Solar Subsidi Langka Bagi Nelayan, Pengawasan Harus Ditingkatkan

kaltengtoday.com, – Sampit, – Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Hj. Darmawati meminta agar pihak instansi terkait meningkat pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama minyak solar bersubsidi yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.

Menurutnya, selama ini minyak solar terkesan langka bagi masyarakat ditingkat pedesaan, terutama warga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan diwilayah selatan yang kesulitan mendapatkan solar bersubsidi dari pemerintah tersebut.

“Masyarakat kita wilayah selatan sana, terutama mereka yang berprofesi sebagai nelayan, masih saja sering kesulitan mendapatkan minyak solar bersubsidi ini, kami minta para agen atau pihak distributor yang menjual BBM bersubsidi ini utamakan mereka para nelayan ini, karena itu merupakan bahan pokok ketika mereka ingin berangkat melaut untuk menangkap ikan,” ungkapnya Kamis (21/04/2022).

Disisi lain legislator Dapil III ini menilai, selama ini tingkat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi ini masih sangat lemah, sehingga mudah dimainkan oleh para pelaku usaha agen yang nakal untuk meraup keuntungan besar, dan mengesampingkan warga masyarakat di wilayah operasionalnya sendiri.

“Tidak jarang hal ini masih terjadi, bukan hanya soal Gas Elpiji dijual hingga keluar daerah, tetapi solar juga ada saja yang masih menjual untuk kepentingan industri perusahaan, hal semacam ini harus benar-benar diperhatikan dan dicegah, karena masyarakat yang jadi korban,” timpalnya.

Untuk itu legislator Partai Golkar ini berharap pihak Pertamina juga lebih jeli dalam mendistribusikan BBM kepada agen-agen didaerah ini. Tujuannya agar tidak mengorbankan masyarakat karena ulah kenakalan oknum agen itu sendiri.

“Pertamina juga kami minta meningkatkan pengawasannya, hal semacam ini bukan rahasia umum lagi masih terjadi di Kotim. Masyarakat juga kalau memang ada menemukan tindak tanduk yang mencurigakan dari agen ada distributor nakal terhadap BBM bersubsidi ini laporkan ke aparat penegak hukum,” tutupnya.[Red]