“Karena ini bisa menimbulkan konsekuensi besar bagi citra maupun supremasi hukum itu sendiri di republik ini,” kata Teras Narang kepada awak media, Selasa (11/3/2025).

Baca Juga : Sigit K Yunianto Minta Pemko Prioritas Putra Putri Daerah Dalam Seleksi CASN

Ia menegaskan, pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto diharapkan mengambil sikap bijak sekaligus cermat dan memastikan pengangkatan ASN bisa digelar sesuai dengan komitmen yang telah dimulai, dan telah dijadwalkan.

“Catatan soal perlunya kepastian hukum, keadilan, serta kesejahteraan bagi ASN maupun Calon ASN ini, saya sampaikan dalam konsinyering Komite I DPD RI, tepatnya pada Senin (10/3/2025) lalu,” ujarnya.

Ia membeberkan, DPD RI prihatin dengan proses dan keputusan penundaan pengangkatan calon ASN ini oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta respon pemangku kepentingan lainnya.

“Hal ini tentu bukan saja kerugian bagi para calon ASN yang telah menyiapkan diri dan sebagian telah melakukan pengunduran diri dari pekerjaan untuk beralih menjadi abdi negara, tapi juga merugikan citra pemerintahan yang dapat dianggap tidak konsisten dengan kebijakannya,” terangnya.

Baca Juga : Naskah Akademik dan RUU Tentang DPD RI Terus di Sempurnakan

Teras juga menambahkan, sesuatu yang berisiko di tengah upaya membangun kepercayaan pada pelaku investasi dari dalam dan luar negeri.

“Untuk itu saya mendorong agar ada langkah konkrit pemerintah menyiapkan kebijakan yang tepat dan mengevaluasi keputusan penundaan, serta melakukan pengangkatan calon ASN sesuai agenda awal,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya perbaikan keputusan lebih baik ketimbang memicu masalah yang lebih serius, termasuk turunnya kepercayaan publik pada profesionalitas pemerintahan yang ujungnya dapat merugikan reputasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Sebagai anggota DPD RI yang pernah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah, saya tahu tidak ada keberhasilan pemerintahan daerah yang dapat terjadi tanpa peran para ASN, baik tenaga honorer maupun Pegawai Negeri Sipil,” jelasnya.

Baca Juga : DPD RI, APKASI, dan APEKSI Bicarakan Ketimpangan Pembagian Wewenang

Sebab, Teras menegaskan, peran para ASN birokratis yang dijalankan, khususnya kepentingan publik sangat dibutuhkan oleh pemerintahan daerah. Sehingga penyesuaian formasi dan komitmen atas pengangkatan mereka harus selaras dengan upaya kita membangun negara ini sebagai negara hukum, negara yang menjunjung keadilan dan memiliki kepastian hukum.

“Dalam kesempatan konsinyering itu juga, Komite I DPD RI juga menajamkan rekomendasi terkait Pilkada dan program Agraria dan Konflik Pertanahan, termasuk masalah kejelasan dan kepastian tentang keberadaan dan kepastian tata ruang yang terjadi selama ini di daerah-daerah,” tutupnya.[Red]

The post DPD RI Angkat Bicara Soal Penundaan Pengangkatan CASN appeared first on Kalteng Today.

Untuk itu, diterangkannya, bahwa setiap pembukaan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) hendaknya tidak sekadar memenuhi kekosongan fungsi, tapi juga menimbang kebutuhan optimalisasi sumber daya dalam melayani publik.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun lalu, sekitar 4.963 formasi dibuka di Jawa Barat dalam penerimaan CASN yang terdiri dari 899 Calon Pegawai Negeri Sipil dan 4.064 Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami membahas soal formasi ini dalam kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada awal pekan ini,” kata Teras kepada awak media melalui pesan WhatsApp, Senin (20/1/2025).

Baca Juga : ASN dan Tekon di DPMD Kalteng Tingkatkan Kompetensi

Ia menjelaskan, pengelolaan kepegawaian bukan hal mudah. Terlebih bila dikaitkan dengan kepentingan pelayanan publik yang optimal.

“Oleh karenanya di Jawa Barat sebagai di daerah lain, seluruh pemangku kepentingan melakukan manajemen talenta hingga pengelolaan kinerja,” tuturnya.

Teras Narang berharap, penerimaan CASN di masa yang akan datang dapat diimbangi dengan penguatan kapasitas dan kualitas kerja ASN yang sudah ada.

“Mereka yang telah berada di dalam pemerintahan mesti dioptimalkan peran serta kemampuannya mengelola produktivitas kerja untuk kepentingan publik,” jelasnya.

Dalam hal ini, Teras Narang mengimbau agar adanya pembenahan dan menghasilkan ASN yang berkinerja terbaik.

“Merujuk dari Universitas Oxford melalui laporan Blavatnik Index of Public Administration 2024, ASN Indonesia disebut sebagai pegawai negeri terbaik di kawasan Asia-Pasifik. Ini tentu dengan pengecualian negara-negara dengan penghasilan tinggi seperti Singapura, Australia, dan Korea Selatan. ASN kita masuk peringkat 38 dari 120 negara yang disurvei,” jelasnya lagi.

Baca Juga :Dua Hal Perlu Dipersiapkan ASN Berkualitas di Gumas

Mantan Gubernur Kalteng ini mengungkapkan, bahwa hal Ini adalah kabar baik, bahwa ada hasil dari reformasi birokrasi yang dijalankan selama beberapa dekade belakangan.

“Meski demikian kita tak bisa berpuas diri. Kita mesti bisa lebih baik lagi, dan mendorong ASN untuk semakin dekat dengan publik dan melayani dengan hebat. Itulah salah satu tanda perbaikan besar bagi negara yang dampaknya akan terasa oleh rakyat,” tutupnya. [Red]

The post Teras Narang Minta ASN Dekat dengan Masyarakat Dan Optimal Melayani appeared first on Kalteng Today.

“Terlebih tidak sedikit putra daerah yang menjadi pegawai tidak tetap (PTT) dan honorer, sehingga perlu untuk menjadi prioritas dalam proses seleksi ini, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujarnya, Kamis (25/7/2024).

Politikus sekaligus sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalteng KNI menjelaskan, dengan masih adanya 1.500 lebih PTT dan honorer di Kota Palangka Raya, perlu adanya upaya dari Pemko untuk memberikan jaminan kejelasan status ribuan pegawai tersebut.

Terlebih, menurutnya wilayah Kota Palangka Raya cukup luas, sehingga sangat perlu dan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, khususnya di bidang guru dan tenaga kesehatan, serta layanan lainnya.

Baca Juga : Pemkab Kotim Dapat Jatah 1029 CASN

“Alangkah baiknya, PPPK itu kita mengambil anak-anak kita yang memang masyarakat lokal. Supaya ketika menjadi PPPK, mereka tidak ada mengajukan mutasi, jadi itu salah satu strategi kebijakan,” tuturnya.

Berdasarkan informasi Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya, pada 2024 ini Pemko menurutnya telah membuka sebanyak 153 formasi.

Dari 153 formasi tersebut, di antaranya 20 formasi untuk guru PPPK dan 20 formasi untuk tenaga kesehatan PNS. Hal tersebut dinilai merupakan langkah tepat untuk mengakomodasi putra daerah.

“Sisa formasinya itu, yakni PNS lainnya sebanyak 32 orang dan PPPK lainnya sebanyak 81 orang. Ini kan bisa menjadi angin segar bagi putra-putra daerah untuk mengabdi kepada daerahnya,” tambahnya.

Namun, ia meminta agar seluruh putra daerah dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi proses seleksi CASN tahun 2024.

Baca Juga : Keterbukaan Dalam Rekrutmen CPNS Harus di Junjung Tinggi

Dan, ia juga menyarankan agar putra daerah dapat rutin melakukan latihan mengerjakan soal-soal, sehingga nantinya pada saat proses seleksi CASN bisa mendapatkan nilai tertinggi.

“Karena kan sistem rangking. Jadi nilai harus benar-benar tinggi agar tidak kalah dengan pesaingnya sendiri. Karena kan itu nilainya otomatis, kalau ada yang lebih tinggi, yang di atasnya langsung turun ke peringkat di bawahnya,” tutupnya. [Red]

The post Sigit K Yunianto Minta Pemko Prioritas Putra Putri Daerah Dalam Seleksi CASN appeared first on Kalteng Today.

“Transparansi dan pengawasan yang ketat akan memastikan proses seleksi bebas dari kecurangan,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, Palangka Raya, Jumat (28/6).

Pihaknya meyakini tidak ada celah bagi peserta atau oknum panitia seleksi untuk melakukan tindakan negatif apabila menjunjung tinggi prinsip keterbukaan.

Baca Juga :  Pemkab Kotim Dapat Jatah 255 kouta CPNS dan 774 kuota untuk PPPK

Dengan telah menerapkan sistem komputerisasi, hal tersebut sudah di nilai berjalan dengan baik karena memperkecil peluang dilakukan kecurangan, terutama pada proses nilai akhir.

“Itu kan nilai langsung keluar pada saat peserta telah selesai mengerjakan soal, nilai nya langsung keluar. Jadi peserta tahu berapa nilai mereka,” ungkapnya.
Pihaknya sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah mengusulkan sebanyak 153 formasi untuk seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
Akan tetapi, pihaknya juga meminta  agar pemerintah dapat menambah kuota formasi CASN, mengingat kebutuhan pegawai di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya yang masih memerlukan penambahan.

“Karena kan ini berdampak pada pelayanan publik kita. Kalau pegawainya saja sedikit dan apa adanya, bagaimana pelayanan publik kita bisa maksimal,” tuturnya

Baca Juga :  Terbanyak Sepanjang Sejarah Rekrutmen CPNS dan P3K di Barito Utara, Total Formasi Capai 3.424

Ke depan, ia meminta agar setiap peserta yang lolos dalam rekrutmen CASN, dapat menjadi abdi negara yang kompeten serta bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan demi kemajuan Kota Palangka Raya.

“Tentu sumber daya manusia yang handal menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk bisa lolos. Karena ini menyangkut aspek yang melibatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.[Red]

The post Keterbukaan Dalam Rekrutmen CPNS Harus di Junjung Tinggi appeared first on Kalteng Today.

Kepala Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim Kamaruddin Makkalepu mengatakan, penerimaan CASN di Kotim 1.029 formasi yang terdiri dari CPNS 255 formasi dan PPPK 774 formasi. Katanya, Kamis 21 Maret 2024.

Baca Juga :  157 CASN Peserta SKB, Wajib Isolasi Mandiri dan Tes Antigen atau PCR

Dikatakan Kamaruddin kembali, meski telah ditetapkan jumlah keseluruhan formasi penerimaan CASN 2024, pihaknya belum memetakan jumlah untuk masing-masing formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

“Formasi yang kita dapatkan ini hasil perjanjian prinsip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB),”ujarnya.

Terkait rincian formasinya kita masih menunggu. “Terkait penerimaan tahap pertama juga masih menunggu jadwal dan juga petunjuk teknis dari pusat, terlebih lagi ini berkaitan dengan anggaran,”tutupnya. [Red]

The post Pemkab Kotim Dapat Jatah 1029 CASN appeared first on Kalteng Today.

86 PPPK Guru tersebut, merupakan hasil dari penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2022 dengan 90 formasi.

Baca Juga : Pemkab Kapuas Tandatangani Komitmen Core Values ASN Berakhlak

“SK hari ini merupakan pengangkatan atas hasil CASN 2022. Total ada 86 orang dari 90 formasi jabatan yang tersedia,” katanya, usai menyerahkan SK.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya meminta agar para PPPK Guru dapat benar-benar menjalankan tugas dengan baik, guna memajukan kualitas pendidikan di Kota Palangka Raya.

“Jaga integritas, jalankan tugas mengabdi dan melayani dengan baik dan wujudkan pendidikan berkualitas di semua jenjang,” ucapnya.

Baca Juga : ASN Jangan Sampai Terlibat Kasus Narkoba

Ia berharap PPPK guru mampu membawa perubahan untuk dunia pendidikan di Kota Cantik ini. Pasalnya pendidikan merupakan kunci utama untuk kemajuan semua sektor.

“Kalau pendidikan di Kota Cantik ini maju, tentu akan menghasilkan generasi penerus yang berkualitas,” pungkasnya. [Red]

The post 86 PPPK Guru di Palangka Raya Menerima SK appeared first on Kalteng Today.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM, dulu disebut Badan Kepegawaian Daerah atau BKD); Jhon Wahyudi AP MSi, pelaksanaan SKB ini mempunyai dasar. Yaitu surat dari Deputi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Nomor 15732/B-KS 04.01/ SD/E/ 2021, tanggal 8 Nopember 2021.

“Perihalnya adalah penyampaian jadwal SKB tahun 2021. Selain itu juga berdasarkan surat dari Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Nomor 833/SB/K/KR.VIII/XI/2021 tanggal 23 Nopember 2021, perihal penyampaian SKB 2021 tahap II wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN,” papar lelaki yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Humas Setda bartim itu.

Baca Juga : Janjikan Jadi CPNS, Oknum ASN Pemprov Kalteng Tipu Korban Rp 68 Juta

Jhon menambahkan, ke-157 peserta SKB ini dibagi menjadi empat sesi. Tiap sesi diberi waktu 90 menit. Adapun dalam pelaksanaan SKB, tetap diberlakukan protokol kesehatan ketat. Tiap peserta yang datang, dicek suhu tubuhnya, wajib mencuci tangan dan mengenakan masker.

Baca Juga : 209 ASN di Kab Bartim Masih Punya ‘Hutang’ PDM

“Tidak hanya itu protokol kesehatan yang kami terapkan. Sebelum mengikuti seleksi ini, peserta juga kami wajibkan menjalani isolasi mandiri lebih dulu di rumah masing-masing, selama 14 hari kalender. Setelah itu, mereka wajib swab/ rapid test/ PCR,kurun waktu 3 x 24 jam, atau rapid tes antigen kurun waktu 1 x 24 jam,” imbuh Jhon lagi kepada insan media. [Red]

The post 157 CASN Peserta SKB, Wajib Isolasi Mandiri dan Tes Antigen atau PCR appeared first on Kalteng Today.