Sekda Kalteng Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023

kaltengtoday.com, Palangka Raya – Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah (Sekda Kalteng) H. Nuryakin mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menghadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 dan malam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah.

Tema yang diusung oleh penyelenggara dalam Hari Otonomi Daerah kali ini yakni “Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul”. Dan, kegiatan tersebut bertempat di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (29/4/2023).

Baca Juga :Bupati Pudjirustaty Narang Irup Peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hardiknas

Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan dalam amanatnya, Tito menyampaikan otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat desentralistik.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ini adalah memperingati perubahan sistem pemerintahan yang pada masa Orde Baru, pada sistem sentralistik. Kepala daerah juga ditunjuk, (diberikan) kewenangan sebagian besar di tingkat pusat dan dengan adanya otonomi daerah, maka sebagian kewenangan diserahkan kepada daerah.

Sekda Nuryakin ketika dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp menyampaikan, peringatan Hari Otonomi Daerah jangan hanya dimaknai sebagai seremonial belaka, akan tetapi dapat di resapi makna dari otonomi daerah yang telah membawa perubahan besar ketatanegaraan Indonesia.

Baca Juga : Hari Otonomi Daerah, Ada Lima Poin Perlu Diperhatikan

“Tanpa otonomi daerah jangan pernah bermimpi kita bisa melihat dan menikmati pembangunan dan kemajuan daerah seperti sekarang ini. Dengan otonomi daerah kita diberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ucapnya.

Disisi lain, ia menekankan jangan sampai euforia otonomi daerah melahirkan degradasi berbangsa dan bernegara, melunturkan makna NKRI.

“Otonom tidak dimaknai berdiri sendiri dalam sistem pemerintahan kita, tetap utuh dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah merupakan tonggak sejarah bagi kemajuan daerah,” tutupnya. [Red]