Kalteng Today – Palangka Raya, – Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak hanya memiliki potensi di sektor kehutanan yang luas, namun juga hasil lautnya yang sangat melimpah, seperti yang ada didaerah Kabupaten Seruyan.
Menurut anggota DPRD Kalteng, Lohing Simon, potensi laut sekarang ini sangat rawan dicuri oleh para nelayan dari luar yang diakibatkan oleh sarana dan prasarana (Sapras) pengawasan laut yang minim.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Kalteng itu, hal tersebut didapatkan saat pihaknya melakukan Kunjungan Kerja (kunker) ke dalam daerah yang dilaksanakan beberapa hari lalu.
“Dalam kunjungan itu, disampaikan bahwa Pemkab Seruyan mengalami kesulitan sarana dan prasana pengamanan pontensi kelautan,” kata Lohing kepada awak media, Rabu (16/12).
Dirinya menjelaskan, salah satu tujuan dari Kunker tersebut yakni untuk mendorong optimalisasi pemberdayaan dan pengelolaan budidaya perikanan daerah dan penyederhanaan serta pengembangan sistem perizinan.
Pihaknya yang fokus dalam Komisi II yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), mengungkapkan salah satu potensi laut yang rawan dicuri di daerah itu adalah Cumi-cumi.
“Di daerah ini marak penangkapan Cumi-cumi ilegal oleh Nelayan dari pulau Jawa saat musim Cumi-cumi,” beber politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya mengusulkan agar di daerah itu didirikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Perikanan. Sehingga meminimalisasi adanya pencurian yang dimaksud.
“UPTD ini dibentuk untuk mencegah pencurian potensi hasil laut di Kabupaten Seruyan, sehingga kedepan hasil laut di Kabupaten ini bisa dikelola secara maksimal oleh nelayan setempat,” ungkapnya.
Baca Juga : DPRD Kalteng Lantik Alexius Esliter Gantikan Irawaty
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan Komisi II juga telah melakukan dialog terkait dengan adanya masalah tersebut dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi, masih terdapat kendala kebutuhan anggaran yang cukup besar.
“Ada juga beberapa permasalahan lain yang dihadapi petani budidaya ikan ini, seperti tingginya harga pakan. Kami dari Komisi II menyarankan kepada Pemkab untuk lebih intensif memberi pelatihan penyediaan pakan mandiri bagi petani tambak, seperti diantaranya dengan memanfaatkan ikan laut bernilai ekonomi rendah yang diolah dengan mesin sehingga lebih tahan lama,” tukasnya. [Red]
Discussion about this post