Kaltengtoday.com, Sampit – Organisasi masyarakat Tantara Lawung Adat Mandau Talawang resmi menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Kehormatan Partai DPP PDI Perjuangan terkait dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, laporan tersebut dilayangkan melalui surat resmi bernomor 92/TLAMT/II/2026 tertanggal 14 Februari 2026. Dalam surat tersebut, ormas meminta Dewan Kehormatan Partai melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap kader PDI Perjuangan diduga menyalahgunakan kewenangan jabatan.
Baca Juga : Polemik KSO di Kotim: Aksi Tantara Lawung Adat Mandau Talawang Gelar Aksi Demo Tuntut Ketua DPRD Kotim
Laporan itu telah diterima secara resmi oleh Sekretariat DPP PDI Perjuangan di Jakarta pada 18 Februari 2026, sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani pihak penerima.
Dugaan Penyalahgunaan Jabatan
Dalam uraian laporan, disebutkan bahwa yang bersangkutan diduga:
1. Menggunakan jabatan dan kewenangannya dalam proses Kemitraan Kerja Sama Operasional (KSO) PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).
2. Meminta atau menerima dana dari pihak koperasi atau pihak terkait lainnya dengan mengatasnamakan proses pengurusan dan dukungan KSO.
3. Melakukan tindakan yang dinilai bertentangan dengan prinsip integritas serta berpotensi mencederai kehormatan partai.
Ormas tersebut juga menilai dugaan tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan berdampak pada citra partai di mata publik.
Minta Pemeriksaan dan Sanksi Tegas
Dalam poin permohonan, Tantara Lawung meminta Dewan Kehormatan Partai:
• Melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan
• Menggelar investigasi internal secara objektif dan transparan
Menjatuhkan sanksi organisasi apabila terbukti melakukan pelanggaran
• Menonaktifkan yang bersangkutan selama proses pemeriksaan
Memberikan sanksi tegas termasuk pemberhentian dan pencabutan keanggotaan jika terbukti bersalah
Serius Kawal Proses
Perwakilan ormas juga menyatakan komitmennya untuk mengawal proses tersebut hingga ada kejelasan dari DPP.
“Kami tidak ingin ada penyalahgunaan jabatan yang mencederai kepercayaan masyarakat. Ini soal integritas,” ujar Ketua Ormas Tantara Lawung Adat Mandau Telawang, Ricko Kristolelu saat dikonfirmasi awak media via telp, Kamis (19/02/2026).
Baca Juga : Diduga Salahgunakan Wewenang, Oknum Legislator Kotim Dilaporkan Organisasi Adat
Dokumen dan Foto yang diterima redaksi memperlihatkan perwakilan ormas berada di kantor DPP PDI Perjuangan dengan latar logo partai, sebagai bukti penyampaian laporan secara langsung.
Sementara itu sebelumnya ,Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rimbun, resmi melaporkan koordinator lapangan aksi ke Kepolisian Resort Kabupaten Kotawaringin Timur, Sabtu (15/2/2026).
Laporan tersebut dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan serangan terhadap pribadi dalam orasi saat aksi yang digelar oleh massa dari Tantara Lawung Adat Mandau Talawang pada Jumat (13/2/2026).
Tuduhan Rp200 Juta per Koperasi Jadi Pemicu
Rimbun menyatakan keberatan terhadap tudingan dalam orasi yang menyebut dirinya menerima uang Rp200 juta per koperasi dalam proses penerbitan rekomendasi KSO. Tuduhan itu bahkan disebut dikalikan dengan 24 koperasi.
“Pernyataan itu bukan lagi dugaan, tapi meminta saya mempertanggungjawabkan uang yang disebut diberikan kepada saya. Kapan saya menerima? Siapa yang memberi? Koperasi mana?” ujarnya kepada awak media di Sampit.
Ia menegaskan, kedatangannya ke Polres dilakukan secara pribadi, bukan membawa kapasitas jabatan sebagai Ketua DPRD.“Saya datang sebagai warga negara yang merasa dirugikan,” tegasnya. [Red]
Discussion about this post