Realisasi Keuangan Pemko Turun 5,94 Poin

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) kembali menggelar rapat koordinasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Peteng Karuhei I Setda Kota Palangka Raya, Selasa (15/7/2025).

Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palangka Raya, Gloriana Aden mengungkapkan, forum ini menjadi sangat strategis mengingat sejumlah dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan APBD hingga akhir Juni 2025.

“Dari hasil evaluasi TEPRA, kita melihat adanya penurunan realisasi keuangan sebesar 5,94 poin dan realisasi fisik turun 4,38 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Padahal, alokasi anggaran tahun ini justru mengalami peningkatan sebesar 7,2 persen,” ungkap Gloriana.

Ia menjelaskan bahwa berbagai kendala administratif dan teknis masih menjadi penyebab utama lambatnya pelaksanaan kegiatan, antara lain kontrak kegiatan yang belum selesai, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang belum terbentuk, serta kelengkapan dokumen pencairan yang belum optimal. Hal ini berpotensi menyebabkan beban realisasi menumpuk pada Semester II.

Untuk itu, Gloriana menekankan kepada seluruh perangkat daerah agar segera melakukan percepatan belanja yang terencana dan terukur. “Percepatan pengadaan barang dan jasa yang belum berkontrak harus menjadi perhatian serius, begitu juga penguatan dokumen pelaksanaan,” ujarnya.

Selain itu, ia mengimbau agar sinergi antara perencana, pelaksana teknis, dan bendahara di tiap perangkat daerah terus ditingkatkan. “Jangan hanya mengejar serapan, tapi pastikan pula kegiatan berjalan tepat waktu dan tepat administrasi,” tambahnya.

Ia juga mendorong optimalisasi monitoring internal dan peran pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta keterlibatan aktif Tim TEPRA sebagai mitra pengendali dan fasilitator perbaikan pelaksanaan anggaran.

“Anggaran bukan sekadar angka, tapi bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus membawa manfaat langsung bagi warga Kota Palangka Raya,” tegas Gloriana.

Ia optimistis, dengan kerja sama dan komitmen seluruh pihak, kinerja pelaksanaan anggaran pada semester II dapat diperbaiki dan ditutup dengan capaian yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel.

“Kita masih punya waktu untuk melakukan koreksi dan perbaikan. Mari kita wujudkan tata kelola anggaran yang semakin berkualitas demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. [Red]