Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Kementerian Kesehatan RI menggelar Pertemuan Pendampingan bagi provinsi dan kabupaten/kota.
Pertemuan tersebut yakni Perhitungan Provincial Health Account/District Health Account (PHA/DHA) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bertempat di Hotel Aquarius Palangka Raya, Rabu (17/4).
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinked) Kalteng, Rainer Danny P. Mamahit yang hadir mewakili Kepala Dinas menyampaikan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan landasan baru untuk melakukan berbagai upaya percepatan dalam menjalankan transformasi kesehatan melalui enam pilar.
Baca Juga : Â Kemenkes RI Melakukan Penilaian Eradikasi Frambusia di Pulang Pisau
“Yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menambahkan, pengelolaan pendanaan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti sangat penting untuk mencapai pelayanan kesehatan yang lebih merata, berkelanjutan, dan berkualitas bagi seluruh penduduk Indonesia.
“Suatu daerah akan dapat mengetahui potensi pembiayaannya dan kemana akan dialokasikan, serta untuk apa dana tersebut digunakan melalui System Health Account (SHA),” tambahnya.
Ia menjelaskan, Health Account (HA) adalah proses pencatatan dan klasifikasi data belanja kesehatan (health expenditure), yang merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan atau dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mendapatkan gambaran pembiayaan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif).
Di banyak negara, HA hanya dilakukan dalam skala nasional yaitu National Health Account (NHA) dan tidak dikenal istilah District Health Account (DHA) maupun Provincial Health Account (PHA).
Rainer turut menjelaskan, penggunaan istilah NHA, PHA, dan DHA berhubungan dengan batas kewilayahan. DHA merupakan belanja kesehatan dalam wilayah kabupaten/kota, sedangkan PHA mencakup belanja yang dikeluarkan di sejumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, ditambah dengan belanja kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi yang tidak tercatat di dalam DHA.
Baca Juga : Â Gumas Terbebas dari Frambusia dan Filariasis, Terbukti dapatkan Sertifikat dari Kemenkes RI
Sedangkan, NHA merupakan kumpulan PHA-PHA ditambah belanja kesehatan di tingkat pusat tetapi tidak termasuk dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, bantuan sosial maupun dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang ditransfer ke provinsi atau kabupaten/kota.
“PHA/DHA merupakan salah satu alat bantu monitoring dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan yang memberikan gambaran pembiayaan kesehatan bersumber publik maupun swasta di daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, untuk perhitungan pembiayaan kesehatan ini membantu pengambil keputusan dalam menjawab beberapa pertanyaan pokok terkait isu kecukupan, pemerataan, efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan alokasi sumber daya kesehatan.
Kegiatan pendampingan PHA/DHA ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembiayaan pelayanan kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Baca Juga : Â Kemenkes Lakukan Survei Status Gizi di Seruyan
Informasi tersebut juga dapat dijadikan dasar agar pembiayaan pada bidang kesehatan melalui PHA/DHA dapat tersusun dengan baik, sehingga dalam penyusunan perencanaan menjadi lebih baik, serta dapat meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan lokal.
Adapun output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen PHA/DHA Tahun 2024 pada delapan kabupaten/kita di Kalteng.
“Mengingat pentingnya PHA/DHA ini, koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan lintas sektor terkait seperti Bappeda, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan institusi vertikal yang ada dalam wilayah Kabupaten/Kota harus terus dilakukan agar dokumen PHA/DHA dapat tersusun,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post