Kaltengtoday.com, Sampit – Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pengadaan Toyota Land Cruiser senilai Rp3,2 miliar di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih berada pada tahap koordinasi pencegahan. Namun, sejumlah pola yang disorot lembaga antirasuah itu bukanlah hal baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
Pada rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 9 Juli 2026, KPK memaparkan sejumlah anomali dalam transaksi tersebut. Mulai dari pembelian kendaraan melalui penyedia yang bukan dealer resmi, temuan kesamaan alamat IP antara penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga adanya penyedia yang berulang kali memenangkan paket pekerjaan pemerintah dan diduga memiliki keterkaitan dengan aparatur daerah.
Seluruh temuan tersebut disampaikan dalam forum koordinasi pencegahan, bukan dalam proses penyidikan. Karena itu, hingga kini belum terdapat penetapan tersangka maupun proses penegakan hukum yang diumumkan kepada publik terkait pengadaan kendaraan dinas tersebut.
Namun, kondisi itu tidak berarti seluruh temuan berhenti pada ranah administrasi.
Penelusuran KaltengToday terhadap berbagai preseden penegakan hukum menunjukkan bahwa pola serupa pernah berkembang menjadi perkara pidana di sejumlah daerah. Dalam beberapa kasus, penyidik menemukan vendor yang tidak memenuhi kualifikasi, dugaan penggelembungan harga, hingga indikasi pengaturan pengadaan melalui sistem elektronik yang kemudian berujung pada penetapan tersangka.
Dengan kata lain, forum pencegahan bukan merupakan akhir dari sebuah perkara. Pencegahan dan Penindakan Berjalan di Jalur Berbeda. Secara kelembagaan, KPK menjalankan dua fungsi yang berbeda.
Baca Juga : Di Balik Pengadaan Land Cruiser Rp3,2 Miliar Setda Kotim : KPK Ungkap Tiga Kejanggalan Pengadaan
Di satu sisi terdapat Kedeputian Pencegahan dan Monitoring yang menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi (Korsup) terhadap pemerintah daerah.
Fokusnya adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama pada sektor yang dinilai paling rawan, seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, serta perizinan.
Sementara itu, proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan berada di bawah kewenangan Kedeputian Penindakan dan Eksekusi.
Dengan demikian, rapat koordinasi yang diikuti Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Juli 2026 berada sepenuhnya dalam jalur pencegahan.
Produk akhirnya berupa rekomendasi perbaikan tata kelola, bukan proses hukum pidana.
Discussion about this post