Selain Pesta Babi, Ini Deretan Film Indonesia yang Pernah Menuai Polemik Politik dan Kontroversi

Pengkhianatan G30S/PKI (1984): Film Propaganda yang Jadi Warisan Polemik

Sulit membahas film kontroversial di Indonesia tanpa menyebut Pengkhianatan G30S/PKI. Film karya Arifin C. Noer ini pernah menjadi tontonan wajib di era Orde Baru dan ditayangkan rutin di televisi nasional setiap tahun.

Film tersebut menggambarkan tragedi Gerakan 30 September 1965 dengan sudut pandang resmi pemerintah saat itu. Selama bertahun-tahun, narasi dalam film ini membentuk pemahaman masyarakat tentang sejarah nasional.

Namun setelah reformasi 1998, film ini mulai banyak dikritik. Sejumlah sejarawan dan aktivis menilai film tersebut sarat propaganda politik, melakukan distorsi sejarah, serta menggambarkan kekerasan secara berlebihan demi membangun legitimasi rezim Orde Baru.

Baca Juga : Sutradara Train to Busan Kembali Membuat Film Zombie, COLONY yang Lebih Ngeri!

Kontroversi makin besar ketika muncul perdebatan soal apakah film ini masih relevan diputar untuk generasi muda. Hingga kini, diskusi tentang Pengkhianatan G30S/PKI masih sering muncul setiap mendekati bulan September.

The Act of Killing dan The Look of Silence: Membuka Luka Lama 1965

Dua film dokumenter karya Joshua Oppenheimer, yakni The Act of Killing (2012) dan The Look of Silence (2014), juga masuk daftar film paling kontroversial terkait sejarah Indonesia modern.

The Act of Killing menampilkan sudut pandang para pelaku pembantaian massal 1965–1966, sementara The Look of Silence berfokus pada keluarga korban dan penyintas tragedi tersebut. Kedua film ini mendapat pujian luas di festival internasional dan bahkan masuk nominasi penghargaan bergengsi dunia.

Meski begitu, penayangannya di Indonesia tidak berjalan mulus. Lembaga Sensor Film (LSF) dan sejumlah kelompok masyarakat menilai film ini berpotensi membangkitkan kembali trauma lama serta membuka ruang perdebatan ideologi terlarang.

Akibatnya, pemutaran film sering dilakukan secara terbatas di komunitas atau forum diskusi tertutup. Di sisi lain, banyak kalangan akademisi dan aktivis HAM justru menganggap kedua film ini penting untuk membuka ruang refleksi sejarah yang selama ini dianggap tabu.

Di tengah era digital saat ini, polemik film tampaknya akan terus menjadi bagian dari dinamika budaya populer Indonesia.

Deretan film ini membuktikan bahwa sinema di Indonesia tidak pernah sekadar menjadi sarana hiburan pelepas penat. Ia adalah cermin sosial, pemantik diskusi, dan terkadang, sebuah manifesto politik yang berani mengusik kenyamanan status quo. Apakah kontroversi seperti Pesta Babi akan terus berulang? Selama ruang kebebasan berpendapat masih terus diuji, layar bioskop akan selalu menjadi tempat di mana suara-suara kritis itu bergema.[Red]