Belakangan ini masyarakat Indonesia kembali digegerkan oleh berita tentang peretasan situs pemerintahan. Dari berita Kalteng terbaru, terjadi peretasan sembilan situs kementerian yang dilakukan oleh penjahat siber yang diduga berasal dari China. Lalu apakah keamanan siber sudah menjadi prioritas? Berikut ini adalah ulasan menariknya.
Mengapa Situs Pemerintah Sering Dibobol?
Dari berita Kalteng terbaru Peretasan situs pemerintah memang bukah hal baru, bahkan setiap tahun selalu ada situs pemerintah yang dibobol. Seperti yang baru saja terjadi, sebanyak sepuluh jaringan pemerintah mulai dari kementerian hingga lembaga negara menjadi sasaran pembobolan oleh kelompok hacker dari China.
Kelompok hacker ini dikenal dengan nama Mustang Panda yang biasa melakukan kegiatan mata-mata di dunia maya dengan target biasanya dari negara Asia Tenggara. Diduga aktivitas pembobolan ini sudah berjalan sejak bulan April 2021. Sebelum ini juga terjadi aksi peretasan situs lembaga pemerintah yang berisi judi online dan masih banyak lagi kasus-kasus peretasan situs pemerintah yang menjadi ancaman keamanan siber.
Seperti yang disampaikan oleh Alfons pakar keamanan internet Vaksincom melalui detikINET. Situs pemerintah sering dibobol salah satu alasannya adalah untuk meningkatkan publikasi peretas ketika situs berhasil diretas.
Alasannya lain dari ancaman keamanan siber di Indonesia pada ranah situs pemerintah ini adalah karena pembuatan situs pemerintah ini biasanya dilakukan based on project. Sehingga tim pengelola keamanan berbeda dengan tim pembuat situs sehingga terkadang timbul ketidaksinambungan yang membuat situs mudah untuk diretas.
Fungsi Keamanan Siber
Menurut berita Kalteng dari sekian banyak kasus peretasan situs pemerintah ini memang sangat penting untuk mengetahui dan memahami fungsi keamanan ini dengan baik di lingkup pemerintahan maupun swasta.
Fungsinya itu sendiri sama halnya dengan keamanan offline yaitu tujuannya untuk menjaga keamanan. Keamanan dari sistem komputer hingga penggunanya karena penipuan di internet dapat dilakukan dengan banyak cara dan terkadang sulit terlacak.
Untuk pencegahan bahaya dari ancaman keamanan siber ini, Indonesia sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan membuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (RUU KKS).
Selain itu, fungsinya memang perlu dikuatkan dengan memberikan edukasi menyeluruh kepada masyarakat hingga pemblokiran situs-situs terlarang yang bisa saja menjadi celah kejahatan siber di Indonesia.
Dari berita Kalteng, di Indonesia sendiri masih minim pengetahuan tentang keamanan berinternet. Penting sekali mengedukasi keamanan siber pada setiap elemen masyarakat. Bahkan di tingkat pemerintahan dan menjadikan keamanan siber sebagai prioritas. Mengingat saat ini sudah sering digaungkan mengenai teknologi industri 4.0.
Itu dia ulasan menarik mengenai keamanan siber yang kurang menjadi prioritas sehingga masih sangat sering terjadi kasus-kasus peretasan situs pemerintah. Dari berita Kalteng Peran penting pemerintah dan masyarakat menjadi hal yang penting dalam mewujudkan keamanan siber.
Discussion about this post