“Seluruh elemen pemerintah dari pusat hingga daerah, juga hendaknya seiring sejalan membangun langkah antisipasi perlindungan masyarakat terhadap kemungkinan tekanan fiskal yang makin kuat imbas perang Amerika-Israel versus Iran,” katanya, Rabu (22/4/2026)
‎
Teras menyampaikan,  jelang agenda konsinyering untuk terkait keimigrasian dan pemasyarakatan, ia telah membaca laporan media terkait dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi yang mulai terasa di Kalteng.

“Juga kerisauan para supir kendaraan logistik hingga pedagang pasar terkait kenaikan harga beberapa komoditas. Mulai dari material pasir dan batu untuk konstruksi, hingga sembako,” ucapnya.
‎
Dirinya berpandangan bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia yang berdampak pada harga BBM di dalam negeri bukan sekadar persoalan teknis energi, melainkan persoalan strategis yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.

“Ketika harga BBM naik, efek berantainya terasa pada biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Pada titik ini, negara diharapkan siap menghadapinya dengan kebijakan penyeimbang serta komunikasi yang tepat,” ungkapnya

Baca Juga : Geopolitik Daerah Menentukan Arah Koalisi Partai-Partai di Kalteng

Lebih dari itu, menurutnya juga, keteladanan dalam menunjukkan sikap lebih sensitif pada situasi masyarakat dalam kondisi kenaikan harga BBM.
‎
“‎Saya memahami, kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex mengikuti dinamika harga minyak dunia serta nilai tukar,” ujarnya.

Namun, ia juga melihat bahwa dampaknya paling besar justru dirasakan oleh sektor logistik dan usaha kecil menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, sehingga perlu disiapkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendukung mereka.

“Terlebih bila konstelasi ‘perang energi’ ini, makin sulit diprediksi,” ucapnya.
‎
Teras Narang menekankan, ‎akan harus adanya upaya agar jangan sampai biaya distribusi turut meningkat tanpa kendali.

“Kalau ini terjadi, maka inflasi akan sulit dikendalikan dan daya beli masyarakat akan terus tergerus. Begitu pun kepercayaan publik atas pemerintah dapat turut tergerus,” tegasnya.
‎
‎Hal ini dinilai dapat menjadi momen penting dalam pemerintah mendorong akselerasi riset-riset inovatif untuk pengembangan energi alternatif yang lebih masif untuk jangka panjang.

“Diversifikasi energi ini bagaimana pun mendesak untuk diakselerasi, subsidi BBM perlu reformulasi agar lebih tepat sasaran, investasi penguatan kapasitas buffer stok minyak nasional secara serius, hingga kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi masalah nilai tukar yang menambah berat masalah,” jelasnya.
‎
‎Untuk itu, menurutnya, pengelolaan APBN yang adaptif dan responsif terhadap tekanan fiskal akibat gejolak energi global sangat diperlukan.

Ruang fiskal harus dijaga dengan disiplin, namun tetap fleksibel untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi.

Baca Juga : Geopolitik Nasional Pengaruhi Raihan Suara PDI Perjuangan Kalteng

Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja negara difokuskan pada sektor-sektor prioritas dan mendesak sesuai konteks kekinian, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal agar tidak menimbulkan beban jangka panjang yang lebih berat.

Pemerintah jangan ragu melakukan efisiensi dan realokasi anggaran sebagai langkah rasionalisasi kebijakan.

The post Teras Narang Soroti Dampak Geopolitik terhadap Ketahanan Energi dan Ekonomi Daerah appeared first on Kalteng Today.

Para tukang bangunan dan kontraktor lokal mengaku mulai kesulitan menyesuaikan anggaran dengan harga material yang terus bergerak naik dalam waktu singkat.

“Biasanya harga bisa ditahan beberapa bulan, sekarang hitungan minggu sudah berubah. Ini yang bikin kami susah ambil proyek borongan,” ujar Salim seorang tukang di kawasan Sampit.

Tidak hanya pelaku usaha, masyarakat umum juga mulai terdampak. Warga yang sebelumnya berencana membangun atau merenovasi rumah kini memilih menunda karena biaya yang membengkak.

Baca Juga : Dampak Kenaikan Harga BBM, Material Bangunan di Kotim Ikut Melonjak

Seorang warga mengaku anggaran awal pembangunan rumahnya naik signifikan hanya dalam waktu singkat. “Awalnya hitung Rp150 juta cukup, sekarang bisa tembus jauh lebih tinggi. Mau lanjut jadi ragu,” katanya.

Tekanan di Sektor Bawah

Kondisi ini memperlihatkan bahwa dampak kenaikan BBM tidak berhenti di sektor transportasi, melainkan merembet hingga ke sektor informal. Tukang harian, buruh bangunan, hingga penjual material skala kecil ikut merasakan penurunan aktivitas.

Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi penurunan serapan tenaga kerja di sektor konstruksi lokal—yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Kontraktor Mulai Selektif

Sejumlah kontraktor kini mulai lebih berhati-hati dalam mengambil proyek. Mereka cenderung memilih sistem harga mengikuti pasar (fluktuatif), bukan harga tetap, guna menghindari kerugian.

Baca Juga : Jaga Inflasi Daerah, Pemprov Kalteng Intensifkan Pengawasan BBM dan LPG

Namun di sisi lain, kondisi ini justru membuat konsumen semakin sulit mendapatkan kepastian biaya.

Minim Respons Kebijakan

Hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga material ini. Padahal, jika dibiarkan, efeknya bisa meluas ke sektor lain seperti properti, UMKM bahan bangunan, hingga daya beli masyarakat. [Red]

The post Banyak Warga Menunda Bangun Rumah appeared first on Kalteng Today.

Namun hari ini, para atlet di Kotawaringin Timur justru harus menghadapi kenyataan yang pahit masa depan mereka di ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XIII 2026 terombang-ambing oleh tarik-ulur birokrasi.

Bukan karena mereka tidak siap bertanding, bukan pula karena pelatih tidak bekerja, tetapi karena organisasi yang menaungi mereka masih menunggu kepastian anggaran.

Ini bukan sekadar persoalan administrasi, ini adalah potret bagaimana olahraga bisa tersandera oleh trauma masa lalu dan kehati-hatian birokrasi.

Beberapa tahun lalu, publik memang dikejutkan oleh skandal dana hibah di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia Kotim. Kasus yang kemudian ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah itu meninggalkan luka yang dalam. Bukan hanya bagi organisasi olahraga, tetapi juga bagi pemerintah daerah yang harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang publik.

Baca Juga :  Event Olahraga Kalau Bisa Dilakukan Setiap Bulan

Sejak saat itu, kehati-hatian menjadi kata kunci.

√ Semua prosedur diperketat
√ Semua dokumen harus lengkap
√ Semua mekanisme harus sesuai aturan

Tidak ada yang salah dengan itu, masalahnya, olahraga tidak bisa berjalan dengan logika birokrasi yang lambat. Atlet tidak bisa menunda latihan hanya karena proposal belum selesai diinput ke sistem. Seleksi cabang olahraga tidak bisa menunggu sampai seluruh proses administrasi dianggap sempurna, sementara kalender kompetisi terus berjalan.

Pendaftaran cabang olahraga untuk Porprov sudah dibuka sejak Februari. Waktu terus bergerak menuju Agustus. Tetapi sampai hari ini, organisasi olahraga di daerah masih bergulat dengan pertanyaan dasar: apakah mereka benar-benar bisa bergerak?

Di sinilah ironi itu muncul ketika sistem ingin memastikan tidak ada lagi penyimpangan seperti masa lalu, justru sistem itu berpotensi menciptakan masalah baru, yaitu kelumpuhan pembinaan olahraga.

The post Pil Pahit Atlet Kotawaringin Timur Ditengah Ketidakpastian Anggaran appeared first on Kalteng Today.

“Kesehatan ini merupakan hal penting, jangan daerah memangkas BPJS untuk masyarakat, jangan BPJS yang kena efisiensi yang lain saja, kesehatan merupakan kebutuhan pokok” katanya, Minggu (1/3/2026).

Baca Juga : Raih Penghargaan Kategori Madya BPJS Kesehatan, Bartim Akan Terus Tingkatkan Kinerja dan Capai UHC

Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng juga dalam kasus kegawatdarutan dan pasien tidak memiliki jaminan kesehatan termasuk BPJS, disediakan anggaran kelas III gratis di Rumah Sakit milik Pemprov Kalteng, seperti RSUD dr. Doris Sylvanus, RSUD Hanau dan RSJ Kalawa Atei, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.

Lebih lanjut, Pemprov Kalteng juga menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 650 ribu jiwa lebih masyarakat tidak mampu.

Kebijakan ini diberlakukan dengan tujuan agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan hak perlindungan layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.

“Sebanyak 650 ribu jiwa iurannya dibayarkan oleh Pemprov Kalteng. Dengan angka itu, kita asumsikan seluruh masyarakat tidak mampu sudah terakomodasi,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kalteng Suyuti Syamsul pada Sabtu (28/2/2026) lalu.

Baca Juga : Dislutkan Kalteng Terima Audiensi BPJS Ketenagakerjaan, Fokus Perlindungan Nelayan

Ia mejelaskan, skema yang digunakan tetap melalui BPJS Kesehatan dan melalui skema tersebut, iuran peserta dibayarkan oleh Pemprov, sehingga masyarakat tetap memperoleh jaminan kesehatan.

“Skemanya tetap BPJS, hanya saja iurannya yang dibayarkan oleh Pemprov Kalteng,” tutupnya.[Red]

The post Agustiar Sabran Ingatkan Agar Anggaran Kesehatan Tidak Dipangkas appeared first on Kalteng Today.

Sebab, menurut Asdy Narang, dengan dipangkasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kalteng di Tahun 2026, yang hanya menyisakan Rp. 5,4 Triliun dari Rp.10 Triliun lebih seperti beberapa tahun terakhir, sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam membangun.

Baca Juga : Dewan Gunung Mas Harap Infrastruktur Merata di Semua Zona

“Berbicara anggaran untuk Kalteng yang besarnya satu setengah pulau Jawa ini sangat menyulitkan pembangunan daerah,” katanya kepada awak media, Kamis (19/2/2026).

Politisi Partai NasDem Kalteng ini menjelaskan, tantangan pembangunan di Bumi Tambun Bungai menurutnya perlu menjadi pertimbangan utama untuk tidak memangkas APBD.

“Tantangan alam kita ini sangat luar biasa beratnya, sehingga kami rasa dengan anggaran yang saat ini dikucurkan, mungkin hanya beberapa saja yang menikmati,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, perkembangan pembangunan di wilayah kabupaten di Kalteng hingga saat ini masih belum menunjukan perkembangan yang optimal, dan diperparah juga dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut.

“Jadi, menurut kami dengan anggaran yang sangat terbatas ini, maka pengawasan kami sebagai legislator juga harus maksimal dan sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.

Baca Juga : Pemerataan Infrastruktur Jadi Fokus, Pemko Palangka Raya Genjot Pembangunan Jalan dan Drainase

Terkait dengan kualitas pembangunan infrastruktur, ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak bermain-main dengan kualitas, sehingga tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan berbaikan berulang-ulang.

“Seharusnya dengan adanya anggaran yang besar, maka pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan itu tidak lagi rusak dengan kurun waktu hanya setahun, tapi mestinya berpuluh-puluh tahun, agar tidak terjadi tambal sulam terus menerus,” tutupnya. [Red]

The post DPRD Kalteng Ingatkan Kualitas Infrastruktur di Tengah Keterbatasan Anggaran appeared first on Kalteng Today.

Ketua DPRD Gunung Mas, Binartha, mengatakan bahwa defisit APBD 2026 ditetapkan maksimal 2,50 persen dari Pendapatan Daerah, berdasarkan PMK 101 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2025.

Baca Juga : Fraksi Gerindra Minta APBD Kalteng Tahun 2026 Berpihak ke Rakyat

“Defisit APBD 2026 diperkirakan sebesar Rp 42.294.100.625,00, yang masih melebihi batas maksimal defisit yang ditetapkan sebesar Rp 27.146.897.484,38,” kata Binartha.

Perhitungan defisit APBD TA 2026 yakni, Pendapatan Daerah pada APBD TA 2026: Rp 1.085.875.899.375,00, lalu Batas Maksimal Defisit (2,50% x Pendapatan Daerah): Rp 27.146.897.484,38, kemudian, Defisit APBD TA 2026 Rp 42.294.100.625,00 artinya Selisih: Rp 15.147.203.140,62.

Binartha menjelaskan, bahwa tidak terpenuhinya beberapa target pendapatan dalam APBD TA 2025, seperti KB Dana Bagi Hasil dengan realisasi 48,83 persen, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dengan realisasi 89,14 persen, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan realisasi 4,06 persen, telah mempengaruhi defisit APBD 2026.

Baca Juga : DPRD Kotim dan TAPD Sepakati RAPBD 2026 Sebesar Rp1,9 Triliun

“Kami juga memperhatikan regulasi baru dari Kemenkeu dan Kemendagri terkait pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat pada APBD TA 2026,” tambah Binartha.

Kendati demikian, DPRD Gunung Mas berharap tim anggaran eksekutif dapat memberikan penjelasan dan solusi untuk mengatasi defisit APBD 2026 dan memastikan efisiensi belanja daerah. [Red]

The post DPRD Gunung Mas Panggil Tim Anggaran Eksekutif, Bahas Efisiensi Belanja APBD 2026 appeared first on Kalteng Today.

Meski demikian, menurut beberapa kepala desa di Kabupaten Barito Timur, pemangkasan ini menjadi tantangan pengelolaan desa yang tetap harus berkelanjutan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Rodok, Kecamatan Dusun Tengah, Jaro Lelond Tuah ST saat dibincangi tadi (Kamis, 22/1/2025).

Baca Juga : Dewan Dorong Pemda Gumas untuk Percepat Salurkan ADD

“Kita berpikir positif dan optimis bahwa dengan adanya pemangkasan yang cukup signifikan ini, akan menjadikan kita mampu berpikir keras, mencari terobosan bagi pendapatan asli desa (PADesa). Ya, di satu sisi memang akan berpengaruh pada pembangunan fisik, tapi kita tidak boleh mengabaikan atau mengendurkan pelayanan pada masyarakat,” tutur lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Barito Timur tersebut.

Menurut Jaro, dengan adanya efisiensi anggaran yang dikompensasikan untuk beberapa program nasional seperti makanan bergizi gratis (MBG), ketahanan pangan dan koperasi merah putih (KMP) itu, sebetulnya justru meringankan desa karena sudah dihandle oleh pusat.

Senada dengan Jaro, Kepala Desa Ampari Bura, Kecamatan Patangkep Tutui, Kurniawan, dan Kepala Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Erto, menyatakan bahwa dengan keterbatasan anggaran ini mereka lebih menyasar pada program-program prioritas. Program yang sangat menyentuh ke warga secara langsung.

“Kami yang semula ADD di besaran Rp1 mliar lebih (2025), kini jadi Rp789 jutaan (2026), tentu akan berpikir mengurangi mana yang sekiranya bisa ditunda dulu. Seperti kegiatan-kegiatan pembinaan, dan lain-lain,” ucap Erto.

Baca Juga : Atlet Panjat Tebing Barito Utara Fidel dan Saddam Juara I “Bouldering Open” di Palangka Raya

Sedangkan Kurniawan, menilai bahwa pengurangan anggaran pada Dana Desa (DD) akan difleksibelkan lagi pada prakteknya. Seperti penerima BLT DD yang otomatis juga akan terkurangi.

Namun dalam perspektifnya, efisiensi anggaran ini justru mempermudah dalam manajemen keuangan bagi KMP. “Kita tidak perlu memikir terlalu rumit lagi. Pagu dan ketentuannya sudah ditetapkan dari pusat,” katanya saat dihubungi lewat telepon.  [Red]

The post Para Kepala Desa di Bartim Menilai Pemangkasan Anggaran Jadi Tantangan Pengelolaan appeared first on Kalteng Today.

Ia menyebutkan, penambahan anggaran ini mencakup insentif untuk mantir, damang, pendeta, guru agama, dan unsur lainnya.

Baca Juga : Arbert Tombak Pastikan Kedisiplinan ASN di Sektor Pelayanan Masyarakat Pasca Libur Panjang

Dia mengungkapkan, sebelumnya Pemerintah Kota Palangka Raya sebenarnya telah menganggarkan tunjangan bagi Ketua RT, RW, damang, dan mantir.

Namun, melalui hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan Gubernur, terdapat tambahan anggaran untuk memperkuat dukungan terhadap para tokoh dan pelayan masyarakat tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dan Gubernur, karena meskipun Pemko sudah menganggarkan, masih ada tambahan insentif yang diberikan,” katanya kepada awak media, Jumat (9/1/2026).

Melalui tambahan anggaran ini, pihaknya mengharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi Ketua RT, RW, mantir, damang, serta unsur pelayanan keagamaan untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Palangka Raya.

“Harapannya, dengan adanya tambahan dana insentif ini, pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal,” tuturnya.

Baca Juga : Dewan Ingatkan Pemdes Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Ia juga menegaskan, penambahan insentif tersebut direncanakan mulai direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026, sebagai bentuk dorongan bagi mantir, damang, pendeta, guru agama, dan unsur lainnya untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.

“Semoga dengan adanya tambahan alokasi anggaran ini, dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang berdampak pada peningkatan kinerja mereka,” tutupnya. [Red]

The post DPRD Palangka Raya Sambut Baik Tambahan Anggaran Insentif Unsur Pelayanan Masyarakat appeared first on Kalteng Today.

” Kebutuhan dan hak masyarakat tersebut menyangkut pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian dan sebagainya, ” Katanya,   Rabu (19/11/2025).

Baca Juga : DPRD Katingan Ingatkan Warga: Waspada Bencana dan Banjir dengan Dampak Signifikan!

Menurutnya, pelayanan terhadap hak dan pemenuhan kepentingan masyarakat ini merupakan janji-janji politik yang harus direalisasikan pemerintah daerah. Sehingga, pemerintah daerah akan memfokuskan program yang sangat dibutuhkan masyarakat kedepannya.

” Alasannya, hal itu sangat dinantikan dan ditunggu sekali dari masyarakat. Apalagi, di daerah hulu dan pedalaman yang hingga saat ini belum sepenuhnya terakses dan disentuh,” Bebernya.

Politisi dari partai PDI Perjuangan ini mengingatkan agar OPD terkait untuk mengalokasikan anggaran demi penanganan bencana alam. Seperti banjir dan karhutla.

Baca Juga : DPRD Kotim Kembali Desak Penanganan Banjir Permanen: 20 Desa Terendam, Jembatan Putus, Sekolah Lumpuh

” Bencana dalam beberapa tahun terakhir, Katingan diterjang banjir. Maka, bencana tersebut menjadi atensi seluruh stakeholder, ” Jelasnya.

Kedepannya, politisi dari Dapil Katingan satu ini mendorong agar dinas terkait untuk menemukan jalan keluar yang terbaik supaya dapat menyelesaikan persoalan banjir. Apalagi, banjir di wilayah Penyang Hinje Simpei dalam tiga tahun terakhir sering dilanda banjir.  [Red]

The post DPRD Katingan Ingatkan Pemkab: Kebutuhan Dasar dan Solusi Banjir Hulu Harus Jadi Atensi Anggaran appeared first on Kalteng Today.

Hal ini ia lakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan reses perseorangan masa sidang I tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kalteng yang mencakup Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan.

Baca Juga :  Wali Kota Dengar Aspirasi Pelaku Kuliner

“Di Gereja GKE Pundu, warga menyampaikan dua kebutuhan utama, yakni penataan halaman gereja melalui pemasangan paving stone serta pembangunan fasilitas WC umum,” katanya, Rabu (12/11/2025).

Legislator asal Fraksi Demokrat ini menyebut, meski tampak sederhana, kebutuhan tersebut sangat penting bagi kenyamanan jemaat dan kegiatan keagamaan.

“Tempat ibadah tidak hanya menjadi pusat spiritual, tapi juga pusat sosial masyarakat. Maka sarana pendukungnya harus diperhatikan,” terangnya.

Sedangkan di Desa Luwuk Bunter, berbagai usulan muncul,utamanya di bidang fisik, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.

Warga berharap adanya lanjutan peningkatan sejumlah ruas jalan seperti Jalan Menteng, Jalan Menteng 2, Jalan Al Hidayah, dan Gg. Mandiri, serta pengaspalan Jalan Tiung 3 dan Jalan Tiung 1.

“Masyarakat juga mengusulkan rehab Posyandu Kelurahan Sawahan, pembangunan siring drainase, hingga pembangunan SMK Jaya Kencana berbasis kebudayaan dengan nilai usulan sekitar Rp 3 miliar,” tuturnya.

Sedangkan di Desa Bapanggang Raya, aspirasi warga lebih banyak menyoroti kebutuhan air bersih, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Mereka juga berharap kader Posyandu mendapatkan laptop untuk input data stunting serta pembangunan kolam perikanan dan lampu PJU sepanjang 1,25 kilometer.

“Kami ingin setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar berasal dari masyarakat karena itulah dasar utama kami dalam memperjuangkan anggaran dan kebijakan di tingkat provinsi,

Baca Juga : Komisi IV DPRD Kotim Siap Kawal Aspirasi Infrastruktur: Jalan Rusak di Desa Harus Jadi Prioritas APBD

Hero menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan ia kawal dan sampaikan dalam rapat bersama Pemerintah Provinsi Kalteng.

“Kita tidak bisa menjanjikan semua langsung terealisasi, tapi setiap usulan akan kami bawa dan perjuangkan sesuai skala prioritas yang penting masyarakat tahu bahwa suaranya didengar,” tutupnya. [Red]

The post Warga Pundu, Luwuk Bunter, dan Bapanggang Raya Sampaikan Aspirasi ke Hero Mandouw appeared first on Kalteng Today.

Terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam momen Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 yang dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan, menyampaikan pentingnya pengelolaan anggaran secara baik dan benar.
‎
“‎Saya mengapresiasi paradigma baru dalam kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya yang mendorong tata kelola keuangan yang lebih baik,” katanya, Senin (3/11/2025).

Teras Narang menilai, aksi Menteri Keuangan yang berkunjung ke kementerian/lembaga negara dan mengagendakan pendampingan agar penyerapan anggaran sungguh efektif dan efisien perlu ditindaklanjuti dengan serius.
‎
“‎Dalam hal perbaikan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, saya juga menganjurkan dan mendesak, agar Menteri Keuangan Purbaya juga dapat turun ke tingkat provinsi,” tuturnya

Ia meminta, Purbaya menemui pemangku kepentingan anggaran provinsi, kabupaten dan kota. Bersama atau melalui jajaran di Kementerian Keuangan, untuk menjalankan pembinaan dalam tata kelola anggaran yang intensif.

Baca Juga : Pemprov Kalteng Susun APBD Tahun 2025, Fraksi PAN: Dilakukan Dengan Rasional

‎”‎Ini akan menjadi model pembinaan baru sekaligus memotivasi sungguh seluruh pemangku kepentingan APBD, untuk mengelola pembangunan daerah yang tepat sasaran dan memberi dampak peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
‎
Mantan Gubernur Kalteng menekankan, ‎bagaimana pun target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan semata urusan pemerintah pusat, tapi terkait juga dengan daerah.

“Maka ketika pemotongan TKD didasari sikap kurang yakinnya pemerintah pusat dalam tata kelola anggaran di daerah, maka pemerintah pusat baik Kementerian Keuangan maupun kementerian terkait lainnya, agar menjalankan fungsi pembinaan yang mengarah pada perbaikan, penataan, dan optimalisasi perencanaan,” jelasnya.

Selain itu, menurut Teras Narang yakni penguatan pengawasan dan penggunaan anggaran di daerah, dengan semangat otonomi yang seluas-luasnya dalam bingkai NKRI.

Baca Juga : Teras Narang: Kinerja APBD Kalteng Masih Perlu Ditingkatkan di Akhir Tahun 2025

‎‎Pihaknya berharap, dengan semangat kebersamaan, semangat gotong royong, sebagai cara baru dalam kepemimpinan serta pembinaan di daerah, tata kelola anggaran semakin lebih baik, transparan, dan tepat sasaran.

“Punya dampak kesejahteraan yang berkemanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” tutupnya. [Red]

The post Teras Narang Dorong Menkeu Purbaya Turun ke Daerah Perkuat Tata Kelola Anggaran appeared first on Kalteng Today.

Anggota DPRD Kotim, Hairis Salamad, menyampaikan bahwa lambatnya penyerapan anggaran berpotensi menghambat pelayanan publik dan pembangunan fisik. “Kita tidak ingin anggaran hanya tersimpan di kas daerah tanpa manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya, (2/11/2025).

Baca Juga : DPRD Gunung Mas Minta OPD Dukung Visi dan Misi Bupati

DPRD juga menyoroti OPD yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan triwulan ketiga. Hal ini dinilai mengganggu proses perencanaan APBD 2026 yang sedang disusun. Komisi-komisi diminta melakukan pengawasan intensif terhadap mitra kerja masing-masing.

Langkah korektif yang diusulkan meliputi pemangkasan program tidak relevan, percepatan tender proyek, dan penataan ulang jadwal pelaksanaan kegiatan. DPRD menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi soal ketepatan sasaran.

DPRD berharap evaluasi ini dapat memperbaiki pola kerja OPD dan meningkatkan akuntabilitas anggaran daerah. “Kita ingin birokrasi yang gesit, bukan yang menunda-nunda,” tutup Hairis. [Red]

The post DPRD Kotim Minta Evaluasi Kinerja OPD Terkait Penyerapan Anggaran appeared first on Kalteng Today.

“ Bangunan ini jarang diminati para pedagang. Sehingga, kondisi bangunannya Nampak sepi ditambah lagi para pembeli yang jarang datang ke tempat tersebut,” Katanya, Senin (27/10/2025).

Baca Juga : Polresta Palangka Raya Susun Pagu Ideal Tahun Anggaran 2027

Menurutnya, selama ini para pedagang justru lebih memilih berjualan di pinggir jalan dan berpotensi menimbulkan kemacetan serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya.

“ Saya harap anggaran dan investasi yang sudah dikeluarkan untuk membangun pasar ini jangan sampai sia-sia. Penataan ulang pasar harus jadi pontas agar kawasan ini kembali hidup dan perekonomian berjalan,” bebernya.

Politisi dari Partai NasDem ini menyampaikan keprihatinannya atas kondisi bangunan pasar tersebut. Ia menduga ada kesalahan dalam pengelolaan sehingga pedagang enggan menempati lapak yang sudah disiapkan.

“ Bangunan pasar yang tidak difungsikan jelas merugikan pemerintah dari sisi anggaran dan merugikan masyarakat dari sisi ketertiban umum,” Jelasnya.

Baca Juga : DPRD-Pemprov Kalteng Matangkan Agenda Bersama dan Proses Validasi Anggaran

Dengan demikian, pemerintah daerah melalui instansi teknis harus segera turun langsung untuk mencari tahu penyebab dan persoalan utama agar fasilitas publik tersebut tidak terbengkalai. Sebab, bangunan yang merupakan fasilitas dari pemerintah semestinya dipergunakan sesuai dengan fungsi atau peruntukannya.

” Mari carikan penyebabnya apa, sehingga pedagang tidak mau berjualan di tempat itu dan lebih memilih dı pinggir jalan,” Pungkasnya.  [Red]

The post Kebijakan Jangan Memperberat Masyarakat appeared first on Kalteng Today.

Rakor tersebut dilaksanakan bertempat di Aula Rupatama Endra Dharmalaksana, Kamis (23/10/2025).

Baca Juga : Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Wakil Wali Kota Palangka Raya Tegaskan Tetap Lakukan Pasar Murah

Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol. Dedy Supriadi, melalui Plt. Kabagren menyampaikan, kegiatan ini memiliki arti penting dalam menyusun rencana kebutuhan program dan anggaran secara tepat, efisien, serta selaras dengan arah kebijakan dan prioritas Polri.

“Penyusunan pagu ideal harus mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, dengan tetap menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran negara,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi seluruh satuan fungsi untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam merumuskan rencana kegiatan yang realistis, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome).

“Guna juga mendukung optimalisasi kinerja Polresta Palangka Raya di tahun mendatang,” tuturnya.

Selama kegiatan berlangsung, tim Biro Rena Polda Kalteng juga memberikan paparan teknis serta pendalaman terkait proses penyusunan pagu ideal agar dapat disusun secara komprehensif dan sesuai kebutuhan organisasi.

Kegiatan Rakor berjalan lancar dan dengan harapan hasilnya dapat menjadi pedoman dalam perencanaan program dan anggaran Polresta Palangka Raya Tahun Anggaran 2027.

Baca Juga : Pemko Palangka Raya Adakan Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh tim dari Biro Rencana dan Anggaran (Rorena) Polda Kalteng yang dipimpin oleh Kabagrenprogar AKBP Andi Hari Wibowo, bersama Kasubag Progar Pembina Hendrik J. Simanjuntak, Kasubag Anggaran Pembina Muna Elingga, serta sejumlah staf Bagrenprogar lainnya.

Turut hadir Plt. Kabagren Polresta Palangka Raya Iptu Yudi Hartono, P.s Kasubagdalprogar Iptu Lutfi Triwulansari, perwakilan Polres Katingan dan Polres Gunung Mas, serta para pembantu Bensat Satker, Urmin, dan perwakilan Polsek jajaran. [Red]

The post Polresta Palangka Raya Susun Pagu Ideal Tahun Anggaran 2027 appeared first on Kalteng Today.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Palangka Raya, Arbert Tombak menjelaskan, hingga triwulan II, capaian PAD sudah menunjukkan hasil yang cukup baik.

Baca Juga : Meningkatkan Pasar Rakyat untuk Dongkrak PAD di Kabupaten Gunung Mas

Dan, berdasarkan data sementara, realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah telah mencapai sebagian besar dari target tahunan.

“Target PAD kita sekitar Rp300 miliar. Hingga triwulan kedua, pencapaian sudah sesuai harapan, dan kami optimis sampai akhir tahun nanti target tersebut bisa terpenuhi,” Selasa, Selasa (21/10/2025).

Menurut Arbert, meskipun masih terdapat sejumlah sektor yang perlu dioptimalkan, Pemko Palangka Raya tetap fokus menjaga stabilitas penerimaan daerah.

Utamanya, melalui pajak kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Pemko Palangka Raya juga tengah menyusun regulasi baru untuk mengoptimalkan pajak reklame,” tuturnya.

Langkah ini menurutnya dilakukan guna memastikan tata letak, ukuran, dan penempatan reklame di kawasan jalan protokol lebih tertib serta tidak membahayakan pengguna jalan.

“Pemko juga mendorong peningkatan PAD dari retribusi parkir,” tuturnya.

Baca Juga : Bank Kalteng Masih Jadi Penyumbang Terbesar PAD, Pemprov Evaluasi Kinerja BUMD Lainnya

Pemko juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan pengelola agar pengaturan parkir dilakukan sesuai ketentuan, sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan sekaligus berdampak positif pada penerimaan retribusi daerah.

“Yang penting, masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan baik, sementara pengelolaan retribusi dan perizinan di lapangan berjalan tertib. Kita optimistis penerimaan daerah dapat terus meningkat hingga akhir tahun,” tutupnya. [Red]

The post Pj Sekda: Target PAD Tercapai Hingga Akhir Tahun appeared first on Kalteng Today.

Mewakili Pemprov Kalteng, Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kalteng, Hj. Sunarti menyampaikan sejumlah agenda eksekutif yang berkaitan dengan koordinasi lintas sektor.

Baca Juga : Ketua DPRD Seruyan Pimpin Rapat Banmus untuk Penyesuaian Agenda Kegiatan 2024

“Kegiatan Pemerintah Daerah dalam minggu ini difokuskan pada bidang perkebunan dan kehutanan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung agenda nasional terkait evaluasi satu tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, serta kunjungan Ketua TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian ke Kalimantan Tengah dalam waktu dekat.

“Pemprov akan menyesuaikan agenda-agenda yang menjadi keputusan bersama dewan,” ujarnya.

Pihaknya juga mencatat hal-hal yang dibahas hari ini sebagai bagian dari sinkronisasi kegiatan eksekutif dan legislatif.

Baca Juga : Pemko Palangka Raya Evakuasi Penyerapan Anggaran Melalui Rapat TEPRA

Dalam kesempatan tersebut, juga dipaparkan perkembangan proses input data keuangan SKPD yang saat ini masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

“Setelah tahap input anggaran kas selesai, proses validasi akan menghasilkan nomor DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), sehingga seluruh penatausahaan keuangan daerah dapat diselesaikan tepat waktu,” tutupnya. [Red]

The post DPRD-Pemprov Kalteng Matangkan Agenda Bersama dan Proses Validasi Anggaran appeared first on Kalteng Today.

Menurut Wahito, pemangkasan anggaran bukan sekadar soal pengurangan nominal, tetapi soal penataan ulang skala prioritas. Ia menekankan bahwa belanja modal harus lebih selektif, dan belanja rutin harus dikendalikan agar tidak menggerus ruang fiskal untuk pembangunan.

Baca Juga : Teras Narang Dorong Menkeu Purbaya Turun ke Daerah Perkuat Tata Kelola Anggaran

“DPRD akan mengawal agar efisiensi tidak mengorbankan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” ungkapnya (19/10/2025).

Pembahasan efisiensi anggaran dijadwalkan dimulai pekan depan bersama mitra kerja eksekutif, termasuk Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat. DPRD akan meminta data rinci belanja tahun berjalan, realisasi program, dan proyeksi kebutuhan mendesak agar keputusan efisiensi berbasis fakta, bukan asumsi.

Wahito juga mengingatkan agar program yang bersifat seremonial, duplikatif, atau tidak berdampak langsung pada masyarakat segera dicoret dari daftar belanja. Ia menyarankan agar Pemkab memperkuat sistem monitoring dan evaluasi agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan output yang terukur.

Baca Juga : Polresta Palangka Raya Susun Pagu Ideal Tahun Anggaran 2027

DPRD juga membuka ruang partisipasi publik dalam proses efisiensi, termasuk menerima masukan dari akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Menurut Wahito, transparansi dan komunikasi terbuka akan memperkuat legitimasi keputusan anggaran di tengah keterbatasan fiskal.

“Kalau anggaran dipangkas, maka kita harus lebih cerdas, bukan lebih pelit. Efisiensi harus berarti efektif, bukan sekadar hemat,” tutup Wahito. [Red]

The post DPRD Kotim Bahas Efisiensi Anggaran: Pemangkasan Rp318 Miliar Harus Diikuti Prioritas Tegas appeared first on Kalteng Today.

Menurut Rimbun, reses bukan sekadar agenda formal untuk menyerap keluhan warga, tetapi juga menjadi titik awal penyusunan pokok pikiran DPRD yang akan mempengaruhi arah anggaran tahun depan.

Baca Juga : Dukung RAPBD Perubahan, PKB Desak Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Ia menekankan bahwa keterlambatan pembahasan RAPBD tidak hanya berdampak pada pencairan gaji kepala daerah dan anggota DPRD, tetapi juga mengganggu siklus program prioritas yang sudah dirancang dalam RPJMD.

“Kalau kita lambat, maka bukan hanya kita yang kena imbas. Program pembangunan bisa tertunda, pelayanan publik terganggu, dan kepercayaan masyarakat menurun. Ini bukan soal teknis, tapi soal komitmen,” ujar Rimbun, (14/10/2025).

Ia juga mengingatkan agar seluruh fraksi segera menyusun laporan hasil reses secara sistematis dan menyerahkannya ke Badan Anggaran (Banggar) sebelum batas waktu yang ditetapkan. Menurutnya, aspirasi masyarakat harus diterjemahkan ke dalam angka dan program, bukan hanya menjadi catatan kunjungan.

Baca Juga : RAPBD Gumas TA 2025 Alami Penurunan Rp.174 Miliyar

Selama reses, anggota DPRD menerima berbagai keluhan, mulai dari jalan rusak, layanan air bersih yang belum menjangkau desa, hingga kebutuhan penguatan ekonomi lokal melalui koperasi dan pelatihan kerja. Rimbun menegaskan bahwa semua temuan lapangan akan menjadi bahan utama dalam pembahasan RAPBD 2026, dan tidak boleh ada yang diabaikan.

“Disiplin anggaran bukan hanya soal waktu, tapi soal tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat. Jangan main-main,” tutupnya. [Red]

The post Reses DPRD Kotim Jadi Alarm Disiplin Anggaran: Ketua Dewan Ingatkan Jangan Main-main dengan RAPBD appeared first on Kalteng Today.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Helmi menyampaikan, bahwa rancangan APBD ini menjadi instrumen utama dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan publik selama tahun anggaran 2026.

“Sebagaimana disampaikan oleh gubernur, pendapatan daerah tahun  2026 direncanakan sebesar Rp 7,105 triliun lebih, sedangkan belanja daerah  mencapai RP 7,3 triliun lebih, sehingga terdapat defisit sekitar Rp 266 miliar lebih yang akan ditutupi melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama,” katanya, Selama (14/10/2025).

Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa rancangan ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta keberpihakan pada kepentingan
rakyat di Bumi Tambun Bungai.

“Rancangan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2026 merupakan penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas serta plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kalteng,” jelasnya.

Baca Juga : Fraksi PKB DPRD Kalteng Setujui Raperda APBD 2026, Beri Catatan Kritis

Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa rancangan ini perlu diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta ketahanan lingkungan hidup.

“Pemprov Kalteng juga diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa menambah beban masyarakat, serta melakukan efisiensi belanja agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi upaya gubernur dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai langkah konkret.

“Salah satunya seperti penertiban penggunaan kendaraan berplat luar daerah, penataan tata kelola distribusi BBM, serta kebijakan lain yang menunjukkan komitmen terhadap inovasi pengelolaan pendapatan daerah,” terangnya.

Namun demikian, pihaknya juga mendorong agar upaya tersebut diperkuat melalui percepatan digitalisasi sistem pendapatan dan integrasi data keuangan antarperangkat daerah.

“Langkah ini penting untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan, meningkatkan efisiensi pemungutan, serta memastikan setiap sumber pendapatan daerah tercatat dan termonitor secara transparan dan akuntabel,” terangnya.

Dari sisi belanja daerah, Fraksi Gerindra berpendapat bahwa alokasi anggaran harus difokuskan pada program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Baca Juga : Pemprov Kalteng Susun Raperda APBD 2026 Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah

“Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas utama,” ucapnya.

“Belanja yang bersifat administratif atau seremonial perlu dikendalikan
agar ruang fiskal dapat lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan publik,” tutupnya. [Red]

The post Fraksi Gerindra Minta APBD Kalteng Tahun 2026 Berpihak ke Rakyat appeared first on Kalteng Today.

Hasil pembahasan ini disampaikan oleh Juru Bicara Banggar selaku Wakil Ketua II DPRD Gunung Mas, Espriadi, di kantor dewan setempat pada Rabu, 23 Juli 2025. “Kami berharap agar anggaran ini dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Espriadi.

Baca Juga : DPRD Kotim Minta Evaluasi Program Penanganan Stunting: Anggaran Besar, Capaian Masih Minim

Sementara, katanya belanja untuk Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp1.370.590.110.011,84. Proyeksi belanja untuk Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp18.798.124.081,32 atau sebesar 1,39% bertambah dari tahun sebelumnya.

“Target ini harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang baik agar tidak terjadi pemborosan,” tambah Espriadi.

DPRD menekankan, pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan aset dan potensi lokal seperti pajak daerah, retribusi, dan pemanfaatan aset milik daerah yang masih belum tergali secara maksimal. “Kami berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan aset dan potensi lokal,” kata Espriadi.

DPRD juga merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dapat memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang putus sekolah melalui penguatan pelaksanaan program sekolah rakyat.

Terkait program Cetak sawah seribu hektar, DPRD menekankan agar pelaksanaannya tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan proyek, tetapi harus dirancang secara matang dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Program ini harus dirancang dengan baik dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Espriadi.

Maka ujarnya, Dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat Gunung Mas yang masih menganut pola ladang berpindah, DPRD memandang perlunya pendekatan berbasis kearifan lokal agar program ini benar-benar berkelanjutan dan tidak kembali menjadi proyek gagal di kemudian hari.

Baca Juga : Serapan Anggaran Bisa Dipadukan Dengan Program Unggulan

Ia menambahkan, DPRD juga menekankan pentingnya alokasi anggaran bagi masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan, namun tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, maupun program jaminan sosial lainnya.

“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik,” tutur Espriadi.
Karena itu, ujar dia, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan ini sehingga tidak ada layanan kesehatan yang terabaikan karena keterbatasan skema pembiayaan. [Red]

The post Dewan Harap Anggaran Mesti Digunakan Secara Efektif dan Efisien appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Dukung RAPBD Perubahan, PKB Desak Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Anggota DPRD Gumas Evandi Juang mengatakan, harus memprioritaskan masyarakat di wilayah setempat, terutama di daerah Kecamatan, Rungan barat, juga Kahut, Miri Manasa  ke atas dan jalan di daerah lintas Kecamatan Sepang dan masih banyak lagi lainnya yang harus diprioritaskan pembangunannya.

“Kita sebenarnya masih banyak daerah yang belum dilakukan pekerjaan jalan termasuk di arah Kecamatan Rungan, dan lainya juga masih membutuhkan perbaikan, maka dari itu kami mengharapkan harus anggaran perubahan itu bisa, tepat sasaran dan tepat guna,” kata Evandi, Selasa (07/10/2025).

Lanjut politisi Partai Nasdem ini menyebutkan, berhubung dengan dana yang dikucurkan untuk anggaran memang tidak sedikit, terutama jalur Miri-Napoi, sehingga kalau yang dilihat tidak pernah maksimal dalam pengerjaannya, maka hal tersebut pihaknya berharap adanya pengerjaan yang sesuai dengan yang diharapkan.

“Kita semua mengharapkan semestinya jalur di wilayah tiga kecamatan di daerah hulu juga harus diprioritaskan pembangunannya,” ujarnya.

Baca Juga : Belanja APBD Perubahan Harus Bersifat Prioritas

Legislator dari Tumbang Miri ini menuturkan, yang berhubungan dengan infrastruktur jalan, gedung, dan yang lainnya agar selalu optimis dalam mengerjakannya, untuk anggaran perubahan yang 2025 ini, harus diprioritaskan yang memang butuh penanganan cepat.

“Dalam pengerjaan harusnya dimaksimalkan, maka kami meminta tolong bagi SOPD yang membidangi, hal tersebut harus mengawasi dalam suatu pekerjaan itu, karena yang kita prioritaskan adalah masyarakat termasuk peningkatan jalan ke Sepang Simin,” tandas dia. [Red]

The post DPRD Gumas Harap APBD Perubahan Penggunaan Mesti Tepat Sasaran appeared first on Kalteng Today.

“Dengan sinergi, manfaatnya bisa lebih besar dan menjangkau lebih banyak pelajar. Pihaknya juga berharap pemerintah dapat memastikan anggaran yang memadai sehingga program makanan bergizi ini tidak terhenti di tengah jalan,” Katanya, Senin (29/9/2025).

Baca Juga : MBG Diduga Sebabkan Keracunan, 27 Siswa SD Jadi Korban

Sarnadie menilai, jika program ini konsisten dilaksanakan, maka akan berdampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Katingan. Dengan gizi yang baik, pelajar akan lebih fokus belajar, memiliki daya tahan tubuh yang kuat serta tumbuh dengan optimal.

“Selain itu, kami mendorong agar pemerintah daerah melibatkan kerjasama lintas sektor, baik dengan dinas pendidikan, kesehatan, maupun pihak swasta untuk mendukung keberlanjutan program,” Jelasnya.

Politisi dari Partai Perindo menyatakan dukungannya terhadap program pemberian makanan bergizi bagi pelajar yang saat ini dijalankan pemerintah daerah. Program tersebut dinilai memiliki dampak positif, tidak hanya dalam mendukung tumbuh kembang anak, tetapi juga dalam mencetak generasi muda yang sehat dan cerdas.

” Program tersebut harus diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah, termasuk sekolah-sekolah di desa terpencil. Pemerataan akses gizi seimbang bagi pelajar akan menjadi investasi jangka panjang bagi daerah,” bebernya.

Baca Juga : Apresiasi Pembentukan Satgas, DPRD Katingan Dorong Percepatan Penyaluran MBG

Ia menekankan, program ini jangan hanya berjalan di sekolah-sekolah perkotaan Anak-anak di pelosok juga perlu mendapatkan makanan bergizi agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan belajar dengan baik. [Red]

The post DPRD Kabupaten Dukung Program MBG appeared first on Kalteng Today.

” Jika anggaran berjalan cepat dan tepat sasaran, maka masyarakatlah yang akan merasakan manfaat paling besar,” Katanya, Selasa (23/9/2025).

Baca Juga : Serapan Anggaran Pemkab Kapuas Masih di Bawa 80 persen

Menurutnya, padat karya memungkinkan warga setempat ikut terlibat dalam pembangunan. Hal ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

” Pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program padat karya. Program ini tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga menyerap tenaga kerja lokal secara langsung,” bebernya.

Disisi lain, kontraktor bisa membeli material bangunan, peralatan, hingga kebutuhan proyek dari pelaku usaha lokal. Dengan begitu, perputaran uang tetap berada di Katingan, dan masyarakat lokal ikut merasakan manfaatnya.

Oleh sebab itu, percepatan anggaran harus dipandang sebagai strategi menghidupkan sektor ekonomi lokal. la mendorong pemerintah daerah memprioritaskan penggunaan barang dan jasa dari dalam daerah.

Baca Juga : DPRD Kapuas Soroti Serapan Anggaran Masih Lamban di OPD

” Percepatan penyerapan anggaran pembangunan di Kabupaten Katingan bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat,” harapnya.

Politisi dari Partai Gerindra ini menilai, semakin cepat anggaran terserap, semakin cepat pula pelaksanaan program pembangunan. Dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi. [Red]

The post Serapan Anggaran Bisa Dipadukan Dengan Program Unggulan appeared first on Kalteng Today.

Baca Juga : Tinjau TMMD, Pangdam XII/Tanjungpura Kunker ke Barito Selatan

“Selain dana yang diberikan dari Dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Bartim, Pemkab Bartim juga mengalokasikan anggaran senilai kurang lebih Rp1 miliar untuk memperbaiki titian itu,” ucap Bupati Drs M Yamin MBA ketika dibincangi awak media tadi sore (Selasa, 2/9/2025)

Lelaki yang merupakan anggota partai banteng moncong putih tersebut juga menggagas wacana adanya rute baru, yang bersifat permanen. Sehingga tidak mengandalkan hanya titian kayu penghubung saja.

“Sebenarnya saya lebih berpikir begitu. Menurut saya, titian itu kan sudah tidak bisa diandalkan ketahanannya. Dia bisa rusak oleh cuaca, banjir dan lain sebagainya. Makanya, kita harus cari jalan lain lagi,” imbuh Yamin.

Baca Juga : Waket I DPRD Barsel Hadiri Pembukaan TMMD ke-124

Dia juga menyebutkan dari proyek karya bakti seperti TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) juga bisa menjadi media untuk pembuatan jalur baru permanen tersebut. Dari sisi anggaran, juga dipandang lebih efisien daripada harus terus memperbaiki titian kayu.

“Makanya saya juga berharap pada kawan-kawan media, supaya sama-sama berpikir opsi lain, tidak hanya titian kayu itu saja. Kalau diperbaiki terus menerus kan biayanya makin besar. Kenapa kita tidak berfikir sekalian saja membangun konstruksi yang lebih permanen? Saya kira memang sudah seharusnya nanti dibangun jalan atau rute baru itu,” katanya di sela-sela obrolan santai disertai candaan dengan para awak media. [Red]

The post Pemkab Bartim Siapkan Rp1 Miliar untuk Perbaikan Titian Dayu, Bupati Usulkan Jalur Permanen Baru appeared first on Kalteng Today.

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, semula Rp37 miliar lebih, kini tersisa Rp5,9 miliar setelah adendum.

Baca Juga : Agustiar Sabran Arahkan Pimpinan Daerah Dukung Anggaran untuk Kegiatan Kepramukaan

“Makanya saya ngomong terus itu. Sudah sekian tahun, itu jalan provinsi bukan kabupaten,” kata Ampera kepada awak media, Kamis (28/8/2025).

Ia menyebut, pengerjaan sudah berjalan, namun menilai penyusutan anggaran membuat kualitas pembangunan jalan provinsi kian diragukan.

Mantan Bupati Bartim ini juga menyinggung seluruh dana pokok pikiran (pokir) miliknya, lebih dari Rp7 miliar, yang sudah dialokasikan khusus untuk perbaikan jalan tersebut.

Baca Juga : Pemprov Kalteng Terima Dukungan Seluruh Fraksi di DPRD Soal Anggaran Perubahan Tahun 2025

“Pokir saya aja Rp7 miliar lebih kok jadi Rp5,9 miliar, ini gimana,” tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, yang menanggapi interupsi Ampera pada saat rapat paripurna beberapa waktu lalu dan memastikan anggaran akan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah.

“Terkait hal yang ditanyakan saya kira sependapat. Akan didiskusikan dalam rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan DPRD,” tutupnya. [Red]

The post Pemangkasan Anggaran Jalan Provinsi di Bartim Picu Protes Ampera AY Mebas appeared first on Kalteng Today.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H. Taufik Nugraha, menyoroti pentingnya serapan anggaran yang cepat dan tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga: DPRD Apresiasi Pelatihan Pengawasan Perairan Umum

“Kami tidak ingin anggaran yang sudah disahkan hanya menjadi angka dalam dokumen. Kinerja OPD akan menjadi sorotan utama kami, terutama dalam pelaksanaan program-program prioritas,” tegasnya kepada sejumlah media.

Menurutnya, rendahnya serapan anggaran akan menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja eksekutif, dan bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Baca Juga: Dorong Optimalisasi Dana Bencana, Taufik Nugraha Minta Penanganan Cepat dan Tepat Sasaran

Taufik menyebut sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi kerakyatan harus menjadi fokus utama dari penggunaan APBD. Ia menambahkan bahwa pihaknya berharap tidak ada lagi hambatan teknis maupun administratif yang menghambat jalannya pembangunan.

“Sudah waktunya kita bergerak lebih cepat dan tepat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya menutup pernyataan. (ss)

The post Fraksi PDI Perjuangan Tegaskan Perketat Evaluasi Terhadap Serapan Anggaran 2025 appeared first on Kalteng Today.

“Kepada pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Kalteng yang baru dilantik, mari kita mantapkan peran Pramuka sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah, utamanya dalam mendukung pembangunan SDM Kalteng yang berkualitas dan unggul,” katanya kepada awak media, Kamis (21/8/2025).

Baca Juga : Mabida dan Pengurus Kwarda Dilantik, Gubernur: Gerakan Pramuka Merupakan Benteng Kokoh

Sebelumnya, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn.) Budi Waseso dalam sambutannya menegaskan bahwa Gerakan Pramuka bukan sekedar kegiatan, melainkan gerakan pendidikan transformatif yang membentuk sikap, pola pikir, dan karakter generasi muda.

“Saya berharap Pengurus Mabida dan Kwarda yang baru dilantik dapat bekerja penuh dedikasi, melahirkan inovasi, dan menjadi teladan yang menginspirasi,” tutupnya. [Red]

The post Agustiar Sabran Arahkan Pimpinan Daerah Dukung Anggaran untuk Kegiatan Kepramukaan appeared first on Kalteng Today.

Luapan kekecewaan kader PDI Perjuangan tersebut ditunjukkan di hadapan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Apung usai rapat paripurna ke-19 masa sidang III tahun 2025, di ruang paripurna DPRD, Selasa (19/8/2025).

Ampera dalam aksinya sempat menunjukan sebuah tas hitam besar di hadapan Plt.Sekda Kalteng dan anggota dewan, serta awak media yang hadir

“Ini uang dolar Singapura untuk perbaikan jalan Hayaping-Pantung,” tutur Ampera.

Ampera menyoroti anggaran jalan Hayaping-Pantung yang dipangkas dan sementara anggaran pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dekat Bundaran Besar Palangka Raya.

“Apa itu, anggaran dikurangi terus,” imbuhnya.

Baca Juga : Perubahan APBD Tahun 2025 Tetap Perhatikan Kebijakan Umum Anggaran Daerah

Mantan Bupati Barito Timur dua periode ini juga merasa geram terhadap pemotongan anggaran di ruas jalan provinsi tersebut.

“Jalan Hayaping-Patung itu kan jalan provinsi, itu dikurang-kurang terus,” ucap Ampera, Kamis (14/8/3025) lalu.

Menurutnya, anggaran yang semula lebih dari Rp37 miliar, turun menjadi sekitar Rp19-20 miliar saat dilelang. Setelah itu, nilai proyek kembali dipangkas lewat adendum menjadi Rp5,9 miliar.

“Makanya saya ngomong terus itu. Sudah sekian tahun, itu jalan provinsi bukan kabupaten,” jelasnya.

Ampera menjelaskan, meski pengerjaan jalan sudah dimulai, nilai anggaran tetap menyusut. “Iya, cuma dari (anggaran) Rp30 miliar (ditambah) pokir ku Rp7 miliar lebih, setelah itu diturunkan lagi jadi Rp20 miliar. Katanya kena PAD kurang,” ucapnya.

Ia kembali menegaskan, dari total Rp37 miliar lebih, anggaran yang tersedia akhirnya hanya Rp5,9 miliar.

“Gimana itu? Okelah kalau memang turun Rp20 miliar biar Rp20, kalau turun Rp5,9 miliar, pokir saya aja Rp7 miliar lebih nggak cukup,” kata Ampera.

Ampera menyebut seluruh dana pokok pikiran (pokir) miliknya, lebih dari Rp7 miliar, sudah dialokasikan khusus untuk jalan tersebut.

Baca Juga : DPRD Kalteng: Program Prioritas Harus Realistis, Sesuai Anggaran dan Infrastruktur

“Pokir saya aja Rp7 miliar lebih kok jadi Rp5,9 miliar, ini gimana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Dinas PUPR Kalteng, Juni Gultom membenarkan pemangkasan anggaran perbaikan jalan tersebut. “Benar,” kata Juni saat dikonfirmasi Jumat, (15/8/2025) lalu.

Akan tetapi, Juni Gultom tidak merinci alasan pemangkasan anggaran perbaikan jalan tersebut. [Red]

The post Anggaran Perbaikan Jalan Hayaping-Pantung Turun Hingga Rp.5,9 Miliar, Ini Aksi Ampera A.Y Mebas appeared first on Kalteng Today.

“Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng juga memperhatikan prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” katanya, Selasa (19/8/2025).

Baca Juga : DPRD Kalteng: Program Prioritas Harus Realistis, Sesuai Anggaran dan Infrastruktur

Ia menyebutkan bahwa  hal ini telah sesuai sebagaimana yang tertuang dalam Nota Kesepakatan bersama Pemprov dengan DPRD Kalteng.

“Secara ringkas, proyeksi struktur dan volume penganggaran Perubahan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2025, yang telah dibahas bersama DPRD dengan komposisi Pendapatan Daerah 8,5 Trilliun lebih,” bebernya.

Lalu, memperhatikan juga defisit 365 Miliar lebih, penerimaan pembiayaan 378 Miliar lebih, hingga SiLPA 378 Miliar lebih,” tuturnya.

Kemudian, pengeluaran pembiayaan 13 Miliar lebih, pembayaran pembiayaan utang daerah 13 Miliar lebih, serta pembiayaan Netto 365 Miliar lebih.

“Pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2025 akan secara rinci tertuang dalam nota Keuangan dan lampiran rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025,” ungkapnya

Baca Juga : DPRD Kalteng Soroti Akuntabilitas Anggaran dan Pembangunan Berbasis Kinerja

Lebin lanjut, menurutnya di dalamnya memuat Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

“Yang, menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta disusun berdasarkan kewenangan Pemprov Kalteng,” tutupnya. [Red]

The post Perubahan APBD Tahun 2025 Tetap Perhatikan Kebijakan Umum Anggaran Daerah appeared first on Kalteng Today.

Rombongan DPRD Barsel yang dipimpin Ketua DPRD, Ir. HM Farid Yusran, berdiskusi intensif dengan jajaran Sekretariat DPRD Barito Utara terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang standar harga satuan regional di berbagai sektor pemerintahan.

“Dengan saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, kami optimis pengelolaan anggaran di daerah akan semakin efektif dan berdampak positif langsung pada masyarakat,” ujar Farid Yusran.

Baca Juga: BRI Dapat Apresiasi DPRD Barito Utara

Plt Sekretaris DPRD Barito Utara, Sudiyono, menambahkan bahwa kolaborasi seperti ini sangat diperlukan untuk menjawab tantangan penerapan regulasi baru tersebut. “Sinergi antar daerah memudahkan kita menyelaraskan standar pengelolaan anggaran sesuai ketentuan pusat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Sudiyono.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan ini juga dihadiri oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan DPRD Barito Utara, Isna Wardana, SE, M.AB, dan Perisalah Rapat, Kristiani Damayanti, SE. Keduanya menegaskan komitmen bersama dalam mempercepat implementasi Perpres 72 Tahun 2025 demi kemajuan bersama. [Red]

The post Sinergi Antar DPRD Barsel dan Barut Kunci Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi Anggaran appeared first on Kalteng Today.