Penandatanganan tersebut dilakukan bersamaan dengan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Barito Utara, Kamis (20/8/2026).

Baca Juga: Digitalisasi Pendidikan Diperkuat, Guru Didorong Maksimalkan IFP Merah Putih

Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini, mengatakan pakta integritas merupakan bagian dari upaya memastikan proses penyusunan dan pengesahan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan sekaligus memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi.

“Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan bagian dari upaya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya dalam proses penyusunan dan pengesahan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi bagian dari pemenuhan penilaian Monitoring, Controling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Baca Juga: Nety Herawati Apresiasi Workshop Cipta Lagu Anak dan APE oleh HIMPAUDI

Selain aspek pencegahan korupsi, Mery menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam setiap tahapan penganggaran. Kerja sama kedua pihak diperlukan agar perubahan anggaran dapat disusun secara transparan, akuntabel dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan setelah rapat dinyatakan memenuhi kuorum. Rapat tersebut dihadiri 22 anggota DPRD, sementara dua anggota izin dan satu anggota tanpa keterangan.

Rapat dipimpin langsung Mery Rukaini dan dihadiri Bupati Barito Utara H Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis serta jajaran anggota DPRD.

Baca Juga: Soroti Tanggung Jawab Perusahaan, DPRD Minta Penanganan Genangan KM 34 Diawasi Ketat

Setelah rancangan nota kesepakatan dibacakan Sekretaris DPRD dan mendapat persetujuan anggota dewan, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD TA 2026 serta Pakta Integritas.

Mery berharap kesepakatan tersebut dapat menjadi landasan bagi penyusunan perubahan APBD yang lebih terarah dan efektif, sekaligus mampu mendukung kebutuhan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat Barito Utara.

Dalam rapat yang sama, DPRD juga menyampaikan perubahan jadwal kegiatan kelembagaan untuk menyesuaikan sejumlah agenda DPRD dan pemerintah daerah. Perubahan tersebut dilakukan melalui mekanisme rapat paripurna sesuai ketentuan tata tertib DPRD. [Red]

The post DPRD dan Pemerintah Barito Utara Tandatangani Pakta Integritas APBD 2026, Tegaskan Pencegahan Korupsi appeared first on Kalteng Today.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Naruk Saritani, mengapresiasi pelaksanaan Seleksi Substansi BCKS APBD Tahun 2026 yang digelar Dinas Pendidikan Barito Utara di Aula SMKN 1 Muara Teweh, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga: Digitalisasi Pendidikan Diperkuat, Guru Didorong Maksimalkan IFP Merah Putih

Menurut Naruk, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kemajuan satuan pendidikan. Karena itu, proses seleksi harus dilakukan secara objektif agar calon yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan kemampuan kepemimpinan.

“Seleksi calon kepala sekolah ini sangat penting karena kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kemajuan sebuah satuan pendidikan. Karena itu, proses seleksinya harus benar-benar menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas,” ujarnya.

Ia menilai kepala sekolah tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif. Pemimpin sekolah juga harus mampu menggerakkan guru, meningkatkan kualitas pembelajaran serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan kondusif bagi peserta didik.

Baca Juga: Nety Herawati Apresiasi Workshop Cipta Lagu Anak dan APE oleh HIMPAUDI

Selain itu, kepala sekolah dituntut mampu mengikuti perkembangan pendidikan, termasuk transformasi digital, penguatan literasi dan berbagai tantangan pembelajaran.

Naruk mengapresiasi tahapan seleksi yang dilakukan Dinas Pendidikan, mulai dari pemeriksaan dan verifikasi administrasi hingga seleksi substansi. Dari 103 peserta yang mendaftar, sebanyak 89 orang dinyatakan lulus administrasi dan mengikuti seleksi substansi, sedangkan 14 peserta tidak lulus administrasi.

“Dengan adanya seleksi administrasi dan seleksi substansi, kita berharap proses penjaringan benar-benar objektif dan mampu menemukan guru-guru yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin sekolah,” katanya.

Baca Juga: Soroti Tanggung Jawab Perusahaan, DPRD Minta Penanganan Genangan KM 34 Diawasi Ketat

Ia juga menyebut dukungan APBD terhadap program BCKS menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan.

Naruk berharap kepala sekolah yang nantinya terpilih tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki visi dan kemampuan untuk meningkatkan prestasi serta kualitas peserta didik.

“Kita berharap kepala sekolah yang terpilih nantinya benar-benar menjadi pemimpin pembelajaran, mampu menggerakkan guru, meningkatkan prestasi dan kualitas peserta didik, serta membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat,” pungkasnya. [Red]

The post DPRD Barito Utara Dorong Seleksi BCKS 2026 untuk Menemukan Kepala Sekolah Berkualitas dan Berintegritas appeared first on Kalteng Today.

Dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi PDI Perjuangan menilai berbagai capaian yang telah diraih perlu dipertahankan. Namun, sejumlah kekurangan juga harus menjadi perhatian agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Irawan, mengatakan pengalaman selama pelaksanaan APBD 2025 harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan.

Baca Juga : Pelayanan Publik Jadi Fokus Utama Pemprov Kalteng di Tengah Penurunan APBD

“Berbagai pengalaman selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hendaknya dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, pengelolaan anggaran yang semakin baik akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pelaksanaan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan juga berharap pemerintah daerah terus memperkuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program agar setiap alokasi anggaran mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta mendukung pembangunan Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.[Red]

The post Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pemprov Kalteng Perkuat Manajemen APBD Berdasarkan Evaluasi 2025 appeared first on Kalteng Today.

“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pelayanan adalah prioritas kami,” kata Agustiar Sabran, Senin (18/5/2026).

Ia menyebutkan, sektor Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kegiatan olahraga, budaya dan seni serta sektor strategis lainnya juga akan tetap ditingkatkan.

“Semua sektor mesti kita tingkatkan kualitasnya dengan program-program unggulan, seperti Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS),” jelasnya.

Baca Juga : Agustiar Sabran Hadirkan Kanal Aduan Digital untuk Percepat Pelayanan Publik

Ia menyampaikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng Tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menurutnya tetap berupaya mengoptimalkan anggaran secara efektif dan terukur untuk kepentingan masyarakat.

“Kalteng memiliki posisi strategis sebagai masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat persatuan dalam keberagaman dengan menjunjung tinggi semangat Huma Betang,” tutupnya.[Red]

The post Pelayanan Publik Jadi Fokus Utama Pemprov Kalteng di Tengah Penurunan APBD appeared first on Kalteng Today.

Namun, besarnya penyerapan anggaran tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa indikator keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari tingginya realisasi belanja, tetapi juga dari efektivitas program serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga : Pelayanan Publik Jadi Fokus Utama Pemprov Kalteng di Tengah Penurunan APBD

Juru bicara Fraksi Gerindra. Wengga Febri Dwi Tananda menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang telah dibelanjakan harus mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Realisasi belanja yang tinggi harus sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Fraksi Gerindra juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar terus meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan. Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dinilai penting agar berbagai kekurangan dapat diperbaiki pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan memastikan setiap program yang dibiayai APBD memiliki indikator kinerja yang jelas, tepat sasaran, dan mampu memberikan hasil yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah. Dengan demikian, tingginya penyerapan anggaran tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga menghasilkan kualitas pembangunan yang semakin baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. [Red]

The post Fraksi Gerindra Tekankan Realisasi Belanja APBD Harus Berdampak pada Kualitas Pembangunan appeared first on Kalteng Today.

Dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Gerindra mencermati nilai aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai Rp18,859 triliun.

Menurut fraksi tersebut, aset yang besar merupakan potensi strategis yang perlu dikelola secara profesional dan produktif.

Fraksi Gerindra menilai masih terdapat aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga belum memberikan nilai tambah bagi pembangunan maupun peningkatan penerimaan daerah.

Baca Juga : Pelayanan Publik Jadi Fokus Utama Pemprov Kalteng di Tengah Penurunan APBD

“Aset daerah yang dimiliki pemerintah hendaknya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat,” demikian pandangan Fraksi Gerindra yang disampaikan Wengga Febri Dwi Tananda, Selasa (12/5/2026)

Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus melakukan penataan administrasi, inventarisasi, serta optimalisasi pemanfaatan aset sesuai ketentuan yang berlaku.

“Menurut kami, langkah tersebut dinilai penting agar aset daerah tidak hanya tercatat dengan baik, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ungkapnya.

Fraksi Gerindra berharap pengelolaan aset daerah ke depan semakin efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga seluruh aset yang dimiliki pemerintah dapat menjadi instrumen dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembangunan Kalimantan Tengah secara berkelanjutan. [Red]

The post Fraksi Gerindra Nilai Aset Pemprov Kalteng Belum Dimanfaatkan Secara Optimal appeared first on Kalteng Today.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Irawan, mengatakan masih terdapat sisa pagu anggaran pada sejumlah pos belanja daerah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk efisiensi penggunaan anggaran.

“Pada sisi belanja, kami dari Fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa jumlah realisasi pada masing-masing pos Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 belum seluruhnya mencapai pagu anggaran yang tersedia,” ujar Bambang, Rabu (6/5/2026).

Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Nilai Rotasi Pejabat Eselon II Pemprov Kalteng Tepat Sasaran

Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar sisa anggaran yang tidak terserap tersebut bukan disebabkan oleh tidak terlaksananya program maupun kegiatan yang telah direncanakan pemerintah daerah.

Bambang menegaskan, penyerapan anggaran harus berjalan seiring dengan pencapaian target kinerja sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

“Kami mengharapkan sisa anggaran yang tidak terserap tersebut bukan berarti ada program dan kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 sehingga dapat mengganggu pencapaian target kinerja sebagaimana yang diharapkan,” tegasnya.

Fraksi PDI Perjuangan berharap hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 dapat menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya, sehingga setiap program yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.[Red]

The post Fraksi PDI Perjuangan Ingatkan Sisa Belanja APBD Kalteng 2025 Jangan Hambat Target Kinerja appeared first on Kalteng Today.

“Selain itu konektivitas antar wilayah masih menjadi tantangan tersendiri yang diharapkan mendapat atensi bersama,” katanya, Senin (4/5/2026).

Teras Narang mengungkapkan. bahwa ini merupakan catatan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang disampaikan dalam pertemuan pihaknya bersama unsur pimpinan daerah, Rabu (29/4/2026) lalu.

Lebih lanjut, pihaknya juga berkesempatan membincangkan tantangan dan peluang pembangunan di Katingan.

Baca Juga : KMHDI Kalteng Silaturahmi dengan Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang

“Wakil rakyat lainnya dari Katingan menyampaikan kebijakan efisiensi menambah berat kondisi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami tekanan,” ungkapnya.

Terlebih, menurutnya bahwa hal tersebut diakui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan yang menyebut APBD selama 4 bulan terakhir hanya sekitar Rp200 miliar yang dipakai untuk berbagai kebutuhan pemerintahan termasuk pembangunan wilayah.

“Terbatasnya anggaran menjadi kendala dalam menjalankan banyak pembangunan termasuk infrastruktur yang disorot oleh para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Katingan,” tuturnya.

Mantan Gubernur Kalteng ini mengungkapkan, Kabupaten Katingan juga mengalami tantangan dalam menyelaraskan mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mewajibkan Belanja Pegawai maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027 mendatang.

“Ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri karena belanja pegawai di Kabupaten Katingan sudah mencapai 40 persen, plus PPPK menjadi sekitar 52 persen,” jelasnya.

Pada sisi lain, Kabupaten Katingan sebagaimana juga Kalteng, memiliki luas wilayah yang terbilang menantang dengan masalah tata ruang yang belum juga tuntas untuk dioptimalkan mendukung pembangunan daerah.

“Untuk itu saya mendorong agar semua pihak berkolaborasi dan bersinergi. Sebagaimana Gubernur Kalteng beberapa waktu lalu menyebut akan mendorong kolaborasi antar pemerintah daerah dan tokoh-tokoh Kalteng untuk menghadapi situasi sulit belakangan ini,” terangnya.

Terkait Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teras menyebutkan bahwa memang telah menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan APBD.

Baca Juga : Agustin Teras Narang Soroti RUU Tentang Provinsi Kalteng

Selain ada kewajiban memenuhi Undang-Undang, daerah juga menghadapi situasi geopolitik global dan arah pemerintahan nasional yang makin menantang.

“Secara jujur saya katakan, bahwa negara saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kondisi defisit anggaran juga akan memicu terjadinya kesenjangan dan mengakibatkan munculnya banyak tantangan di lapangan,” imbuhnya.

Untuk itu, ia menekankan agar semua jajaran pemerintahan, wakil rakyat dari berbagai tingkatan, wakil daerah, akademisi, aktivis, serta tokoh-tokoh masyarakat mesti berpadu untuk menghadapinya.

The post APBD Tertekan, Pembangunan Infrastruktur Katingan Hadapi Tantangan Berat appeared first on Kalteng Today.

“Kehadiran kami di sini adalah simbol bahwa pemerintah pusat benar-benar mendengar dan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten,” katanya. Sabtu (2/5/2026).

‎Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk turut memperkuat dukungan melalui alokasi anggaran daerah (APBD), meskipun di tengah keterbatasan fiskal. ‎

Baca Juga : Dewan Harap Pengunaa APBD 2026, Harus Tepat Sasaran

“Kita paham kondisi ekonomi saat ini, tetapi jika ada komitmen, kita bisa saling berbagi. Yang penting pendidikan tetap menjadi prioritas,” tuturnya.

Fajar Riza Ul Haq juga menyoroti pentingnya peningkatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pendidikan di Kabupaten Pulang Pisau, terutama dalam hal kualitas tenaga pendidik.

‎”Kami mendorong para guru untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,” tukasnya. [Red]

The post Dorong SPM Pendidikan, Wamendikdasmen Fokus pada Peningkatan Profesionalisme Guru appeared first on Kalteng Today.

Hal ini penting untuk diperhatikan, menurutnya, karena aspirasi ini datang dari proses panjang, mulai dari kehendak masyarakat, pembentukan panitia daerah, hingga lobi-lobi politik yang intensif.

“Maka lembaga perwakilan daerah seperti DPD RI perlu melihat usulan daerah, sebagai aspirasi yang perlu diperjuangkan, meski dengan kesadaran pula atas kondisi aktual negara,” katanya, Senin (27/4/2026).

Baca Juga : KMHDI Kalteng Silaturahmi dengan Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang

Ia menyampaikan catatannya tersebut dalam rapat komite I DPD RI beberapa waktu lalu terkait Daerah Otonomi Baru.

“Ini untuk memberi pemahaman bahwa aspirasi masyarakat daerah mestilah disikapi dengan rasional, tidak sekadar dipilah dan dipilih tanpa alasan konstitusional serta konteks sosial politik hingga kondisi finansial negara,” jelasnya.

Dalam realitasnya, Teras Natang mengungkapkan bahwa, hari ini ratusan usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru sedang mengantri untuk dikaji. Dalam catatan kami di DPD RI, ada sekitar 231 usulan.

“Pemerintah pusat sendiri, terkait usulan pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru juga cenderung menahan dengan alasan moratorium,” ujarnya.

Hal ini disampaikannya, diduga terkait dari kesiapan APBN dan APBD daerah induk untuk menopang keuangan pemerintahan baru yang akan hadir sebagai konsekuensi pembentukan Daerah Otonomi Baru.

The post Ratusan Usulan DOB Mengantre, Teras Narang Minta Kajian Komprehensif appeared first on Kalteng Today.

Wakil Ketua DPRD Gumas Nomi Aprilia mengatakan, dalam anggaran tahun ini harus memprioritaskan masyarakat di wilayah setempat, terutama di daerah, zona I, zona II dan zona III, termasuk jalan didaerah lintas Kecamatan Sepang dan masih banyak lagi lainnya yang harus diprioritaskan pembangunannya.

“Kita semua tahu, sebenarnya masih banyak daerah yang belum dilakukan pekerjaan jalan termasuk di arah Kecamatan Rungan, dan lainya juga masih membutuhkan perbaikan, maka dari itu kami mengharapkan harus anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat guna,” kata Nomi Aprilia, Minggu (26/04/2026).

Baca Juga : DPRD Gunung Mas Panggil Tim Anggaran Eksekutif, Bahas Efisiensi Belanja APBD 2026

Lanjut Srikandi dari Partai PDIP ini menyebutkan, Sebelumnya, tahun 2025 lalu berhubung dengan dana yang dikucurkan untuk anggaran memang tidak sedikit, terutama jalur Kahut-Tewah sehingga kalau yang dilihat tidak pernah maksimal dalam pengerjaannya, maka hal tersebut pihaknya berharap adanya pengerjaan yang sesuai dengan yang diharapkan.

“Harapan kita semestinya jalur di wilayah empat kecamatan di daerah hulu juga harus diprioritaskan pembangunannya , termasuk daerah jalan Rungan Hulu, disana jalan banyak juga yang berlobang,” ujarnya.

Legislator dari Dapil-I menuturkan, yang berhubungan dengan insfrastruktur jalan, gedung, dan yang
lainnya agar selalu optimis dalam mengerjakannya, untuk anggaran yang 2026 ini, harus diprioritaskan, apalagi tahun 2025 lalu juga tidak ada proyek multyears.

Baca Juga : Penurunan Tajam APBD 2026, Pemprov Kalteng Tekankan Efisiensi dan Prioritas Pembangunan

“Apabila kegiatan-kegiatan sudah berjalan, maka kami meminta tolong bagi SOPD yang membidangi
hal tersebut harus mengawasi dalam suatu pekerjaan yang ada itu, karena yang kita prioritaskan ialah kenyamanan untuk masyarakat,” pungkas dia. [Red]

The post Dewan Harap Pengunaa APBD 2026, Harus Tepat Sasaran appeared first on Kalteng Today.

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, mengatakan konsolidasi pengadaan memungkinkan kebutuhan barang dan jasa dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dihimpun dalam satu proses pengadaan. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menghasilkan harga yang lebih kompetitif sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.

“Melalui konsolidasi pengadaan, pemerintah dapat melakukan efisiensi belanja karena kebutuhan yang sama dapat diproses secara terpadu. Dengan begitu, anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan lebih optimal,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Baca Juga: Ketua DPRD Palangka Raya Harap Natal Jadi Momentum Tingkatkan Pembangunan dan Kualitas Masyarakat

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan kualitas program pembangunan maupun pelayanan publik. Sebaliknya, efisiensi harus dilakukan melalui perencanaan yang lebih baik, pengendalian belanja, dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal.

Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi antar-OPD dalam menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa. Dengan perencanaan yang terintegrasi, potensi pembelian yang berulang dapat diminimalkan dan proses pengadaan menjadi lebih efektif.

Selain memberikan penghematan anggaran, konsolidasi pengadaan dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena seluruh proses dapat dipantau secara lebih terstruktur. Hal itu sekaligus mengurangi potensi terjadinya pemborosan maupun pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan.

Baca Juga: DPRD Palangka Raya Apresiasi Program Percepatan Peningkatan Jalan

“Efisiensi harus menghasilkan tata kelola anggaran yang lebih baik. Anggaran yang berhasil dihemat dapat dialihkan untuk mendukung program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.

Noorkhalis berharap kebijakan efisiensi anggaran pada 2026 dapat diiringi dengan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk optimalisasi sistem pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, APBD dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Palangka Raya

[Red]

The post DPRD Palangka Raya Dorong Konsolidasi Pengadaan untuk Tingkatkan Efisiensi Anggaran 2026 appeared first on Kalteng Today.

Menurutnya, kondisi ekonomi yang masih bergejolak membuat daerah harus memperkuat kemampuan fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

“Kondisi tersebut membuat Pemprov harus mencari langkah strategis, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Yohannes menilai keterbatasan kemampuan keuangan daerah juga mengharuskan pemerintah menerapkan efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Namun, kebijakan tersebut perlu dilakukan secara selektif dengan mengedepankan skala prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga : Pelayanan Publik Jadi Fokus Utama Pemprov Kalteng di Tengah Penurunan APBD

Ia menyarankan efisiensi difokuskan pada belanja operasional, seperti perjalanan dinas, rapat, alat tulis kantor (ATK), serta belanja rumah tangga.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan penghematan tidak diterapkan pada organisasi perangkat daerah yang berperan langsung dalam menghimpun PAD, terutama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) beserta unit Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Menurutnya, operasional Bapenda dan SAMSAT justru perlu diperkuat agar mampu mengoptimalkan penerimaan daerah di tengah berkurangnya dana transfer dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

“Dengan realitas semakin rendahnya dana transfer, termasuk dana bagi hasil, mau tidak mau Pemprov harus mengoptimalkan PAD. Untuk itu, operasional Bapenda dan SAMSAT hendaknya dihindari dari pengurangan atau efisiensi anggaran,” tegasnya. [Red]

The post DPRD Kalteng Dorong Pemprov Cari Langkah Strategis Tingkatkan PAD appeared first on Kalteng Today.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan pihaknya masih terus memantau pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Meski demikian, DPRD tetap memberikan dukungan terhadap program-program yang telah dirumuskan dalam visi dan misi kepala daerah.

“Kita tidak bisa mengukur sekarang, kita masih dalam proses. Tapi pemerintah dan DPRD, khususnya kami, sangat mendukung program sesuai visi Pak Gubernur yang sudah dituangkan dalam RPJMD,” ujarnya, Senin (6/4).

Menurut Purdiono, sebagian besar program pembangunan saat ini masih berada pada tahap implementasi. Program-program tersebut sebelumnya telah dirancang melalui dokumen perencanaan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian diturunkan setiap tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Baca Juga : Subandi: Perda PJU Jadi Landasan Pembangunan Jalan yang Aman dan Terang

Ia menjelaskan, berbagai program tersebut juga telah diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dalam menjalankan agenda pembangunan.

Lebih lanjut, Purdiono menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah provinsi, tetapi juga dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Pasalnya, struktur pendapatan daerah masih cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Pemerintahan daerah ini kan tergantung dengan pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap belanja yang bersumber dari sana,” jelasnya.

Ia menambahkan, setiap perubahan kebijakan transfer anggaran dari pusat akan berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran pembangunan.

Meski demikian, menurutnya situasi tersebut juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.

“Nah, makanya kita berharap momentum ini bisa meningkatkan sumber-sumber yang menjadi potensi pemerintah daerah, yaitu melalui peningkatan PAD,” tegasnya.

Purdiono berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menggali dan mengembangkan potensi ekonomi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat berangsur berkurang. [Red]

The post Keberhasilan Pembangunan Kalteng Dinilai Bergantung pada Sinergi Daerah dan Pusat appeared first on Kalteng Today.

Dalam notulen rapat lintas instansi yang melibatkan Inspektorat, BKAD, Bapperida, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Bagian Hukum, disebutkan secara eksplisit bahwa mekanisme pengajuan hibah tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

– Tidak ada proposal
– Tidak ada input dalam sistem SIPD
– Dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022.

Baca Juga : Atlet Mulai Tinggalkan Daerah, OKP Datangi KONI Kotim Desak Kepastian Porprov

Namun di tengah ketidak terpenuhinya seluruh syarat dasar tersebut, anggaran tetap muncul. Bukan hanya muncul, tetapi melonjak tajam.

Dari yang semula hanya Rp750 juta dalam RKA Dinas Pemuda dan Olahraga, berubah menjadi Rp3 miliar dalam APBD—tanpa melalui proses pembahasan dan persetujuan yang semestinya.

Dokumen tersebut secara tegas menyebut, perubahan itu terjadi “tanpa melalui pembahasan dan persetujuan bersama sehingga tidak sesuai prosedur.”

Kalimat ini menjadi kunci. Karena itu bukan asumsi, melainkan hasil pembahasan resmi di internal pemerintah sendiri.

Anggaran Tanpa Proses, Siapa yang Mengendalikan?

Lonjakan anggaran tanpa mekanisme sah bukan sekadar persoalan teknis. Dalam sistem penganggaran daerah, setiap angka memiliki jejak: dibahas, diverifikasi, disepakati.

The post Dokumen Internal Bongkar Cacat Hibah KONI Kotim: Dari Rp750 Juta ke Rp3 Miliar Tanpa Prosedur, APH Ikut Menyorot appeared first on Kalteng Today.

Menurut legislator dari PDI Perjuangan tersebut, prioritas belanja daerah perlu diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan, kebijakan APBD 2026 tidak dapat dilepaskan dari pedoman nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hal itu mencakup optimalisasi pemanfaatan dana transfer serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Baca Juga : Pelayanan Publik Jadi Fokus Utama Pemprov Kalteng di Tengah Penurunan APBD

“APBD 2026 mengikuti pola dan pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat secara nasional. Kita memahami bahwa kondisi anggaran saat ini mengharuskan pemerintah daerah benar-benar memaksimalkan setiap sumber pendapatan yang ada,” ujarnya, Selasa (17/3).

Freddy menilai, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut penyesuaian yang cermat dalam pengalokasian anggaran. Karena itu, setiap belanja daerah harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Mau tidak mau, kita harus menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang ada. APBD itu sedapat mungkin mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang disusun dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

“Kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar program-program prioritas dapat terlaksana secara optimal,” tandasnya.[Red]

The post Legislator PDIP Tekankan APBD 2026 Prioritaskan Program Pro-Masyarakat appeared first on Kalteng Today.

Ia menjelaskan, PAD tahun 2026 ini ditetapkan sebesar Rp359 Miliar lebih, di mana angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2025 lalu yang hanya ditargetkan sebesar Rp339 Miliar.

“Kenaikan ini tidak hanya soal angka ataupun target, tetapi ada tuntutan kerja keras dari semua pihak supaya apa yang dibuat itu bisa terealisasi,” katanya, Sabtu, (14/3/2026).

Baca Juga : Rahasia Manifestasi Cepat dalam 24 Jam, Kuncinya Ada pada Pikiran yang Tenang

Kenaikan target PAD ini sebagai upaya pemerintah dan DPRD untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan sekaligus bentuk respon terhadap penurunan APBD akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat.

Politikus senior Partai Golkar ini menjelaskan, APBD Kota Palangka Raya tahun 2025 sebesar Rp1,4 Triliun turun menjadi Rp1,2 Triliun di tahun 2026, atau berkurang sekitar Rp200 Miliar.

“Karena itu DPRD bersama pemerintah berupaya menutup penurunan itu dengan cara menaikan target PAD. Tujuannya apa? Karena dengan tambahan ini pembangunan bisa tercover semua,” ucapnya.

Ia mengharapkan apa yang menjadi target ini bisa disikapi dengan mengoptimalkan sumber-sumber potensial serta mengatasi kebocoran pendapatan, sehingga di akhir tahun anggaran target PAD bisa terpenuhi atau terlampaui.

“DPRD tentu akan turut mengawasi dan memberi masukan kepada pemerintah supaya apa yang jadi program kerja bersama ini bisa terlaksana dengan baik,” tutupnya. [Red]

The post Subandi Minta Pemkot Cegah Kebocoran Pendapatan Daerah appeared first on Kalteng Today.

Kegiatan pasar murah tersebut dilaksanakan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap dunia pendidikan, khususnya para mahasiswa.

Baca Juga : Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah di Masjid Raya Darussalam Diserbu Warga Palangka Raya

Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah daerah ingin hadir untuk membantu meringankan beban mahasiswa agar dapat menjalani perkuliahan dengan lebih tenang tanpa harus khawatir terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

“Kami ingin membantu meringankan beban mahasiswa agar tetap fokus belajar tanpa perlu khawatir terhadap kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak, dan gula,” ujarnya.

Ia juga memahami bahwa kehidupan mahasiswa tidak selalu mudah, terutama bagi mereka yang datang dari daerah pedalaman kabupaten dan harus hidup jauh dari keluarga.

“Banyak di antara mahasiswa berasal dari keluarga sederhana, bahkan harus merantau dari daerah yang jauh. Karena itu, tidak sedikit yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus biaya kuliah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa pasar murah ini juga digelar menjelang Bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, agar masyarakat Kalimantan Tengah, termasuk mahasiswa, dapat menyambutnya dengan penuh kegembiraan.

Baca Juga : Dukung Gerakan Indonesia ASRI, Kejati Kalteng Tanam Pohon Endemik dan Buka Pasar Murah

Ia juga menegaskan bahwa meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah tahun 2026 mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Meski APBD tahun 2026 hanya sebesar Rp5,4 triliun, turun dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp10,2 triliun, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas kami,” tutupnya.[Red]

The post Mahasiswa di Palangka Raya Terima Bantuan Pasar Murah dari Pemprov Kalteng appeared first on Kalteng Today.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Kabupaten Barito Utara di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Kamis (5/3/2026).

Baca Juga: Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Barito Utara

Menurutnya, meskipun berbagai capaian pembangunan telah diraih dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat sejumlah persoalan yang harus ditangani secara serius, seperti pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan daya saing ekonomi lokal.

“Masih ada tantangan pembangunan yang harus menjadi perhatian bersama, mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, hingga penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.

Ia menegaskan, Musrenbang tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tahunan, melainkan harus dimanfaatkan sebagai forum strategis untuk merumuskan program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Legislator Fokus pada Peningkatan Sinergi antara Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi usulan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten agar program yang disusun dapat berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih.

Menurutnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah, terutama terkait kebutuhan mendasar seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja.

“Program yang dirancang harus berbasis kebutuhan riil di lapangan, terukur, realistis, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Baca Juga: DPRD Barut Tekankan Loyalitas sebagai Kunci Pembangunan Daerah

Ia menambahkan bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki peran strategis karena akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan forum Musrenbang sebagai ruang dialog yang konstruktif guna merumuskan arah pembangunan yang tepat bagi Kabupaten Barito Utara.

“Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Barito Utara yang maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya. [Red]

The post Bukan Sekadar Seremonial, Ketua DPRD Barut Minta Musrenbang Jawab Kebutuhan Riil Masyarakat appeared first on Kalteng Today.

Hal tersebut disampaikannya saat buka puasa bersama DPRD Kota Palangka Raya dengan pemerintah daerah, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan masyarakat, Sabtu (7/3/2026).

“Tugas sebagai anggota DPRD harus menyerap apa yang menjadi keinginan masyarakat. Karena itu komunikasi yang baik harus dilakukan oleh semua anggota,” tuturnya.

Komunikasi dengan masyarakat tidak hanya dilakukan saat reses ataupun kunjungan kerja, akan tetapi hal tersebut bisa dilakukan juga melalui kegiatan sederhana seperti buka puasa bersama.

Baca Juga : Saat Digugat Rp104 Miliar, Damang, Kades dan Anggota DPRD Balik Persoalkan Dasar Gugatan PT BAP

“Makanya buka puasa bersama ini menjadi agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan oleh DPRD sebagai sarana memperkuat hubungan dan komunikasi dengan berbagai pihak,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Subandi menyampaikan sejumlah capaian kinerja lembaga legislatif tersebut sepanjang tahun 2025, khususnya dalam menjalankan fungsi DPRD.

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan perihal capaian pembentukan peraturan daerah, penyusunan program prioritas daerah pada APBD 2026, hingga mengawal aspirasi masyarakat yang sudah diserap sebelumnya.

“Kami dari lembaga legislatif ingin hubungan yang harmonis antara pemerintah, serta masyarakat terjalin dengan baik demi mendukung pembangunan yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya. [Red]

The post Subandi Ingatkan Anggota DPRD Aktif Serap Aspirasi Masyarakat appeared first on Kalteng Today.

“Peluncuran program merupakan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi generasi muda,” katanya, Kamis (5/3/2026).

‎Ia juga menegaskan, hal kni menjadi langkah dan komitmen nyata untuk memastikan setiap putra-putri Kalteng mendapatkan hak pendidikan yang layak dan berkualitas.

Baca Juga : Upayakan Peningkatan SDM, Pemprov Kalteng Luncurkan Program Strategis Sektor Pendidikan

‎Selain itu, ia menekankan, pihaknya tidak ingin melihat ada generasi muda Kalteng yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ataupun memperoleh layanan dasar lainnya.

‎“Kami tidak ingin melihat ada putra-putri Kalteng yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa berobat, tidak bisa makan,” ungkapnya.

‎Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai mengakui bahwa pada tahun 2026 terjadi penurunan APBD Provinsi Kalteng, dari sekitar Rp10,2 triliun pada tahun 2025 turun menjadi Rp5,4 triliun.

Akan tetapi, menurutnya bahwa kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah untuk tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan.

‎Beberapa program unggulan yang terus diperkuat di antaranya program Satu Rumah Satu Sarjana, sekolah gratis, serta bantuan seragam sekolah, yang merupakan bagian dari prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera.

Baca Juga : Gedung MERC FK UPR Diharapkan Jadi Pusat Penguatan Pendidikan dan Riset Kesehatan

‎Menurut Agustiar, pendidikan merupakan fondasi sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan daerah, karena mampu memutus mata rantai kemiskinan, kebodohan, dan keterisolasian.

‎“Maju mundurnya suatu daerah tergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Jika pendidikan maju, merata, dan berkeadilan, maka SDM kita akan unggul dan berdaya saing,” tutupnya. [Red]

The post Program Strategis Sektor Pendidikan di Luncurkan, Gubernur: Ini Komitmen Nyata Pemerintah Daerah appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : DPRD Gunung Mas Panggil Tim Anggaran Eksekutif, Bahas Efisiensi Belanja APBD 2026

Masalah Pustu di Desa Bwan, juga disorot dan menjadi pembahasan dalam rapat bersama Pemkab Bartim bersama DPRD Bartim, kemarin (rabu, 26/2/2025). Dalam forum itu, dibahas kondisi Pustu Biwan yang hingga saat ini belum ditempati.

Terjawab bahwa kosongnya alias belum difungsikannya Pustu Biwan itu adalah karena belum tersedianya peralatan dan mobiler. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pada Tahun 2026. Untuk itu, Pemkab Bartim berencana mengusulkan pengadaan sarana pendukung melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga : Ikuti Arahan Mendagri, Wagub Kalteng Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Penurunan APBD

Sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan desa, juga disampaikan bahwa terdapat pendampingan dari pihak kejaksaan, dalam pelaksanaan kegiatan di desa. Pendampingan tersebut adalah untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui rapat kerja bersama antara Pemkab Bartim dan DPRD Bartim, diharapkan berbagai permasalahan yang berkembang di desa-desa, dapat ditangani dengan baik. Persoalan dapat secara terkoordinasi rapi, dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.  [Red]

The post Sempat Diperbincangkan, Akhirnya Terungkap Kenapa Pustu di Desa Biwan Belum Digunakan appeared first on Kalteng Today.

Peluncuran dilakukan langsung oleh Gubernur, Agustiar Sabran, didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo dan Plt. Sekretaris Daerah, Leonard S. Ampung.

Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera bukan sekadar seremoni, melainkan wujud komitmen nyata Pemprov Kalteng dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Baca Juga : Pemprov Kalteng Koordinasi dengan Daerah, Pastikan Sukses Program Kartu Huma Betang Sejahtera

“Peluncuran kartu ini bukan sekadar acara seremoni, tetapi bentuk komitmen kami untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalteng terpenuhi,” katanya.

Ia menyebutkan, melalui kartu ini, pihaknya menginginkan dan memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalteng, terutama masyarakat kecil dan di pedalaman, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa berobat, bisa terpenuhi pangannya, dan bisa berdaya ekonominya.

Ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah tahun 2026 yang mengalami penurunan signifikan. APBD Provinsi Kalteng Tahun 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun, turun dibandingkan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp10,3 triliun.

Meski demikian, Pemprov Kalteng tetap berkomitmen memprioritaskan program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Di tengah efisiensi anggaran, kami tetap berkomitmen memprioritaskan program-program pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat. Kartu Huma Betang Sejahtera ini menjadi pilar utama mewujudkan visi dan misi saya bersama bapak Edy Pratowo,” ungkapnya.

Gubernur menambahkan bahwa implementasi KHBS akan terus dievaluasi dan disempurnakan. Pemerintah Provinsi membuka ruang pengaduan, memperkuat koordinasi hingga tingkat desa dan kelurahan, serta melakukan pemutakhiran data secara berkala.

Baca Juga : EDC Jadi Andalan Pemprov Kalteng Awasi Penyaluran Bantuan Huma Betang Sejahtera

Melalui sistem digital yang terintegrasi, setiap transaksi pengambilan bantuan akan tercatat secara elektronik, sehingga dapat mendeteksi serta mencegah penerima bantuan ganda.

“Penggunaan Kartu Huma Betang Sejahtera ini memastikan pemberian bantuan sosial tepat sasaran dan tepat aturan,” pungkasnya. [Red]

The post Pemprov Kalteng Luncurkan KHBS, Komitmen Penuhi Pendidikan, Kesehatan dan Pangan Masyarakat appeared first on Kalteng Today.

Sebab, menurut Asdy Narang, dengan dipangkasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kalteng di Tahun 2026, yang hanya menyisakan Rp. 5,4 Triliun dari Rp.10 Triliun lebih seperti beberapa tahun terakhir, sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam membangun.

Baca Juga : Dewan Gunung Mas Harap Infrastruktur Merata di Semua Zona

“Berbicara anggaran untuk Kalteng yang besarnya satu setengah pulau Jawa ini sangat menyulitkan pembangunan daerah,” katanya kepada awak media, Kamis (19/2/2026).

Politisi Partai NasDem Kalteng ini menjelaskan, tantangan pembangunan di Bumi Tambun Bungai menurutnya perlu menjadi pertimbangan utama untuk tidak memangkas APBD.

“Tantangan alam kita ini sangat luar biasa beratnya, sehingga kami rasa dengan anggaran yang saat ini dikucurkan, mungkin hanya beberapa saja yang menikmati,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, perkembangan pembangunan di wilayah kabupaten di Kalteng hingga saat ini masih belum menunjukan perkembangan yang optimal, dan diperparah juga dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut.

“Jadi, menurut kami dengan anggaran yang sangat terbatas ini, maka pengawasan kami sebagai legislator juga harus maksimal dan sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.

Baca Juga : Pemerataan Infrastruktur Jadi Fokus, Pemko Palangka Raya Genjot Pembangunan Jalan dan Drainase

Terkait dengan kualitas pembangunan infrastruktur, ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak bermain-main dengan kualitas, sehingga tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan berbaikan berulang-ulang.

“Seharusnya dengan adanya anggaran yang besar, maka pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan itu tidak lagi rusak dengan kurun waktu hanya setahun, tapi mestinya berpuluh-puluh tahun, agar tidak terjadi tambal sulam terus menerus,” tutupnya. [Red]

The post DPRD Kalteng Ingatkan Kualitas Infrastruktur di Tengah Keterbatasan Anggaran appeared first on Kalteng Today.

Dalam kunjungan tersebut, sejumlah sejumlah legislator, yakni Naruk Saritani, Hj. Sri Neni Trianawati, H. Taufik Nugraha, Ardianto, Edi Fran Aji, dan Fatih Herman AB, berdialog langsung dengan aparat kelurahan serta warga setempat guna mendengarkan masukan terkait hasil pembangunan yang telah berjalan.

Baca Juga: Dewan Apresiasi Laboratorium Lingkungan DLH dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Perekonomian

Tidak hanya meninjau kegiatan fisik, para wakil rakyat juga menggali informasi terkait manfaat program nonfisik yang dirasakan masyarakat. Warga menyampaikan berbagai pandangan mengenai kebutuhan lingkungan dan efektivitas kegiatan yang telah direalisasikan.

Anggota DPRD Barito Utara,Taufik Nugraha, menyampaikan bahwa turun ke lapangan menjadi cara paling efektif untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

“Kami ingin mendengar langsung dari masyarakat. Dengan begitu, kami bisa menilai apakah program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga,” ujarnya.

Baca Juga: BRI Dapat Apresiasi DPRD Barito Utara

Hal senada disampaikan Ardianto yang menilai keterbukaan masyarakat menjadi kunci dalam pengawasan pembangunan.

“Masukan warga sangat penting. Dari dialog ini, kami bisa membandingkan antara laporan di atas kertas dengan fakta di lapangan,” katanya.

Baca Juga: Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Barito Utara

Sementara itu, Patih Herman AB menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan menjadi bahan evaluasi DPRD dalam pembahasan program dan anggaran ke depan.

“Kami ingin pembangunan tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Melalui kunjungan ini, DPRD Barito Utara berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin terbuka serta menjadi dasar penyempurnaan perencanaan pembangunan di Kelurahan Montallat II pada tahun-tahun berikutnya. [Red]

The post Serap Aspirasi Warga, Legislator Turun Langsung ke Montallat II appeared first on Kalteng Today.

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan terbitnya nomor registrasi tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk segera menjalankan seluruh program yang telah direncanakan dalam APBD 2026, terutama kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaksanaan kegiatan karena seluruh tahapan administrasi telah terpenuhi. Oleh sebab itu, organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera memulai proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah disusun.

Baca Juga : Pengawasan Hewan Kurban di Palangka Raya Diperketat, DPRD Beri Apresiasi

“APBD sudah dapat dijalankan. Kami berharap pemerintah kota bergerak cepat agar manfaat pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat,” ujar Subandi, Senin (12/1).

Ia menegaskan percepatan pelaksanaan program sejak awal tahun sangat penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut selama ini dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan sekaligus menghambat optimalisasi penyerapan anggaran.

Karena itu, Subandi mendorong agar seluruh perangkat daerah menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan secara terukur. Proyek-proyek yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih panjang diharapkan dapat dimulai sejak triwulan pertama hingga kedua, sehingga pada penghujung tahun hanya tersisa pekerjaan dengan skala lebih ringan.

Selain mempercepat realisasi anggaran, langkah tersebut juga diyakini mampu meningkatkan efektivitas pembangunan dan memberikan kepastian terhadap penyelesaian berbagai proyek prioritas daerah.

DPRD, lanjut Subandi, akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh program yang dibiayai APBD 2026 dilaksanakan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

[Red]

The post APBD 2026 Kantongi Nomor Registrasi, DPRD Minta Pemko Palangka Raya Percepat Realisasi Program appeared first on Kalteng Today.

Pemprov Kalteng memusatkan perhatian hanya pada sektor-sektor yang dinilai paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat, seiring terbatasnya kemampuan fiskal daerah.

Baca Juga : Ikuti Arahan Mendagri, Wagub Kalteng Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Penurunan APBD

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), nilai APBD Kalteng tahun 2026 turun sebesar 34,71 persen.

Dan, jika pada 2025 anggaran daerah mencapai Rp 8,3 triliun, maka pada 2026 anggaran tersebut menyusut menjadi sekitar Rp 5,4 triliun.

Penurunan signifikan ini menyebabkan ruang gerak keuangan pemerintah daerah semakin terbatas dan menuntut pengelolaan anggaran yang lebih selektif serta terukur.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Kalteng, Leonard S Ampung menjelaskan, situasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas secara lebih ketat dalam pemanfaatan anggaran.

“Jadi pembangunan betul-betul harus dilakukan di atas prioritas-prioritas lain, ada yang lebih prioritas, sehingga perlu dipilah belanja-belanja yang betul-betul bermanfaat di masyarakat,” katanya, Senin (12/1/2026).

Agar roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan, menurutnya, Pemprov Kalteng menerapkan kebijakan penghematan serta penetapan skala prioritas yang jelas.

“Pengalokasian anggaran difokuskan pada sektor-sektor wajib dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur vital yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaborasi, ia menegaskan bahwa Pemprov Kalteng ingin menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan anggaran.

“Penurunan APBD memberikan pengaruh terhadap tiga aspek utama. Salah satunya adalah perlunya penyesuaian program pembangunan dengan mengedepankan prioritas yang telah melalui pertimbangan matang,” tuturnya.

“Otomatis belanja rutin dan non prioritas dikurangi, kemudian berfokus pada pelayanan publik dan proyek strategis,” imbuhnya

Baca Juga : DPRD Gumas Harap APBD Perubahan Pengunaan Mesti Tepat Sasaran

Dari kondisi ini, pihaknya mengungkapkan bahwa arah pembangunan Kalteng pada tahun 2026 dipusatkan pada tiga sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Sementara itu, pengeluaran yang tidak bersifat mendesak ditekan seminimal mungkin.

“Kami juga berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan peran badan usaha milik daerah (BUMD),” tutupnya. [Red]

The post Penurunan Tajam APBD 2026, Pemprov Kalteng Tekankan Efisiensi dan Prioritas Pembangunan appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : DPRD Gumas Harap APBD Perubahan Pengunaan Mesti Tepat Sasaran

“Pertama, kita melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor,” kata Edy kepada awak media, Senin (12/1/2026).

Selain itu, ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, di antaranya melalui pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.

“Sektor swasta harus dihidupkan melalui kemudahan berusaha dan kinerja BUMD harus didorong, sehingga keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” tuturnya.

Baca Juga : DPRD Gunung Mas dan TAPD Sepakati Rancangan APBD 2026

Lebih lanjut, Edy menekankan pentingnya optimalisasi program-program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Menurutnya, sinergi dengan kebijakan nasional menjadi faktor penting dalam memperkuat pembangunan daerah.

“Kami juga mendorong peningkatan PAD dengan inovasi dan terobosan kreatif. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus benar-benar diperhatikan, karena belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan perekonomian daerah,” tutupnya. [Red]

The post Ikuti Arahan Mendagri, Wagub Kalteng Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Penurunan APBD appeared first on Kalteng Today.

Kondisi tersebut menyebabkan APBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp29,84 miliar.

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan total belanja daerah yang disepakati dalam APBD 2026 mencapai lebih dari Rp1,22 triliun. Sementara itu, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp1,19 triliun.

“Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp29,84 miliar,” ujarnya, Jumat (2/1/2026).

Baca Juga : Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pemprov Kalteng Perkuat Manajemen APBD Berdasarkan Evaluasi 2025

Meski demikian, menurut Subandi, DPRD bersama Pemerintah Kota Palangka Raya tetap menetapkan belanja yang lebih tinggi sebagai langkah untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kebijakan ini diambil agar program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap dapat dilaksanakan,” katanya.

Ia menjelaskan, defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subandi menambahkan, setelah memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran berjalan. [Red]

The post DPRD Palangka Raya Setujui APBD 2026, Belanja Lebih Besar dari Pendapatan appeared first on Kalteng Today.

“Kami DPRD Gunung Mas sangat prihatin sekali, kalau aparat desa yang terjerat korupsi terkait pengelolaan dana desa yang bersumber dari pemerintah, maka kami menghimbau kepada para kades agar mengelola dana itu sebaik mungkin,” ucap Anggota DPRD Gumas Hermanto, belum lama ini.

Baca Juga : Setelah Tiga Hari, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kades se-Bartim Resmi Ditutup Pj Sekda

Selain itu, menurut politisi Nasdem dan juga berasal dari daerah pemilihan I, Kecamatan Kurun, Mihing Raya, dan Sepang menilai, dana desa menjadi sumber dana yang acapkali menjadi fokus perhatian, setelah terealisasi melalui Udang-undang desa yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut dia, Dana Desa tersebut bergulir dari pusat ke kas desa tentu harus dikelola sebaik mungkin. yang memang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten atau kota.

“Sesuai PP Nomor 60 tahun 2014, dinyatakan bahwa DD harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta utamakan kepentingan masyarakat untuk kemakmuran desa,” ujar dia.

Baca Juga : Kades di Gunung Mas Harus Memiliki Terobosan

Dia kembali menambahkan,  dana desa yang ada tentunya dapat leluasa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas DD, di lain sisi, harus pastikan bahwa perangkat desa atau aparatur desa masing-masing memiliki rasa tanggung jawab juga untuk mengamankan penerimaan negara.

“Sering kali permasalahan di desa yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, utamanya Kades sebagai kuasa pengguna anggaran di sini, maka oknum kades harus menyadari bahwa kepala desa memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan tingkat desa, maka harus dengan RKPDes,” pungkas dia.  [Red]

The post Dana Desa Harus Bisa Dikelola Sebaik Mungkin appeared first on Kalteng Today.