RAPBD Gumas TA 2025 Alami Penurunan Rp.174 Miliyar

Kaltengtoday.com, Kuala Kurun – Pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) dan Pemkab setempat waktu lalu. Dalam pidato pengantar,  Penjabat (Pj) Bupati Gumas Herson B Aden, mengatakan untuk target Pendapatan pada RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2025 mengalami penurunan.

Menurut Herson, berkaitan dengan PMK   Nomor   16 Tahun 2024 dan KMK  Nomor 38/KM.7/2023 terkait DanaTDF yang sudah dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp236,938 milyar dan Dana Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp5,794 milyar dan juga sudah disalurkan pada tahun 2024.

Baca Juga :  RAPBD Kalteng Tahub 2025 Mendapat Sorotan Dari Fraksi PDI Perjuangan

“Sisi belanja dalam RAPBD TA 2025, mengalami penurunan sebesar Rp174,392 Milyar, sehingga sangat terbatas ruang lingkup penggunaannya yang diutamakan untuk pencapaian SPM sesuai amanat pasal 130 UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ungkap Herson B Aden, waktu lalu.

Dikatakannya, kalau pendapatan pada APBD murni TA 2024 sebesar Rp1,248 Triliun pada APBD Perubahan TA 2024 sebesar Rp1,491 triliun bertambah sebesar Rp243,857 milyar. Dan pada Rancangan APBD TA 2025 Pendapatan ditargetkan sebesar  Rp1,330 Triliun, sehingga ada penurunan sebesar Rp161,073 milyar dibandingkan dengan Pendapatan pada Perubahan APBD 2024.

“Pemerintah Pusat pada tahun 2024 ini, telah menetapkan tema dari RKP Tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mewujudkan visi indonesia emas 2045,” ujar dia.

Baca Juga :  RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD

Dimana pembangunan nasional diarahkan pada tiga arah kebijakan yakni, SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa, Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah.

“Lalu terakhir ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan,” tandas dia. [Red]