Rimbun Resmi Ditunjuk Sebagai Ketua DPRD Kotim Periode 2024-2029

Kaltengtoday.com, Sampit – Rimbun secara resmi ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk periode 2024-2029 oleh DPP PDI Perjuangan. Penunjukan ini tertuang dalam surat DPP-PDIP bernomor 6667/IN/DPP/IX/2024 yang dikeluarkan pada (13/9/2024).

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto. Keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi Fraksi PDIP DPRD Kotim serta mengikuti arahan partai untuk mengisi jabatan strategis di lembaga pemerintahan daerah.

Melalui surat ini, DPP PDI Perjuangan meminta seluruh anggota fraksi di DPRD Kotim untuk mendukung penuh kepemimpinan Rimbun. Diharapkan, kekompakan di internal fraksi akan memperkuat pelaksanaan tugas-tugas Rimbun sebagai Ketua DPRD.

Baca Juga : DPRD Seruyan Minta Pemkab Prioritaskan Ketersediaan Alsintan Jelang Musim Tanam

DPP PDI Perjuangan menekankan bahwa posisi Ketua DPRD memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan partai agar selaras dengan program pemerintah daerah. Jabatan ini dianggap strategis untuk memastikan visi dan misi partai terimplementasi dalam kebijakan daerah.

Ketua sementara DPRD Kotim, Rinie, mengonfirmasi keputusan penunjukan Rimbun sebagai pimpinan definitif DPRD Kotim. Ia menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah menggelar rapat paripurna untuk menetapkan pimpinan DPRD secara resmi.

“Pelaksanaan rapat paripurna masih menunggu keputusan dari Gubernur Kalimantan Tengah,” jelas Rinie.

Baca Juga : Legislator DPRD Seruyan Himbau Masyarakat Hindari Ilegal Fishing

Rimbun dikenal sebagai politisi PDIP yang telah lama aktif di DPRD Kotim. Selama ini, ia kerap menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di daerahnya.

Dengan kepercayaan yang diberikan kepada Rimbun, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih baik antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di Kotim. Sinergi ini diyakini dapat mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. [Red]