Sebagai Bentuk Pelayanan Publik, Perlindungan Data Pribadi Warga Jadi Kewajiban Pemda

Kaltengtoday.com, Tamiang Layang – Perlindungan data pribadi atas warga, adalah kewajiban mendasar pemerintah daerah. Ini merupakan penegasan pelayanan publik yang aman dan terpercaya. Karena data pribadi adalah hak dasar warga negara yang harus dijaga kerahasiaannya, demikian pula keamanan dan pemanfaatannya secara bertanggungjawab.

Hal tersebut juga dikatakan Bupati Barito Timur Drs Muhammad Yamin MBA, dalam sambutan resmi yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfops) Drs Dwi Aryanto, pada kegiatan Sosialisasi Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, tadi Senin (24/11/2025).

“Pemerintah daerah, katanya, mengelola beragam data masyarakat, hingga diperlukan tata kelola data yang aman, transparan, dan sesuai regulasi. Tantangan kita, bukan hanya mengumpulkan data. Namun juga memastikan pengelolaannya berjalan aman dan akuntabel,” kata Bupati Yamin melalui Kepala Diskominfops Dwi Aryanto.

Dijelaskan pula, ada empat fokus utama: yaitu pemahaman kewajiban hukum, budaya keamanan informasi, penguatan koordinasi antar instansi, serta langkah strategis menuju pemerintahan modern dan terpercaya. Bupati berharap, kegiatan ini tidak sekedar jadi seremonial, tapi menjadi pembuktian komitmen semua perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Sebanyak 92 peserta dari 46 instansi, meliputi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta mitra pemerintah lainnya. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap UU 27/2022, memperkuat kesadaran hukum, menyelaraskan standar keamanan siber, dan memperkuat koordinasi lintas OPD.

Sebagai narasumber kegiatan adalah dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN RI. Acara kemudian dilanjutkan sesi materi, diskusi, hingga pembinaan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Kabupaten Barito Timur. [Red]