Kalteng Today – Sampit, – Sistem pengelolaan parkir oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kembali menjadi sorotan dari anggota Komisi IV DPRD Kotim.
Mereka menilai pengelolaannya belum transparan seperti yang diharapkan padahal menyangkut pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah.
Anggota Komisi IV, M Kurniawan Anwar mengatakan mekanisme pengelolaan parkir harus diperjelas. Selama ini mereka tidak pernah mengetahui mekanisme penentuan pemenang pengelola parkir.
Politisi PAN ini mengatakan masalah ini sudah sering dikeluhkan masyarakat. Pihaknya di DPRDÂ juga sudah sering meminta informasi kepada dinas perhubungan dan instansi terkait lainnya, namun belum juga ada jawaban memuaskan.
“Kondisi ini cukup menjadi pertanyaan karena faktanya hingga kini masalah perparkiran masih saja banyak dikeluhkan masyarakat,” katanya, Selasa, 3 November 2020.
Parahnya, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) juga dinilai belum sesuai harapan, padahal potensi sangat besar.
Kurniawan meminta pemerintah kabupaten memperhatikan secara serius bidang ini. Selain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperbaiki pengelolaan perparkiran, sektor ini juga bisa dioptimalkan untuk meningkatkan PAD.
Untuk itu harus ada transparansi mekanisme pengelolaan parkir untuk peningkatan pelayanan, sekaligus upaya meningkatkan PAD dengan mencegah kebocoran pendapatan.
Transparansi juga untuk menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten terus berusaha memperbaiki kinerja dan siap menerima kritik konstruktif dari masyarakat.
Menurutnya, saat ini keuangan daerah juga ikut terdampak sehingga berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Untuk itu semua potensi pendapatan harus dimaksimalkan, termasuk bidang perparkiran. [Red]
Discussion about this post