Baca juga : DPRD Gumas Sepakat Dilakukan Uji Petik Terkait Perbedaan Data Penduduk

Poin dari Raperda tersebut pertama tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022, Kedua Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Pengelolaan Tahura Lapak Jaru.

Lalu ada, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, kemudian Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.

“Kami fraksi PDIP Kabupaten Gumas pada intinya menerima dan setuju, enam buah Raperda yang diajukan untuk dibahas pada rapat-rapat selanjutnya antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan,” ucap Jubir Fraksi PDIP Anggota DPRD Gumas Edyson D Kenting, Rabu (5/7).

Selain itu, fraksi Nasdem-Hanura melalui Jubirnya Evandi Juang mengatakan, terkait dengan anggaran dapat dipastikan terdapat anggaran lebih untuk prioritas pembangunan daerah yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan TA 2023. Sehingga enam buah Raperda itu sepakat disetujui dan diterima. Begitu juga fraksi Golkar-PAN melalui Jubirnya Binartha sepakat untuk dibahas.

“Dari penjelasan yang disampaikan Bupati Gumas dalam Pidato pengantarnya, Fraksi Partai Golkar-PAN setuju bahwa untuk Enam Raperda tersebut untuk dibahas sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Baca juga : DPRD Terima Tiga Usulan Raperda dari Pemkab Mura

Lalu fraksi Demokrat Jubirnya Untung Jaya Bangas menjelaskan, setelah mendengar dan mempelajari pidato pengatar Bupati Gumas, tentang enam buah Raperda yang diajukan maka fraksinya tetap sepakat dan setuju untuk dibahas. Hal senada, Fraksi Gerakan Karya Bersatu melalui Jubirnya Sahriah juga sepakat.

“Pada prinsipnya menurut Cermat dan Pandangan dari Fraksi kami bahwa segala upaya yang di lakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gumas, maka kami sangat setuju dan sepakat atas usulan tersebut yakni melalui beberapa Raperda yang di ajukan sebagaiamana di maksud,” tukas Sahriah. [Red]

The post Lima Fraksi DPRD Kompak Setuju, Enam Raperda untuk Dibahas appeared first on Kalteng Today.

Permintaan dukungan dana itu terungkap dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA/PPAS) APBD Perubahan 2022 bersama Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas.

“Dalam rapat pembahasan itu kita sepakat untuk memberikan dukungan anggaran kepada Dinas Pertanian dan Perikanan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak serangan hama wereng hijau, sehingga menyebabkan gagal panen,” kata Ketua Komisi II DPRD Kapuas H Baihaqi, Senin (22/8/2022).

Baca Juga :  HUT RI Menjadi Momentum Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) ini menjelaskan, usulan penambahan anggaran untuk pembelian bibit padi unggulan, pupuk, kapur dan alat pertanian (Alsintan).

“Akibat wabah tungro ini, sekitar 7000 hektar lahan pertanian rusak mencakup Kecamatan Kapuas Kuala,Tamban Catur dan Kapuas Timur,” ujarnya.

Sedangkan untuk bidang perikanan, sesuai dengan permintaan warga untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang meminta bantuan bibit ikan, ayam dan pakan.

Selain Dinas Pertanian dan Perikanan, imbuh Baihaqi, dalam pembahasan dengan mitra Komisi II lainnya, yakni PDAM Kuala Kapuas terungkap bahwa salah satu perusahaan milik daerah itu berencana akan melakukan perbaikan dan pengembangan jaringan.

Baca Juga :  Pesona Tambun Bungai Dorong Pemulihan Ekonomi dan UMKM Kalteng Go Global

“Untuk PDAM lebih pada prioritas perbaikan jaringan dimana 15 ribu pelanggan hanya 12 ribu yang produktif sehingga 3000 pelanggan tertunggak karena fasilitas yang belum memadai,” pungkasnya. [JIMMY]

The post Komisi II Sepakati Pemulihan Ekonomi Masyarakat Terdampak Wabah Tungro appeared first on Kalteng Today.

Demikian dikatakan Kunanto saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR-PKP, di Kuala Kapuas, Senin, 7 Maret 2022.

Ia mengharapkan, seluruh program kegiatan dilaksanakan lelang di awal tahun dan setidaknya paling lambat dilaksanakan di bulan Maret atau April 2022 mendatang.

Sebab menurut dia, dengan dipercepatnya lelang proyek tersebut, akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan apabila pekerjaan di laksanakan pada bulan Oktober hingga Desember tentu cuaca hujan akan mempengaruhi kualitas pekerjaan.

Kunanto juga menyampaikan, komisi III DPRD Kapuas ini baru terbentuk dan ditetapkan sesuai dengan komposisi secara aturan dan pihaknya baru memulai dengan melakukan evaluasi terhadap program kerja prioritas yang ada di Dinas PUPR-PKP.

Baca Juga : Rapat Banmus DPRD Kapuas Susun Agenda Kegiatan

“Kami berharap dalam waktu dekat lelang proyek pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 dapat segera dilaksanakan,” tambah Kunanto.

Sedangkan Kepala Dinas PUPR-PKP Teras, ST, MT menyampaikan, seluruh program kerja untuk tahun 2022 akan dilelang pada bulan Maret.

Akan tetapi menurut dia, pelelangan akan dilakukan secara bertahap, karena masih dilakukan pendataan kajian dilapangan dan tinggal menunggu proses penyelesaian Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) pekerjaan.

Dikatakannya, untuk proyek multiyers pembangunan Jalan Pujon-Jangkang-Sei Hanyo-Mandau Telawang-Tumbang Bukoi sudah dilelang, karena pekerjaannya cukup panjang.

Baca Juga : Waket I DPRD Kapuas Apresiasi Pelaksanaan TMMD ke 113 di Wilayah Basarang

“Kita berharap pekerjaan multiyers yang dilaksanakan PT SMI bisa berjalan dengan lancar hingga fungsional jalan di Kapuas Hulu,” kata Teras.

Ia berharap, semoga di tahun 2022 ini, kondisi alam mendukung dan proses tender berjalan dengan baik, sehingga progres pekerjaan bisa berjalan secara maksimal. [Djim KT]

The post Komisi III DPRD Kapuas Harapkam Lelang Proyek di PUPR-PKP Di Percepat appeared first on Kalteng Today.

Dalam laporannya, Juru Bicara Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya, Susi Idawati mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur Kalteng, Raperda dan Raperwali APBD harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang lebih tinggi serta mengutamakan kepentingan umum, sebelum disepakati bersama dalam susunan APBD 2022.

“Untuk target pendapatan daerah, Pemko haruslah berdasar kepada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian maupun kesesuaian aturan,” katanya, Kamis (6/1/2022).

Baca Juga :  DPRD Palangka Raya Minta Syarat PCR Bagi Penumpang Pesawat Ditinjau Ulang

Untuk itu, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah kota (Pemko) pada tahun 2022, yakni komitmen terhadap kesesuaian kebijakan belanja daerah, yang pelaksanaannya harus efektif dan efisien.

Bahkan, pihaknya selaku mitra kerja Pemko Palangka Raya, siap memberikan masukan dan saran dan masukan terhadap APBD.

Baca Juga :  Anggota DPRD Palangka Raya Minta Pelaku Usaha Tingkatkan Inovasi

“Kita tentunya berharap Pemko Palangka Raya pada tahun ini bisa mengelola dan memonitoring belanja daerahnya agar tepat sasaran, tepat guna dan sesuai dengan hasil evaluasi gubernur terhadap Raperda APBD tahun 2022,” pungkasnya. [Red]

The post Dewan Bahas Hasil Evaluasi Gubernur Terkait Raperda APBD 2022 appeared first on Kalteng Today.

Ketua DPRD Katingan, Marwan Susanto mengatakan APBD 2022 ini mencapai Rp 1.37 Triliun. Dengan rincian, pendapatan mencapai Rp 1,2 Triliun. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan Rp 112, 200 miliar.

” APBD Tahun Anggaran 2022 Disepakati Sekitar Rp 1,37 Triliun lebih. Sehingga, anggaran ini bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan, ” Ungkapnya, Senin (6/12/2021).

Sedangkan, disektor pembiayaan terutama dari penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya mencapai Rp 184.9 miliar lebih dan pembiayaan untuk penyertaan modal daerah mencapai Rp 14 miliar 879 juta, serta pembiayaan netto Rp 184, 9 miliar lebih.

Sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp 1,09 Triliun lebih.
Dengan belanja daerah anja daerah mencapai Rp 1,37 Triliun. Maka, pada tahun anggaran 2022, pemerintah daerah mengalami defisit anggaran mencapai Rp 170 miliar 75 juta.

Politisi Partai PDI Perjuangan ini mengatakan, pihaknya melaksanakan rapat kerja melalui komisi DPRD bersama SOPD selaku mitra kerja.
Dalam pembahasannya, sudah dilakukan dengan lancar dan patuh terhadap mekanisme aturan.

Baca Juga :  Pemkab dan DPRD Katingan Genjot Pembangunan Di Masa Pandemi Covid-19

” Saya berharap agar anggaran ditahun mendatang bisa difungsikan dan dikelola dengan baik dan bertanggungjawab oleh pemerintah daerah. Sehingga, dapat memajukan aspirasi dan memajukan Katingan bermartabat.

Namun, APBD imi masih disampaikan dan nantinya dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah. [Red]

The post APBD Katingan Ditetapkan Mencapai Rp 1,3 Triliun appeared first on Kalteng Today.

Terutama kesulitan di bidang usaha masyarakat. Usaha yang sempit sementara tuntutan hidup yang sangat tinggi. Mata pencaharian yang cukup sulit saat ini membuat tingkat kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi di Mura.

“Terlebih lagi, harga karet yang menjadi salah satu bidang usaha masyarakat di Mura sampai saat ini masih belum normal. Akibatnya banyak masyarakat mencari pekerjaan di bidang usaha lain. Oleh kerena itu APBD tahun 2022 ini setidaknya dapat membantu permasalahan kemiskinan dan pengangguran ini,” terang H. Barlin, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga : Bapemperda DPRD Mura Minta Dukungan Anggaran Untuk Bahas Raperda Inisiatif

Oleh karena itu, Anggota komisi II DPRD Mura ini menyarankan agar program peningkatan lapangan kerja dan melakukan pelatihan kerja bagi usia produktif sangat penting dilakukan.

Baca Juga : Ini Tujuan Dari Usulan Perda Inisiatif Pondok Pesantren Gagasan Fraksi PKB DPRD Mura

“Peningkatan program di bidang pertanian dalam arti luas untuk usaha lapangan kerja dan ketahanan pangan juga harus menjadi perhatian Pemerintah setempat dari masing-masing OPD,” tandasnya. [Red]

The post Fraksi PKS DPRD Mura Harapkan APBD 2022 Memuat Program Pemulihan Ekonomi Secara Maksimal appeared first on Kalteng Today.

Dalam kunjungan tersebut, pihak anggota DPRD HSU disambut langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Barsel, H Raden Sudarto dan Ketua Komisi III DPRD Barsel, H Zainal Khairuddin di Ruang Rapat Gabungan Komisi, Senin (29/30/2021).

Ketua Komisi I DPRD Barsel, H Raden Sudarto mengatakan, dalam kunjungan kerja itu pihaknya saling berbagi informasi, baik terkait APBD 2022 maupun pengalaman-pengalaman lainnya.

“Selain kunjungan kerja, kita sambil sharing tukar pengalaman. Seperti masalah APBD 2022 yang sama-sama telah selesai dan sedang di evaluasi oleh gubernur,” ucap Raden kepada kaltengtoday.

Selain itu, sambung Raden, pihaknya juga menanyakan tentang perjalanan dinas dan juga kegiatan reses yang ternyata kegiatan yang dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan DPRD Barsel itu sendiri.

“Yang pasti kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari DPRD HSU, semoga ini dapat menguatkan silahturahmi,” katanya.

Baca Juga :  DPRD Barito Selatan Setujui Pergeseran Anggaran Khusus Tangani COVID-19

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD HSU, Hj Nurhananiah juga menyampaikan terima kasihnya kepada DPRD Barsel yang telah menyambut baik kedatangan pihaknya dalam rangka kunjungan kerja.

Baca Juga :  DPRD Barito Timur Apresiasi BPDB dan Para Relawan Penanganan Banjir

“Dengan baiknya APBD maka baik pula pembangunan di daerah. Serta kita sama-sama mengerti bagaimana anggota dewan ini berjuang untuk aspirasi rakyat,” katanya.[Red]

The post DPRD HSU Kunjungi DPRD BARSEL Bahas APBD 2022 appeared first on Kalteng Today.

Bupati Barsel, Eddy Raya Samsuri menyampaikan terima kasihnya atas kerjasama yang terjalin dengan baik antara legislatif dan eksekutif, dengan telah terlaksananya kesepakatan yang ditandatangani hari ini, Senin (29/11/2021).

“Kiranya lewat kesepakatan yang telah disepakati bersama ini bisa terjalin kerjasama yang lebih apik lagi,” ucap Eddy kepada kalteng today saat setelah mengikuti Paripurna.

Ia mengatakan, kesepakatan Ranperda APBD tahun 2022 dan Propemperda tahun 2022 sudah melalui pembahasan tim anggaran, serta nantinya berita acara kesepakatan bisa segera mungkin diserahkan kepada Gubernur Kalteng untuk dapat dievaluasi kembali.

“Semoga Raperda APBD 2022 sesegera mungkin disetujui oleh Gubernur, bila sudah disetujuinya, semua kegiatan dalam APBD 2022 bisa berproses dengan cepat.” harap orang nomor satu di Barsel itu.

Baca Juga : Antisipasi Bencana Banjir, Ini Saran Ketua DPRD Seruyan

Sementara itu, Ketua DPRD Barsel, H M Farid Yusran mengatakan, penandatanganan kesepakatan ini merupakan kisah panjang pembahasan APBD 2022 dengan anggaran sebesar Rp1,019 triliun.

Baca Juga : DPRD Barsel Bakal Mengawasi Secara Ketat Pembangunan 2022

“Fokus kegiatan tetap menangani dampak dari pandemi COVID-19 dan agenda kedua kita adalah penyelesaian rancangan peraturan daerah sebanyak 21 buah,” ujar Farid. [Red]

The post Ranperda APBD dan Propemperda Tahun 2022 Disepakati Bersama appeared first on Kalteng Today.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng H. Abdul Razak, dihadiri oleh anggota DPRD Prov. Kalteng dan Unsur Forkopimda Prov. Kalteng secara virtual. Wagub didampingi oleh Pj. Sekda Prov. Kalteng H. Nuryakin, Asisten Administrasi Umum Lies Fahimah, serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait.

Agenda rapat kali ini mendengarkan Pendapat Badan Anggaran DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 dan mendengarkan Laporan Hasil Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Kalteng Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021.

Sebagaimana diketahui, Pidato Pengantar Raperda APBD Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2022 sudah disampaikan pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 DPRD Prov. Kalteng yang digelar pada Senin (08/11/2021).

Pendapat dari Badan Anggaran DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh anggota DPRD Prov. Kalteng H. Jubair Arifin.

Baca Juga :  Pemprov Gelar Rapat Rencana Investasi Industri Kayu di Kalteng

Jubair Arifin menyampaikan bahwa bentuk susunan dan naskah yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan pedoman yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Jubair Arifin mengatakan Nota Keuangan dan Raperda APBD Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2022 secara garis besarnya berisi target penerimaan pendapatan Daerah telah disesuaikan dengan penetapan proyeksi terukur dan profesional serta berpedoman pada capaian Tahun sebelumnya.

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Gelar Rakor Penanganan Banjir

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wagub H. Edy Pratowo saat membacakan Pidato Pengantar Gubernur Kalteng pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 DPRD Prov. Kalteng bahwa rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, secara riil tetap diupayakan mencerminkan niat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan sinergitas upaya pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional dan daerah, serta memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian, serta lebih fokus kepada pembangunan bidang infrastruktur, pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang kesehatan dan pembangunan bidang ekonomi secara luas. [Red]

The post Wagub Hadiri Rapat Paripurna Ke – 9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 DPRD Kalteng appeared first on Kalteng Today.

“Jangan sampai pembangunan itu melenceng dari visi misi daerah dan juga berasal dari aspirasi masyarakat, karena sudah seharusnya pembangunan itu mengacu pada visi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kotim,” kata Paisal Darmasing, Minggu 14 November 2021 di Sampit.

Anggota Komisi II DPRD Kotim ini menjelaskan, Struktur RAPBD 2022 meliputi pendapatan Rp1.472.671.934.600 terdiri dari pendapatan asli daerahRp247.214.693.000, pendapatan transfer Rp1.150.352.832.000, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp75.104.409.600.

Alokasi belanja Rp1.472.671.934.600, surplus atau defisit anggaran nol persen, perkirakan penerimaan pembiayaan Rp14.015.000, perkiraan pengeluaran pembiayaan Rp14.014.000.

Perkiraan anggaran ini belum memperhitungkan alokasi pendapatan yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK.

Baca Juga :  DPRD Kotim Ingatkan Pentingnya Program dari Pokok Pikiran

Hal ini sesuai amanat Permendagri Nomor 27 tahun 2021 yang menjelaskan bahwa penganggaran dana perimbangan khususnya dari DAK akan dianggarkan sesuai peraturan presiden mengenai rincian APBN 2022 atau informasi resmi alokasi DAK dari Kementerian Keuangan.

Baca Juga :  Bapemperda DPRD Kotim Optimalkan Waktu Pembahasan Raperda

“Jika nanti sudah diterbitkan terkait DAK, dana insentif daerah, dana alokasi umum atau DAU dan dana desa dari APBN maka informasi tersebut akan dijadikan pada rapat eksekutif dan legislatif sesuai jadwal ditentukan,” Demikian Paisal.[Red]

The post Penyusunan APBD-2022 Jangan Melenceng dari Visi Misi Daerah dan Aspirasi Masyarakat appeared first on Kalteng Today.

Dari pantauan, rapat yang diselenggarakan mulai pukul 09.00 WIB di ruang rapat gabungan komisi DPRD Barsel tersebut berlangsung sangat singkat. Karena kurang dari 1 jam berjalan, rapat itu dihentikan dan ditunda hingga besok hari.

Ketua DPRD Barsel, H M Farid Yusran mengatakan, penundaan itu disebabkan mitra kerja Komisi III seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan 9 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lainnya masih menggunakan pagu anggaran yang terdapat hutang di dalamnya.

“Pagu anggaran mereka masih memakai rencana berhutang sebesar Rp 32 miliar itu. Kita kesulitan membahasnya,” ucap Farid kepada kaltengtoday, Selasa (9/11/2021).

Baca Juga :  DPRD Barsel Pesimis Target Realisasi PAD Bisa Tercapai

Masih dikatakan Farid, dengan adanya masalah tersebut maka pihaknya meminta SOPD terkait untuk bisa menyesuaikan pagu anggarannya kembali tanpa adanya hutang Rp32 miliar.

Baca Juga :  DPRD Barsel Nilai Pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2022 Terlambat

“Karena ini lah rapat kita ditunda sampai besok hari, semoga pembahasan besok dapat berjalan lancar,” terangnya. [Red]

The post Rapat Antara DPRD Barsel dengan Mitra Komisi III Ditunda appeared first on Kalteng Today.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng Abdul Razak. Agenda rapat kali ini mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi Pendukung DPRD Prov. Kalteng Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022.

Terdapat 7 fraksi Pendukung DPRD Prov. Kalteng yang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022. Fraksi-fraksi tersebut adalah fraksi PDIP yang disampaikan oleh juru bicara Artaban, fraksi Golkar yang disampaikan oleh juru bicara H. Maruadi, fraksi Demokrat yang disampaikan oleh juru bicara Siswandi, fraksi Nasdem yang disampaikan oleh juru bicara Niksen S. Bahat, fraksi Gerindra yang disampaikan oleh juru bicara Kuwu Senilawati, fraksi Gabungan (PAN, PPP, PKS PERINDO dan HANURA) yang disampaikan oleh juru bicara Sirajul Rahman dan fraksi PKB yang disampaikan oleh juru bicara Evi Kahayanti.
Abdul Razak dalam sambutan pengantarnya menyampaikan bahwa Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 DPRD Prov. Kalteng pada Senin (08/11/2021) malam.

Abdul Razak juga menyampaikan berkenaan dengan pertanyaan dan saran sebagaimana telah disampaikan masing-masing fraksi pendukung DPRD Prov. Kalteng, diharapkan jawaban tanggapan dan penjelasan dari pihak Pemprov Kalteng dalam hal ini Gubernur Kalteng pada rapur selanjutnya.

“Berkenaan dengan pertanyaan dan saran sebagaimana yang disampaikan oleh fraksi pendukung DPRD Prov. Kalteng, diharapkan jawaban, tanggapan, dan penjelasan dari pihak Pemprov. Kalteng dalam hal ini Gubernur pada Rapat paripurna selanjutnya”, pungkas Abdul Razak.

Sebagaimana diketahui, Fokus pembangunan infrastruktur pada periode Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo adalah pembangunan bidang infrastruktur, pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang kesehatan dan pembangunan bidang ekonomi secara luas.

Baca Juga :  DPRD dan Pemprov Kalteng Tanda Tangani Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, secara riil tetap diupayakan mencerminkan niat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan sinergitas upaya pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional dan daerah, serta memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian.

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Terima 3 Penghargaan Badan Kepegawaian Negara

Wagub didampingi Pj. Sekda Prov. Kalteng H. Nuryakin, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Andy Arsyad, Plt. Inspektur Prov. Kalteng Saring dan Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Yuren S. Bahat. [Red]

The post Pemandangan Umum Fraksi Pendukung DPRD Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Prov Kalteng Tahun Anggaran 2022 appeared first on Kalteng Today.

“Setelah kami menggelar rapat, setidaknya ada tiga raperda yang kami membahas, yang akan disiapkan pada tahun 2022,” katanya, Selasa (9/11/2021).

Dijelaskannya, ketiga raperda tersebut merupakan perda usulan DPRD Kota Palangka Raya, yang telah disepakati bersama.

Adapun ketiga raperda tersebut, yakni raperda tentang perubahan atas perda nomor 14 tahun 2006 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Kemudian raperda tentang pondok pesantren dan raperda tentang pemanfaatan lahan terlantar.

“Ketiga raperda ini direncanakan masuk pada rencana kerja. Rencana kerja tersebut harus selesai sebelum APBD murni tahun 2022, yang rencananya tanggal 30 November disepakati,” ucapnya.

Baca Juga :  Dewan Apresiasi Tindakan Cepat Pemko Palangka Raya Tangani Banjir

Selain itu, lanjut Politikus Partai PDI Perjuangan ini menambahkan, pihaknya juga saat ini tengah membahas dua buah raperda dari hasil evaluasi gubernur, yakni raperda tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan raperda tentang penerapan disiplin protokol kesehatan, dalam rangka percepatan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Baca Juga :  Dewan Apresiasi Upaya Pemko Palangka Raya Dalam Merealisasikan Pajak

“Tentunya kami berharap seluruh raperda yang tengah kita bahas ini dapat selesai tepat waktu dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Palangka Raya,” pungkasnya. [Red]

The post Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya Siapkan 3 Raperda appeared first on Kalteng Today.

Target rencana pendapatan daerah diperkirakan Rp 1,28 Triliun dan belanja daerah mencapai Rp. 1,36 Triliun. Sehingga dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami defisit mencapai 78 Miliar.

Sedangkan komposisi APBD ini terdiri dari pendapatan transfer berkisar pada Rp 1,159 Triliun, pendapatan asli daerah (PAD) berkisar Rp 101 miliar dan pendapatan lain-lain mencapai Rp 28.32 Miliar.

Melalui persetujuan pihak DPRD bersama eksekutif, semua fraksi akan menyampaikan pandangan umum dan membahas raperda ini kedepannya. Sehingga dapat berjalan dengan optimal dan anggaran belanja daerah bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Baca Juga : Legislator Ini Desak Pemkab Katingan Perbaikan Infrastruktur Publik

” Dari sisi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pada Bank Kalteng mencapai Rp 14 Miliar. Sedangkan penerimaan pembiayaan ini diperkuat dari Silpa tahun sebelumnya mencapai Rp 92 Miliar lebih, ” Pungkasnya.

Baca Juga : DPRD Katingan Tukar Pendapat Dengan Dewan Daerah Lain

Kendati demikian, belanja daerah juga tetap dilakukan seperti belanja tidak terduga mencapai Rp 9,428 Miliar, belanja transfer mencapai Rp 241 miliar dan belanja operasional mencapai Rp 866 miliar. [Red]

The post Rancangan Peraturan Daerah APBD 2022 Dibahas appeared first on Kalteng Today.

Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo menyampaikan, jika berbicara tentang angka pengangguran maka tidak mungkin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan bisa mempekerjakan pengangguran tersebut.

“Masalah angka pengangguran atau penyediaan lapangan pekerjaan ini jadi salah satu topik kita pada saat pembahasan. Jadi pemerintah daerah tidak akan bisa menampung mereka, karena kitakan tidak punya perusahaan,” katanya

Akan tetapi, pemerintah daerah bisa memanfaatkan keberadaan dari para investor atau pihak ketiga yang saat ini ada di Bumi Gawi Hatantiring untuk membantu mengatasi permasalah tersebut.

Baca juga : Ketua DPRD Seruyan Dorong Peningkatan SDM

Maka dari itulah, pihaknya pada saat pembahasan mendorong kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Seruyan agar bisa berupaya akan hal tersebut.

Baca juga : DPRD Seruyan Bahas Hasil Evaluasi Raperda

“Mungkin dengan kegiatan apa, membangun komunikasi dengan pihak ketiga terkait dengan lapangan pekerjaan. Karena dalam KUA itu target angka pengangguran kita berkurang beberapa persen,” pungkasnya.[Red]

The post Masalah Penyediaan Lapagan Kerja Masuk Bahasan DPRD Seruyan dalam APBD 2022 appeared first on Kalteng Today.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Barsel, H M Farid Yusran kepada kaltengtoday setelah memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, Senin (1/11/2021).

“Fokus kita pada bulan ini adalah menyelesaikan pembahasan terkait APBD Tahun 2022,” ucap Farid.

Selain menjadikan pembahasan APBD 2022, pihaknya juga telah menjadwalkan kegiatan intern dewan dan beberapa kegiatan lainnya.

Baca Juga : DPRD Barsel Nilai Eksekutif Tergesa-gesa Terkait Refocusing Rasionalisasi Anggaran

“Kegiatan lainnya, biasa rutin saja selain membahas APBD itu kita ada kegiatan intern dewan dan kegiatan lainnya,” katanya.

Baca Juga : DPRD Barsel Sepakati Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

Politisi dari PDI-Perjuangan Barsel itu berharap, agar kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan bersama. [Red]

The post Pembahasan APBD Tahun 2022 Difokuskan November ini appeared first on Kalteng Today.

“Tahun Anggaran 2020 dan 2021 banyak program pokok pikiran usulan DPRD di bidang pendidikan, infrastruktur, kesejahteraan rakyat dan lainnya, ikut dipangkas akibat refocusing anggaran,” kata Hairis, Selasa 2 November 2021 di Sampit.

Namun menurut Hairis, pemangkasan itu tidak dikoordinasikan dengan DPRD sehingga menimbulkan kekecewaan bagi anggota dewan dan masyarakat karena sudah berharap program tersebut akan dapat dilaksanakan melalui anggaran pokok pikiran anggota dewan.

Hairis kembali mengingatkan, masalah program pokok pikiran akan kembali muncul karena bulan ini akan dilakukan pembahasan APBD 2022. Di dalamnya akan dibahas program-program yang diusulkan dan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan pada 2022.

“Supaya kejadian serupa tidak terulang, kami DPRD mengusulkan dilakukan rapat bersama nantinya untuk memastikan program-program pokok pikiran mana saja yang pasti bisa diakomodir dan mana yang terpaksa ditunda,” ungkap Hairis.

Baca Juga : Ketua DPRD Kotim Ingatkan Masyarakat Tetap Jaga Prokes

Hal itu disampaikan Hairis saat memimpin rapat Badan Musyawarah yang juga dihadiri tim dari eksekutif. Rapat ini menetapkan jadwal agenda DPRD untuk satu bulan ke depan.

Baca Juga : DPRD Dukung Vaksinasi Covid-19 Untuk Pelajar di Kotim

“Dalam pertemuan kami dengan bupati, beliau juga memahami bahwa program-program yang diusulkan DPRD melalui pokir (pokok pikiran) itu penting karena merupakan usulan masyarakat. Makanya dinas-dinas juga harus memahami ini,”demikian Hairis. [Red]

The post DPRD Kotim Ingatkan Pentingnya Program dari Pokok Pikiran appeared first on Kalteng Today.

Wakil ketua satu DPRD Yohanes menyampaikan unsur Pimpinan dan Anggota Dewan mengikuti bimtek dalam meningkatkan kapasitas sebagai wakil rakyat yang duduk diparlemen.

“Tentu sudah banyak ilmu yang kita pelajari selama mengikuti Bimtek yang disampaikan oleh pemateri dari Universitas Muhammadiah Bekasi agar anggota dewan lebih memahami kapasitasnya,”kata Yohanes,ST,Senin(25/10/2021).

Legislatot partai berlambang banteng moncong putih itu berharap setelah kembali dari kota kembang,setiap anggota dewan yanh berada pada setiap komisi sebagai mitra pemerintah daerah harus menunjukan kapasitas sengai wakil rakyat yang berkualitas untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang nanti tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022.

“Sekarang sistim E-bajeting bagi anggaran yang nanti disepakati sebelum dimasukan ke dalam sistem saya minta kepada anggota di komisi komisi harus lebih teliti dan selektif pada saat pembahasan APBD 2022,”terangnya.

Baca juga : DPRD Kapuas Terima Kunker Tim Percepatan Pemekaran DOB Wilayah Kotabaru

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kapuas itu berharap pembahasan APBD 2021 nanti lebih pada program kesejahteraan rakyat sesuai hasil reses Daerah Pemilihan baik berkelompok mau pun perorangan harus terakomodir dan juga aspirasi melalui musdes,musrenbang kecamatan dan Kabupaten.

Baca juga : Kunjungan Kerja Legislator Hulu Sungai Utara Ke DPRD Kapuas

“Aspirasi masyarakat melalui reses Dapil kelompok dan perorangan jangan sampai tidak terakomodir pada saat pembahasan di setiap komisi bersama mitra kerja,”pungkasnya. [Djim KT]

The post DPRD Kapuas Siap Lakukan Pembahasan APBD 2022 appeared first on Kalteng Today.

“Program-program yang mendukung pemulihan ekonomi masih perlu difokuskan untuk membantu masyarakat kita agar bisa kembali bangkit seraya pemerintah juga terus menangani pandemi COVID-19 ini,” kata Syahbana Selasa 19 Oktober 2021 di Sampit.

Pandemi COVID-19 yang juga melanda kabupaten ini sejak Maret 2020 lalu turut berimbas ke sektor ekonomi. Masyarakat dihadapkan pada situasi sulit akibat lesunya perekonomian karena dibatasinya kegiatan masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19.

Kini kasus COVID-19 menurun, bahkan sudah hampir dua pekan ini tidak ada ditemukan penderita COVID-19 di Kotawaringin Timur. Kegiatan ekonomi ini pun berangsur membaik.

DPRD berharap program-program yang direncanakan dalam APBD 2022 tetap mengarah pada dukungan terhadap pemulihan ekonomi. Pemerintah daerah perlu mendukung pelaku usaha untuk kembali bangkit melalui program-program yang dijalankan pemerintah, seperti bantuan permodalan, peralatan dan lainnya.

Baca Juga : Pemdes di Kotim Prioritaskan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat

Sektor-sektor ekonomi di bidang pertanian, usaha mikro kecil dan menengah, perikanan, peternakan dan lainnya, perlu didukung untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Pemerintah bisa membantu bibit, peralatan dan lainnya untuk meringankan beban masyarakat.

Baca Juga : Demi Ekonomi Tetap Berjalan, Ini Langkah Bupati Kotim

“Di tengah terbatasnya anggaran di masa pandemi COVID-19 ini, perencanaan program harus benar-benar matang agar tepat sasaran, efektif, efisien dan membawa manfaat besar bagi masyarakat,”Demikian Syahbana. [Red]

The post Program Pemulihan Ekonomi diharapkan Masih Menjadi Fokus APBD appeared first on Kalteng Today.