PT BAP Diultimatum KMHA Ingatkan Hormati Putusan Adat, Jangan Abaikan Marwah Dayak

Keraguan itu semakin menguat setelah sehari pasca-putusan sela diumumkan pada pertengahan Agustus, seorang pria yang mengaku sebagai asisten kepala kebun PT BAP sempat diamankan Batamad di sekitar lokasi sengketa.

Kepada petugas, pria tersebut disebut mengakui aktivitas pemeliharaan dan penanaman ulang masih berlangsung setiap hari di lokasi yang tengah berstatus quo.

KMHA Tak Ingin Bergerak Sendiri

Erko yang berada di lokasi ketika insiden penghadangan 24 Agustus terjadi sebelumnya juga meminta Gubernur Kalteng turun tangan melihat langsung persoalan di lapangan.

Baca Juga : PUTUSAN DI ATAS KERTAS, PARIT DI TENGAH JALAN: Basara Hai Dihadang, PT BAP Disorot

Namun, ketika ditanya apakah tekanan publik tersebut turut mempercepat proses putusan, Erko tidak ingin mengklaimnya sebagai keberhasilan pribadi.

“Yang jelas, dukungan publik sangat penting untuk mendorong agar setiap penanganan perkara ataupun perjuangan masyarakat berjalan pada relnya dan keadilan benar-benar bisa ditegakkan,” katanya.

Terkait kemungkinan pelaksanaan eksekusi putusan, Erko memastikan KMHA tidak akan bergerak sendiri.

Menurutnya, seluruh unsur masyarakat adat harus terlebih dahulu berkoordinasi agar langkah yang diambil tidak berjalan secara parsial.

“Jelas kami akan berkoordinasi. Tidak mungkin kami bergerak sendiri. Ini penting agar kami bergerak sebagai satu kesatuan,” tegasnya.

Dia menyebut seluruh unsur adat mendukung putusan sidang adat dan mendesak perusahaan menjalankan keputusan yang telah ditetapkan Majelis.

Jika nantinya diperlukan dalam proses eksekusi, masyarakat adat juga disebut siap turun memberikan dukungan.

Namun Erko menegaskan, keterlibatan masyarakat adat bukan berarti menginginkan konflik terbuka.

Tak Ingin Sebabi Kembali Memanas

Erko mengatakan pihaknya masih mengedepankan jalan damai dan menghindari bentrokan fisik.

“Sebisa mungkin kita hindari bentrok fisik. Kita tidak ingin keamanan dan kedamaian di Sebabi dan Kotim pada umumnya rusak hanya karena satu perusahaan melecehkan adat Dayak,” ujarnya.