kaltengtoday.com, – KUALA KURUN – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melakukan pembahasan anggaran untuk tahun 2023. Hal itu dilakukan, bersama dengan Tim Anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gumas, kegiatan itu terpusat di aula gedung dewan setempat.
Hadir dalam pembahasan itu hadir, Ketua DPRD Gumas Akerman Sahidar, Waket I DPRD Binartha, Anggota ada Rayaniatie, Gumer, Punding, Dewi Sari, Carles Frenki, Lily Rusnikasi, Siti Hilmiah, dan Arit Bajau. Sementara dari Pemda, Kepala BKAD Hardeman, Kadinkes Arnold, Inspektur Dihel, Kepala BPBD Champili, Kadispertan Letus, dan Kepala DLHKP Yohanes Tuah.
Baca juga : Ratusan Lebih Perserta Balon Kades di 41 Desa Diterima DPMD Gumas
Waket I DPRD Kabupaten Gumas Binartha menuturkan, dalam pembahasan kali itu yang banyak ditekankan terkait ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Gumas, yang dinilai masih belum maksimal dalam hal penyerapan anggaran.
“Di saat pambahasan itu, khususnya kami dari DPRD Gumas yang banyak kami tekankan terkait ada anggaran yang SILPA ada Rp 105 miliar, yang ada di BKAD Gumas. Maka dari itu, kami tekankan kepada OPD khususnya dinas-dinas terkait agar memaksimalkan penyerapan anggaran,” ucap Binartha, Kamis (7/7) lalu.
Mengingat di satu sisi, lanjut dia, pihak dewan juga mengaku heran karena di beberapa masa yang sebelumnya tidak pernah mengalami sisa lebih penggunaan anggaran sebanyak itu. Ditanyakan lagi dari wartawan soal kenapa tidak dimasukin saja di dalam dana aspirasi, ia menjelaskan, pihaknya tidak bisa juga menentukan serta menetapkan terkait dana tersebut.
“Terkait dana aspirasi itu, kita tidak bisa menentukan serta menetapkan terkait hal itu (dana aspirasi-red). Karena itu harus sesuai aturan dan ditentukan oleh TIM Anggaran,” kata politikus dari partai Golkar.
Baca juga : DPRD Gumas Ajak Pemuda agar Tetap Berkarya
Sedangkan penyebabnya, tambah Obin sapaan akrapnya ini menyebutkan, alasan terjadi SILPA itu penjelasan dari Pemkab Gumas tentunya itu banyak di beberapa dinas, seperti di Dinas Kesehatan yang selaku pengelola dana untuk bencana non alam yakni covid-19.
“Yang banyak mengalami SILPA itu seperti di Dinas Kesehatan yang banyak anggaran yang dianggarkan utuk penanganan covid-19, tetapi belum maksimal penyerapanya. Sehingga saya berharap agar itu bisa dilakukan penyerapanya secara maksimal lagi,” pungkas dia. [Red]
Discussion about this post