Soroti Kemiskinan di Kotim, Aktivis dan Mahasiswa Kritik Lemahnya Pengawasan DPRD

Nada serupa datang dari kampus

Sementara itu Ketua BEM STIE Sampit periode 2024–2026, Andriyanto, melihat angka kemiskinan tak bisa lagi dipahami sebagai data semata. Di baliknya, ada potret nyata tentang akses ekonomi yang sempit, pendidikan yang belum merata, serta lapangan kerja yang terbatas.

“Ini bukan sekadar angka. Ini bukti program dan pembangunan belum berpihak, ke masyarakat” kata Andriyanto.

Baca Juga : Perlu Didukung Penanganan Kemiskinan di Gumas

Ia mengkritik ritme kerja pemerintah daerah dan DPRD yang dinilai masih berkutat pada rutinitas administratif. Menurut dia, tanpa perubahan pendekatan, kemiskinan hanya akan menjadi agenda tahunan dibahas, dicatat, lalu berlalu tanpa penyelesaian.

Yang dibutuhkan, kata dia, adalah kebijakan yang terukur dan berdampak langsung, bukan sekadar wacana. Sebab, jika kondisi ini terus dibiarkan, yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja pemerintah daerah melainkan juga masa depan generasi muda di Kotim.

Di titik ini, kritik publik menemukan resonansinya dari media sosial, organisasi, hingga mahasiswa, satu pesan mengemuka ada jarak yang kian lebar antara kebijakan dan kenyataan.

Dan ketika jarak itu tak kunjung dijembatani, kepercayaan pun perlahan terkikis dan pertanyaannya kini bukan lagi seberapa tinggi angka kemiskinan, melainkan siapa yang benar-benar mau menjawabnya. [Red]