Kaltengtoday.com, Kuala Kurun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gunung Mas telah mengeksekusi uang kerugian negara sebesar Rp. 1,5 miliyar dari perkara tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten setempat, pada tahun anggaran (TA) 2020 lalu.
Baca Juga : Kejari Palangka Raya Gelar Bukber dengan Satpol PP dan Puluhan Wartawan
Yang mana, Kejari Gumas melakukan eksekusi setelah proses penyidikan dan putusan kasasi atas vonis mantan Kepala Disdikpora Gunung Mas, Esra dan dua pegawai Disdikpora, Wandra dan Imanuel Nopri, telah selesai. Jajaran Kejari dalam perkara Tipikor Disdikpora tahun anggaran 2020, itu bernilai total Rp. 1.5 miliyar.
Kajari Gunung Mas Sahroni SH MH menuturkan, pihaknya barang bukti berupa uang dan uang pengganti tersebut merupakan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan pada saat proses penyidikan oleh Jaksa penyidik.
“Kami melakukan penyitaan barang bukti uang sebesar Rp. 1.2 miliyar yang berasal dari terpidana sebesar 10 persen dari dana DAK fisik yang diberikan kepada 28 SMP di wilayah Gumas dan Rp.299 juta lebih berasal dari 5 persen dari masing-masing Kepala Sekolah tingkap SMP,” ucap Sahroni.
Dikesempatan itu, Sahroni bersama jajaran secara simbolis menyerahkan uang yang yang telah disita ke kas negara melalui BRI yang diwakili oleh Kepala Cabang Pembantu (KCP) BRI Kuala Kurun Agoes Soegiarso.
Dijelaskan Kajari, proses sidang vonis putusan perkara ini sempat dinyatakan bebas, namun pihaknya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan telah disetujui bahwa 3 terdakwa dijatuhi hukuman.
Putusan kasasi pada 12 Februari 2024 lalu, Esra dan kawan-kawan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana seperti tuntutan JPU terhadap terdakwa dan dijatuhi hukuman pidana 1 tahun dan 6 bulan dan membayar uang pengganti kerugian negara sesuai Undang-Undang yang berlaku.
Baca Juga : UPR dan Kejari Palangka Raya Tandatangani Alih Status Pemanfaatan Lahan
“Uang pengganti merupakan pidana tambahan yang dikenal dalam tindak pidana korupsi dan tertera dalam pasal 18 ayat 1 huruf B,2,3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI nomor 20 tahun 2001,” pungkas dia. [Red]
Discussion about this post