Kali ini yang menjadi perhatian publik adalah rekaman seorang sopir ambulans yang mengeluhkan kesulitan mengisi BBM subsidi di SPBU Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Video itu beredar luas di sosial media. Narasinya sederhana namun kuat sebuah ambulans, kendaraan yang identik dengan situasi darurat, disebut mengalami hambatan saat hendak mengisi bahan bakar untuk menjemput pasien ke Sampit.

Baca Juga : Meski Sudah Berusaha Diminimalisir, Stok BBM di Bartim Masih Belum Kembali Normal Sepenuhnya

Dalam situasi seperti itu, publik mudah tersentuh. Sebab ambulans bukan sekadar kendaraan. Di dalam persepsi masyarakat, ambulans hampir selalu dikaitkan dengan soal waktu, keselamatan, dan nyawa.

Peristiwa itu disebut terjadi pada Jumat pagi, 15 Mei 2026 sekitar pukul 06.00 WIB. Dalam video yang beredar, sopir ambulans yang diketahui bernama Ruspandi menyampaikan kekhawatirannya karena kondisi solar kendaraan hampir habis, sementara ia memiliki tugas yang menurutnya tidak bisa ditunda.

Ia menyampaikan satu hal yang sebenarnya terdengar masuk akal bagi banyak orang kendaraan layanan darurat semestinya memperoleh prioritas. Bukan hanya ambulans, tetapi juga mobil pemadam kebakaran maupun kendaraan patroli dalam kondisi tertentu.

Di ruang publik digital, potongan informasi seperti itu kerap cukup untuk membentuk kesimpulan. Terlebih ketika narasi yang muncul menyentuh pelayanan publik. Respons masyarakat pun bergerak cepat, bahkan sebelum keseluruhan cerita selesai dipaparkan.

Namun seperti banyak peristiwa lain, persoalan di lapangan sering kali tidak sesederhana potongan video berdurasi beberapa detik.

Pihak SPBU Samuda kemudian memberikan penjelasan. Pengawas SPBU, Hasbi, menyebut bahwa kebijakan prioritas bagi kendaraan darurat bukan sesuatu yang baru diterapkan.

“Dari dahulu kami sudah berkomitmen bahwa ambulans dan mobil pemadam kebakaran tidak perlu ikut antre. Jika datang untuk mengisi BBM, kendaraan tersebut dapat langsung masuk dan akan segera kami layani,” ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Keterangan itu menghadirkan sudut pandang berbeda. Menurut Hasbi, berdasarkan rekaman CCTV, ambulans yang dimaksud justru sudah berada di posisi terdepan dan siap dilayani petugas.

“Ada rekaman CCTV yang memperlihatkan ambulans sudah berada di depan antrean. Namun kendaraan tersebut justru pergi. Yang kami sesalkan adalah munculnya opini yang seolah-olah SPBU tidak memberikan prioritas,” katanya.

Di tengah perbedaan keterangan yang berkembang, perhatian juga datang dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor, merespons persoalan tersebut dengan langkah yang lebih memilih pemeriksaan langsung di lapangan dibanding terburu-buru mengambil kesimpulan.

“Kita sidak hari Senin jam 08.00 aja biar jelas ambulans dan SPBU Samuda,” ujarnya singkat.

The post Ambulans, SPBU, dan Video yang Bergerak Lebih Cepat dari Penjelasan appeared first on Kalteng Today.

Bahkan Asisten 1 Setda Bartim Ari Paman Lelu didampingi aparat dari TNI dan Polri, sudah mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) . Yaitu di Longkang, Kecamatan Dusun Timur, beberapa hari yang lalu dan Ampah, Kecamatan Dusun Tengah (Sabtu, 9/5/2026).

Asisten 1 Setda Bartim menyatakan bahwa Pemkab Bartim terus melakukan pemantauan harga dan stok BBM, supaya situasi tetap kondusif. Bahkan dirinya juga sudah berdialog dengan berbagai pihak, termasuk pelangsir, warga/pembeli maupun pengelola SPBU.

“Untuk menjaga ketertiban, pihak SPBU menerapkan tiga jalur pengisian. Yaitu jalur roda empat, roda dua dan jalur khusus pelanggaran. Pembatasan pembelian juga diterapkan bagi masyarakat maupun pelangsir. Yaitu kendaraan roda empat maksimal Rp300. 000 dan roda dua maksimal Rp150. 000,” papar Ari Panan.

Baca Juga : Tindaklanjuti Rapat Koordinasi, Wali Kota Tinjau SPBU dan Pastikan Stok BBM

Dan dari pantauan di lapangan, harga masih belum berubah. Pertamax masih di harga Rp12. 600 per liter, Pertalite Rp10. 000, Pertamax Turbo Rp20. 350, Dexlite Rp28. 500, dan Bio Solar Rp6. 800. Namun menurut warga masyarakat, stok di pasaran umum masih belum normal masa-masa sebelumnya.

“Kami dapat Pertalite dengan harga Rp16. 000. Kalo Pertamax Rp18. 000. Kalau mau antri di SPBU, sering tidak kebagian kalau sudah siang. Karena antrian roda empat maupun roda dua mengular panjang sampai jauh ke luar area SPBU, ” aku Umi, salah seorang pengendara motor, saat bertemu di jalan tadi (Senin, 11/5/2026). [Red]

The post Meski Sudah Berusaha Diminimalisir, Stok BBM di Bartim Masih Belum Kembali Normal Sepenuhnya appeared first on Kalteng Today.

Ratusan warga datang dan duduk bersama dalam keramahtamahan tersebut, sehingga membuat suasana semakin cair.

Baca Juga : Meski Sudah Berusaha Diminimalisir, Stok BBM di Bartim Masih Belum Kembali Normal Sepenuhnya

“Kami sangat mengapresiasi kerukunan warga di wilayah ini, sebab kami melihat secara langsung bahwa di sini sangat guyub,” katanya.

Ia mengungkapkan, upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan asri bukan hanya menjadi tugas pimpinan wilayah seperti ketua RT, RW. Lurah, ataupun camat, melainkan tugas bersama seluruh warga.

“Kalau aman dan nyaman kan yang dinikmati bersama. Ini yang harus kita pertahankan terus dan bersama-sama kita menjaga kondusifitas daerah kita ” tuturnya.

Baca Juga : Tindaklanjuti Rapat Koordinasi, Wali Kota Tinjau SPBU dan Pastikan Stok BBM

Legislator yang juga merupakan politisi Partai Golkar ini juga sempat menyinggung terkait dengan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM yang sempat viral di Palangka Raya.

“Hasil pantauan kami sudah tidak panjang untuk antrean. Penambahan kouta BBM di wilayah Kota Palangka Raya juga sudah diupayakan. sesuai hasil rapat koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga beberapa waktu lalu,” tutupnya. [Red]

The post Ketua DPRD Temui Warga di Jalan G.Obos 6 Palangka Raya appeared first on Kalteng Today.

Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait adanya antrean panjang BBM di semua SPBU yang dikeluhkan warga beberapa waktu lalu.

Dari hasil peninjauan di beberapa titik SPBU, Fairid menyaksikan secara langsung antrean kendaraan terlihat mulai normal dan aktivitas pengisian BBM berjalan dengan tertib.

Baca Juga : Antrean BBM Jadi Perhatian, Gubernur Kalteng Sidak SPBU di Palangka Raya

Pemerintah Kota (Pemko) bersama Pertamina juga memastikan stok BBM di setiap SPBU dalam kondisi tersedia dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kebutuhan pokok BBM di Kota Palangka Raya mencapai sekitar 205 kiloliter (KL) per hari. Karena itu, distribusi harus terus dijaga agar tidak mengalami penurunan pasokan,” katanya, Sabtu (9/5/2026).

Ia menyampaikan, beberapa titik sudah berjalan lebih lancar dan mulai normal dan ia mengakui bahwa di hari yang sama terdapat antrian padat pada pagi sampai siang, sebab stok baru diproses.

“Pemko Palangka Raya akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait agar distribusi BBM tetap stabil serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Baca Juga : Solar Subsidi, Antrean, dan Keributan di SPBU Samuda

Ia juga berharap distribusi BBM di Kota Palangka Raya dapat segera sepenuhnya normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.

“Kami berharap distribusi BBM ke depan semakin lancar, antrean kendaraan terus berkurang, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” tutupnya. [Red]

The post Tindaklanjuti Rapat Koordinasi, Wali Kota Tinjau SPBU dan Pastikan Stok BBM appeared first on Kalteng Today.

“Kami ingin memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalteng, agar jangan sampai terulang lagi kelangkaan ini kepada PT Pertamina Patra Niaga,” kata Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran Sabtu (9/5/2026) malam.

Baca Juga : Agustiar: Depo BBM Zona Timur Penting untuk Pemerataan Energi di Kalteng

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini mengaku merasa tenang setelah mendengar penjelasan dari pihak PT Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM di Kalteng saat ini mencukupi.

“Tentu kami merasa agak tenang setelah mendengar penjelasan EGM PT Pertamina Patra Niaga bahwa pasokan untuk Kalteng tidak ada masalah,” ungkapnya.

Sebelumnya, EGM PT Pertamina Patra Niaga, Isfahani menjelaskan bahwa kondisi saat ini dalam hal ketersediaan BBM di Kalteng untuk Pertamax tersedia 1.172 KL, sedangkan Pertalite terdapat 3.340 KL, dan Bio Solar  2.179 KL.

“Stok saat ini ada di terminal di Pulang Pisau, dan untuk kebutuhan BBM Kalteng bahwa kita di support oleh terminal atau depo di Banjarmasin,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, kejadian kelangkaan BBM di Palangka Raya beberapa waktu lalu ialah disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap BBM jenis Pertamax.

“Jadi ini bukan kelangkaan BBM Subsidi jenis Pertalite, tapi tingginya permintaan BBM Jenis Pertamax yang merupakan jenis BBM Non Subsidi yang disalurkan pemerintah,” ungkapnya.

Baca Juga : Ketua PWI Kalteng Angkat Bicara untuk Respon Kondisi Kelangkaan Stok BBM

Pihaknya berkomitmen, untuk mengurai persoalan antrean yang menumpuk di Kalteng atau khususnya Palangka Raya, akan diintensifkan armada penyaluran ke SPBU asal depo Pulang Pisau dan dibantu dari Banjarmasin.

“Pengiriman produk kita akan intensifkan dengan penambahan armada asal depo Pulang Pisau dan dibantu armada dari Banjarmasin, sehingga keadaan antrean ini segera terurai,” tutupnya.[Red]

The post Pertamina Pastikan Pasokan BBM Kalteng Cukup, Distribusi Dipercepat untuk Kurangi Antrean appeared first on Kalteng Today.

Langkah ini menurutnya perlu diputuskan segera, sebab Agustiar menilai hal tersebut sangat krusial, guna memastikan pemerataan pasokan energi di seluruh kabupaten dan kota di seluruh wilayah Bumi Tambun Bungai.

Baca Juga : Ketua PWI Kalteng Angkat Bicara untuk Respon Kondisi Kelangkaan Stok BBM

Hal ini disampaikan Agustiar Sabran ke Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Kalimantan, Isfahani yang didampingi Unsur Forkopimda dalam pertemuan dengan manajemen Pertamina di Istana Isen Mulang, Sabtu (9/5/26) Malam.

“Kami mohon dorongan agar depo dibangun minimal satu lagi, untuk zona timur,” katanya.

​Ia membeberkan, depo Pertamina saat ini hanya tersedia di zona tengah dan barat. Di Zona Tengah berada di Kabupaten Pulang Pisau, dan Zona Barat berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat.

​Kondisi ini membuat ketersediaan BBM di wilayah timur menjadi rawan, karena harus mengambil kuota dari zona tengah yang menjadi penyangga ibu kota provinsi, sehingga gubernur meminta untuk dibangun depo lagi pada Zona Timur.

Baca Juga : Antrean BBM Jadi Perhatian, Gubernur Kalteng Sidak SPBU di Palangka Raya

“Kalteng ini ada tiga zona, yakni barat, tengah, dan timur,” kata Agustiar yang merupakan orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai tersebut.

​Agustiar berharap, kehadiran depo baru dapat memangkas rantai distribusi sehingga pasokan BBM menjadi lebih berimbang dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. [Red]

The post Agustiar: Depo BBM Zona Timur Penting untuk Pemerataan Energi di Kalteng appeared first on Kalteng Today.

Hal tersebut disampaikan menyusul meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir di Kota Palangka Raya.

Baca Juga : Antrean BBM Jadi Perhatian, Gubernur Kalteng Sidak SPBU di Palangka Raya

Sigit mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap tenang karena pemerintah bersama Pertamina terus memastikan distribusi BBM berjalan normal.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk menambah pasokan BBM, khususnya jenis Pertamax.

“Untuk Pertamax saat ini dikirim sebanyak 200 kiloliter (KL) per hari,” ujarnya kepada awak media, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, tambahan distribusi tersebut mencakup wilayah Palangka Raya, Gunung Mas, Kapuas, Pulang Pisau, dan Barito Selatan. Dari total 200 KL tersebut, sekitar 60 persen dialokasikan untuk Kota Palangka Raya karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Pertamax.

Selain Pertamax, ia juga memastikan stok Pertalite di wilayah Palangka Raya dan sekitarnya masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Untuk Pertalite di wilayah Palangka Raya, Gunung Mas, Pulang Pisau, Kapuas, dan Barito Selatan masih aman dengan kebutuhan sekitar 427 KL per hari,” katanya.

Baca Juga : BBM Langka di Kalteng, PWI Semprot Pertamina: “Stop Klaim Stok Aman”, Supriyadi Desak Tambah Kuota

Ia menambahkan, penambahan pasokan tersebut dilakukan setelah adanya koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga. Bahkan, distribusi dari depo Pulang Pisau turut diperkuat melalui tambahan suplai dari depo di Kalimantan Selatan.

Legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan Kalteng ini berharap masyarakat bersabar sembari pemerintah dan pihak terkait terus berupaya mengurai antrean BBM yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Menurutnya, lonjakan kebutuhan BBM memang mengalami peningkatan signifikan dalam tiga hari terakhir. [Red]

The post DPR RI Pastikan Stok BBM di Palangka Raya Aman, Pasokan Pertamax Ditambah appeared first on Kalteng Today.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran dalam hal ini tidak hanya menunggu laporan, namun secara kontinyu memantau secara langsung distribusi BBM yang disalurkan ke masyarakat dengan meninjau ke SPBU.

Baca Juga : Solar Subsidi, Antrean, dan Keributan di SPBU Samuda

“Kami ingin memastikan dengan mengecek langsung ke lapangan terkait kelancaran jual beli BBM di SPBU. Karena kalau kondisi ini lancarkan kami selaku pimpinan juga bahagia,” katanya, Kamis (7/5/2026) malam.

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini mengaku telah melakukan koordinasi dengan Pertamina dan mengaku telah mendapatkan informasi bahwa stok BBM di Kalteng masih aman.

“Kami sudah memastikan dengan Pertamina dan tidak ada masalah, bahkan kouta kita ditambah,” ujarnya.

Ia mengaku bahwa telah memperhatikan kondisi antrean panjang, sehingga terjadi penumpukan pembeli BBM yang terjadi di beberapa SPBU.

“Hasil koordinasi kami dengan pihak Pertamina pusat dan Pertamina Wilayah Kalteng juga jalan yang biasanya kita biasa 180 KL, kuota kita ditambah menjadi 200 KL, sebab kami minta tambah,” bebernya.

Baca Juga : Diduga Berebut Solar Subsidi, Keributan Pecah di SPBU Samuda

Lebih lanjut, tidak hanya memantau kondusifitas antrean panjang, namun ia mengaku bahwa telah memperhatikan setiap tindakan penimbunan BBM, sehingga dapat ditindak.

“Kami bersama pihak Polda Kalteng terus memastikan agar tidak ada penimbunan, dan bila terdapat tindakan tersebut maka kami serahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Dan kami akan bertindak sesuai kewenangan kami,” tuturnya. [Red]

The post Antrean BBM Jadi Perhatian, Gubernur Kalteng Sidak SPBU di Palangka Raya appeared first on Kalteng Today.

Situasi tersebut memantik kritik keras dari berbagai pihak. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah, M. Zainal, meminta PT Pertamina Patra Niaga berhenti menyampaikan klaim “stok aman” jika kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

“Jangan hanya bicara kuota aman di media, sementara rakyat harus mengantre berjam-jam bahkan hingga bermalam di SPBU. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini tindakan nyata, bukan sekadar angka statistik,” tegas Zainal, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, ada jurang besar antara pernyataan resmi Pertamina dengan fakta yang dirasakan masyarakat. Di satu sisi distribusi disebut lancar, namun di sisi lain antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter.

“Kalau stok memang aman, kenapa antrean sampai satu kilometer? Kenapa sopir truk sampai tidur dua malam di SPBU? Ini logika sederhana. Jangan anggap rakyat bodoh,” katanya.

Zainal mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan turun langsung mengecek kondisi di SPBU, bukan hanya merilis data dari balik meja.

“Cek pompa, cek mobil tangki, lihat sendiri berapa jam warga antre. Itu data yang sebenarnya,” ujarnya.

Kelangkaan BBM kini mulai berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sopir angkutan barang terlambat mendistribusikan sembako, pengemudi ojek kehilangan penghasilan, sementara nelayan di wilayah pesisir kesulitan melaut akibat sulit memperoleh solar.

“Kalau dibiarkan terus, ini bisa menjadi bom waktu. Harga barang naik, inflasi naik, rakyat kecil yang paling terdampak,” ucapnya.

Di tengah polemik tersebut, mantan Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur, H. Supriyadi, menilai akar persoalan utama berada pada ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan BBM di lapangan.

Menurut Supriyadi, solusi paling realistis saat ini adalah menambah kuota distribusi BBM subsidi, terutama solar, ke wilayah Kotawaringin Timur dan sekitarnya.

Baca Juga :

“Kalau barangnya cukup, masyarakat tidak akan rebutan. Solusinya ya tambah kuota. Itu rumusnya dari dulu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi saat ini diperparah karena banyak pengecer BBM di pinggir jalan sudah kehabisan stok. Akibatnya, masyarakat yang biasanya membeli BBM eceran kini seluruhnya bergantung pada SPBU.

“Pengecer sudah kosong. Akhirnya semua masyarakat berjubel di SPBU karena barangnya memang kurang,” katanya.

Selain itu, Supriyadi menilai perhitungan kebutuhan BBM daerah selama ini belum sepenuhnya akurat. Banyak kendaraan dari luar daerah yang ikut mengisi BBM di Kotim namun tidak masuk dalam data resmi konsumsi daerah.

Belum lagi distribusi BBM ke pelosok serta dugaan pelangsiran yang disebut ikut mengurangi pasokan di lapangan.

“Data kendaraan biasanya hanya berdasarkan Samsat. Kendaraan plat luar tidak terdata, tapi tetap isi BBM di sini,” ujarnya.

Meski demikian, Supriyadi tidak sepakat jika solusi utama hanya diarahkan pada penertiban pengecer. Menurutnya, selama stok mencukupi dan distribusi berjalan baik, maka kondisi di masyarakat akan kembali stabil dengan sendirinya.

“Orang ribut itu karena barangnya kurang. Kalau distribusi cukup, minyak akan mengalir sendiri di masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga :

Ia pun meminta pemerintah daerah segera bergerak cepat berkoordinasi dengan Hiswana Migas dan Pertamina untuk menambah pasokan BBM sebelum situasi semakin memanas seperti keributan yang sempat terjadi di SPBU Samuda beberapa hari lalu.

Sementara itu, PWI Kalteng juga mendesak Pertamina membuka data distribusi BBM secara transparan, mulai dari kuota harian tiap SPBU hingga realisasi pengiriman di lapangan.

“Kalau memang ada mafia BBM, tangkap. Kalau distribusi tersendat, benahi. Jangan rakyat terus yang dikorbankan,” pungkas Zainal. [Red]

The post BBM Langka di Kalteng, PWI Semprot Pertamina: “Stop Klaim Stok Aman”, Supriyadi Desak Tambah Kuota appeared first on Kalteng Today.

SUARA teriakan terdengar bersahut-sahutan di area SPBU Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Beberapa orang tampak saling mendekat dengan nada tinggi. Sejumlah warga lain mencoba melerai. Dalam video berdurasi 1 menit 1 detik yang beredar sejak 6 Mei 2026 itu, situasi terlihat tegang.

Baca Juga : Kelangkaan BBM Dipengaruhi Situasi Internasional, Masyarakat Diminta Tak Panik

Keributan diduga dipicu persoalan antrean solar subsidi peristiwa tersebut segera memantik perhatian publik. Di media sosial, video itu menyebar luas bersamaan dengan keluhan lama masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan solar subsidi di wilayah pesisir Kotawaringin Timur.

Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM) menilai insiden di SPBU Samuda bukan sekadar ledakan emosi sesaat antarwarga. Menurut mereka, keributan itu memperlihatkan persoalan distribusi BBM subsidi yang belum pernah benar-benar terselesaikan.

“Yang terjadi bukan hanya rebutan antrean. Ini akumulasi keresahan masyarakat karena distribusi yang dianggap tidak tertib,” kata Evan Pranata, anggota KPPM, kepada wartawan.

Menurut KPPM, antrean panjang solar subsidi telah lama menjadi pemandangan rutin di sejumlah SPBU. Dalam kondisi tertentu, warga bahkan harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan jatah bahan bakar. Situasi itu diperparah oleh dugaan praktik pelangsiran yang disebut masih marak terjadi.

KPPM menilai lemahnya pengawasan membuka ruang terjadinya konflik di lapangan. Ketika stok terbatas bertemu tingginya kebutuhan masyarakat, antrean mudah berubah menjadi ketegangan.

“Kalau tata kelolanya jelas dan pengawasannya berjalan, masyarakat tidak akan sampai saling ribut seperti ini,” ujar Evan.

Mereka mendesak aparat penegak hukum, Pertamina, dan pengelola SPBU segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi solar subsidi, terutama di wilayah Samuda dan sekitarnya.

Baca Juga : Khemal Nasery Sambut Baik Surat Edaran Wali Kota Soal Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

Bagi KPPM, persoalan BBM subsidi bukan semata urusan teknis distribusi, melainkan menyangkut rasa keadilan masyarakat kecil yang bergantung pada solar untuk bekerja dan bertahan hidup.

Keributan di SPBU Samuda mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Namun video itu memperlihatkan satu hal: di tengah antrean solar subsidi, emosi masyarakat tampak semakin tipis. [Red]

The post Solar Subsidi, Antrean, dan Keributan di SPBU Samuda appeared first on Kalteng Today.

Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sigit K Yunianto yang terpenting saat ini pihak Pertamina selaku pengelola dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara nasional.

Baca Juga : Tindaklaniuti Pertemuan Dengan Komisi I DPR RI, Pemkab Bartim Gelar GTRA

“Masyarakat tidak usah khawatir, sebab dibatasinya pembelian BBM itu supaya menekan pelangsir,” ungkap Legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng tersebut.

Ia mengapresiasi pembatasan yang diambil pihak SPBU dan Pertamina, dengan hanya memperbolehkan pembelian untuk roda dua hanya maksimal pembelian Rp.100.000,-.

“Kita juga tidak melarang untuk yang kecil-kecil, tapi memang secara nasional dan internasional untuk BBM ini agak terguncang, karena pengaruh Selat Hormuz inikan 20 persen,” ucapnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua DPRD Kota Palangka Raya ini menerangkan bahwa penggunaan barcode di SPBU sudah sangat efektif, sehingga meminimalisir tindakan oknum-oknum yang melanggar aturan pembelian.

“Dengan menggunakan barcode itu, kalau sudah mengambil berarti sudah tidak bisa ngisi lagi,” terangnya.

Baca Juga : Khemal Nasery Sambut Baik Surat Edaran Wali Kota Soal Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

Ia mengungkapkan, setelah melakukan pengawasan di seluruh penjuru Bumi Tambun Bungai selama ini pasokan masih relatif aman, sehingga masyarakat menurutnya tidak perlu adanya kepanikan.

“Memang dengan adanya isu yang berkembang tentang akan terjadinya kekosongan itu membuat resah masyarakat dan akhirnya terjadilah antre seperti yang saat ini,” tutupnya. [Red]

The post Kelangkaan BBM Dipengaruhi Situasi Internasional, Masyarakat Diminta Tak Panik appeared first on Kalteng Today.

Melalui Surat Edaran Nomor: 500.2.1/198/DPKUKMP-Bid.1/V/2026 tentang Pembatasan Penjualan BBM subsidi dan nonsubsidi di wilayah Kota Palangka Raya, Pemko Palangka Raya berupaya melakukan pengendalian dan mengatur ketentuan pembelian BBM subsidi dan nonsubsidi.

Baca Juga : Siti Nafsiah: Pembatasan BBM Perlu, Tapi Harus Disikapi Bijak oleh Warga

Selain mengatur ketentuan pembatasan pembelian, surat edaran tersebut juga melarang pembeli BBM menggunakan tangki modifikasi dan jerigen, khususnya bertujuan untuk membatasi para oknum yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.

“Kami menegaskan kepada seluruh pengelola SPBU untuk tidak melayani kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi atau pengisian berulang-ulang,” katanya Fairid kepada awak media, Rabu (6/5/2026).

Akan tetapi, pihaknya mengatur bahwa adanya pengecualian untuk sektor pertanian dan perikanan, sebab dinilai kebutuhan terhadap BBM untuk sektor tersebut cukup tinggi.

“Pengecualian diberikan untuk sektor pertanian dan perikanan, namun wajib melampirkan surat rekomendasi dari perangkat daerah terkait.”

Dalam suratnya, Fairid turut melarang mobil dinas menggunakan Pertalite. Kebijakan ini memperketat penggunaan BBM bagi aparatur negara dilingkungan Pemko Palangka Raya.

“Namun, aturan ini dikecualikan bagi kendaraan pelayanan publik seperti mobil ambulance, mobil jenazah, dan kendaraan pengangkut sampah milik Pemerintah Daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut, para pimpinan atau pengelola SPBU di wilayah Kota Palangka Raya diinstruksikan untuk segera mensosialisasikan aturan pembatasan ini melalui media cetak seperti spanduk yang dipasang di area SPBU masing-masing.

“Surat edaran ini merupakan langkah strategis kami dalam memastikan distribusi energi tepat sasaran bagi warga Palangka Raya,” tegasnya.

Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 5 Mei 2026. Masyarakat diharapkan segera menyesuaikan diri, terutama bagi pengguna kendaraan roda empat yang diwajibkan menggunakan QR Code untuk transaksi Pertalite.

Baca Juga : BBM Subsidi di Sampit: Antrean Mengular, Negara Terlihat Absen

Kebijakan ini diambil guna menyikapi penyesuaian harga serta menjaga pemerataan distribusi BBM di tengah masyarakat. Dalam edaran yang ditetapkan pada 5 Mei 2026 tersebut, Pemkot Palangka Raya mengatur secara rinci batas maksimal pembelian BBM jenis Pertalite (JBK P) dan Pertamax bagi kendaraan bermotor.

Berdasarkan surat tersebut, rincian pembatasan adalah sebagai berikut:

Kendaraan roda empat:
Pertalite maksimal Rp 200.000 per hari (wajib menggunakan QR Code sistem Subsidi Tepat MyPertamina). Kemudian Pertamax maksimal Rp 400.000 per hari.

Kendaraan roda dua:
Pertalite maksimal Rp 50.000 per hari serta Pertamax maksimal Rp100.000 per hari. [Red]

The post Pemko Palangka Raya Terapkan Aturan Baru BBM, Sektor Tertentu Dikecualikan appeared first on Kalteng Today.

“Kita memang harus bijak memakai kendaraan yang menggunakan BBM ini, bukan terpaksa tapi tau prioritas,” kata Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) I Kalteng yang meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya ini, Rabu (6/5/2026).

Baca Juga : BBM Subsidi di Sampit: Antrean Mengular, Negara Terlihat Absen

Ia mengakui, bahwa berbagai upaya pemerintah pusat hingga daerah yang saat ini dilakukan dalam mengendalikan pasokan BBM daerah terdapat sisi negatif.

“Sisi negatif yang kita bisa lihat dan rasakan saat ini ialah nampak antrian panjang di SPBU serta ada pula yang belum tepat sasaran, yang contohnya kendaraan roda 4 menggunakan BBM subsidi,” ungkapnya.

Namun, ia tidak memungkiri bahwa setiap pembatasan yang diberlakukan merupakan upaya untuk memenuhi pasokan masyarakat, sehingga semua dapat terpenuhi secara merata.

Baca Juga : Pembatasan BBM Dinilai Tepat, DPRD Kalteng: Untuk Stabilitas dan Efisiensi Energi

“Misalnya saja kita memiliki kendaraan yang menggunakan BBM lebih dari dua, maka untuk saat ini efektifkan dengan satu kendaraan saja,” ucapnya.

Ia membeberkan, setelah sebelumnya melakukan reses ke Dapil, pihaknya belum menemukan keluhan masyarakat terkait dengan kelangkaan dan kenaikan BBM. [Red]

The post Siti Nafsiah: Pembatasan BBM Perlu, Tapi Harus Disikapi Bijak oleh Warga appeared first on Kalteng Today.

Selain itu, memastikan penyaluran berjalan lancar dan stok BBM, baik Pertalite maupun Pertamax, tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga : Petugas SPBU Dibekali Pelatihan Cegah dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun menjelaskan, kondisi antrean yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan, melainkan peningkatan aktivitas konsumsi dalam waktu bersamaan.

Menurutnya, hingga saat ini pihak Pertamina juga telah memastikan stok BBM di seluruh SPBU wilayah Palangka Raya dalam kondisi tersedia.

“Pertamina saat ini melakukan pengaturan jadwal pengiriman secara berkala dari Fuel Terminal Pulang Pisau untuk memastikan pemerataan stok di seluruh wilayah Palangka Raya dan sekitarnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” kata Edi kepada awak media, Rabu (6/5/2026).

Edi menambahkan, meningkatnya kepadatan kendaraan dan lonjakan permintaan BBM di SPBU dalam waktu singkat menyebabkan perlunya manajemen stok yang lebih intensif.

Proses distribusi dari Fuel Terminal ke SPBU, termasuk tahapan bongkar muat, juga memerlukan waktu, terutama saat terjadi permintaan tambahan pasokan dari SPBU.

“Untuk SPBU yang mengalami lonjakan konsumsi, Pertamina akan segera melakukan pengiriman dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing SPBU, sehingga penyaluran tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ungkapnya.

Pertamina terus melakukan pemantauan distribusi secara intensif serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian setempat untuk membantu pengaturan antrean di lapangan agar tetap tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan pembelian berlebih (panic buying), serta melakukan pengisian BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku agar distribusi dapat berjalan lebih lancar dan merata.

Baca Juga : DPRD dan Pemkab Barito Utara Gelar Hearing Terkait Pelayanan SPBU

Pertamina juga mengajak masyarakat untuk mengelola konsumsi BBM secara bijak di tengah dinamika energi global, sehingga penggunaan BBM tidak berlebihan, serta distribusi tetap berjalan lancar bagi seluruh masyarakat.

“Kami berkomitmen menjaga kelancaran distribusi energi di wilayah Kalimantan Tengah melalui sinergi bersama pemerintah daerah. Jika masyarakat membutuhkan informasi atau menemukan kendala pelayanan, dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135,” tutupnya.[Red]

The post Pertamina Pastikan Stok BBM di Palangka Raya Aman Meski Antrean Mengular appeared first on Kalteng Today.

Antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kini menjadi pemandangan harian—truk logistik, mobil pribadi, hingga kendaraan usaha kecil saling berebut sisa pasokan yang kian tak pasti.

Di tengah kondisi ini, desakan terhadap Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menguat. Bukan sekadar diminta memantau dari balik meja di Jakarta, lembaga tersebut dituntut turun langsung ke Kabupaten Kotawaringin Timur untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi di lapangan apakah ini soal kuota, atau justru permainan distribusi yang dibiarkan?

Baca Juga : Petugas SPBU Dibekali Pelatihan Cegah dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran

Indikasi yang muncul justru mengarah pada persoalan klasik yang tak pernah benar-benar diselesaikan—kebocoran distribusi. Praktik pelangsiran yang berlangsung terang-terangan, hingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh sektor industri, menjadi isu yang terus berulang tanpa penindakan tegas.

Dalam situasi seperti ini, negara seolah kehilangan kendali atas barang yang seharusnya dilindungi untuk masyarakat kecil.

“BPH Migas tidak boleh hanya menjadi penonton. Harus turun langsung ke Kotim dan menindak tegas pihak-pihak yang bermain,” tegas Abadi, anggota DPRD Kotawaringin Timur, yang ikut menyoroti kondisi tersebut.

Dampaknya mulai terasa nyata. Distribusi barang tersendat, biaya logistik merangkak naik, dan warga dipaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga jauh di atas ketentuan subsidi. Ironisnya, semua ini terjadi di wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu simpul ekonomi penting di Kalimantan Tengah.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka: ke mana aliran BBM subsidi itu sebenarnya? Jika kuota tersedia, tetapi SPBU cepat kehabisan, maka ada rantai distribusi yang bocor dan itu bukan rahasia baru.

Baca Juga : SPBU di Wilayah Rungan Berkobar, Satu Orang Luka Ringan

Tanpa langkah konkret dari BPH Migas dan Pertamina, situasi ini berpotensi menyeret daerah pada tekanan inflasi yang lebih luas. Krisis ini bukan sekadar soal antrean, melainkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi lokal.

Masyarakat tidak membutuhkan janji. Mereka menunggu tindakan: audit terbuka terhadap distribusi BBM, sistem pengawasan digital yang benar-benar berjalan, dan penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku penimbunan maupun pelangsiran terorganisir.

Sampai hari ini, yang terlihat baru satu: antrean makin panjang, sementara kehadiran negara masih dipertanyakan.[Red]

The post BBM Subsidi di Sampit: Antrean Mengular, Negara Terlihat Absen appeared first on Kalteng Today.

Dalam keterangannya, Srikandi Partai Golkar Kalteng ini menyambut baik surat edaran tersebut dan hal tersebut menurutnya bagian dari langkah pemerintah daerah untuk menjaga pasokan BBM.

Baca Juga : Dampak Kenaikan Harga BBM, Material Bangunan di Kotim Ikut Melonjak

“Pembatasan ini menurut kami bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga pasokan dan menghindari perilaku penimbun yang merugikan banyak pihak,” katanya saat dibincangi Kaltengtoday.com, Rabu (6/5/2026).

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) I Kalteng yang mencakup Kabupaten Gunung Mas, Katingan, dan Kota Palangka Raya ini menyebutkan, pembatasan tersebut juga merupakan langkah untuk mengurangi beban pemerintah daerah.

“Situasi saat ini memang tidak mudah. Jadi yang pertama pemerintah daerah harus tetap menjaga ketersediaan (BBM), menghindari oknum-oknum yang nakal, dan mesti ada pengendalian di lapangan,” jelasnya.

Baca Juga : Pemkab Bartim Cek Harga BBM Langsung ke Lapangan

Ia menyebutkan, pengendalian tersebut merupakan bagian dari upaya untuk subsidi pemerintah lebih efisien, sebab ia mengaku bahwa hal tersebut bagian dari efisiensi energi.

“Seperti yang disampaikan Bapak Menteri ESDM yang inginkan kita efisien dalam melakukan konsumsi atau menggunakan energi dengan bijak,” tutupnya. [Red]

The post Pembatasan BBM Dinilai Tepat, DPRD Kalteng: Untuk Stabilitas dan Efisiensi Energi appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Dampak Kenaikan Harga BBM, Material Bangunan di Kotim Ikut Melonjak

Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 01.48 WIB ini sempat memicu kepanikan warga sekitar sebab adanya ledakan dan api yang cukup besar.

Analis Kebakaran Ahli Muda Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Palangka Raya, Sucipto, membenarkan kejadian tersebut.

Menurit keterangannya, saat kejadian berlangsung, pemilik ruko bernama Lukito sedang melakukan aktivitas pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau melangsir minyak jenis Pertamax dari tangki plastik berkapasitas 1.000 liter ke tangki plastik lainnya.

Tangki tersebut diletakkan di atas bak mobil pickup yang juga bersebelahan dengan jerigen minyak berkapasitas 35 Liter. BBM tersebut rencananya akan dibawa ke Kabupaten Gunung Mas.

Namun, saat proses pemindahan berlangsung menggunakan pompa listrik, tiba-tiba muncul percikan api yang langsung menyambar bahan bakar yang ada di sekitarnya.

“Tiba-tiba tangki plastik tersebut meledak, BBM di dalamnya mengalir keluar hingga ke ruko sebelah,” beber Sucipto saat dikonfirmasi awak media.

Akibat ledakan dan luapan bahan bakar yang terbakar, api dengan cepat menjalar dan menghanguskan sejumlah kendaraan yang parkir di area tersebut.

Baca Juga : Dampak Kenaikan Harga BBM, Material Bangunan di Kotim Ikut Melonjak

“Menyebabkan 2 mobil dan 6 sepeda motor terbakar,” imbuhnya.

Secara total, terdapat 3 mobil yang hangus terbakar, terdiri dari 1 unit mobil pickup dan 2 unit minibus, serta 6 unit sepeda motor operasional milik distributor rokok yang rukonya bersebelahan.

Mengenai penyebab kebakaran, Sucipto menegaskan bahwa titik awal kejadian sudah sangat jelas.

“Untuk penyebab kebakaran sudah jelas berdasarkan keterangan saksi yaitu korsleting dari pompa listrik yang menjalar ke tangki plastik berisi BBM jenis Pertamax,” jelasnya.

Proses pemadaman dan pendinginan area lokasi kejadian berhasil diselesaikan oleh tim gabungan pada pukul 04.00 WIB.

Baca Juga : Pemkab Bartim Cek Harga BBM Langsung ke Lapangan

Terkait nilai kerugian materiil, diperkirakan mencapai angka yang sangat besar, mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah, mengingat banyaknya aset dan kendaraan yang hangus terbakar.

“Untuk tahap selanjutnya, pihak Disdamkarmat telah menyerahkan penyelidikan dan proses hukumnya kepada pihak berwajib, yaitu kepolisian, untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku,” tutupnya. [Red]

The post Diduga Korsleting Pompa Listrik, Kebakaran Ruko Hanguskan Sejumlah Kendaraan appeared first on Kalteng Today.

Para tukang bangunan dan kontraktor lokal mengaku mulai kesulitan menyesuaikan anggaran dengan harga material yang terus bergerak naik dalam waktu singkat.

“Biasanya harga bisa ditahan beberapa bulan, sekarang hitungan minggu sudah berubah. Ini yang bikin kami susah ambil proyek borongan,” ujar Salim seorang tukang di kawasan Sampit.

Tidak hanya pelaku usaha, masyarakat umum juga mulai terdampak. Warga yang sebelumnya berencana membangun atau merenovasi rumah kini memilih menunda karena biaya yang membengkak.

Baca Juga : Dampak Kenaikan Harga BBM, Material Bangunan di Kotim Ikut Melonjak

Seorang warga mengaku anggaran awal pembangunan rumahnya naik signifikan hanya dalam waktu singkat. “Awalnya hitung Rp150 juta cukup, sekarang bisa tembus jauh lebih tinggi. Mau lanjut jadi ragu,” katanya.

Tekanan di Sektor Bawah

Kondisi ini memperlihatkan bahwa dampak kenaikan BBM tidak berhenti di sektor transportasi, melainkan merembet hingga ke sektor informal. Tukang harian, buruh bangunan, hingga penjual material skala kecil ikut merasakan penurunan aktivitas.

Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi penurunan serapan tenaga kerja di sektor konstruksi lokal—yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Kontraktor Mulai Selektif

Sejumlah kontraktor kini mulai lebih berhati-hati dalam mengambil proyek. Mereka cenderung memilih sistem harga mengikuti pasar (fluktuatif), bukan harga tetap, guna menghindari kerugian.

Baca Juga : Jaga Inflasi Daerah, Pemprov Kalteng Intensifkan Pengawasan BBM dan LPG

Namun di sisi lain, kondisi ini justru membuat konsumen semakin sulit mendapatkan kepastian biaya.

Minim Respons Kebijakan

Hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga material ini. Padahal, jika dibiarkan, efeknya bisa meluas ke sektor lain seperti properti, UMKM bahan bangunan, hingga daya beli masyarakat. [Red]

The post Banyak Warga Menunda Bangun Rumah appeared first on Kalteng Today.

Salah satu yang paling terasa adalah melonjaknya harga material bangunan, terutama pasir dan tanah urug, yang menjadi komponen vital dalam aktivitas konstruksi masyarakat.

Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan pelaku jasa angkutan dan distribusi material, harga pasir Bangkal kini menembus kisaran Rp1,55 juta per rit, sementara balen Bangkal berada di angka sekitar Rp1,3 juta. Adapun tanah kuning naik ke Rp700 ribu, tanah granit Rp650 ribu, dan pasir Sampit mencapai Rp1,2 juta per rit.

Baca Juga : Pemkab Bartim Cek Harga BBM Langsung ke Lapangan

Kenaikan ini disebut bukan semata karena faktor permintaan, melainkan lebih dipicu oleh membengkaknya biaya operasional, khususnya bahan bakar.

Para sopir dan pelaku distribusi mengaku tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan tarif agar tetap bertahan di tengah tekanan biaya.

“BBM naik, otomatis ongkos jalan ikut naik. Kalau tidak disesuaikan, kami rugi di lapangan,” ujar Agus salah satu pengemudi angkutan material di Sampit, Selasa (21/4/2026).

Dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku usaha kecil di sektor konstruksi dan warga yang tengah membangun rumah.

Biaya pembangunan yang sebelumnya sudah tinggi kini semakin membebani, bahkan berpotensi menunda sejumlah proyek skala kecil.

Fenomena ini memperlihatkan betapa sensitifnya ekonomi daerah terhadap fluktuasi harga energi. Ketergantungan pada distribusi darat dengan biaya logistik tinggi menjadikan wilayah seperti Kotawaringin Timur rentan terhadap efek domino dari kebijakan harga BBM.

Baca Juga : Jaga Inflasi Daerah, Pemprov Kalteng Intensifkan Pengawasan BBM dan LPG

Di sisi lain, belum terlihat adanya intervensi konkret dari pemerintah daerah untuk meredam dampak tersebut, baik melalui pengendalian harga maupun subsidi distribusi material. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin sektor konstruksi lokal akan mengalami perlambatan.

Kenaikan harga material ini menjadi sinyal bahwa tekanan ekonomi di daerah tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketika BBM naik, bukan hanya transportasi yang terdampak—melainkan seluruh rantai ekonomi ikut terguncang. [Red]

The post Dampak Kenaikan Harga BBM, Material Bangunan di Kotim Ikut Melonjak appeared first on Kalteng Today.

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengatakan pemerintah daerah perlu bergerak cepat mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dan menjaga inflasi tetap terkendali.

“Kenaikan BBM tentu akan memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah strategis agar kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil,” ujarnya, Senin (21/4/2026).

Baca Juga: Ketua DPRD Palangka Raya Harap Natal Jadi Momentum Tingkatkan Pembangunan dan Kualitas Masyarakat

Politikus PDI Perjuangan itu menilai pengendalian inflasi harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaku usaha, distributor, dan instansi terkait perlu diperkuat untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia dan harga tetap terkendali.

Ia juga mendorong pemerintah memperluas pelaksanaan operasi pasar, pasar murah, serta berbagai program bantuan bagi masyarakat yang terdampak kenaikan biaya hidup. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Selain itu, Hatir meminta pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di pasar tradisional maupun modern agar gejolak harga dapat segera diantisipasi. Pengawasan terhadap distribusi barang juga perlu diperketat untuk mencegah praktik penimbunan yang berpotensi memperburuk kondisi pasar.

Baca Juga: DPRD Palangka Raya Dorong Insentif dan Fasilitas Transportasi untuk Guru Pinggiran

“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang cepat dan tepat sasaran,” katanya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga stabilitas ekonomi di Kota Palangka Raya. Dengan langkah antisipatif yang tepat, dampak kenaikan BBM terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat diminimalkan.

[Red]

The post DPRD Palangka Raya Dorong Langkah Strategis Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Kenaikan BBM appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Jaga Inflasi Daerah, Pemprov Kalteng Intensifkan Pengawasan BBM dan LPG

Dikatakan oleh Asisten 1 Setda Bartim, Ari Panan P Lelu SH, dari hasil pantauan di SPBU Longkang, harga masih mengacu pada ketentuan resmi.  Pertalite masih di harga Rp10. 000 per liter, Pertamax Rp12. 600 dan Dexlite Rp24. 150.

Hanya saja, diakui memang Dexlite ini terjadi lonjakan cukup mengejutkan, di mana sebelumnya hanya seharga Rp14. 500 per liter. Sedangkan Bio Solar, stoknya tidak tersedia.

“Dari keterangan pihak pengelola, permintaan BBM setiap hari diajukan ke Depo Banjarmasin, tapi stoknya masih terbatas. Untuk kuota tambahan, mereka juga mengajukan namun sampai saat ini masih menunggu jawaban. Dan seperti yang kita lihat, Bio Solar saat ini kosong, ” ucap Ari Panan.

Sementara, harga di tingkat pengecer berbeda-beda. Ada yang menjual Pertalite seharga Rp13. 500 saja, namun ada pula yang menjual sampai Rp14. 000 per liter.

Baca Juga : Pemprov Kalteng Siapkan Strategi Jangka Panjang dan Perketat Pengawasan BBM

Pemkab  Bartim pun mengimbau pengelola SPBU mengatur antrian dengan baik, untuk menghindari adanya keributan di tingkat masyarakat. Pemkab pun menilai pentingnya transparansi ketersediaan BBM, saat stok mulai menipis.

Dan untuk mengontrol distribusi, pelangsir BBM baik dari Bartim atau wilayah Tabalong, Kalsel, dibatasi maksimal hanya 20 liter per hari, serta tidak diperkenankan memakai jerigen.

Selanjutnya, Pemkab Bartim juga akan menerbitkan surat edaran atau imbauan resmi terkait pengaturan distribusi dan penjualan BBM.   [Red]

The post Pemkab Bartim Cek Harga BBM Langsung ke Lapangan appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Agustiar Sabran Soroti Distribusi BBM dan Dampaknya ke Harga Pangan

“Pengawasan distribusi subsidi, baik BBM maupun LPG 3 kg, harus diperketat agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan,” katanya, Senin (20/4/2026).

Ia menyebutkan, langkah penertiban serta penegakan hukum terhadap penimbunan dan kecurangan juga perlu dilakukan secara tegas.

“Pengendalian inflasi daerah menjadi prioritas melalui monitoring harga, sidak pasar, serta intervensi apabila terjadi lonjakan,” tuturnya.

Selain itu, perlindungan masyarakat diperkuat melalui bantuan sosial, operasi pasar, dan layanan pengaduan.

Baca Juga : Yuas Elko Soroti Pengaruh BBM terhadap Biaya Logistik Daerah

“Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan,” jelasnya.

Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa pihak Pertamina telah melakukan sejumlah langkah antisipatif, antara lain melalui penguatan stok, monitoring distribusi secara real time, serta optimalisasi logistik dan hal ini perlu didukung dengan sinergi di tingkat daerah. [Red]

The post Jaga Inflasi Daerah, Pemprov Kalteng Intensifkan Pengawasan BBM dan LPG appeared first on Kalteng Today.

Pertemuan ini diharapkan dapat membangun kebersamaan, memperkuat koordinasi, serta mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi ke depan.

Baca Juga : Pemprov Kalteng Siapkan Strategi Jangka Panjang dan Perketat Pengawasan BBM

Terlebih, sebagaimana diketahui, persoalan BBM memiliki dampak yang sangat luas terhadap berbagai sektor, sehingga dinilai perlu penanganan dalam waktu dekat.

“Berdasarkan data yang ada, kebutuhan BBM di Kalteng cukup besar, dengan dukungan beberapa depot seperti di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun,” katanya.

Oleh karena itu, menurut orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini, distribusi harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan.

“Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya pada wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian,” ungkapnya.

“Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” imbuhnya.

Baca Juga : Yuas Elko Soroti Pengaruh BBM terhadap Biaya Logistik Daerah

Lebih lanjut, disampaikannya juga bahwa dampak distribusi BBM sangat luas, termasuk terhadap harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah, sehingga ia mengakui bahwa perlunya kebersamaan dan koordinasi yang kuat antar seluruh pihak.

“Kami menilai bahwa permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua,” tutupnya.[Red]

The post Agustiar Sabran Soroti Distribusi BBM dan Dampaknya ke Harga Pangan appeared first on Kalteng Today.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, menjelaskan bahwa penguatan sektor pangan menjadi prioritas ke depan, termasuk melalui penyediaan infrastruktur pendukung.

“Ke depan, perlu didukung dengan penyediaan sarana seperti pabrik pakan ternak serta pengembangan unit pengolahan hasil pertanian, termasuk rice milling unit,” katanya, Senin (20/4/2026).

Baca Juga : Yuas Elko Soroti Pengaruh BBM terhadap Biaya Logistik Daerah

Di sisi lain, Pemprov Kalteng juga meningkatkan pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna mengantisipasi antrean di lapangan.

“Sesuai arahan Gubernur, kami melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk membantu pengawasan distribusi BBM,” ungkapnya.

Ia menambahkan, koordinasi dengan berbagai instansi terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan BBM tetap aman dalam beberapa bulan ke depan.

“Kami harapkan distribusi dari pusat ke daerah berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tutupnya. [Red]

The post Pemprov Kalteng Siapkan Strategi Jangka Panjang dan Perketat Pengawasan BBM appeared first on Kalteng Today.

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengatakan kenaikan harga BBM dapat memicu peningkatan biaya transportasi dan distribusi barang, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat.

“Kenaikan BBM harus diantisipasi sejak dini karena dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi pelaksanaan berbagai proyek pembangunan yang dibiayai pemerintah,” ujarnya, Minggu (20/4/2026).

Baca Juga: Komisi II DPRD Palangka Raya Tinjau Proses Pembangunan

Politikus PDI Perjuangan itu menilai sektor konstruksi menjadi salah satu yang rentan terdampak akibat meningkatnya biaya operasional, terutama untuk pengangkutan material dan penggunaan alat berat. Apabila tidak diantisipasi, kondisi tersebut berpotensi mengganggu target penyelesaian proyek maupun efisiensi anggaran.

Menurut Hatir, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang sedang berjalan sekaligus memastikan proyek-proyek prioritas tetap dapat dilaksanakan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.

Ia juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaku usaha, serta instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memastikan distribusi barang tetap lancar.

Baca Juga: DPRD Palangka Raya Ingatkan Vendor Pentingnya Penerapan K3 di Proyek Pembangunan

Selain itu, DPRD mendorong pelaksanaan pasar murah, penguatan pengawasan distribusi barang, serta pemberian dukungan kepada pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan biaya hidup.

“Yang harus dijaga adalah daya beli masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Pemerintah perlu mengambil langkah yang cepat, terukur, dan tepat sasaran agar dampak kenaikan BBM tidak semakin meluas,” katanya.

Hatir berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi Kota Palangka Raya. Dengan langkah antisipatif yang tepat, dampak kenaikan BBM terhadap inflasi, kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan proyek pembangunan daerah dapat diminimalkan.

[Red]

The post DPRD Palangka Raya Ingatkan Dampak Kenaikan BBM terhadap Ekonomi Warga dan Proyek Pembangunan appeared first on Kalteng Today.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara daring.

Baca Juga : BBM Tak Jadi Naik, Tapi Pembeli Dikejutkan Kenaikan Harga di Pasar

Dalam forum tersebut, Yuas menjelaskan bahwa isu harga BBM selalu memiliki dampak langsung terhadap psikologi pasar dan biaya distribusi barang.

Menurutnya, kekhawatiran masyarakat biasanya muncul ketika ada wacana penyesuaian harga energi karena berpotensi menaikkan biaya logistik.

“BBM dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan berdampak pada naiknya biaya angkut barang kebutuhan pokok,” katanya, Senin (6/4/2026).

Baca Juga : Inspektorat Bartim Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju BK dan WBBM

Namun demikian, ia memastikan bahwa karena rencana kenaikan harga BBM tidak direalisasikan, maka harga kebutuhan pokok diprediksi tetap berada dalam kondisi stabil.

“Karena rencana kenaikan tersebut tidak direalisasikan, stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar diprediksi tetap terjaga,” tutupnya. [Red]

The post Yuas Elko Soroti Pengaruh BBM terhadap Biaya Logistik Daerah appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Inspektorat Bartim Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju BK dan WBBM

“Iya biasanya saya duduk makan gorengan, satunya Rp1. 000,sekarang Rp5. 000 dapat empat. Berarti satunya Rp1. 250 ya? Itu tadi saya belanja ikan patin harganya sudah Rp35. 000/kg, padahal kemarin saya beli masih Rp30. 000/kg, ” tutur Ny Martyna, warga Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah.

Keluhan senada juga diungkap Subhan, seorang penarik becak. Ia terkejut mendapati seporsi gado-gado yang biasanya Rp5. 000, mendadak sudah Rp10. 000. “Memang sih, porsinya diperbanyak. Tapi tidak lagi bisa Rp5. 000,” ucapnya dengan senyum getir.

Ketika ditanya, apa yang menyebabkan para pedagang kebanyakan menaikkan harganya, Rata-rata menjawab bahwa harga dari tangan pertama pun sudah berubah.

Baca Juga : Langkanya BBM Jadi Salah Satu Perhatian Pemkab Bartim di Tahun 2026

“Ya kami terpaksa menyesuaikan. Karena operasional kami juga perlu dihitung, belum lagi membayar retribusi harian, parkir, keamanan, lampu dan lain-lain, ” tutur seorang pedagang yang tak mau disebut namanya.

Namun demikian, masih ada beberapa jenis dagangan yang harganya tidak berubah. Contohnya adalah ikan jelawat, yang per kilogramnya mencapai Rp70. 000. Juga beberapa sayur mayur hijau, kecuali terong nasi (kecil, agak panjang) yang semula 5 ons seharga Rp 5.000, kini hanya 2 ons saja. [Red]

The post BBM Tak Jadi Naik, Tapi Pembeli Dikejutkan Kenaikan Harga di Pasar appeared first on Kalteng Today.

“Kami di DPRD sangat mendukung langkah Bupati melalui Surat Edaran ini. Pelarangan aktivitas pelangsir BBM penting untuk mencegah penimbunan dan distribusi tidak resmi yang selama ini merugikan masyarakat,” tegas Al Hadi saat ditemui pada Kamis (22/1/2026).

Baca Juga: Dorong Regenerasi SDM dan Pelestarian Lingkungan, DPRD Barito Utara Apresiasi Langkah DKPP

Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar distribusi BBM tepat sasaran dan bisa dinikmati masyarakat luas, bukan dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

Al Hadi juga menilai pengaturan jadwal khusus pengisian BBM untuk kendaraan dinas setiap pukul 16.00–22.00 WIB sebagai langkah solutif. Menurutnya, kebijakan ini bukan bentuk keistimewaan, melainkan untuk menjaga kelancaran operasional pemerintahan tanpa mengganggu antrean masyarakat umum.

“Dengan jadwal khusus ini, pelayanan publik tetap berjalan lancar, sementara masyarakat umum tidak terganggu,” jelasnya.

Baca Juga: Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Barito Utara

Politisi DPRD ini berharap pengelola SPBU Perusda Batara Membangun menjalankan SE tersebut dengan penuh tanggung jawab dan konsisten, serta didukung pengawasan dari instansi terkait. Ia menambahkan evaluasi berkala diperlukan, dan jika kebijakan ini efektif, DPRD mendorong agar diterapkan secara berkelanjutan untuk terciptanya distribusi BBM yang tertib, adil, dan transparan.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Penanganan Kelangkaan BBM dan LPG pada 13 Januari 2026, dan mulai diuji coba sejak 14 Januari 2026 di Kabupaten Barito Utara. [Red]

The post Dukung SE Bupati, H. Al Hadi Tegaskan Pelangsir BBM di Muara Teweh Harus Ditertibkan appeared first on Kalteng Today.

Yamin menyatakan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), sampai gejolak harga kebutuhan pokok, menjadi fokus dalam pelayanan publik di tahun 2026 ini. Di samping itu, yang tak kalah penting adalah pengawasan ketat terhadap inflasi daerah, penanganan stunting serta pencegahan pada meningkatnya kemiskinan ekstrim.

Baca Juga : Perlahan, Harga BBM di Ampah dan Tamiang Layang Berangsur Turun

“Untuk itu, saya meminta dengan sangat, agar jajaran perangkat daerah, agar pelayanan publik jangan sampai lengah.Dan pada para kepala perangkat daerah, perlu saya ingatkan, kesiapan pertanggungjawaban anggaran tahun 2025 juga akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Kalimantan Tengah,” kata lelaki yang pernah bertugas di sejumlah OPD saat masih menjadi PNS dulu tersebut,

Yamin yang kini adalah anggota partai PDI-P itu, juga menambahkan bahwa pelaksanaan program tahun anggaran 2026 harus berjalan tertib dan akuntabel mulai awal tahun. Kecepatan, kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat, akan menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintahan. Bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran.

Baca Juga : Kekurangan Pasokan dari Pertamina, Kelangkaan BBM Landa Barito Timur

Tahun 2026 sendiri menjadi tahun yang penuh tantangan, karena anggaran yang dipangkas untuk Bartim cukup besar, yaitu mencapai sekitar Rp5 triliun. Sehingga untuk ini, efisiensi anggaran tentu akan menjadi keniscayaan.

Namun, Pemkab Bartim selalu menegaskan, bahwa hal ini tidak serta merta menjadikan layanan pada publik menjadi kendur. Karena seperti yang ia katakan tadi, keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh besarnya anggaran saja. Melainkan juga kualitas kinerjanya. [Red]

The post Langkanya BBM Jadi Salah Satu Perhatian Pemkab Bartim di Tahun 2026 appeared first on Kalteng Today.

Perhatian tersebut menurutnya khususnya bagi mereka yang bertugas di daerah pinggiran kota dan wilayah terpencil, guna mendorong pemerataan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Pemerataan pendidikan ditegaskannya, tidak akan tercapai tanpa dukungan nyata terhadap para guru yang menghadapi keterbatasan akses dan sarana transportasi.

Baca Juga : Jembatan Rusak, Beberapa Warga Plantau Kembali Gunakan Perahu Kelotok Sebagai Alat Transportasi

“Guru-guru yang mengabdi di daerah pinggiran dan terpencil menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, terutama dari sisi akses transportasi dan biaya operasional. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kota,” katanya kepada awak media, Senin (5/1/2026).

Pihaknya menilai, Dinas Pendidikan setempat perlu menghadirkan kebijakan nyata, salah satunya dengan menyediakan kendaraan operasional, termasuk perahu bermesin atau klotok, bagi guru yang harus menempuh jalur sungai untuk mencapai sekolah.

“Untuk wilayah yang aksesnya melalui jalur air, bantuan klotok sangat dibutuhkan. Ini bukan soal fasilitas mewah, tetapi soal keberlanjutan proses belajar mengajar,” tuturnya.

Syaufwan juga mendorong pemberian kompensasi bahan bakar minyak (BBM) bagi guru yang menempuh perjalanan darat ke sekolah-sekolah di daerah pinggiran.

Sebab, menurutnya, biaya transportasi kerap menjadi beban tambahan yang tidak sedikit, sehingga hal ini perlu untuk diperhatikan lebih lanjut.

“Kami berharap ada dana kompensasi BBM atau insentif perjalanan agar guru tidak terbebani secara ekonomi hanya untuk menjalankan tugas mulianya,” terangnya.

Selain itu, DPRD Kota Palangka Raya juga meminta pemerintah untuk secara berkelanjutan mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan atau insentif tambahan.

Lalu, sekaligus menata ulang sistem penempatan guru agar tidak terjadi penumpukan tenaga pendidik di wilayah perkotaan.

Baca Juga : DPRD Desak Penataan Transportasi Tambang, Dukung Pengaktifan Terminal PBB

“Penataan distribusi guru harus lebih adil. Perpindahan guru dari daerah terpencil ke pusat kota perlu dibatasi agar sekolah di pinggiran tidak kekurangan tenaga pendidik,” tuturnya.

Ditegaskannya, DPRD Kota Palangka Raya akan terus mendorong pemerintah kota agar konsisten memperhatikan kesetaraan fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan antara sekolah di pusat kota dan daerah pinggiran. [Red]

The post DPRD Palangka Raya Dorong Insentif dan Fasilitas Transportasi untuk Guru Pinggiran appeared first on Kalteng Today.