Kaltengtoday.com, Muara Teweh – Tumpukan sampah yang tak kunjung terangkut di kawasan pertokoan dan permukiman memicu sorotan dari DPRD Barito Utara. Kondisi ini dinilai mencerminkan belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan di lapangan.
Ketua Komisi I DPRD, Nety Herawati, menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait layanan persampahan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata, bukan sekadar wacana.
Baca Juga: DPRD Barut Apresiasi Pelantikan Pj Kepala Desa Datai Nirui
“Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak sampah yang menumpuk karena tidak terangkut tepat waktu. Bahkan, bak sampah yang sudah penuh sering dibiarkan tanpa penanganan cepat,” ujarnya usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan, Selasa (7/4/2026).
Ia mengungkapkan, persoalan tidak hanya terjadi pada keterlambatan pengangkutan, tetapi juga keterbatasan fasilitas seperti bak penampungan serta penempatan lokasi pembuangan yang dinilai kurang tepat, khususnya di area pertokoan.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berdampak pada kenyamanan dan kesehatan masyarakat.
Baca Juga: BRI Dapat Apresiasi DPRD Barito Utara
“Penempatan bak sampah di pusat aktivitas ekonomi perlu dievaluasi. Jangan sampai justru mengganggu aktivitas dan citra kawasan,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti belum terakomodasinya pengangkutan sampah berukuran besar seperti limbah kayu dan material bangunan. Jenis sampah ini kerap dibiarkan menumpuk karena tidak terjangkau sistem yang ada.
Untuk itu, Nety mendorong adanya inovasi dalam pelayanan, termasuk penambahan fasilitas dan penggunaan kendaraan pengangkut skala kecil agar mampu menjangkau gang-gang sempit di kawasan permukiman.
Baca Juga: Ketua Komisi I DPRD Apresiasi Langkah Nyata TP PKK Tekan Stunting di Desa Trahean
“Kalau akses jalan terbatas, maka armada juga harus menyesuaikan. Motor sampah atau kendaraan kecil bisa jadi solusi agar pelayanan lebih merata,” jelasnya.
Melalui pembahasan Raperda Pengelolaan Persampahan yang masih berlangsung, DPRD berharap lahir regulasi yang tidak hanya normatif, tetapi benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
“Intinya, masyarakat butuh perubahan nyata. Sistem harus dibenahi, fasilitas ditambah, dan pengawasan diperkuat agar persoalan sampah ini tidak terus berulang,” pungkasnya. [Red]
Discussion about this post