bisa terus mengalami peningkatan maka hal itu akan berpengaruh atau memberikan dampak positif untuk pembangunan diberbagai bidang dan juga kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Kotim.

“Kita berharap dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah ini, Pemerintah Daerah kami dorong untuk lebih cermat dalam menggali berbagai macam potensi PAD, dari sektor-sektor lainnya,” Demikian Ardiansyah.[Red]

The post Pemkab Kotim Didorong Cermat Gali Potensi PAD appeared first on Kalteng Today.

“Sudah seharusnya perusahaan mendukung kemajuan BUMDes, bukan malah melakukan tindakan yang menghambat upaya kemajuan itu,” kata Bima,Kamis 5 Mei 2022 di Sampit.

Baca juga : Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim Minta PBS Bayar BPHTB

Hal ini disampaikan politisi Partai Kebangkitan Bangsa menanggapi keluhan BUMDes desa wilayah Kecamatan Kota Besi pada pekan lalu.

Pengelola BUMDes tersebut mengeluh karena usaha yang mereka jalankan yaitu penjualan laterit atau tanah merah terkendala
Bima menyayangkan ada perusahaan besar kelapa sawit yang melarang aktivitas angkutan BUMDes melewati jalan perusahaan. Tindakan perusahaan dinilai tidak mendukung upaya memajukan BUMDes.

Menurut Bima, kejadian itu harus dijadikan pelajaran tentang bagaimana regulasi yang berkaitan dengan jalan yang ada di wilayah hak guna usaha (HGU) perusahaan.

Ia menilai ini harus ditertibkan sebagaimana yang sudah diatur oleh UUD dan keputusan presiden berkaitan dengan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Pemerintah daerah diminta tegas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar areal perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Baca juga : Waduh ! Beredar Video Oknum Pejabat Pemda Kotim Lecehkan DPRD

“Ini perlu disikapi agar tidak sampai terjadi konflik berkepanjangan,” tukasnya.

Bima menyarankan pemerintah daerah memeriksa kembali perizinan perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit, khususnya yang masa izinnya hampir habis.

“Kita ini tinggal dalam negara yang berlandaskan hukum dan aturan. Setiap pengajuan izin ada batas dan ada ketentuan yang harus ditaati oleh PBS ini,” Demikian Bima Santoso.[Red]

The post PBS Harusnya Bantu BUMDes Berkembang appeared first on Kalteng Today.

Menurut dia, RA Kartini merupakan sosok tokoh perempuan yang telah memperjuangkan kesetaraan hak perempuan, selain itu kartini juga merupakan suatu simbol kebangkitan bagi seluruh perempuan, terkhusus yang ada di Indonesia, dimana saat ini perempuan memiliki hak setara dengan laki laki.

Baca juga : DPRD Kalteng Apresiasi Keseriusan Rencana Pembangunan Pemkab Kotim

“Semoga perjuangan RA Kartini sebagai sosok yang memperjuangkan emansipasi wanita dapat dilanjutkan di era sekarang ini. Sehingga muncul sosok Kartini-Kartini lainnya,” ungkap Rinie, Kamis 21 April 2022 di Sampit.

Disebutkanya, harkat dan martabat perempuan harus terus di perjuangkan, sebagai bagian perjuangan kemanusiaan. Pasalnya, mereka memiliki hak yang sama dengan kaum lelaki, untuk di indungi sebagai warga negara dari ancaman dan penindasan.

Ia menambahkan, Kehadiran wanita di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu memberi warna dan motivasi bagaimana sesungguhnya menjalani kehidupan di berbagai bidang.

Untuk diketahui Peringatan Hari Kartini berawal dari Keputusan Presiden RI Nomor 108 Tahun 1964 pada 2 Mei 1964. Berdasarkan Kepres di masa Presiden Soekarno itulah Raden Ajeng (RA) Kartini ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Peringatan 21 April sebagai Hari Kartini lantaran sesuai dengan hari lahir Kartini.

Baca juga : Komisi II DPRD Kotim Ingatkan PBS Aktif Laporkan Kegiatan CSR

Kartini diketahui lahir di Jepara pada 21 April 1879. Kartini adalah putri tertua keturunan keluarga ningrat Jawa atau istilahnya keluarga priyayi atau bangsawan.

“Sekali lagi selamat hari kartini, semoga keteladanan Kartini dapat menjadi motivasi kita untuk melanjutkan pembangunan yang lebih baik ke depan,”Demikian Rinie.[Red]

The post Ketua DPRD : Selamat Hari Kartini “Simbol Kebangkitan Perempuan” appeared first on Kalteng Today.

Alex pun mengakui sudah melihat konten video yang diduga kuat melecehkan marwah lembaga legislatif DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur itu melalui jejaringan media sosial facebook.

“Harusnya sebagai Kabag Pemerintahan tidak boleh menjustifikasi kepada kepala Desa terkait konsultasi, karena masalah itu bisa dilakukan kepada siapapun terlebih kepada anggota dewan yang dimana jabatan itu representatif mewakili daripada masyarakat keseluruhan,” kata Alexius, Sabtu 16 April 2022 dikonfirmasi.

Baca juga : Komisi II DPRD Kotim Ingatkan PBS Aktif Laporkan Kegiatan CSR

Kemudian berkaitan dengan Koordinasi silahkan bicara itu karena koordinasi bersifat hirarki dan ini memang kepada bapaknya kepala desa seperti camat dan Bupati.

“Namun Perlu diketahui Kepala Desa silahkan berkonsultasi kepada anggota dewan karena anggota dewan yang duduk di DPRD kabupaten adalah orang-orang pilihan masyarakat yang juga telah memiliki, kapasitas,kapabilitas ,kondite dan integritas, jadi sah-sah saja jika kepala desa berkonsultasi terkait persoalan apapun dengan wakil daripada masyarakat,”ungkap Alex.

Alex menyayangkan sikap arogansi oknum pejabat berstatus ASN itu tidak mengetahui persis penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar, dimana pemerintahan bukan seperti Tirani namun pemerintahan melibatkan berbagai instrumen didalamnya ada eksekutif ada pula legislatif demikian juga yudikatif.

Sedangkan untuk legislatif telah nyata diamanatkan dalam UUD dan Pancasila, dalam butir ke empat yang ditegaskan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan.

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

“Hal seperti ini sebenarnya sederhana untuk dipahami terlebih bagi seorang pejabat dilingkungan pemerintah daerah yang berstatus ASN serta mengisi jabatan strategis di Assisten Pemerintahan, namun sangat lagi-lagi sangat disayangkan akibat sikap arogansi bisa membutakan segalanya,” jelas Alex.

Pria yang masih aktif menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ini, mendesak Bupati Kotim, Halikinnor untuk memberikan sanksi berat kepada oknum pejabat yang bersangkutan jika perlu nonjob kan.

Baca juga : Komisi I DPRD Kotim, Gelar Rapat Skala Prioritas Gali Potensi PAD

“Karena percuma diberi jabatan jika cenderung bersikap arogan, jujur saja saya pribadi telah banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait sikap dan perilaku yang bersangkutan ini namun untuk masalah dugaan pelecehan terhadap lembaga legislatif tidak boleh tidak ditindaklanjuti oleh Bupati,” tegas Alex.

Alexius juga menambahkan, DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur juga harus segera bersikap terkait dugaan pelecehan terhadap marwah lembaga legislatif, karena jika tidak ditindaklanjuti maka tidak ada efek jera juga sekaligus menjadi contoh dan pelajaran untuk pejabat-pejabat di struktur pemerintahan lainnya agar tidak melakukan hal yang sama.

“DPC PDIP Kotim sudah menyampaikan kepada anggota fraksi untuk memanggil oknum pejabat itu,” Demikian Alex.[Red]

The post Sekretaris DPC PDI-P Kotim Geram Oknum Pejabat Setda Kotim Diduga Lecehkan Lembaga Legislatif appeared first on Kalteng Today.

Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie Anderson mengakui, pihaknya memang sudah menerbitkan surat undangan kepada Pemkab Kotim terkhusus kepada pejabat yang bersangkutan untuk hadir dalam ruang rapat Paripurna DPRD Kotim.

Baca juga : DPRD Kalteng Kunjungan Lapangan  di Lokasi Calon Ibukota DOB Kotawaringin

“Ya memang benar sudah ada suratnya, sesuai tanggal dalam surat Senin 18 April 2022, yang bersangkutan kami minta hadir di Lembaga Legislatif DPRD Kotim untuk dimintai pertanggung jawaban dan klarifikasi atas ucapan dalam video yang sudah beredar luas,” kata Rinie, Sabtu 16 April 2022 di konfirmasi.

Sementara itu wakil Ketua Komisi II DPRD Kotim, Agus Seruyantara mengaku menyayangkan terkait video dugaan pelecehan yang dilakukan oknum pejabat dilingkungan setda kotim tersebut.

Agus juga mengaku terkait video yang beredar luas dikalangan masyarakat melalui media sosial tersebut juga tengah menjadi pembahasan di lembaga legislatif DPRD Kotim.

“Benar sangat disayangkan, surat sudah siap hari senin 18 April 2022 dilakukan pemanggilan,” tukasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, beredar video oknum pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kotawaringin Timur melalui jejaringan media sosial facebook menjadi viral lantaran dalam konten video tersebut berisi kalimat yang kurang pantas diucapkan seorang pejabat eksekutif.

Dalam video berdurasi 1 menit 12 detik tersebut oknum pejabat pemda itu saat memberikan sambutan menyebut jika Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh DPRD tidak ada gunanya.

Diketahui video tersebut diambil pada saat acara pada tanggal 12 April 2022 di Desa Tumbang Ramei, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Dimana oknum pejabat pemkab kotim itu hadir sebagai perwakilan dari pemerintah daerah.

Saat memberikan sambutan di depan puluhan masyarakat, oknum pejabat ini mengingatkan kepada salah seorang kepala desa agar koordinasi dan konsultasi hanya kepada camat dan bupati sebaliknya jangan kepada anggota dewan karena dewan bukan eksekutor.

“Lain kali koordinasi konsultasi, bapak punya orang tua, siapa Bupati, Camat, ini konsultasi koordinasi dengan anggota dewan, mereka itu bukan eksekutor,” katanya dalam video itu yang juga banyak beredar di media sosial facebook.

Baca juga : Komisi II DPRD Kalteng Minta PBS Tambang Taati Peraturan Daerah

Dia juga menyebutkan selama ini rapat yang dilakukan anggota DPRD Kotim seperti rapat dengar pendapat (RDP) tidak ada gunanya, karena eksekutif tidak melaksanakan itu. Beda hal kata dia jika yang melaksanakan RDP itu pemerintah daerah maka itu bisa dilaksanakan apa yang dihasilkan.

Dia juga menyebut DPRD hanya sebatas melakukan penganggaran, di mana dikatakannya tahun ini DPRD Kotim mendapat jatah dana aspirasi sebesar Rp 2 miliar. Diketahui oknum pejabat itu saat ini menjabat sebagai asisten di lingkungan Setda Kabupaten Kotawaringin Timur.[Red]

The post Dugaan Pelecehan Lembaga Dewan, Oknum Pejabat di Setda Kotim Bakal di Panggil Ke DPRD appeared first on Kalteng Today.

Aksi yang semula diperkirakan menurunkan hampir 1.000 masyarakat yang terdiri dari kumpulan mahasiswa serta masyarakat umum tersebut dibatalkan lantaran berbagai pertimbangan, salah satunya karena kondisi di tengah bulan Ramadan.

“Alasan pertama karena mau mencoba sistem komunikasi secara audiensi terlebih dahulu, jika nanti tidak ada ketegasan dalam keputusan baru aksi,” kata penanggungjawab aksi, Burhan Nurrohman, Senin 11 April 2022.

Baca juga : Komisi II DPRD Kotim Ingatkan PBS Aktif Laporkan Kegiatan CSR

Sehingga kata dia dari saran dan pertimbangan dari pihak kepolisian serta rekan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kotim maka diputuskan untuk audiensi.

Burhan mengakui aksi mereka bisa saja menurunkan masa lebih banyak lagi. Upaya mereka audiensi di DPRD itu hanya ingin memberikan warning kepada lembaga bahwa mereka tidak main-main. Apalagi jika aspirasi yang disampaikannya tersebut tidak digubris.

Hingga akhirnya audensi di DPRD Kotim yang dipimpim Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson itu sepakat dalam audiensin itu berangkat ke DPRD Provinsi menyampaikan aspirasi itu.

“Kita sudah komunikasi dengan Ketua DPRD Provinsi, mereka siap menerima kita, nanti kita bawa perwakilan aliansi dan siapa lagi untuk berangkat bersama Komisi I,” jelas Ketua DPRD Kotkm, Dra. Rinie Anderson.

Sementara untuk tuntutan yang disampaikan tersebut diantaranya :

1. Meminta kepada seluruh elemen bangsa agar tetap tegak berdiri menjaga amanat reformasi dalam hal masa jabatan presiden sesuai dengan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan memutuskan kebijakan yang tepat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok karena kondisi ekonomi dan mental masyarakat telah terpuruk akibat Pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia.
3. Meminta Pemerintah untuk tetap fokus pada penanganan dan pemulihan pasca pandemic Covid-19.
4. Mendorong pemerintah untuk menstabilkan harga BBM jenis Pertamax, Dexlite dan menjamin ketersedian stok BBM jenis Pertalite bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di berbagai daerah dengan harga terjangkau dan memastikan realisasi subsidi BBM yang tepat sasaran.
5. Mencabut kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% karena akan semakin membebani ekonomi masyarakat yang telah tertekan dan terpuruk selama ini akibat Pandemi Covid-19.
6. Meminta dengan syarat pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dengan catatan:
a. Pemerintah harus menjamin pembangun Ibu Kota Negara Nusantara berdasarkan kaidah-kaidah lingkungan hidup guna menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup.
b. Pemerintah harus menjamin keterlibatan masyarakat, lokal, baik dalam proses perencanaan, pembangunan dan masuk dalam struktur Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.

7. Meminta komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
8. Meminta seluruh pihak lain elemen bangsa untuk menjaga soliditas antar anak bangsa dan stabilitas keamanan demi merawat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai keberagaman yang harmonis.

Baca juga :  Komisi IV DPRD Kotim Desak Tertibkan Parkir Liar di Sampit

9. Meminta Presiden Republik Indonesia mengevakuasi kembali jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang tidak mampu dalam menjalankan tanggung jawab sebagai menteri.[Red]

The post Demo Aliansi Masyarakat Kotim Batal, Digantikan Dengan Audiensi Begini Tuntutannya appeared first on Kalteng Today.

“Kami meminta Plt Kepala Dinas PUPR untuk bekerja lebih berani, cerdas dan inovatif terhadap program dan harus memiliki strategi dalam pembangunan infrastruktur disegala bidang baik kebinamargaan, keciptakaryaan dan sumberdaya air,” kata Kurniawan saat di bincangi diruang kerjanya, Senin 11 April 2022.

Baca juga : Komisi I DPRD Kotim, Gelar Rapat Skala Prioritas Gali Potensi PAD

Dirinya mengatakan pihak DPRD Kabupaten Kotim khususnya komisi IV yang merupakan mitra kerja dan juga merupakan fungsi pengawasan dan fungsi kontrol, hal itu sudah tertuang di dalam peraturan pemerintah (PP) 12 tahun 2018, maka sudah barang tentu pihaknya harus menjalankan tugas tersebut.

“Kami pun selalu selalu memberikan saran dan masukan yang membangun, Oleh sebab itu, kami minta, lepaskan dulu ego sektoral demi percepatan pembangunan dan pengembalian ekonomi pasca Covid 19,” ungkapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta Dinas PUPR agar terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah ini, guna mewujudkan capaian kinerja yang sudah menjadi target dalam rencana strategis Kabupaten Kotim, khususnya yang menjadi kewajiban dinas PUPR.

“Untuk mewujudkan target tersebut, maka diperlukan inovasi dan teknologi terbaru di bidang konstruksi dalam pembangunan infrastruktur untuk menjadi lebih cepat, akurat, efisien dan lebih berkualitas, dan juga pemanfaatan teknologi yang tepat guna, efektif, dan ramah lingkungan,” ujar Kurniawan

Baca juga : Wakil Ketua DPRD Himbau Jaga Kondusifitas Daerah Bersama Dibulan Ramadhan

Ia melihat beberapa daerah lain, dinas PUPR banyak melakukan terobosan yang baik dan terukur, bahwakan mereka aktif mensosialisasikan program-program yang telah selesai ke sosial media yang mereka miliki, sehingga program mereka dapat diketahui oleh masyarakat di daerah ini, karena selama ini Dinas PUPR pihaknya melihat kurang adanya inovasi terhadap program yang ada hanya monoton saja.

“Kami rasa Dinas PUPR jangan panik kalau dengan kritik masyarakat, karena memang itu yang sedang di rasakan masyarakat, karena Dinas PUPR merupakan dinas yang sangat strategis dalam pembangunan, oleh sebab itu diperlukan manajemen yg sehat dan baik, serta pemimpin yg fokus untuk inovasi pembangunan. Tapi kalo stagnan dan monoton, ada baiknya kepala daerah segera mengkoreksi keadaan tersebut, karena kita semua berpacu dengan waktu,” tutupnya.[Red]

The post DPRD Minta Kadis Plt PUPR Harus Berani Inovasi Program appeared first on Kalteng Today.

Dia bahkan menjelaskan,baru-baru ini salah satu Staf ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, menyampaikan beberapa akar masalah persoalan lingkungan hidup yang menjadi tantangan antara lain penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disebabkan belum terkelolanya limbah domestik, tingginya tingkat erosi, kerusakan lahan gambut.

“Apa yang disampaikan oleh staf ahli Gubernur Kalteng itu kalau kita lihat fakta-fakta dilapangan memang benar adanya, sehingga sangat rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan itu terus terjadi setiap tahunnya di Kotim ini, ini yang harus dan patut kita sadari bersama,” ungkapnya, Jum’at 8 April 2022.

Legislator Partai Gerindra ini menilai, masih rendahnya peran serta masyarakat, termasuk masyarakat dan bahkan adanya peningkatan volume sampah dan limbah B3 selama masa pandemi Covid-19 menambah semakin buruknya kondisi lingkungan hidup di masyarakat Kotim saat ini.

“Ditambah lagi dengan rendahnya ketaatan usaha atau kegiatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang disebabkan kurangnya atau lemahnya pengawasan, sehingga menimbulkan beberapa akar masalah persoalan lingkungan hidup seperti meningkatnya bencana hidro meteorologi yang ditandai dengan curah hujan ekstrim yang menyebabkan bencana banjir yang sempat terjadi beberapa kali dalam satu tahun terakhir ini,” timpalnya.

Baca juga : Komisi IV DPRD Kotim Bakal Panggil Perusahaan Yang Memanfaatkan Jalan Umum

Untuk itu dia meminta semua pihak termasuk pelaku usaha dan masyarakat semua elemen, sama-sama melakukan pengawasan dan ketaatan dalam menjaga usaha dan/atau kegiatannya yang mengarah pada kerusakan lingkungan hidup itu sendiri harus di perhatikan.

Baca juga : Komisi IV DPRD Kotim Datangi Perusahaan Sawit Yang Gunakan Jalan Umum

“Dan itu harus dilaksanakan secara masif, berkala, dan berkesinambungan. Serta pemberian sanksi oleh pemerintah kalau ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atau tidak patuh terhadap kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup dilingkungan usahanya,” tutupnya.[Red]

The post Semua Pihak Harus Sadar Masalah Lingkungan Hidup Kian Parah appeared first on Kalteng Today.

Menurutnya selama ini rambu-rambu lalulintas yang ada di Kotim ini masih menim mendapatkan perhatian khusus oleh instansi terkait. Untuk itu dia meminta agar pihak Dishub segera melakukan perbaikan pada rambu-rambu yang rusak untuk menghindari terjadinya kecelakaan akibat dari human eror.

Baca juga : Komisi IV DPRD Kotim Datangi Perusahaan Sawit Yang Gunakan Jalan Umum

“Apalagi ini sebentar lagi arus mudik akan terjadi, kami minta rambu-rambu lalulintas di Kotim ini, seperti lampu Traffic light, lajur buka tutup, dan juga penanda lalulintas lainnya bagi para pengendara agar tidak terjadi Huma error,” ungkapnya, Jum’at 8 April 2022.

Disisi lain legislator Dapil I Kecamatan MB Ketapang ini menekankan, Dishub juga harus berkoordinasi dengan Dinas PUPR dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya akan hilir mudik memasuki kawasan perkotaan di Kotim ini.

“Koordinasi lintas sektor harus di perhatikan, baik dengan Satlantas, PUPR supaya jalan yang rusak dan berlubang bisa ditambal, terutama akses menuju, Bandara, Pelabuhan, dan terminal, itu semua harus terpantau, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” timpalnya.

Tidak lupa dia juga mengimbau kepada masyarakat terutama calon pemudik untuk terus meningkatkan kehati-hatian dalam berkendara. Dia berharap para pengendara tidak lupa mengenakan pengaman, dan mengikuti aturan Lalu-Lintas yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

Baca juga : Legislatif Siap Bantu Wujudkan Peningkatan PAD di Seruyan

“Para pengendara juga kami himbau untuk mengenakan sabuk pengaman, helm dan lainnya, manfaatkan aturan rambu-rambu lalulintas supaya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain,”tutupnya.[Red]

The post Legislator Minta Dishub Perhatikan Rambu-rambu Lalin appeared first on Kalteng Today.