Rekonsiliasi Stunting Perlu Sinergi Semua Pihak

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan setiap lima tahun sekali, angka prevalensi stunting di Kalimantan Tengah (Kalteng), menunjukkan tren penurunan yaitu 41,3 persen pada tahun 2013 dan 34 persen pada tahun 2018.

Baca juga : Masukan dan Data Diperlukan Untuk Penyusunan Hilirisasi Investasi Sektor Perkebunan di Kalteng

Kemudian, dari hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 yaitu 32,3 persen, dan berdasarkan pendataan terbaru Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka prevalensi stunting di Kalteng sebesar 27,4 persen, dengan target penurunan sebesar 15,38 persen di tahun 2024.

“Walaupun dari tahun ke tahun angka prevalensi stunting di Kalimantan Tengah mengalami penurunan, namun angka ini masih berada di atas standar yang ditoleransi oleh WHO, yaitu di bawah angka 20 persen, dan masih berada di atas angka nasional yaitu 24,4 persen,” kata Sekda Kalteng yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalteng melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Suhaemi ketika membuka Rekonsiliasi Stunting tingkat Provinsi Kalteng di Ballroom Swiss-Belhotel Palangka Raya, Selasa (13/9/2022).

Sekda mengharapkan rekonsiliasi stunting dapat menjadi pemacu semangat bagi semua, untuk mewujudkan visi dan misi Pemprov Kalteng, terutama dalam melakukan berbagai program dan kegiatan terkait dengan percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah setempat.

Ia juga mengimbau seluruh instansi dan mitra terkait, agar dapat bersinergi dan bekerja sama dalam wadah yang telah dibentuk oleh Gubernur Kalteng yaitu TPPS Kalteng.

Baca juga : Gubernur Kalteng Turunkan Tim dan Bantuan Tanggap Darurat Penanganan Banjir

Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (DPD IPeKB) Provinsi Kalteng periode 2022-2026 dengan komposisi Ketua Umum Tri Susatyo, Ketua I Artika Pawardani, Ketua II H. Mas Mansur, Sekretaris Umum Fransiska Yulithe Fitriana, Sekretaris I Linda Herliani, Sekretaris II Driaga Ritama, Bendahara Umum Yulisusilawati, Bendahara I Munirah Sriana dan Bendahara II Merry Damayanti.

Pada kesempatan ini juga, Suhaemi berharap keberadaan DPD IpeKB dapat menjadi mitra strategis Pemprov Kalteng, dalam memperkuat peran para Penyuluh KB untuk menyukseskan program pemerintah di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, termasuk stunting. [Red]