Kaltengtoday.com, Sampit – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rimbun, menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh anggota legislatif agar tidak menganggap enteng proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Peringatan ini disampaikan di tengah pelaksanaan reses serentak yang digelar di lima daerah pemilihan, di mana anggota DPRD turun langsung menjaring aspirasi masyarakat.
Menurut Rimbun, reses bukan sekadar agenda formal untuk menyerap keluhan warga, tetapi juga menjadi titik awal penyusunan pokok pikiran DPRD yang akan mempengaruhi arah anggaran tahun depan.
Baca Juga : Dukung RAPBD Perubahan, PKB Desak Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Ia menekankan bahwa keterlambatan pembahasan RAPBD tidak hanya berdampak pada pencairan gaji kepala daerah dan anggota DPRD, tetapi juga mengganggu siklus program prioritas yang sudah dirancang dalam RPJMD.
“Kalau kita lambat, maka bukan hanya kita yang kena imbas. Program pembangunan bisa tertunda, pelayanan publik terganggu, dan kepercayaan masyarakat menurun. Ini bukan soal teknis, tapi soal komitmen,” ujar Rimbun, (14/10/2025).
Ia juga mengingatkan agar seluruh fraksi segera menyusun laporan hasil reses secara sistematis dan menyerahkannya ke Badan Anggaran (Banggar) sebelum batas waktu yang ditetapkan. Menurutnya, aspirasi masyarakat harus diterjemahkan ke dalam angka dan program, bukan hanya menjadi catatan kunjungan.
Baca Juga : RAPBD Gumas TA 2025 Alami Penurunan Rp.174 Miliyar
Selama reses, anggota DPRD menerima berbagai keluhan, mulai dari jalan rusak, layanan air bersih yang belum menjangkau desa, hingga kebutuhan penguatan ekonomi lokal melalui koperasi dan pelatihan kerja. Rimbun menegaskan bahwa semua temuan lapangan akan menjadi bahan utama dalam pembahasan RAPBD 2026, dan tidak boleh ada yang diabaikan.
“Disiplin anggaran bukan hanya soal waktu, tapi soal tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat. Jangan main-main,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post