Kaltengtoday.com, Sampit – Angka kemiskinan di Kotawaringin Timur kembali bicara. Bukan dengan bahasa statistik yang dingin, melainkan lewat gema kritik yang kian nyaring dari publik.
Setelah media menyoroti tingginya angka statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng tersebut, reaksi bermunculan tajam, sinis, sekaligus penuh kekecewaan, Kini, giliran suara dari organisasi dan mahasiswa menambah tekanan.
Ketua Umum Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat l (KPPM), M. Ridho, menyebut situasi ini sebagai tamparan keras bagi para pemangku kebijakan. Terutama bagi DPRD, yang secara formal memikul fungsi pengawasan dan representasi rakyat.
Baca Juga : Kemiskinan Tinggi, DPRD Tumpul Siapa Sebenarnya yang Gagal di Kotawaringin Timur?
“Jangan sampai lembaga yang diberi mandat justru kehilangan ketajaman dalam menganalisa persoalan tentang angka kemiskinan di Kotim yang tertinggi di Kalimantan Tengah, terlebih lagi membaca penderitaan masyarakat,” kata Ridho, kepada kaltengtoday.com, Senin 4 Mei 2026 di Sampit.
Bagi dia, kemiskinan yang terus berulang bukan sekadar soal program yang belum efektif. Ada yang lebih mendasar, yakni arah pembangunan yang meleset, distribusi anggaran yang tak merata, dan lemahnya keberpihakan politik pada masyarakat kecil.
Ridho menilai, DPRD terlalu sering hadir dalam ruang-ruang formal, namun absen dalam keberanian mengambil sikap. Kritik terhadap kebijakan yang gagal, menurut dia, seharusnya menjadi bagian dari fungsi dasar lembaga legislatif.
“Kalau hari ini kemiskinan masih tinggi, yang perlu dievaluasi bukan hanya perilaku pemerintah daerah. Tapi juga kesadaran diri wakil rakyat yang bercokol di DPRD Kotim, dan jangan lagi bersembunyi dibalik alasan efesiensi anggaran, karena kami sudah mengetahui apa yang sudah dibelanjakan dalam APBD Kotim Ta 2025 ditengah efesiensi anggaran sesuai intruksi pemerintah pusat,” ujarnya.
Discussion about this post